PONTIANAK — Persoalan agraria kembali menjadi sorotan di Kalimantan Barat. Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan sembilan tuntutan terkait persoalan pertanahan, perlindungan hak petani, masyarakat adat, serta penyelesaian konflik agraria dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Kalimantan Barat, Nurhadi Putra, di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (24/9/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi momentum bagi SPI untuk meminta pemerintah memastikan setiap persoalan agraria ditindaklanjuti secara konkret melalui pemeriksaan data, dokumen, kondisi lapangan, serta kejelasan tahapan penyelesaian.
SPI menyoroti berbagai persoalan agraria yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah, mulai dari dugaan tumpang tindih tanah masyarakat adat dengan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, peninjauan terhadap izin perusahaan, hingga konflik pertanahan yang belum mendapatkan penyelesaian secara tuntas.
SPI meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada forum dialog maupun pencatatan aspirasi.
Menurut SPI, setiap laporan yang disampaikan masyarakat harus diikuti dengan pemeriksaan administrasi dan fakta lapangan sehingga dapat diketahui secara jelas status tanah, dasar hak, riwayat penguasaan, serta kedudukan masing-masing pihak.
SPI MINTA ASPIRASI DIIKUTI BERITA ACARA DAN KEPASTIAN WAKTU
SPI menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar jawaban normatif.
Perwakilan SPI meminta agar setiap pembahasan menghasilkan berita acara, pemeriksaan dokumen, serta kepastian mengenai tahapan dan waktu penyelesaian.
“Kami ingin ada berita acara dan kepastian kapan persoalan ini diselesaikan. Kami datang bukan hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga membawa data dan dokumen,” tegas perwakilan SPI.
Permintaan tersebut menjadi penting karena persoalan agraria pada umumnya berkaitan dengan status hukum dan riwayat penguasaan tanah yang membutuhkan pemeriksaan lintas dokumen dan lintas instansi.
SPI menilai pemerintah perlu memastikan apakah dokumen yang dimiliki masyarakat memiliki keterkaitan dengan objek tanah yang dipersoalkan, bagaimana riwayat penguasaannya, serta bagaimana posisi tanah tersebut apabila berada atau diduga masuk ke dalam wilayah HGU.
DUGAAN TANAH MASYARAKAT ADAT MASUK HGU DISOROT
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan SPI adalah dugaan adanya tanah masyarakat adat yang masuk dalam wilayah HGU perusahaan.
Dalam persoalan tersebut, SPI juga menyampaikan informasi mengenai keberadaan makam leluhur yang disebut berada di kawasan yang dipersoalkan.
Bagi masyarakat adat, keberadaan makam leluhur bukan sekadar persoalan fisik mengenai lokasi pemakaman. Riwayat penguasaan tanah, hubungan masyarakat dengan wilayah adat, serta nilai budaya dan sejarah yang melekat pada suatu kawasan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan.
Karena itu, SPI meminta instansi berwenang melakukan inventarisasi dan pemeriksaan terhadap status serta riwayat tanah tersebut.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya mengandalkan dokumen administratif, tetapi juga melihat kondisi faktual di lapangan serta keterangan masyarakat yang memiliki hubungan historis dengan tanah tersebut.
Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan antara dokumen formal dan kondisi penguasaan di lapangan, persoalan tersebut dapat dipetakan secara objektif sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut.
WAGUB KRISANTUS DORONG PERDA MASYARAKAT ADAT
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendorong agar segera diinisiasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Adat yang mencakup seluruh suku masyarakat adat di Kalimantan Barat.
Menurut Krisantus, keberadaan regulasi daerah diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak budaya dan keberadaan masyarakat adat.
“Perda masyarakat adat itu untuk seluruh suku yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Melindungi hak budaya masyarakat adat. Ini sebuah perda yang saya pikir harus segera diinisiasi untuk dibahas dan ditetapkan,” ujar Krisantus.
Dorongan tersebut menempatkan isu masyarakat adat tidak hanya sebagai persoalan budaya, tetapi juga berkaitan dengan kepastian perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam pembangunan daerah.
Pemprov Kalbar sebelumnya juga telah menunjukkan perhatian terhadap persoalan masyarakat adat dan pelestarian budaya melalui berbagai kegiatan yang melibatkan tokoh serta organisasi adat.
TATA RUANG DIMINTA TIDAK HANYA TOP-DOWN
Selain mendorong regulasi masyarakat adat, Krisantus juga menyoroti pentingnya pembenahan tata ruang.
Menurutnya, penyusunan tata ruang harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan serta melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.
Pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan tata ruang tidak hanya disusun secara top-down, tetapi juga mempertimbangkan keberadaan masyarakat, aktivitas ekonomi, kawasan adat, kondisi sosial, serta fakta penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Dalam konteks konflik agraria, tata ruang menjadi salah satu aspek penting karena dapat berkaitan dengan penetapan kawasan, perizinan, pemanfaatan lahan, serta hubungan antara kepentingan masyarakat dan kegiatan usaha.
BPN DIMINTA TURUN LANGSUNG KE LAPANGAN
Terkait persoalan HGU yang disampaikan SPI, Krisantus meminta Kantor Wilayah ATR/BPN Kalbar melakukan pemeriksaan lapangan.
“Nanti pihak BPN turun ke lapangan, investigasi, kita lihat,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena persoalan mengenai dugaan tumpang tindih tanah tidak cukup hanya diselesaikan berdasarkan informasi sepihak.
Pemeriksaan perlu melihat dokumen pertanahan, peta bidang, batas-batas HGU, riwayat tanah, bukti penguasaan masyarakat, serta kondisi faktual objek yang disengketakan.
Jika ditemukan adanya perbedaan antara data administrasi dengan kondisi di lapangan, maka hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan instansi pertanahan untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai kewenangan.
SPI MINTA SEMBILAN TUNTUTAN TIDAK BERHENTI DI MEJA RAPAT
SPI berharap sembilan tuntutan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut menghasilkan tindak lanjut yang dapat diukur.
Bagi SPI, persoalan agraria tidak cukup hanya dibicarakan melalui pertemuan formal. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai apa yang akan diperiksa, siapa instansi yang bertanggung jawab, kapan pemeriksaan dilakukan, serta bagaimana hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Terlebih ketika persoalan menyangkut tanah masyarakat, HGU perusahaan dan masyarakat adat, setiap keputusan pemerintah berpotensi berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Karena itu, SPI meminta pemerintah memastikan adanya transparansi proses dan kejelasan tahapan penyelesaian.
KANWIL ATR/BPN KALBAR BELUM MEMBERIKAN PENJELASAN
Sementara itu, saat dimintai tanggapan mengenai aspirasi SPI, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Kalbar Nurhadi Putra, A.Ptnh., M.M., belum memberikan penjelasan.
Ia hanya menjawab singkat:
“Nanti dulu ya,”
sebelum meninggalkan wartawan.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan lebih lanjut dari Kakanwil ATR/BPN Kalbar mengenai sembilan tuntutan SPI, termasuk mengenai rencana pemeriksaan lapangan terhadap persoalan HGU yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
PUBLIK MENUNGGU TINDAK LANJUT, BUKAN SEKADAR JANJI
Persoalan agraria merupakan persoalan yang membutuhkan kehati-hatian karena menyangkut kepastian hak, investasi, ruang hidup masyarakat, serta keberadaan masyarakat adat.
Karena itu, setiap dugaan tumpang tindih lahan maupun konflik agraria harus ditempatkan dalam proses verifikasi yang objektif. Dugaan yang disampaikan SPI tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran, tetapi juga tidak semestinya berhenti hanya sebagai informasi tanpa pemeriksaan.
Kuncinya adalah data, dokumen dan pemeriksaan lapangan.
Jika dokumen masyarakat benar, harus ada mekanisme perlindungan dan penyelesaian sesuai ketentuan. Jika terdapat perbedaan data, pemerintah perlu menjelaskan dasar dan proses koreksinya. Begitu pula terhadap perusahaan, setiap hak atas tanah dan HGU harus dapat diverifikasi berdasarkan dokumen serta ketentuan yang berlaku.
Masyarakat pada akhirnya membutuhkan kepastian: status tanahnya jelas, batasnya jelas, dasar haknya jelas, dan tahapan penyelesaiannya juga jelas.
Dorongan Wagub Kalbar untuk menginisiasi Perda Masyarakat Adat dan meminta BPN turun ke lapangan kini menjadi bagian penting dari tindak lanjut yang ditunggu SPI dan masyarakat.
Pertanyaannya tinggal satu: apakah sembilan tuntutan tersebut akan berhenti sebagai catatan dalam forum pertemuan, atau benar-benar diterjemahkan menjadi pemeriksaan, berita acara, keputusan, dan penyelesaian konkret di lapangan?
(Tim Redaksi)
0 Komentar