PONTIANAK — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pontianak St. Thomas More menjadikan momentum September Hitam 2026 sebagai ruang refleksi sekaligus menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Dalam konferensi pers dan diskusi terbuka yang digelar Selasa (29/9/2026) di kawasan Bundaran Digulis Pontianak, PMKRI Pontianak menyoroti sejumlah isu, mulai dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, konflik Papua, intoleransi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, hingga keterlibatan TNI dalam sejumlah kegiatan di ranah sipil.
Koordinator kegiatan, Marsel, menyampaikan bahwa September Hitam tidak seharusnya dipahami hanya sebagai agenda seremonial. Menurut PMKRI, momentum tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ingatan terhadap berbagai peristiwa kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM serta mendorong pemenuhan hak korban.
Sejumlah peristiwa yang selama ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai September Hitam antara lain tragedi 1965–1966, Tanjung Priok 1984, Trisakti, Semanggi I dan II, pembunuhan Munir Said Thalib, serta kekerasan dalam rangkaian Reformasi Dikorupsi 2019.
Untuk Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Komnas HAM mencatat telah melakukan penyelidikan melalui tim ad hoc dan menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Jaksa Agung pada 29 April 2002. Dokumentasi Komnas HAM menyebut hasil penyelidikan tersebut memuat temuan yang dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran HAM berat.
Karhutla Kalbar Jadi Sorotan
Selain isu HAM, PMKRI Pontianak menempatkan persoalan karhutla sebagai salah satu isu utama yang dinilai berkaitan langsung dengan hak masyarakat atas lingkungan dan kesehatan.
PMKRI menyoroti luas wilayah yang terbakar di Kalimantan Barat serta dampaknya terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, perekonomian dan transportasi.
Berdasarkan data BPBD Kalimantan Barat yang diberitakan pada Agustus 2026, luas karhutla di Kalbar mencapai 38.310,86 hektare sejak Januari hingga Agustus 2026. Ketapang tercatat sebagai salah satu wilayah dengan luasan terbesar, disusul Kubu Raya dan Mempawah.
Dampak asap juga menjadi perhatian pemerintah. BNPB pada September 2026 melaporkan bahwa kondisi kabut asap dan kualitas udara di sejumlah wilayah Kalbar sempat berdampak terhadap kesehatan dan kegiatan belajar mengajar.
Namun, PMKRI menilai persoalan karhutla tidak semata-mata dapat dipandang sebagai faktor alam. Organisasi mahasiswa tersebut mempertanyakan kesiapan mitigasi, tata kelola lingkungan, pengawasan kawasan konsesi, serta langkah pemerintah dalam mencegah kebakaran berulang.
PMKRI juga meminta pemerintah menindak perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pembakaran atau pelanggaran hukum di dalam wilayah konsesi.
Di sisi lain, pemerintah Kalimantan Barat telah melakukan berbagai langkah penanganan. Pada September 2026, Pemprov Kalbar menyatakan luas lahan yang masih terbakar telah jauh menurun dibandingkan akumulasi luas area yang terbakar sebelumnya. Penanganan dilakukan bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan unsur lainnya.
Krisis Air Bersih Ikut Disorot
PMKRI juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih yang menurut mereka semakin dirasakan masyarakat di tengah musim kemarau.
Organisasi mahasiswa tersebut meminta pemerintah daerah memastikan ketersediaan sumber air bagi masyarakat, termasuk melalui penetapan kawasan yang dapat menjadi sumber atau cadangan air bersih.
Menurut PMKRI, persoalan air bersih tidak hanya menyangkut kebutuhan rumah tangga, tetapi juga dapat berdampak pada fasilitas pelayanan publik, termasuk fasilitas kesehatan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan langkah mitigasi jangka panjang agar persoalan kekeringan tidak selalu berujung pada krisis ketika musim kemarau berlangsung.
Soroti Konflik Papua dan Ranah Sipil
Dalam pernyataannya, PMKRI juga menyampaikan pandangan mengenai konflik di Papua.
PMKRI meminta pemerintah mengedepankan penyelesaian melalui pendekatan dialog dan rekonsiliasi, selain langkah keamanan, dengan tujuan mencegah berlanjutnya konflik bersenjata dan dampaknya terhadap masyarakat sipil.
Organisasi tersebut juga menyampaikan pandangan agar keterlibatan TNI dalam kegiatan di ranah sipil dibatasi sesuai ketentuan hukum dan prinsip hubungan sipil-militer.
Pernyataan mengenai keterlibatan TNI tersebut merupakan sikap PMKRI dalam diskusi. Sementara itu, pemerintah memiliki penjelasan dan dasar kebijakan tersendiri terkait penugasan TNI dalam berbagai kegiatan di luar tugas pertahanan.
Tujuh Tuntutan PMKRI
Dalam momentum September Hitam 2026, PMKRI Pontianak menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah, yaitu:
- Menuntut pemerintah menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia.
- Meminta pemerintah segera menyelesaikan konflik di Papua dengan mengedepankan rekonsiliasi dan pendekatan dialog.
- Meminta pemerintah menindak pelaku intoleransi sesuai hukum dan tanpa diskriminasi.
- Mendesak pemerintah daerah menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
- Mendesak pencabutan izin perusahaan yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran atau pembakaran di wilayah konsesinya.
- Mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan penanganan karhutla di Kalimantan Barat serta menyiapkan solusi pencegahan yang konkret.
- Meminta pembatasan keterlibatan TNI dalam ranah sipil dan menegaskan kembali fokus TNI pada fungsi pertahanan negara sesuai ketentuan hukum.
PMKRI menegaskan bahwa persoalan karhutla dan kualitas udara tidak boleh hanya ditangani ketika kebakaran sudah meluas. Menurut organisasi tersebut, mitigasi, pengawasan, penegakan hukum, tata kelola lingkungan, serta perlindungan masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan.
Bagi PMKRI Pontianak, September Hitam sekaligus menjadi momentum untuk menghubungkan ingatan terhadap persoalan HAM dengan kondisi masyarakat saat ini—termasuk hak atas lingkungan yang aman, udara yang sehat, air bersih, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
PMKRI berharap pemerintah merespons berbagai tuntutan tersebut melalui kebijakan dan langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
(Redaksi)
0 Komentar