MELAWI, KALBAR — Proyek rehabilitasi/renovasi Gedung Kantor Bupati Melawi mulai dikerjakan. Proyek yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp19.289.144.024,00.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Nairuz Syifa Mumtaza, dengan masa pelaksanaan selama 145 hari kalender.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, proyek tersebut menggunakan kontrak dengan nomor 600.1.15.2./002/78/EP-01KZ34DT44XXQA7E0SDK7ECBHN/PPK.PERKIMTAN/2026.
Seiring dimulainya pekerjaan, aktivitas pembangunan dan renovasi mulai terlihat di kawasan Gedung Kantor Bupati Melawi. Sejumlah pekerja tampak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tahapan pembangunan yang sedang berjalan.
Namun, di tengah dimulainya proyek bernilai hampir Rp20 miliar tersebut, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) turut menjadi perhatian.
Pekerja Diduga Belum Lengkap Menggunakan APD
Berdasarkan pantauan Kalbar.wartaNewstv.com di lokasi pekerjaan pada Rabu (16/9/2026), ditemukan kondisi sejumlah pekerja yang diduga belum menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap saat melaksanakan aktivitas pekerjaan.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena pekerjaan konstruksi memiliki berbagai potensi bahaya, mulai dari pekerjaan pada ketinggian, penggunaan peralatan kerja, material bangunan, debu, benda jatuh, hingga risiko kecelakaan lainnya sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan.
Dalam pekerjaan konstruksi, penggunaan APD bukan sekadar persoalan kelengkapan atribut pekerja. APD merupakan salah satu bagian dari upaya pengendalian risiko keselamatan kerja.
Karena itu, penggunaan helm keselamatan, rompi, sepatu keselamatan, sarung tangan, pelindung mata, masker, maupun perlengkapan lain harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan tingkat risiko yang dihadapi pekerja.
Proyek Besar, K3 Jangan Sampai Terabaikan
Dengan nilai kontrak mencapai Rp19,289 miliar, masyarakat tentu memiliki perhatian besar terhadap pelaksanaan proyek renovasi Gedung Kantor Bupati Melawi.
Bukan hanya hasil akhir bangunan yang menjadi perhatian, tetapi juga bagaimana proses pembangunan tersebut dilaksanakan.
Proyek pemerintah yang menggunakan uang negara idealnya tidak hanya mengejar target penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar keselamatan, mutu, spesifikasi teknis, dan ketentuan kontrak.
Persoalan K3 menjadi penting karena kecelakaan kerja dapat menimbulkan dampak terhadap pekerja, pelaksana proyek, lingkungan sekitar, hingga keberlangsungan pekerjaan itu sendiri.
Jika memang ditemukan pekerja yang belum menggunakan APD sesuai tingkat risiko pekerjaan, maka kondisi tersebut semestinya segera dievaluasi oleh pihak yang bertanggung jawab di lapangan.
Tanggung Jawab Tidak Hanya Berada pada Pekerja
Penerapan K3 tidak semestinya hanya dibebankan kepada pekerja.
Pihak kontraktor, pengawas pekerjaan, penanggung jawab proyek, serta pihak terkait lainnya memiliki peran dalam memastikan prosedur keselamatan diterapkan di lapangan.
Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika ada pemeriksaan atau ketika proyek mendapatkan perhatian publik.
Pihak pelaksana juga perlu memastikan bahwa pekerja telah memperoleh APD yang sesuai, memahami penggunaannya, serta mendapatkan pengarahan mengenai potensi bahaya pekerjaan.
Pertanyaannya kemudian menjadi penting:
Apakah seluruh pekerja di proyek renovasi Gedung Kantor Bupati Melawi telah mendapatkan APD sesuai jenis pekerjaannya?
Apakah terdapat petugas atau personel yang bertanggung jawab melakukan pengawasan K3 setiap hari?
Apakah pekerja telah mendapatkan briefing keselamatan sebelum memulai pekerjaan?
Dan jika memang terdapat pekerja yang tidak menggunakan APD lengkap, apa langkah yang dilakukan pihak pelaksana untuk memastikan kondisi tersebut tidak berulang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab, terlebih proyek ini menggunakan anggaran daerah dengan nilai yang cukup besar.
Pengawasan Proyek Tidak Cukup Hanya Melihat Hasil Akhir
Selain K3, pengawasan proyek juga perlu dilakukan terhadap aspek teknis dan administrasi.
Masyarakat tentu berhak berharap pekerjaan rehabilitasi/renovasi Gedung Kantor Bupati Melawi dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan.
Mulai dari spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, metode pelaksanaan, jadwal pekerjaan, hingga kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan dokumen kontrak perlu menjadi bagian dari pengawasan.
Nilai kontrak Rp19.289.144.024,00 bukan angka kecil.
Karena sumber pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026, maka aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Masyarakat tidak hanya ingin melihat gedung selesai direnovasi.
Masyarakat juga berkepentingan mengetahui bahwa proses pembangunan tersebut dilaksanakan secara profesional, aman, tepat mutu, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kontraktor Diminta Berikan Penjelasan
Terkait hasil pantauan mengenai dugaan belum optimalnya penggunaan APD di lokasi pekerjaan, PT Nairuz Syifa Mumtaza selaku pelaksana proyek diharapkan memberikan penjelasan.
Penjelasan tersebut penting untuk mengetahui bagaimana standar K3 diterapkan dalam proyek tersebut, termasuk ketersediaan APD, pengawasan pekerja, prosedur keselamatan, serta langkah evaluasi apabila ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD secara lengkap.
Apalagi proyek tersebut berada di kawasan Gedung Kantor Bupati Melawi yang merupakan fasilitas pemerintahan.
Dengan demikian, standar keselamatan kerja semestinya menjadi perhatian sejak pekerjaan dimulai hingga proyek dinyatakan selesai.
Pihak pemilik kegiatan dan pengawas pekerjaan juga diharapkan memastikan penerapan K3 tidak hanya sebatas dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari.
Publik Menunggu Proyek Berjalan Aman dan Sesuai Kontrak
Dimulainya proyek rehabilitasi/renovasi Gedung Kantor Bupati Melawi menjadi bagian dari upaya pembangunan fasilitas pemerintahan.
Namun, keberhasilan proyek tidak hanya dapat diukur dari berdirinya bangunan setelah pekerjaan selesai.
Ada sejumlah indikator yang harus diperhatikan, mulai dari keselamatan pekerja, kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi, volume pekerjaan, penggunaan anggaran, ketepatan waktu, hingga kepatuhan terhadap kontrak dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat pun memiliki kepentingan agar proyek senilai Rp19,28 miliar tersebut tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga meninggalkan catatan positif dari sisi keselamatan, kualitas, dan akuntabilitas.
Temuan mengenai penggunaan APD di lapangan diharapkan menjadi momentum bagi pihak pelaksana untuk melakukan evaluasi sejak awal pekerjaan.
Sebab, proyek besar dengan anggaran publik membutuhkan pengawasan besar pula. Jangan sampai perhatian terhadap target pembangunan membuat keselamatan pekerja justru berada di urutan belakang.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai kondisi penerapan K3 sebagaimana diberitakan merupakan hasil pantauan langsung di lapangan dan masih memerlukan konfirmasi dari pihak pelaksana proyek maupun pihak terkait lainnya.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Nairuz Syifa Mumtaza, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Melawi, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai penerapan K3 dan pelaksanaan proyek tersebut.
0 Komentar