Soal Dugaan Korupsi, Rocky: Pelakunya yang Dihajar, Bukan Programnya
JAKARTA — Pernyataan pengamat politik Rocky Gerung mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mendapat respons sekaligus sindiran dari aktivis pendidikan Darmaningtyas.
Darmaningtyas menyoroti pernyataan Rocky Gerung yang menyebut kedua program besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak dapat dibatalkan.
Respons tersebut disampaikan Darmaningtyas melalui salah satu unggahannya di media sosial X dengan membagikan potongan video pernyataan Rocky Gerung.
Alih-alih memberikan bantahan panjang, Darmaningtyas justru menyampaikan sindiran singkat yang meminta publik memahami cara Rocky melihat persoalan.
“Harap dimaklumi lah,” tulis Darmaningtyas, dikutip Senin (14/9/2026).
Ia kemudian menambahkan:
“Bung RG kan bergerak di tataran gagasan-gagasan besar, bukan pada tataran mikro di lapangan.”
Pernyataan tersebut menjadi respons Darmaningtyas terhadap argumentasi Rocky Gerung mengenai posisi MBG dan KDMP dalam kebijakan pemerintah.
ROCKY: MBG DAN KOPDES TIDAK BISA DIBATALKAN
Dalam potongan video yang diunggah ulang Darmaningtyas, Rocky Gerung membahas keberadaan program MBG dan KDMP.
Rocky menyatakan kedua program tersebut tidak seharusnya dibatalkan hanya karena muncul persoalan dalam pelaksanaannya.
“Lu mau batalin MBG, mau batalin Kopdes, tidak bisa. Itu sudah ada di konstitusi,” kata Rocky Gerung.
Pernyataan tersebut disampaikan Rocky dalam konteks pandangannya bahwa program pemerintah harus dibedakan dengan kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang menjalankannya.
Menurut Rocky, apabila terdapat persoalan hukum atau dugaan korupsi dalam pelaksanaan program, maka yang harus ditindak adalah pihak yang melakukan pelanggaran, bukan programnya.
“Tapikan koperasinya korupsi? Iya, koruptornya yang dihajar, bukan koperasinya,” ujarnya.
Rocky kemudian menggunakan analogi untuk memperjelas pandangannya.
“Kalau kuku yang bermasalah itu yang dicabut, bukan jempol yang diamputasi,” jelasnya.
PROGRAM DAN PELAKSANA HARUS DIBEDAKAN
Dalam argumentasinya, Rocky pada dasarnya menempatkan program kebijakan dan tindakan pihak yang menjalankan program sebagai dua persoalan yang berbeda.
Artinya, apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG maupun KDMP, persoalan tersebut menurut Rocky tidak otomatis menjadi alasan untuk menghapus program secara keseluruhan.
Pendekatan tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi persoalan yang muncul dalam program berskala nasional.
Di satu sisi, program pemerintah dapat memiliki tujuan besar dan manfaat sosial.
Namun di sisi lain, pelaksanaan di lapangan tetap membutuhkan pengawasan, transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
ROCKY KAITKAN DENGAN GAGASAN TOKOH BANGSA
Rocky Gerung juga mengaitkan gagasan di balik program pemerintahan Prabowo Subianto dengan pemikiran sejumlah tokoh bangsa.
“Jelaslah keinginan Prabowo itu adalah keinginan Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir dan tokoh-tokoh kita dasar itu,” pungkas Rocky.
Pernyataan tersebut memperlihatkan cara Rocky menempatkan MBG dan KDMP dalam konteks gagasan pembangunan dan ekonomi kerakyatan yang lebih luas.
Sementara itu, sindiran Darmaningtyas justru mengarahkan perhatian publik pada perbedaan antara gagasan besar di tingkat konsep dan persoalan konkret ketika kebijakan tersebut diterapkan di lapangan.
Perdebatan tersebut pada akhirnya menyisakan pertanyaan penting: sejauh mana gagasan besar sebuah program mampu diterjemahkan menjadi pelaksanaan yang transparan, tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan?
Di titik itulah efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya gagasan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban di lapangan.
Fredy Legito
0 Komentar