SINTANG — Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, mendorong Guru Bimbingan dan Konseling (BK) di seluruh satuan pendidikan agar semakin aktif dan optimal dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi peserta didik di lingkungan sekolah.
Menurut Kartiyus, kompleksitas persoalan anak saat ini semakin berkembang seiring kemajuan teknologi, perubahan dinamika sosial, serta perubahan gaya hidup. Kondisi tersebut tidak hanya menghadirkan peluang bagi generasi muda, tetapi juga dapat memunculkan berbagai persoalan emosional, sosial, maupun perilaku.
Hal tersebut disampaikan Kartiyus saat membuka kegiatan Pendekatan Kolaboratif dan Peran Strategis Guru BK sebagai Mitra Orang Tua dalam Penanganan Kasus Anak di Sekolah, di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Rabu, 30 September 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Sintang dan dihadiri Kepala Dinas KBP3A Sintang Edy Harmaeni beserta jajaran, narasumber, para Guru BK, serta Forum Anak Daerah Kabupaten Sintang.
Guru BK Bukan Sekadar Pelengkap
Kartiyus menegaskan, sekolah tidak dapat menangani persoalan anak secara sendiri-sendiri. Menurutnya, penanganan kasus anak membutuhkan keterlibatan sekolah, pemerintah, keluarga, dan lingkungan sosial secara terpadu.
“Dalam menghadapi berbagai dinamika dan penanganan kasus anak di sekolah, Pemkab Sintang menyadari bahwa sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Pendekatan sektoral dan parsial sudah tidak lagi relevan, pendekatan kolaboratif adalah kunci utama dan merupakan sebuah energi utuh yang melibatkan pemerintah, satuan pendidikan, dan lingkungan keluarga,” terang Kartiyus.
Ia menilai Guru BK memiliki posisi strategis dalam ekosistem pendidikan. Perannya tidak semestinya hanya dipandang sebagai pelengkap struktur sekolah atau melekat dengan stigma lama sebagai “polisi sekolah”.
“Dalam ekosistem pendidikan sekolah, Guru Bimbingan dan Konseling memegang peran yang sangat strategis. Guru BK bukan hanya sekadar pelengkap struktur sekolah dan jauh dari stigma lama sebagai polisi sekolah,” ujarnya.
Menurut Kartiyus, Guru BK harus mampu menjadi salah satu garda terdepan dalam mendukung kesehatan mental, pembentukan karakter, serta kesejahteraan emosional peserta didik.
Berbagai persoalan seperti masalah akademik, perundungan atau bullying, kedisiplinan, hingga persoalan emosional, kata dia, perlu ditangani dengan pendekatan yang tepat dan tidak semata-mata mengedepankan hukuman.
Penanganan Anak Jangan Berbasis Penghakiman
Kartiyus mengingatkan agar penanganan terhadap siswa yang menghadapi masalah tidak dilakukan dengan pendekatan yang menghakimi.
“Oleh karena itu, ketika seorang siswa menghadapi dinamika atau kendala tertentu di sekolah, pendekatannya tidak boleh berfokus pada penghakiman, melainkan dengan pendekatan yang berbasis kolaborasi,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Guru BK diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi orang tua dalam memahami persoalan yang dialami anak.
Guru BK, lanjut Kartiyus, dapat menjadi jembatan komunikasi antara kondisi anak di sekolah dengan kondisi yang dihadapi anak di lingkungan keluarga.
Dengan komunikasi yang terbuka, sekolah dan orang tua dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan anak sehingga langkah pendampingan dapat disusun secara tepat dan terukur.
Selain itu, Guru BK diharapkan mampu menjadi ruang aman atau safe space bagi siswa maupun orang tua untuk menyampaikan berbagai kekhawatiran tanpa rasa takut dihakimi.
Aspek kerahasiaan dan profesionalisme, menurutnya, harus tetap menjadi bagian penting dalam proses pendampingan.
“Ketika masalah atau kasus anak ditangani dengan keterbukaan antara Guru BK dan orang tua, anak akan merasakan bahwa seluruh lingkungan terdekatnya peduli. Mereka melihat bahwa orang tua dan Guru BK menyatu dalam memberikan dorongan positif, bukan tekanan,” terang Kartiyus.
Pemkab Sintang Dorong Penguatan Guru BK
Kartiyus mengatakan Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen mendukung penguatan kapasitas tenaga pendidik, khususnya Guru BK.
Menurutnya, penanganan kasus anak harus diarahkan pada pemulihan, perlindungan hak anak, serta pembangunan karakter dalam jangka panjang.
“Pemkab Sintang senantiasa berkomitmen untuk mendukung penguatan kapasitas tenaga pendidik, khususnya Guru BK, serta mendorong penguatan peran Guru BK. Penanganan kasus anak harus berorientasi pada pemulihan atau restorative, perlindungan hak anak, dan pembangunan karakter jangka panjang,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menghasilkan pemahaman dan komitmen bersama antara sekolah dan orang tua dalam menghadapi berbagai persoalan anak.
“Mari kita hilangkan sekat-sekat komunikasi, kita turunkan ego sektoral, dan kita tingkatkan kepedulian demi keselamatan serta masa depan anak-anak kita,” ajak Kartiyus.
Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, penanganan persoalan peserta didik diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah sesaat, tetapi juga memberikan ruang bagi anak untuk mendapatkan pendampingan, perlindungan, pemulihan, dan kesempatan berkembang secara positif.
Sumber: Prokopim Kabupaten Sintang
0 Komentar