JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong perubahan posisi petani sawit rakyat dalam rantai industri kelapa sawit. Petani dinilai tidak cukup hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi perlu diperkuat sebagai pelaku ekonomi yang mampu memperoleh dan menciptakan nilai tambah.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) SPKS 2026 yang berlangsung di Jakarta, Jumat (25/9/2026). Forum tersebut mempertemukan unsur SPKS tingkat nasional dan daerah untuk mengevaluasi capaian organisasi sekaligus merumuskan agenda strategis bagi penguatan petani sawit rakyat.
Rakornas juga menjadi ruang konsolidasi untuk membahas berbagai persoalan yang masih dihadapi petani, mulai dari produktivitas yang belum optimal, keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi, akses pasar, hingga posisi tawar petani yang masih menghadapi tantangan dalam rantai nilai kelapa sawit.
Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap aspek keberlanjutan dan ketertelusuran produk sawit, SPKS menilai penguatan organisasi dan kelembagaan ekonomi petani menjadi semakin penting.
Koperasi Didorong Menjadi Kekuatan Ekonomi
Salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam Rakornas SPKS 2026 adalah penguatan koperasi petani sawit sebagai instrumen ekonomi kolektif.
Koperasi didorong tidak berhenti pada fungsi administratif, tetapi berkembang menjadi lembaga ekonomi yang profesional, transparan, demokratis, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
Melalui koperasi, petani diharapkan dapat mengonsolidasikan produksi, memperkuat posisi tawar, memperluas akses pembiayaan dan pasar, memperoleh sarana produksi, meningkatkan kualitas hasil, sekaligus membangun sistem ketertelusuran rantai pasok.
Ketua SPKS Nasional Sabarudin mengatakan konsolidasi organisasi di tingkat nasional dan daerah diperlukan agar agenda perjuangan petani memiliki arah yang lebih kuat dan dapat diterjemahkan menjadi program nyata di lapangan.
“Konsolidasi organisasi di tingkat nasional dan daerah diperlukan agar agenda perjuangan petani memiliki arah yang lebih kuat dan dapat diterjemahkan menjadi program nyata di tingkat lapangan,” ujar Sabarudin saat menyampaikan refleksi program SPKS di hadapan peserta Rakornas.
Tak Cukup Menjual Tandan Buah Segar
Selain penguatan koperasi, hilirisasi sawit rakyat menjadi salah satu agenda strategis yang dibahas dalam Rakornas.
Selama ini, petani sawit rakyat masih banyak berada pada posisi sebagai pemasok bahan baku. Melalui penguatan koperasi, petani didorong secara bertahap untuk mengambil bagian dalam pengolahan, pengembangan produk turunan, pemasaran, hingga penciptaan nilai tambah.
Skema tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai nilai industri kelapa sawit.
Namun, peningkatan nilai ekonomi tersebut ditekankan tetap harus berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan.
Sabarudin mengatakan produktivitas dan hilirisasi perlu ditopang tata kelola perkebunan yang baik, perlindungan lingkungan, peningkatan kapasitas petani, pemenuhan standar keberlanjutan serta penguatan ketertelusuran.
“Produktivitas dan hilirisasi perlu didukung dengan tata kelola perkebunan yang baik, perlindungan lingkungan, peningkatan kapasitas petani, pemenuhan standar keberlanjutan dan penguatan ketertelusuran,” katanya.
Konsolidasi Nasional Satukan Agenda Petani
Rakornas SPKS 2026 tidak hanya menjadi forum evaluasi organisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk menyatukan gagasan dan memperkuat solidaritas petani antardaerah.
Sejumlah agenda yang menjadi perhatian meliputi evaluasi pengorganisasian petani, penguatan kelembagaan SPKS, peningkatan kapasitas koperasi, kerja sama antardaerah, pengembangan hilirisasi sawit rakyat, serta penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut organisasi.
SPKS mendorong agar gerakan petani semakin terorganisir sehingga mampu merespons berbagai perubahan dalam sektor kelapa sawit secara kolektif.
Petani Didorong Menjadi Subjek Ekonomi
Pimpinan Sidang Rakornas SPKS Muhamad Ridwan menegaskan bahwa penguatan organisasi, koperasi, dan hilirisasi merupakan tiga agenda yang saling berkaitan.
“Organisasi menjadi basis konsolidasi, koperasi menjadi instrumen ekonomi kolektif, sementara hilirisasi menjadi ruang untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas manfaat ekonomi bagi petani,” ujar Ridwan saat membuka Sidang Pleno I Rakornas SPKS.
Melalui Rakornas tersebut, SPKS mendorong agar petani sawit rakyat tidak hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan baku, tetapi memiliki peran lebih besar dalam produksi, perdagangan, pengolahan, hingga penciptaan nilai tambah.
Sabarudin menambahkan, konsolidasi nasional diharapkan menghasilkan arah baru bagi pembangunan sawit rakyat yang lebih terorganisir, mandiri dan berkelanjutan.
“Kita sepakat agar menjadikan petani yang terorganisir, koperasi yang semakin mandiri, dan usaha sawit yang mampu menciptakan nilai tambah dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan dan keadilan bagi petani, serta mendukung program ketahanan pangan dengan kolaborasi program dari SPKS ke depannya,” pungkas Sabarudin saat menutup Rakornas SPKS ke-4 di Jakarta.
Fredy Legito
0 Komentar