SAMBAS, KALBAR — Penanganan perkara dugaan korupsi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan publik.
Sejumlah elemen masyarakat meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Sambas tidak hanya mengusut pihak yang berada di tingkat penerima program, tetapi juga menelusuri secara menyeluruh siapa saja yang memiliki kewenangan, mengetahui proses pengusulan, memverifikasi data, memberikan rekomendasi, hingga menentukan pencairan dan penggunaan dana program.
Sorotan tersebut mencuat menyusul informasi mengenai program PSR yang pada periode 2020–2022 disebut mencakup 6 lembaga pekebun, luas lahan 523 hektare, 220 pekebun, dengan total dana tersalur mencapai Rp15.311.308.500.
Nilai tersebut bukan angka kecil.
Karena dana program bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), publik menilai proses penegakan hukum harus mampu menjawab secara terang bagaimana dana tersebut disalurkan, siapa penerima manfaat sebenarnya, apakah seluruh data penerima sesuai kondisi lapangan, serta apakah seluruh tahapan program telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Bukan Hanya Soal Penerima, Publik Minta Rantai Pengambilan Keputusan Dibuka
Pertanyaan yang kini berkembang bukan semata-mata siapa yang menerima dana.
Publik juga mempertanyakan bagaimana data kelompok tani atau lembaga pekebun dapat masuk ke dalam program, siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang memberikan rekomendasi teknis, serta siapa yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan administrasi program.
Sebab, apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka perlu diketahui bagaimana data tersebut dapat lolos dari tahapan pemeriksaan dan verifikasi.
Apakah kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian administratif?
Ataukah terdapat kesengajaan?
Jika terdapat kesengajaan, siapa yang mengetahui dan siapa yang memiliki peran dalam proses tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu dinilai penting untuk dijawab melalui proses penyidikan.
Data Kelompok dan Luasan Lahan Dipersoalkan
Informasi mengenai penerima program yang beredar di publik juga menjadi perhatian.
Sejumlah kelompok yang disebut antara lain:
-
Kelompok Tani Sukses Bersama, Desa Madak, Kecamatan Subah, dengan luas rekomtek sekitar 101,360 hektare.
-
Kelompok Tani Karya Bersama, Desa Malek, Kecamatan Paloh, dengan luas rekomtek sekitar 62,0877 hektare.
-
Kelompok Tani Kebun Jaya, Desa Nibung, Kecamatan Paloh, dengan luas rekomtek sekitar 74,1959 hektare.
-
Kelompok Tani Sido Mulya, Desa Bukit Mulya, Kecamatan Subah, dengan luas rekomtek sekitar 77,9757 hektare.
-
Kelompok Tani Berkah Jaya, Desa Sungai Sapa, Kecamatan Subah, dengan luas rekomtek sekitar 131,0451 hektare.
Namun, persoalan kemudian muncul karena informasi yang dipersoalkan publik menyebut terdapat 6 lembaga atau kelompok penerima, sementara daftar yang beredar hanya memuat lima kelompok.
Perbedaan tersebut tentu perlu diklarifikasi.
Apakah kelompok keenam memang ada tetapi belum tercantum dalam informasi yang beredar?
Apakah terdapat perbedaan antara data laporan dengan data lapangan?
Atau terdapat perubahan data dalam proses administrasi?
Jawaban terhadap pertanyaan tersebut seharusnya dapat diperoleh dari dokumen resmi program dan hasil pemeriksaan penyidik.
Jika Ada Manipulasi, Siapa yang Memasukkan Data?
Inilah bagian yang dinilai paling penting untuk didalami.
Apabila benar terdapat data kelompok, jumlah pekebun, atau luasan lahan yang tidak sesuai fakta, maka penyidik perlu mengurai siapa yang membuat data tersebut, siapa yang mengajukan, siapa yang memverifikasi, siapa yang memberikan rekomendasi, dan siapa yang menyetujui proses selanjutnya.
Jangan sampai persoalan hanya berhenti pada dokumen terakhir yang terlihat.
Rantai administrasi harus ditelusuri dari awal.
Mulai dari pengusulan kelompok, identifikasi lahan, verifikasi calon penerima, rekomendasi teknis, penetapan penerima, pencairan dana, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban.
Dengan demikian, apabila ditemukan pelanggaran, masing-masing pihak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peran dan bukti yang dimilikinya, bukan sekadar berdasarkan posisi sebagai penerima program.
Salah Satu Penerima Disebut Telah Berstatus Tersangka
Sorotan publik semakin kuat karena informasi yang disampaikan menyebut salah seorang dari kelompok penerima, yakni Afui dari Kelompok Tani Sukses Bersama Desa Madak, telah menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi program PSR yang ditangani Kejari Sambas.
Namun demikian, status tersangka terhadap seseorang harus ditempatkan sebagai status dalam proses hukum dan bukan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah.
Kesalahan pidana baru dapat dinyatakan terbukti setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Justru karena proses hukum telah berjalan, publik kemudian mempertanyakan apakah penyidikan akan berkembang untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga memiliki peran dalam perkara tersebut.
Pertanyaan publik sederhana:
Apakah persoalan tersebut hanya terjadi di tingkat kelompok penerima, atau terdapat rantai persoalan yang lebih luas?
Publik Minta Penyidikan Tidak Berhenti di Hilir
Revie Achari, warga Sambas, meminta Kejari Sambas mengusut perkara tersebut secara menyeluruh.
Menurutnya, apabila benar ditemukan persoalan administrasi atau manipulasi data, penyidik perlu membuka seluruh rangkaian proses yang terjadi.
“Kasus dugaan korupsi Program Peremajaan Sawit Rakyat atau replanting di Dinas Perkebunan Kabupaten Sambas harus diusut tuntas. Jangan hanya melihat siapa yang berada di ujung, tetapi harus dilihat bagaimana proses itu berjalan dari awal,” ujar Revie melalui pesan WhatsApp.
Ia menilai aparat penegak hukum harus memastikan tidak terjadi penegakan hukum yang hanya menyentuh pihak tertentu.
“Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Kalau memang ada oknum pejabat atau pihak lain yang berdasarkan alat bukti memiliki keterlibatan, tentu harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Namun Revie juga menekankan bahwa pihak yang dituding terlibat harus tetap diperlakukan berdasarkan bukti dan proses hukum.
“Siapa yang Mengusulkan, Siapa yang Memverifikasi?”
Menurut Revie, terdapat sejumlah pertanyaan yang menurutnya harus dijawab penyidik.
Siapa yang mengusulkan?
Siapa yang memasukkan data?
Siapa yang memverifikasi?
Siapa yang memberikan rekomendasi?
Siapa yang menyetujui?
Ke mana dana mengalir?
Siapa yang menggunakan dana tersebut?
Dan yang paling penting:
Siapa yang bertanggung jawab apabila data yang digunakan dalam pencairan ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya?
Pertanyaan tersebut, menurutnya, tidak boleh dijawab dengan asumsi.
“Kalau ada bukti, buka berdasarkan bukti. Kalau ada aliran dana, telusuri. Kalau ada pihak yang memerintah atau mengatur, periksa berdasarkan alat bukti. Jangan membuat kesimpulan sebelum proses hukumnya selesai,” katanya.
Rp15,3 Miliar Bukan Angka yang Bisa Diabaikan
Besarnya nilai dana yang disebut mencapai Rp15,3 miliar membuat pengawasan terhadap perkara tersebut semakin penting.
Dana publik yang dikelola melalui kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
Program PSR sendiri memiliki tujuan membantu pekebun rakyat melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif sehingga produktivitas dan kesejahteraan pekebun dapat meningkat.
Karena itu, apabila terjadi penyimpangan, dampaknya bukan hanya terhadap keuangan negara.
Lebih jauh, penyimpangan juga berpotensi mengurangi manfaat program bagi masyarakat yang seharusnya menjadi penerima.
Kejari Diminta Buka Peran Setiap Pihak
Publik juga berharap penyidik dapat menjelaskan perkembangan perkara secara proporsional sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Jika terdapat pejabat atau pihak tertentu yang hanya menjalankan fungsi administratif dan tidak terbukti mengetahui atau terlibat dalam pelanggaran, tentu tidak boleh serta-merta dituduh.
Sebaliknya, apabila penyidik menemukan bukti yang menunjukkan adanya peran pihak tertentu dalam dugaan tindak pidana, maka proses hukum harus berjalan tanpa melihat jabatan maupun posisi.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan perkara akan menjadi lebih terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Jangan Berhenti pada Angka di Dokumen
Perkara dugaan korupsi program PSR pada akhirnya bukan hanya persoalan angka di atas kertas.
Yang harus dibuktikan adalah apakah 523 hektare lahan dan 220 pekebun yang disebut dalam laporan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
Apakah seluruh kelompok benar-benar memenuhi persyaratan?
Apakah seluruh pekebun tercatat sebagai penerima yang sah?
Apakah seluruh dana digunakan untuk tujuan program?
Apakah volume dan pekerjaan yang dilaporkan sesuai dengan realisasi?
Dan apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak sah?
Semua pertanyaan tersebut membutuhkan pembuktian.
Karena itu, pemeriksaan dokumen saja tidak cukup apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian data. Pemeriksaan lapangan, keterangan penerima, dokumen pencairan, rekening, pertanggungjawaban kegiatan, serta aliran dana dapat menjadi bagian penting dalam mengurai perkara apabila memang diperlukan oleh penyidik.
Publik Menunggu Jawaban Kejaksaan
Kini perhatian publik tertuju kepada Kejari Sambas.
Masyarakat ingin mengetahui apakah penyidikan akan mengungkap perkara secara utuh atau hanya berhenti pada pihak tertentu.
Desakan tersebut bukan berarti menetapkan siapa yang bersalah.
Justru sebaliknya, publik meminta agar seluruh pihak yang memiliki peran diperiksa berdasarkan bukti, sementara pihak yang tidak terbukti terlibat juga harus mendapatkan kepastian hukum.
Sebab, dalam perkara dugaan korupsi, pertanggungjawaban pidana semestinya mengikuti perbuatan, peran, kesengajaan, dan alat bukti, bukan semata-mata jabatan ataupun status sebagai penerima program.
Pertanyaan Besar yang Kini Menunggu Jawaban
Dengan nilai program mencapai Rp15,3 miliar lebih, publik berharap penyidikan mampu menjawab secara terang:
Apakah benar terjadi manipulasi data?
Jika benar, siapa yang membuat atau menggunakan data tersebut?
Bagaimana data tersebut dapat lolos proses verifikasi?
Siapa saja yang mengetahui proses tersebut?
Apakah terdapat aliran dana kepada pihak lain?
Apakah seluruh penerima dan luasan lahan benar-benar sesuai kondisi lapangan?
Dan apabila ditemukan tindak pidana:
Siapa pun yang berdasarkan bukti memiliki peran, siapapun yang memerintah, mengatur, membantu, atau menikmati hasilnya, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Pada saat yang sama, siapa pun yang belum terbukti bersalah harus tetap mendapatkan haknya berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Program untuk rakyat harus benar-benar kembali manfaatnya kepada rakyat.
Redaksi: Berita ini menggunakan informasi dan pernyataan yang disampaikan sumber. Dugaan mengenai manipulasi data, keterlibatan pihak tertentu, maupun kerugian negara masih merupakan materi yang harus dibuktikan melalui proses hukum. Redaksi tidak menyatakan seseorang bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak-pihak yang disebut atau berkaitan dengan perkara ini memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip jurnalistik.
0 Komentar