KUBU RAYA — Masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam, S.Sos., M.Si., yang disebut telah berlangsung sekitar tujuh tahun, menjadi perhatian publik.
Sorotan tersebut bukan ditujukan kepada pribadi pejabat yang bersangkutan, melainkan menyangkut transparansi dasar administratif, proses evaluasi, serta dokumen kepegawaian yang menjadi landasan keberlanjutan jabatan Sekda setelah melewati periode lima tahun.
Pertanyaan publik kini mengerucut pada satu hal:
Apa dasar administratif yang membuat Yusran Anizam tetap menduduki jabatan Sekda Kubu Raya setelah sekitar tujuh tahun?
LIMA TAHUN, EVALUASI JPT PERLU DIJELASKAN
Dalam tata kelola Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), terdapat ketentuan mengenai batas masa pendudukan jabatan serta mekanisme perpanjangan.
PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, masih berstatus berlaku. Dalam ketentuan tersebut, JPT pada prinsipnya dapat diduduki paling lama lima tahun, tetapi dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi, dengan mekanisme persetujuan yang dipersyaratkan.
Artinya, masa jabatan lebih dari lima tahun tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.
Namun, justru karena terdapat mekanisme perpanjangan, publik memiliki dasar untuk meminta penjelasan mengenai bagaimana mekanisme tersebut diterapkan dalam kasus Sekda Kubu Raya.
Ketika seorang pejabat JPT Pratama telah berada pada jabatan yang sama selama sekitar tujuh tahun, sejumlah pertanyaan administratif menjadi relevan untuk dijawab.
Di antaranya:
- Apa dasar hukum keberlanjutan jabatan tersebut?
- Apakah terdapat keputusan atau SK terkait perpanjangan atau keberlanjutan jabatan?
- Kapan evaluasi JPT dilakukan?
- Siapa yang melakukan evaluasi?
- Apa hasil evaluasinya?
- Apakah pencapaian kinerja telah menjadi dasar evaluasi?
- Apakah kesesuaian kompetensi telah dinilai?
- Apakah kebutuhan organisasi menjadi bagian dari pertimbangan?
- Apakah seluruh prosedur administrasi kepegawaian telah dipenuhi?
BKN sendiri menjelaskan bahwa penilaian dalam pengembangan karier PNS dapat mempertimbangkan hasil penilaian kompetensi, sejarah karier, hasil penilaian kinerja, wawancara berbasis kompetensi, hingga evaluasi 360 derajat sesuai mekanisme yang berlaku.
PUBLIK MINTA DOKUMEN, BUKAN SPEKULASI
Publik tidak sedang meminta kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.
Sebaliknya, masyarakat meminta kepastian berbasis dokumen.
Dokumen yang menjadi penting untuk dijelaskan antara lain:
- SK pengangkatan Sekda.
- Dokumen atau keputusan terkait keberlanjutan/perpanjangan jabatan.
- Hasil evaluasi JPT.
- Dokumen penilaian kinerja.
- Dokumen penilaian kompetensi.
- Rekomendasi atau persetujuan dari instansi yang berwenang apabila dipersyaratkan.
- Dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
Jika seluruh dokumen tersebut tersedia dan prosesnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki ruang yang jelas untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Dengan demikian, persoalan tidak berhenti pada pertanyaan apakah seorang pejabat masih menjabat, tetapi juga apa dasar administratif yang membuat keberlanjutan jabatan tersebut tetap sah.
PERTANYAAN UNTUK BUPATI KUBU RAYA
Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah, publik meminta Bupati Kubu Raya Sujiwo memberikan penjelasan terbuka mengenai status jabatan Sekda.
Pertanyaannya sederhana, namun penting:
Apa dasar administratif Yusran Anizam tetap menjabat Sekda setelah sekitar tujuh tahun?
Kemudian:
Apakah terdapat SK atau keputusan administratif yang menjadi dasar keberlanjutan jabatan tersebut?
Kapan evaluasi JPT terakhir dilakukan?
Apa hasil evaluasinya?
Apakah pencapaian kinerja dan kesesuaian kompetensi telah menjadi dasar dalam keputusan tersebut?
Apakah terdapat rekomendasi atau persetujuan dari instansi yang berwenang?
Dokumen apa yang menjadi dasar pemerintah daerah mempertahankan pejabat tersebut pada jabatan Sekda?
Pertanyaan tersebut penting dijawab karena Sekda merupakan salah satu posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BKN DAN KEMENTERIAN PANRB DAPAT DIMINTA PENJELASAN
Jika kemudian muncul perbedaan penafsiran mengenai masa jabatan, evaluasi ataupun prosedur administrasi JPT, persoalan tersebut dapat dimintakan penjelasan kepada instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang manajemen ASN.
Termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB, sepanjang pertanyaan yang diajukan berada dalam kewenangan masing-masing lembaga.
Hal yang perlu diperjelas bukan hanya pernyataan bahwa jabatan tersebut masih sah, melainkan dokumen dan mekanisme apa yang membuat jabatan tersebut tetap sah secara administratif.
BKN juga pernah menyoroti kasus JPT yang telah menduduki jabatan selama lima tahun tetapi mekanisme evaluasi kinerja tidak digunakan, yang menunjukkan bahwa aspek evaluasi memang menjadi bagian penting dalam tata kelola keberlanjutan JPT.
TUJUH TAHUN BUKAN OTOMATIS PELANGGARAN, TETAPI DASARNYA PERLU TERBUKA
Masa sekitar tujuh tahun dalam satu jabatan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.
Karena itu, pemberitaan ini tidak menarik kesimpulan hukum terhadap siapa pun.
Yang dipersoalkan adalah transparansi administrasi jabatan publik.
Jika seluruh proses telah dilakukan sesuai ketentuan, maka dokumen dan penjelasan resmi pemerintah dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila terdapat dokumen yang belum dijelaskan atau terdapat perbedaan informasi mengenai proses evaluasi dan keberlanjutan jabatan, maka hal tersebut layak mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
Pada akhirnya, pertanyaan publik tetap sederhana:
Setelah sekitar tujuh tahun menjabat sebagai Sekda Kubu Raya, apa dasar administratif yang membuat Yusran Anizam tetap berada pada jabatan tersebut, dan di mana dokumen evaluasi JPT yang menjadi landasan keputusan itu?
Publik membutuhkan dokumen, dasar hukum, dan penjelasan resmi.
Bukan spekulasi.
Bukan pula kesimpulan sebelum proses verifikasi dilakukan.
CATATAN REDAKSI
Seluruh informasi dalam pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk diverifikasi.
Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum sebelum terdapat keterangan resmi dari pihak berwenang atau putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Redaksi Fakta Investigasi News membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Bupati Kubu Raya, Sekda Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, BKN, Kementerian PANRB, serta pihak-pihak terkait lainnya.
0 Komentar