PONTIANAK/ KUBU RAYA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Barat menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Kalbar Tahun 2026 sebagai agenda rutin tahunan untuk mengevaluasi program organisasi sekaligus menyusun langkah strategis dunia usaha di daerah.
Rapimprov kali ini menekankan penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan daya saing pelaku usaha, perluasan akses pembiayaan, hingga dorongan kolaborasi yang lebih erat antara pengusaha lokal dengan pemerintah daerah.
Kegiatan Rapimprov tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, dan dilaksanakan secara serentak di berbagai provinsi di Indonesia. Momentum tersebut sekaligus bertepatan dengan peringatan HUT ke-58 Kadin Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, S.IP., M.IP., menegaskan dukungannya terhadap eksistensi dan peran strategis Kadin di Kalimantan Barat.
Ia berharap Kadin mampu menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah melalui konsolidasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Saya ingin Kadin Kalimantan Barat melakukan konsolidasi, bersatu padu bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membangun Kalbar. Kadin harus menjadi pemeran utama, menjadi pengayom, dan motor penggerak pengusaha lokal untuk berkontribusi nyata mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Krisantus.
Menurutnya, pembangunan ekonomi daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha juga memiliki peran penting dalam membuka lapangan kerja, menggerakkan investasi, meningkatkan produksi, serta memperluas pasar bagi produk lokal.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah siap mengawal serta memberikan perhatian khusus bagi pengusaha lokal agar memiliki rasa kepemilikan atau sense of belonging dan kepedulian yang lebih tinggi terhadap pembangunan daerahnya.
UMKM DIDORONG NAIK KELAS
Sementara itu, Ketua Kadin Kalbar Arya Rizqi Darsono menjelaskan bahwa fokus utama Rapimprov tahun ini adalah mendorong pelaku UMKM di Kalimantan Barat agar dapat naik kelas di tengah tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.
“Target khusus untuk Kalimantan Barat adalah kita mendorong UMKM agar bisa naik kelas. Tantangan global saat ini semakin besar. Oleh karena itu, kami juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Kalbar yang terus mendukung dunia usaha,” terangnya.
Menurut Arya, UMKM tidak cukup hanya bertahan di pasar lokal. Pelaku usaha perlu didorong meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, kemampuan manajemen, akses pembiayaan, serta memenuhi standar yang dibutuhkan untuk masuk ke rantai pasok industri maupun pasar ekspor.
Karena itu, Kadin Kalbar ingin membangun ekosistem usaha yang mampu menghubungkan pelaku UMKM dengan pemerintah, perbankan, perguruan tinggi, asosiasi usaha, hingga jaringan perdagangan lintas daerah dan lintas negara.
PERKUAT AKSES PEMBIAYAAN
Terkait penguatan jaringan kerja sama, Kadin Kalbar telah menjalin kemitraan strategis dengan sektor perbankan, baik bank nasional maupun bank daerah.
Langkah ini diharapkan dapat mempermudah akses permodalan dan memperkuat ketahanan dunia usaha lokal dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi global, termasuk perubahan kondisi pembiayaan dan penyesuaian suku bunga.
Kadin juga menilai akses pembiayaan harus semakin inklusif. Pelaku usaha kecil tidak boleh hanya menjadi penonton ketika investasi dan pertumbuhan ekonomi berkembang.
UMKM harus diberikan ruang untuk masuk dalam rantai pasok usaha yang lebih besar sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
KOLABORASI DENGAN PERGURUAN TINGGI DAN BANK INDONESIA
Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing dunia usaha, Kadin Kalbar juga membangun kemitraan dengan sejumlah lembaga pendidikan dan institusi strategis.
Di antaranya melalui kerja sama dengan Politeknik Negeri Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan Bank Indonesia.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha sekaligus memperkuat kemampuan dunia usaha Kalimantan Barat dalam menghadapi perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi.
Kadin Kalbar juga memperluas jaringan lintas batas melalui kerja sama dengan Dewan Usahawan serta berpartisipasi dalam Sidang Sosek Malindo ke-39 di Pontianak.
Langkah tersebut dinilai penting karena posisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia memberikan peluang untuk memperluas jaringan perdagangan dan kerja sama ekonomi lintas negara.
RAPIMPROV EVALUASI PROGRAM DAN KONSOLIDASI ORGANISASI
Dalam laporan panitia, Rapimprov Kadin Kalimantan Barat Tahun 2026 dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, serta ketentuan organisasi lainnya.
Rapimprov diharapkan dapat menjabarkan tugas-tugas organisasi sebagaimana diamanahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja organisasi serta menyusun rekomendasi dan langkah strategis ke depan.
Sebanyak 14 Kadin kabupaten/kota disebut hadir bersama jajaran pengurus di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.
Jumlah peserta secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 200 orang, ditambah peninjau dan undangan khusus.
Selain pengurus, kegiatan juga diikuti anggota luar biasa yang berasal dari berbagai asosiasi dan himpunan usaha.
TEMA EKONOMI KERAKYATAN DAN UMKM BERKONTRIBUSI PADA EKSPOR
Kadin Kalbar menetapkan tema “Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia”.
Tema tersebut kemudian dijabarkan melalui subtema mengenai peran Kadin dalam upaya meningkatkan akselerasi UMKM untuk berkontribusi terhadap ekspor Kalimantan Barat maupun nasional.
Melalui tema tersebut, Kadin Kalbar ingin mendorong agar potensi ekonomi daerah tidak hanya berhenti pada produksi dan perdagangan lokal.
Produk unggulan Kalimantan Barat diharapkan mampu memiliki daya saing dan menembus pasar global secara langsung.
Arya Rizqi Darsono menyampaikan bahwa Kadin juga terus mendorong penguasaan potensi daerah melalui identifikasi hasil bumi dan produk unggulan Kalimantan Barat.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan dunia usaha menentukan produk mana yang memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan dan masuk pasar global.
KALBAR DINILAI PUNYA POTENSI BESAR
Dalam sambutannya, Arya juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas dukungan terhadap dunia usaha.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada 2025 mencapai 5,39 persen, yang menurutnya menjadi salah satu gambaran penting mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah dan aktivitas dunia usaha.
“Pertumbuhan sebesar 5,39 persen pada 2025 di atas rata-rata nasional. Jadi kami melihat ini sebagai bukti pemerintah dan dunia usaha membuahkan hasil ini,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan yang menurutnya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga memiliki dampak terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat.
Karena itu, dunia usaha diharapkan terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya mitigasi karhutla, khususnya sektor yang berkaitan dengan perkebunan dan kehutanan.
INFRASTRUKTUR DAN AKSES PASAR GLOBAL
Kadin Kalbar juga menaruh perhatian terhadap penguatan infrastruktur perdagangan dan konektivitas.
Menurut Arya, Kalimantan Barat membutuhkan infrastruktur yang mampu mendukung mobilitas barang dan membuka akses produk daerah menuju pasar nasional maupun internasional.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan harapan agar pengembangan infrastruktur pelabuhan di Kalimantan Barat dapat semakin mendukung kegiatan perdagangan internasional.
Dengan infrastruktur yang semakin baik, pelaku usaha lokal diharapkan tidak hanya menjual produk melalui perantara, tetapi memiliki kesempatan lebih besar untuk terhubung langsung dengan pasar global.
REVISI UU KADIN JADI MOMENTUM PENTING
Rapimprov tahun ini juga berlangsung di tengah perkembangan legislasi mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin.
Pada 22 September 2026, Rapat Paripurna DPR RI mencatat agenda pendapat fraksi terhadap RUU tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1987 dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.
Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI juga telah melakukan harmonisasi dan pemantapan konsepsi RUU tersebut. Salah satu arah pembaruan yang dibahas adalah memperkuat kelembagaan Kadin serta mendorong perannya dalam membantu UMKM menembus pasar internasional.
Anindya Bakrie dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan proses legislasi tersebut.
Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat posisi Kadin sebagai mitra dunia usaha dan pemerintah.
Ia juga menekankan bahwa investasi, teknologi, dan inovasi tidak seharusnya hanya terkonsentrasi di Jakarta.
Modal, teknologi, dan inovasi harus mengalir ke daerah agar potensi ekonomi nasional dapat berkembang secara lebih merata.
UMKM HARUS MASUK RANTAI PASOK INDUSTRI
Anindya juga menekankan pentingnya membuka jalan bagi UMKM agar dapat masuk ke dalam rantai pasok industri besar.
UMKM perlu memperoleh akses pembiayaan yang inklusif, meningkatkan kualitas produk, memperkuat kapasitas produksi, dan mempersiapkan diri untuk menembus pasar ekspor.
Karena itu, momentum Rapimprov Kadin di seluruh Indonesia diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di daerah.
“UMKM kita harus buka jalan agar UMKM masuk dalam rantai pasok industri besar, mendapatkan akses pembiayaan yang inklusif dan siap menembus pasar ekspor,” demikian pesan Anindya dalam sambutannya.
Ia mengajak seluruh jajaran Kadin, asosiasi, himpunan usaha dan anggota luar biasa untuk memperkuat persatuan organisasi dan membangun ekosistem dunia usaha yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian nasional.
KRISANTUS: KEKAYAAN KALBAR HARUS UNTUK KEMAKMURAN MASYARAKAT
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan juga menekankan karakter Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah luas, keberagaman suku, serta kekayaan sumber daya alam.
Menurutnya, keberagaman dan kekayaan tersebut harus dikelola dalam kerangka persatuan dan kemakmuran rakyat.
Ia mengingatkan bahwa Pancasila tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus dimaknai dan diwujudkan dalam kebijakan pembangunan.
Kekayaan daerah, menurutnya, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Karena itu, dunia usaha dan pemerintah daerah harus membangun kolaborasi yang kuat agar kekayaan sumber daya alam, potensi ekonomi, serta posisi strategis Kalimantan Barat dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Krisantus juga mengajak Kadin Kalbar dan seluruh pengusaha untuk tidak hanya melihat pembangunan dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sisi pemerataan manfaat.
Menurutnya, pengusaha lokal harus memiliki ruang yang lebih besar untuk menjadi pemeran utama dalam pembangunan daerah.
RAPIMPROV DIHARAPKAN HASILKAN REKOMENDASI NYATA
Rapimprov Kadin Kalbar 2026 pada akhirnya menjadi ruang konsolidasi antara pengurus organisasi, Kadin kabupaten/kota, asosiasi, pelaku UMKM, perbankan, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dunia usaha.
Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterjemahkan menjadi program konkret.
Mulai dari penguatan UMKM, akses pembiayaan, peningkatan kompetensi, perluasan pasar, penguatan ekspor, pengembangan produk unggulan, hingga peningkatan kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha.
Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Kalbar berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Rapimprov bukan sekadar agenda tahunan organisasi.
Forum tersebut menjadi momentum untuk memastikan dunia usaha Kalimantan Barat memiliki arah yang lebih jelas, mampu menghadapi tantangan ekonomi global, sekaligus mengambil peluang dari potensi daerah.
Dengan semangat “Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia”, Kadin Kalbar mendorong agar UMKM dan pengusaha lokal tidak berhenti sebagai pelaku ekonomi daerah, tetapi mampu tumbuh menjadi bagian dari rantai pasok nasional dan pasar global.
Fredy Legito
0 Komentar