SEMARANG — Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran, Jawa Tengah, hingga kini masih berlanjut meski mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa proyek tersebut belum memasuki tahap konstruksi maupun pengeboran, melainkan masih berada dalam rangkaian studi, persiapan teknis, serta pemenuhan berbagai persyaratan perizinan.
Pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran mendapat penugasan kepada PT PLN (Persero) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.TK/EK.04/MEMBPE/2026. Berdasarkan informasi pemerintah dan PLN, potensi pengembangan pembangkit tersebut mencapai hingga 55 megawatt (MW) dengan wilayah kerja sekitar 29.800 hektare yang mencakup Kabupaten Semarang dan sebagian wilayah Kabupaten Kendal.
Namun, luas WKP tersebut tidak berarti seluruh 29.800 hektare akan menjadi lokasi pembangunan fasilitas PLTP. Pemerintah dan PLN menjelaskan bahwa lokasi tapak, termasuk titik sumur eksplorasi, nantinya ditentukan berdasarkan hasil kajian teknis, potensi panas bumi, kebutuhan infrastruktur, tata ruang, serta ketentuan perlindungan lingkungan dan kawasan cagar budaya.
MASIH DALAM TAHAP STUDI DAN PERIZINAN
Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Jawa Tengah, Dwi Suryono, sebelumnya menjelaskan bahwa tahapan proyek masih panjang. Pemerintah menyebut proses 2026–2029 mencakup berbagai persiapan dan perizinan sebelum memasuki tahapan pengeboran.
Untuk membuktikan keberadaan potensi panas bumi, pengeboran nantinya diperkirakan mencapai kedalaman sekitar 1.900 hingga 2.200 meter. Namun, pengeboran tidak dilakukan secara sembarangan karena titiknya harus ditentukan berdasarkan hasil penelitian dan kajian potensi panas bumi.
Pemprov Jawa Tengah juga menyatakan bahwa proyek harus melewati sejumlah proses, antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) apabila relevan, serta persetujuan lingkungan termasuk proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Selain itu, pemerintah menyebut akan terdapat forum atau public hearing yang membuka ruang bagi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan masukan terhadap rencana kegiatan tersebut.
PENOLAKAN WARGA TERUS BERGULIR
Di tengah proses tersebut, penolakan terhadap rencana eksplorasi geothermal Gunung Ungaran terus mendapat perhatian.
Salah satu kekhawatiran yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan potensi dampak terhadap lingkungan, sumber mata air, kehidupan masyarakat sekitar, serta kawasan bersejarah Candi Gedong Songo.
Petisi penolakan yang digalang masyarakat bahkan telah memperoleh dukungan lebih dari 7.000 penanda tangan pada awal September 2026. Dalam petisi tersebut, warga meminta agar lokasi proyek dipindahkan karena menilai kawasan lereng Gunung Ungaran memiliki sensitivitas lingkungan dan sejarah yang perlu mendapat perhatian.
Kekhawatiran mengenai Candi Gedong Songo juga menjadi salah satu isu yang mencuat. Namun, pihak PLN menegaskan bahwa wilayah kerja panas bumi yang luas tidak otomatis berarti seluruh kawasan tersebut akan digunakan untuk fasilitas PLTP.
PLN menyatakan bahwa apabila kegiatan memasuki tahap eksplorasi, lokasi pengeboran akan ditentukan berdasarkan hasil kajian teknis, ketentuan zonasi, serta aturan perlindungan cagar budaya.
PEMPROV SIAP JEMBATANI ASPIRASI MASYARAKAT
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen sebelumnya menyatakan Pemprov Jateng siap menjembatani aspirasi masyarakat terkait rencana pengembangan panas bumi Gunung Ungaran.
Menurut Pemprov Jateng, pengembangan energi terbarukan tetap harus memperhatikan keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan warga yang berada di sekitar kawasan proyek.
Pemerintah daerah juga menyatakan masih mendalami berbagai data teknis mengenai kemungkinan dampak pengembangan geothermal tersebut.
Dengan demikian, posisi pemerintah saat ini bukan berarti proyek telah masuk tahap pembangunan fisik. Sebaliknya, proyek masih berada dalam proses kajian dan persiapan menuju tahapan berikutnya.
TARGET OPERASIONAL MASIH JAUH
Apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana dan hasil eksplorasi menunjukkan potensi panas bumi yang memadai, PLTP Gunung Ungaran diproyeksikan dapat memasuki tahap operasi komersial sekitar 2031.
Pemerintah juga menyebut nilai investasi proyek diperkirakan sekitar 300 juta dolar AS. Namun, realisasi proyek tersebut masih bergantung pada hasil kajian, penentuan lokasi prospek, pemenuhan perizinan, proses lingkungan, serta keberhasilan eksplorasi.
Artinya, antara rencana pengembangan dan pembangunan PLTP secara fisik masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui.
POLEMIK BELUM BERAKHIR
Perdebatan mengenai geothermal Gunung Ungaran pada akhirnya tidak hanya menyangkut kebutuhan tambahan energi terbarukan, tetapi juga menyentuh persoalan perlindungan lingkungan, sumber air, tata ruang, kepentingan masyarakat, serta pelestarian kawasan sejarah dan budaya.
Di satu sisi, pemerintah dan PLN melihat panas bumi sebagai salah satu sumber energi domestik yang dapat dikembangkan untuk memperkuat pasokan listrik. Di sisi lain, sebagian masyarakat meminta agar risiko terhadap lingkungan dan kawasan sensitif diperhitungkan secara ketat sebelum kegiatan eksplorasi dilakukan.
Dengan kondisi tersebut, rencana PLTP Gunung Ungaran hingga kini belum dihentikan, tetapi juga belum memasuki tahap konstruksi dan pengeboran. Titik pengeboran belum ditetapkan dan proses pengembangan masih bergantung pada hasil berbagai kajian serta pemenuhan persyaratan perizinan.
Perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada hasil kajian teknis, lingkungan dan sosial, proses perizinan, serta bagaimana aspirasi masyarakat diakomodasi dalam tahapan pengembangan proyek.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pemerintah, PLN, masyarakat, maupun pihak-pihak terkait lainnya.
0 Komentar