PONTIANAK — Sengketa hak atas rumah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13245 dalam perkara perdata Nomor 193/Pdt.G/2026/PN Ptk akhirnya berakhir melalui jalan perdamaian.
Pengadilan Negeri (PN) Pontianak menguatkan kesepakatan perdamaian para pihak pada Rabu, 12 Agustus 2026, setelah perkara tersebut terlebih dahulu ditempuh melalui proses mediasi.
Kesepakatan tersebut mengatur adanya penyerahan uang sebesar Rp40 juta dari Penggugat Delta kepada dua pihak Tergugat, serta kesepakatan mengenai penyerahan kembali SHM Nomor 13245 kepada Delta.
Perkara tersebut melibatkan Delta sebagai Penggugat, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Flamboyan Pontianak sebagai Tergugat I, Modesta Frisila Tarigas sebagai Tergugat II, serta Fransiskus Tarigas sebagai Tergugat III.
Dalam surat gugatannya, Delta mendalilkan dirinya sebagai istri sah sekaligus ahli waris dari almarhum Alberd Agustya Tarigas.
Berawal dari Kredit Rumah Tahun 2018
Sengketa tersebut bermula dari persoalan status dan penguasaan SHM atas sebuah rumah di Perumahan Grand Sriwedari Kapling B-23.
Berdasarkan dalil dalam gugatan, Alberd Agustya Tarigas memperoleh fasilitas kredit rumah melalui Bank Kalbar Cabang Flamboyan pada 19 November 2018.
Alberd kemudian menikah dengan Delta pada 14 Mei 2019. Tidak lama setelah itu, Alberd meninggal dunia pada 6 Januari 2020.
Dalam gugatan disebutkan bahwa kewajiban kredit rumah tersebut kemudian dilunasi oleh pihak asuransi.
Persoalan mengenai sertifikat muncul beberapa tahun kemudian.
Menurut dalil Penggugat, SHM atas rumah tersebut diserahkan Bank Kalbar kepada Modesta Frisila Tarigas dan Fransiskus Tarigas tanpa sepengetahuan dan persetujuan Delta.
Gugatan menyebut penyerahan sertifikat tersebut dilakukan pada 26 Mei 2025, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Nomor FLB/KRD/21/2025.
Penyerahan tersebut kemudian dipersoalkan oleh Delta hingga akhirnya perkara dibawa ke PN Pontianak.
Para Pihak Memilih Jalan Perdamaian
Alih-alih melanjutkan pemeriksaan pokok perkara hingga putusan mengenai substansi sengketa, para pihak memilih menyelesaikan persoalan melalui mekanisme perdamaian.
Proses mediasi dilakukan dengan mediator Theresia MS Pessy.
Dalam Akta Perdamaian, para pihak menyatakan bersedia mengakhiri persengketaan melalui jalur mediasi dan menyepakati sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan masing-masing pihak.
Salah satu poin kesepakatan menyebutkan bahwa Penggugat Delta menyerahkan uang sebesar Rp40 juta kepada Tergugat II dan Tergugat III.
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Tergugat II dan Tergugat III kemudian sepakat menyerahkan SHM Nomor 13245 atas nama Alberd Agustya Tarigas kepada Delta, yang dalam kesepakatan disebut sebagai istri sah dan ahli waris.
Penyerahan uang dan sertifikat dilakukan di hadapan mediator serta disaksikan oleh kuasa hukum Penggugat dan pihak Bank Kalbar Cabang Flamboyan.
Setelah isi kesepakatan dibacakan, para pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.
PN Pontianak Wajibkan Para Pihak Patuhi Kesepakatan
Kesepakatan yang telah dicapai melalui mediasi tersebut kemudian dikuatkan oleh PN Pontianak melalui putusan dalam perkara Nomor 193/Pdt.G/2026/PN Ptk.
Dalam amar putusan, Majelis Hakim yang terdiri dari Wahyu Kusumaningrum, Aris Dwihartoyo, dan Dicky Ramdhani, menyatakan:
“Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.”
Selain itu, Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp352.000.
Putusan tersebut ditetapkan pada 12 Agustus 2026 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
Putusan kemudian diunggah melalui jaringan sistem informasi perkara pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Sengketa Berakhir Tanpa Pemeriksaan Pokok Perkara
Dengan adanya perdamaian tersebut, perkara tidak berlanjut hingga pemeriksaan pokok sengketa untuk menentukan benar atau salahnya masing-masing dalil sebagaimana dipersoalkan dalam gugatan.
Penyelesaian perkara justru berakhir melalui kesepakatan yang dibuat dan disetujui sendiri oleh para pihak, kemudian dikuatkan oleh pengadilan.
Dengan demikian, substansi perdamaian menjadi dasar penyelesaian sengketa, termasuk mengenai pembayaran Rp40 juta dan penyerahan SHM Nomor 13245 kepada Delta sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian.
Kasus ini sekaligus memperlihatkan bahwa sengketa keperdataan mengenai aset, sertifikat, dan hak atas rumah dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi apabila para pihak mencapai kesepakatan.
Bagi para pihak, perdamaian tersebut memberikan kepastian mengenai kewajiban masing-masing tanpa harus menunggu proses pemeriksaan perkara sampai pada putusan mengenai pokok sengketa.
Dengan telah dikuatkannya kesepakatan tersebut oleh PN Pontianak, para pihak berkewajiban melaksanakan seluruh isi perdamaian sebagaimana yang telah disepakati dan dituangkan dalam putusan pengadilan.
0 Komentar