POHUWATO — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato kembali menjadi sorotan serius. Kali ini, perhatian publik mengarah ke wilayah Desa Mada, Kecamatan Popayato Barat, yang diduga menjadi salah satu titik aktivitas pertambangan ilegal dengan skala yang cukup besar.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim Investigasi Bharindonesia.com pada Selasa, 1 September 2026, di lokasi tersebut ditemukan aktivitas alat berat yang disebut-sebut mencapai kurang lebih 50 unit excavator dari berbagai merek.
Jumlah tersebut tentu bukan persoalan kecil.
Jika aktivitas pertambangan yang berlangsung di lokasi tersebut benar tidak memiliki izin sebagaimana dugaan yang berkembang, maka muncul pertanyaan besar yang harus dijawab oleh aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait.
Bagaimana mungkin puluhan alat berat dapat masuk, beroperasi, dan melakukan aktivitas pertambangan secara terbuka tanpa terdeteksi atau tanpa adanya tindakan hukum yang jelas?
Publik pun mulai mempertanyakan apakah aparat telah mengetahui keberadaan aktivitas tersebut, apakah telah dilakukan pemeriksaan, atau justru hingga kini belum ada langkah penertiban yang efektif.
Namun, seluruh status legalitas aktivitas pertambangan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Jika Ilegal, Mengapa Bisa Beroperasi dalam Skala Besar?
Keberadaan puluhan excavator di sebuah kawasan pertambangan menjadi persoalan yang sulit dipandang sebagai aktivitas biasa.
Sebuah excavator membutuhkan mobilisasi, bahan bakar, operator, perawatan, serta jalur distribusi. Apabila jumlah alat berat yang beroperasi benar mencapai puluhan unit, maka aktivitas tersebut diduga berlangsung dalam skala yang cukup besar.
Pertanyaan publik kemudian menjadi semakin tajam.
Jika benar kegiatan tersebut ilegal, bagaimana aktivitas sebesar itu dapat berjalan?
Apakah aparat belum mendapatkan informasi?
Apakah lokasi tersebut belum pernah diperiksa?
Atau terdapat persoalan lain yang menyebabkan aktivitas pertambangan tersebut belum tersentuh penegakan hukum?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar tidak berkembang spekulasi liar di tengah masyarakat.
Awak Media menegaskan bahwa dugaan mengenai adanya pembiaran, perlindungan, atau keterlibatan pihak tertentu tidak dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum dilakukan penyelidikan dan pembuktian oleh aparat yang berwenang.
Namun demikian, diamnya penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas berskala besar juga berpotensi menimbulkan pertanyaan dan ketidakpercayaan publik.
Bentang Alam Berubah, Kubangan Menganga
Selain persoalan legalitas, aktivitas pertambangan menggunakan alat berat juga menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kondisi lingkungan.
Di sejumlah area, terlihat bentang tanah yang telah berubah akibat aktivitas penggalian. Kubangan-kubangan besar disebut menganga di kawasan yang diduga menjadi lokasi pertambangan.
Perubahan struktur tanah dalam skala besar dapat membawa risiko lingkungan yang tidak sederhana.
Mulai dari:
- kerusakan tutupan tanah;
- perubahan bentang alam;
- sedimentasi;
- kerusakan daerah aliran air;
- potensi longsor;
- hingga gangguan terhadap kualitas lingkungan di sekitar lokasi.
Apabila aktivitas pertambangan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan lingkungan hidup dan perizinan, maka persoalannya dapat memasuki ranah hukum yang lebih serius.
Pertambangan bukan hanya soal menggali tanah dan mengambil mineral. Ada kewajiban hukum, izin, pengelolaan lingkungan, serta tanggung jawab terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kegiatan.
Pipa Air Bersih Warga Disebut Terdampak
Persoalan yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya informasi mengenai sejumlah pipa yang diduga merupakan bagian dari jaringan sumber air bersih masyarakat Desa Mada.
Pipa tersebut disebut mengalami kerusakan atau terputus.
Apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan kerusakan tersebut berkaitan dengan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, maka persoalannya tidak lagi hanya berkaitan dengan dugaan PETI.
Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Air bersih merupakan kebutuhan vital.
Masyarakat tidak seharusnya kehilangan akses terhadap sumber air hanya karena aktivitas ekonomi tertentu yang diduga dilakukan tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan warga.
Karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh untuk mengetahui:
- sumber kerusakan pipa;
- waktu terjadinya kerusakan;
- pihak yang bertanggung jawab;
- dampak terhadap distribusi air masyarakat;
- serta langkah pemulihan yang harus dilakukan.
Jika ditemukan adanya pihak yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum atau sumber kehidupan masyarakat, maka proses hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kapolres Pohuwato Diminta Memberikan Jawaban
Sorotan publik kini mengarah kepada jajaran Polres Pohuwato.
Masyarakat meminta aparat penegak hukum memberikan kepastian mengenai status aktivitas pertambangan yang berlangsung di Desa Mada.
Bila lokasi tersebut merupakan kegiatan pertambangan yang memiliki izin resmi, maka status dan dasar perizinannya perlu diperjelas oleh instansi yang berwenang.
Namun apabila hasil pemeriksaan membuktikan aktivitas tersebut merupakan pertambangan tanpa izin, maka masyarakat menuntut tindakan hukum dilakukan secara tegas.
Tidak cukup hanya menertibkan pekerja kecil di lapangan.
Penegakan hukum harus mampu menelusuri seluruh mata rantai kegiatan.
Mulai dari:
- pemilik alat berat;
- pihak yang mendanai;
- pengelola lokasi;
- pemasok bahan bakar;
- pihak yang mengkoordinasikan aktivitas;
- hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Karena aktivitas pertambangan berskala besar tidak mungkin berjalan hanya oleh satu atau dua orang.
Isu Kebocoran Informasi Penertiban Harus Diusut
Di tengah sorotan terhadap aktivitas PETI, berkembang pula informasi mengenai dugaan bocornya rencana penertiban kepada pihak-pihak tertentu.
Jika informasi tersebut benar, persoalan ini menjadi jauh lebih serius.
Sebab kebocoran informasi mengenai operasi penegakan hukum dapat menyebabkan pelaku memiliki waktu untuk:
- memindahkan alat;
- menghentikan aktivitas sementara;
- menghilangkan barang bukti;
- atau mengantisipasi kedatangan aparat.
Namun demikian, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan yang profesional.
Tidak boleh ada tuduhan tanpa bukti.
Tetapi jika aparat menemukan adanya kebocoran informasi dari internal atau pihak tertentu, maka tindakan tegas harus dilakukan.
Publik berhak mengetahui:
Siapa yang mengetahui rencana operasi?
Dari mana informasi keluar?
Bagaimana informasi tersebut dapat sampai kepada pelaku?
Dan jika benar terdapat pihak yang sengaja membocorkan informasi untuk melindungi kegiatan ilegal, maka siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum.
UU Minerba dan Ancaman Hukum PETI
Aktivitas pertambangan di Indonesia diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pada prinsipnya, kegiatan pertambangan harus dilakukan berdasarkan perizinan dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan negara.
Pasal 158 UU Minerba mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
Namun penerapan pasal pidana tersebut tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan.
Aparat harus terlebih dahulu memastikan:
- Status wilayah pertambangan;
- Status izin kegiatan;
- Pihak yang menjalankan aktivitas;
- Pemilik atau pengelola alat berat;
- Sumber pendanaan;
- Dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Dengan pembuktian yang kuat, penegakan hukum tidak hanya akan menyentuh pekerja di lapangan, tetapi juga dapat mengungkap pihak-pihak yang memiliki peran lebih besar.
Kerusakan Lingkungan Bukan Harga yang Harus Dibayar Masyarakat
Selain persoalan pertambangan ilegal, setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan juga harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan dalam peraturan perundang-undangan terkait.
Prinsip dasar hukum lingkungan menegaskan bahwa kegiatan pembangunan dan usaha tidak boleh mengorbankan keselamatan lingkungan serta kehidupan masyarakat.
Apabila ditemukan pencemaran atau kerusakan lingkungan, negara memiliki instrumen untuk melakukan:
- pengawasan;
- tindakan administratif;
- penghentian pelanggaran;
- pemulihan lingkungan;
- gugatan perdata;
- hingga penegakan hukum pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Lingkungan yang rusak tidak bisa dipulihkan hanya dengan janji.
Kubangan yang ditinggalkan harus dipulihkan.
Aliran air yang terganggu harus diperbaiki.
Dan masyarakat yang terdampak harus mendapatkan perlindungan.
Jangan Hanya Kejar Penambang Kecil
Penanganan PETI selama ini sering mendapat kritik karena penegakan hukum dianggap hanya menyasar pekerja kecil.
Padahal, aktivitas pertambangan dengan menggunakan puluhan excavator tentu membutuhkan modal yang besar.
Karena itu, masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh.
Jika benar terdapat pelanggaran, maka penyelidikan harus diarahkan kepada aktor utama.
Siapa pemodalnya?
Siapa pemilik alat beratnya?
Siapa yang mengatur operasional?
Ke mana hasil tambang dijual?
Pertanyaan tersebut jauh lebih penting untuk dijawab apabila negara benar-benar ingin memutus jaringan PETI.
Menangkap pekerja lapangan tanpa mengungkap pemodal hanya akan membuat aktivitas ilegal tumbuh kembali dengan orang-orang baru.
Publik Menunggu, Hukum Harus Memberikan Kepastian
Kini masyarakat menunggu langkah nyata aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait.
Jika aktivitas pertambangan di Desa Mada memiliki izin dan memenuhi seluruh ketentuan hukum, maka hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka.
Tetapi jika hasil pemeriksaan menemukan bahwa kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin, maka hukum harus ditegakkan.
Tidak boleh ada standar ganda.
Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.
Dan tidak boleh ada kegiatan yang merasa terlalu besar untuk disentuh negara.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab dan klarifikasi dari Kapolres Pohuwato, Polres Pohuwato, Pemerintah Kabupaten Pohuwato, instansi pertambangan, instansi lingkungan hidup, pemilik atau pengelola kegiatan, serta seluruh pihak yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di Desa Mada.
Klarifikasi resmi sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan berdasarkan fakta.
Pesan publik kini jelas:
Jika benar ilegal, tindak.
Jika memiliki izin, jelaskan.
Jika lingkungan rusak, pulihkan.
Jika ada jaringan besar, bongkar sampai ke akar.
Sebab masyarakat membutuhkan bukti bahwa hukum masih bekerja.
Jangan sampai puluhan excavator terus menggali tanah di Mada, sementara penegakan hukum justru terus menggali alasan untuk tidak bertindak.
Kapolres Pohuwato, publik sedang menunggu: apakah akan ada langkah nyata, atau pertanyaan ini kembali dibiarkan tanpa jawaban?
0 Komentar