KUBU RAYA — Proses revisi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) dalam program kemitraan plasma PT Punggur Alam Lestari (PT PAL) di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, kembali menjadi perhatian.
Permohonan penyesuaian dan pengesahan daftar CPCL yang diajukan PT PAL belum dapat disetujui oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya. Persoalan tersebut berkaitan dengan adanya nama petani yang masih tercatat dalam daftar plasma koperasi sebelumnya, sementara nama yang sama muncul dalam usulan melalui koperasi baru.
Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melakukan verifikasi administratif agar tidak terjadi tumpang tindih data maupun perubahan status petani tanpa dasar dokumen yang jelas.
Hal tersebut tercantum dalam Surat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Nomor 500.8/1113/Disbunnak Prabinus/2026 tertanggal 31 Juli 2026.
Surat tersebut menjadi salah satu dokumen penting dalam melihat proses revisi CPCL PT PAL, terutama terkait status petani, dasar perubahan data, serta hubungan antara koperasi sebelumnya dan koperasi yang saat ini disebut sebagai mitra PT PAL.
STATUS PETANI DI ANTARA DUA KOPERASI JADI PERHATIAN
Persoalan utama yang muncul adalah adanya nama petani yang masih tercatat dalam daftar plasma Koperasi Artha Harapan Lestari, tetapi kemudian muncul dalam daftar yang diajukan melalui Koperasi Alam Lestari Baru.
Dengan kondisi tersebut, diperlukan kejelasan apakah petani tersebut memang telah berpindah keanggotaan, apakah terdapat persetujuan pengalihan hak, atau terdapat proses administratif lain yang menjadi dasar perubahan.
Dinas pada prinsipnya meminta agar perubahan daftar petani tidak dilakukan sebelum status masing-masing petani benar-benar jelas dan sesuai dengan dokumen serta perjanjian yang masih berlaku.
Dengan kata lain, persoalan yang dihadapi bukan semata-mata soal nama yang muncul dalam daftar, tetapi menyangkut dasar hukum dan administratif dari perubahan status petani tersebut.
PERJANJIAN KEMITRAAN JADI RUJUKAN
Persoalan semakin kompleks karena terdapat perjanjian kemitraan yang menjadi dasar hubungan antara perusahaan dengan koperasi.
Dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Nomor 08/PK-K/Ext/XI 2013, khususnya Pasal 11 ayat (1), terdapat ketentuan mengenai pengalihan hak perkebunan anggota koperasi yang tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa persetujuan tertulis sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian.
Ketentuan tersebut menjadi relevan ketika terdapat usulan perubahan atau penyesuaian nama petani dari Koperasi Artha Harapan Lestari ke Koperasi Alam Lestari Baru.
Di sisi lain, PT PAL juga memiliki Perjanjian Nomor 02/PK-PPKS-PP/PAL-KALB/V/2026 dengan Koperasi Alam Lestari Baru yang juga memuat ketentuan mengenai pengalihan hak.
Karena itu, perubahan CPCL perlu dilihat secara utuh dengan mencocokkan daftar petani, status keanggotaan koperasi, dokumen lahan, serta ketentuan dalam perjanjian yang masih berlaku.
SK BUPATI 2014 MASIH PERLU DISELARASKAN
Persoalan lainnya berkaitan dengan SK Bupati Kubu Raya Nomor 56/BUNHUTTAMB/2014 yang menjadi salah satu dasar daftar petani plasma.
Sementara dalam proses perubahan data, muncul Keputusan Kepala Desa Sepuk Laut Nomor 12 Tahun 2026 yang berkaitan dengan usulan perubahan data petani.
Perbedaan dasar dokumen tersebut membutuhkan sinkronisasi administratif.
Perubahan data di tingkat desa tentu perlu diselaraskan dengan keputusan atau dokumen pemerintah daerah yang sebelumnya menjadi dasar penetapan daftar petani.
Karena itu, identifikasi terhadap nama-nama petani yang berpotensi tercatat dalam dua daftar menjadi penting.
Tujuannya bukan untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran, melainkan memastikan bahwa setiap perubahan memiliki dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
PT PAL TEGASKAN KOPERASI ALAM LESTARI BARU MITRA RESMI
Di tengah persoalan tersebut, PT Punggur Alam Lestari telah memberikan klarifikasi mengenai posisi kemitraannya.
Dalam keterangan yang disampaikan manajemen melalui tim legal dan kuasa hukum pada awal September 2026, PT PAL menegaskan bahwa Koperasi Alam Lestari Baru merupakan mitra resmi yang saat ini diakui perusahaan.
Kuasa hukum PT PAL Daniel Edward Tangkau menyatakan perusahaan tidak memiliki kerja sama dengan koperasi lain di luar mitra resmi tersebut.
Pernyataan itu penting untuk ditempatkan berdampingan dengan dokumen pemerintah daerah yang masih mencatat adanya nama petani dalam daftar sebelumnya.
Dengan demikian, terdapat dua hal yang perlu dibedakan.
Pertama, siapa koperasi yang saat ini diakui sebagai mitra PT PAL.
Kedua, bagaimana status petani yang sebelumnya sudah tercatat dalam daftar plasma dan kemudian masuk dalam usulan CPCL koperasi baru.
Keduanya merupakan persoalan administratif yang saling berkaitan, tetapi tidak otomatis berarti telah terjadi pelanggaran.
KOPERASI BARU JUGA PERNAH DISEBUT SEBAGAI WADAH PETANI
Sebelumnya, dalam kegiatan pembagian dana tunggu plasma di Desa Sepok Laut pada Mei 2026, pihak perusahaan juga menyebut keberadaan Koperasi Alam Lestari Baru sebagai wadah bagi petani plasma.
Direktur Operasional PT PAL Togar Sihaan saat itu menyatakan perusahaan tidak terlibat dalam pembentukan koperasi tersebut dan menyebut koperasi baru terbentuk atas inisiatif masyarakat sebagai wadah penyampaian aspirasi petani.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami perkembangan hubungan antara perusahaan, koperasi dan petani.
Namun, keberadaan koperasi baru sebagai wadah petani tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan administrasi CPCL.
Status setiap petani tetap harus diverifikasi satu per satu.
KEWAJIBAN KEMITRAAN 20 PERSEN JUGA PERLU DIPERJELAS
Persoalan CPCL juga tidak dapat dilepaskan dari kewajiban kemitraan perusahaan perkebunan dengan masyarakat.
Ketentuan mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar antara lain diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan beserta perubahan dan aturan pelaksanaannya.
Secara umum, ketentuan tersebut berkaitan dengan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan besaran paling rendah 20 persen dalam kondisi yang memenuhi persyaratan hukum.
Apabila luas izin usaha PT PAL yang disebut dalam dokumen terkait mencapai 6.850 hektare, maka secara matematis 20 persen setara dengan 1.370 hektare.
Namun, angka tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai kewajiban konkret perusahaan tanpa melihat dokumen IUP, status perizinan, ketentuan yang berlaku ketika izin diterbitkan, serta regulasi yang berlaku pada masing-masing periode.
Karena itu, publik perlu mendapatkan kejelasan mengenai:
- berapa luas kebun kemitraan yang telah direalisasikan;
- berapa luas yang sudah memiliki dasar CPCL;
- berapa jumlah petani penerima manfaat;
- bagaimana status masing-masing lahan;
- koperasi mana yang menjadi wadah petani; dan
- bagaimana hubungan antara data lama dengan data CPCL terbaru.
JANGAN SAMPAI PETANI TERJEBAK DALAM PERSOALAN ADMINISTRASI
Persoalan CPCL bukan sekadar urusan dokumen di atas meja.
Bagi petani, keberadaan nama dalam daftar CPCL dapat berkaitan dengan akses terhadap program kemitraan dan manfaat ekonomi dari kebun plasma.
Karena itu, apabila terjadi perubahan data, petani harus mendapatkan kepastian mengenai statusnya.
Jangan sampai seorang petani tercatat sebagai anggota atau penerima manfaat dalam satu daftar, kemudian namanya muncul dalam daftar lain tanpa penjelasan mengenai dasar perpindahannya.
Sebaliknya, jangan pula seorang petani kehilangan hak hanya karena persoalan perubahan administrasi koperasi yang belum diselesaikan.
Di sinilah pentingnya pemerintah daerah melakukan verifikasi secara terbuka dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.
INSPEKTORAT LAYAK DIMINTA MELIHAT ASPEK ADMINISTRATIF
Dengan adanya perbedaan data dan dasar dokumen, pemeriksaan administratif dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dapat diminta melihat aspek administrasi pemerintahan sesuai kewenangannya, sementara persoalan koperasi, perusahaan, status lahan dan perjanjian perlu diperiksa oleh instansi yang memiliki kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan tidak harus dimaknai sebagai tuduhan telah terjadi pelanggaran.
Sebaliknya, audit dan verifikasi diperlukan untuk menjawab pertanyaan mendasar:
Data mana yang benar?
Petani mana yang masih tercatat dalam daftar lama?
Siapa yang telah berpindah ke koperasi baru?
Apa dasar perpindahannya?
Apakah ada persetujuan tertulis sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian?
Bagaimana status lahan masing-masing petani?
Dan apakah CPCL baru sudah sesuai dengan keputusan pemerintah daerah sebelumnya?
DATA YANG PERLU DIBUKA DAN DICOCOKKAN
Untuk menghindari polemik berkepanjangan, verifikasi bersama setidaknya dapat mencocokkan:
- SK Bupati Kubu Raya Nomor 56/BUNHUTTAMB/2014;
- daftar petani plasma Koperasi Artha Harapan Lestari;
- data anggota Koperasi Alam Lestari Baru;
- Keputusan Kepala Desa Sepuk Laut Nomor 12 Tahun 2026;
- dokumen CPCL yang diajukan PT PAL;
- perjanjian kemitraan perusahaan dengan koperasi;
- dokumen pengalihan atau persetujuan perubahan status petani, apabila ada;
- status dan lokasi lahan masing-masing petani;
- data penerima manfaat program kemitraan; dan
- realisasi pembangunan kebun plasma.
Dengan pencocokan tersebut, persoalan status petani dapat diselesaikan berdasarkan dokumen dan fakta lapangan, bukan berdasarkan klaim masing-masing pihak.
PUBLIK MENUNGGU KEPASTIAN, PETANI JANGAN DIRUGIKAN
Belum disetujuinya revisi CPCL oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kubu Raya tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran pidana.
Persoalan administrasi, pelanggaran perjanjian, sengketa keanggotaan koperasi, persoalan status lahan, maupun dugaan pelanggaran hukum merupakan hal yang berbeda dan masing-masing memerlukan pembuktian.
Yang menjadi kepentingan publik saat ini adalah memastikan seluruh proses berlangsung transparan.
PT Punggur Alam Lestari perlu memberikan penjelasan mengenai dasar pengajuan revisi CPCL, jumlah petani yang diajukan, luas lahan yang dimohonkan, serta bagaimana perusahaan menyelesaikan status petani yang masih tercantum dalam dokumen sebelumnya.
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kubu Raya juga diharapkan memastikan setiap perubahan CPCL memiliki dasar administrasi yang jelas.
Sementara koperasi yang terkait perlu memberikan penjelasan mengenai status keanggotaan para petani dan dasar perubahan data.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang koperasi lama atau koperasi baru. Ini tentang kepastian data petani, kepastian lahan, kepastian kemitraan, dan kepastian manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.
Jika data memang benar, mari dibuktikan melalui dokumen.
Jika ada kesalahan administrasi, mari diperbaiki.
Jika terdapat perbedaan data, mari diverifikasi bersama.
Dan jika ada pihak yang merasa dirugikan, mekanisme penyelesaian sesuai aturan harus dibuka.
Petani jangan sampai menjadi pihak yang paling dirugikan hanya karena administrasi kemitraan belum menemukan titik terang.
(Redaksi)
0 Komentar