PONTIANAK, KALBAR — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat untuk terus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di daerah sekaligus memperkuat kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Ria Norsan saat menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat Mujahidin Ma’ruf di ruang kerja Gubernur Kalbar, Pontianak, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Ria Norsan, persoalan pertanahan merupakan salah satu aspek penting yang berkaitan langsung dengan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, penataan wilayah hingga iklim investasi di Kalimantan Barat.
“Banyak progres signifikan terkait legalisasi aset, penanganan sengketa, dan program strategis nasional pertanahan yang berhasil kita dorong bersama,” kata Ria Norsan.
Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan BPN menjadi bagian penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang masih dihadapi masyarakat.
Kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah, menurutnya, tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pemegang hak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih tertib.
Di sisi lain, kepastian status dan administrasi pertanahan juga dinilai dapat mendukung penataan wilayah serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
SENGKETA AGRARIA JADI PERHATIAN
Ria Norsan juga menyampaikan apresiasi terhadap jajaran BPN Kalbar atas pelaksanaan berbagai program pertanahan selama kepemimpinan Mujahidin Ma’ruf.
Apresiasi tersebut terutama berkaitan dengan pelaksanaan legalisasi aset, penanganan sengketa pertanahan, serta program strategis nasional bidang pertanahan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kalimantan Barat, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pengabdian serta sinergi yang luar biasa selama bertugas di Kalbar,” tuturnya.
Bagi masyarakat, persoalan agraria bukan sekadar persoalan administrasi sertifikat. Sengketa batas, tumpang tindih klaim, status penguasaan tanah, ketidakjelasan riwayat kepemilikan hingga persoalan administrasi pertanahan dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak diselesaikan secara transparan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, BPN, pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi faktor penting dalam memberikan kepastian kepada masyarakat.
PERGANTIAN PEJABAT, SINERGI DIMINTA TETAP BERLANJUT
Ria Norsan berharap komunikasi dan kerja sama yang telah terbangun antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan BPN tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian pejabat.
Ia menilai persoalan agraria membutuhkan kesinambungan kebijakan dan koordinasi karena penyelesaiannya tidak selalu dapat dilakukan dalam waktu singkat.
Sementara itu, Mujahidin Ma’ruf menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan selama dirinya menjalankan tugas di Kalbar.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan berbagai program pertanahan.
Program tersebut antara lain Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penataan ruang, legalisasi aset serta penyelesaian berbagai persoalan agraria.
“Dukungan luar biasa dari Bapak Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah menjadi kekuatan bagi kami dalam menuntaskan berbagai tantangan agraria di Kalbar,” katanya.
Mujahidin berharap kolaborasi yang telah dibangun dapat terus dilanjutkan sehingga pelayanan pertanahan semakin baik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
MOMENTUM EVALUASI TATA KELOLA PERTANAHAN
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi atas kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan BPN dalam mendukung tata kelola pertanahan di daerah.
Persoalan agraria membutuhkan pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga transparan, akurat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Terlebih ketika satu bidang tanah memiliki lebih dari satu klaim atau terdapat perbedaan data antara dokumen administrasi dengan kondisi di lapangan.
Dalam kondisi seperti itu, proses verifikasi data, riwayat tanah, batas bidang, dokumen kepemilikan serta status administrasi menjadi bagian penting sebelum suatu persoalan dinyatakan selesai.
Ria Norsan berharap pengalaman dan kontribusi jajaran BPN selama bertugas di Kalimantan Barat dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat pelayanan publik dan kepastian hukum pertanahan.
Pesannya jelas: persoalan agraria tidak cukup hanya dicatat dalam dokumen, tetapi harus diselesaikan hingga masyarakat memperoleh kepastian atas haknya.
Fredy Legito
0 Komentar