PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat kini bukan lagi sekadar persoalan musiman. Ketika titik panas meningkat, kabut asap mulai menekan aktivitas masyarakat dan risiko gangguan kesehatan semakin nyata, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.
Presiden menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas, termasuk mencabut izin korporasi apabila berdasarkan proses pemeriksaan dan penegakan hukum ditemukan keterlibatan dalam praktik pembakaran.
Instruksi tersebut menjadi perhatian serius di tengah langkah aparat di Kalimantan Barat yang sedang mendalami keterkaitan delapan korporasi dengan sejumlah peristiwa kebakaran di wilayah operasional masing-masing.
Pesan pemerintah pusat pun jelas: karhutla tidak boleh lagi menjadi kejahatan yang selesai dengan alasan, sementara masyarakat terus dipaksa menghirup asap.
Namun, penegakan hukum tetap harus dilakukan berdasarkan fakta, pemeriksaan lapangan, dan alat bukti yang sah. Keberadaan titik panas atau hotspot di dalam wilayah konsesi tidak secara otomatis membuktikan perusahaan sebagai pelaku atau penyebab kebakaran.
Prabowo: Jika Terbukti Terlibat, Jangan Ragu Cabut Izin
Presiden Prabowo Subianto meminta aparat kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen melakukan penyelidikan secara serius terhadap setiap dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan.
Instruksi itu disampaikan ketika pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan perusahaan di wilayah Sumatera dan Kalimantan terkait persoalan karhutla.
Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Presiden menegaskan bahwa setiap indikasi keterlibatan harus segera ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum.
“Saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelijen selidiki. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh mengenal pengecualian.
Siapa pun korporasinya, seberapa besar pun kepentingan ekonominya, apabila proses hukum membuktikan adanya keterlibatan dalam pembakaran atau perintah melakukan pembakaran, negara harus mengambil tindakan tegas.
“Siapa pun, korporasi apa pun, ada sedikit indikasi mereka menyuruh bakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main,” tegas Presiden.
Pernyataan tersebut menjadi ultimatum keras bahwa keuntungan usaha tidak boleh dibangun di atas kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat.
Polda Kalbar Dalami 8 Korporasi
Di Kalimantan Barat, upaya penegakan hukum terhadap karhutla juga terus berjalan.
Hingga 30 Agustus 2026, Polda Kalimantan Barat dilaporkan menangani 56 laporan perkara karhutla. Dari penanganan tersebut, terdapat 31 orang berstatus terlapor, sementara lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain penanganan terhadap individu, penyidik juga mulai mendalami keterkaitan delapan korporasi dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah mereka.
Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk mengetahui apakah terdapat unsur pembakaran secara langsung, dugaan perintah kepada pihak lain, maupun kemungkinan kelalaian dalam mencegah dan menangani kebakaran.
Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar sebelumnya menegaskan bahwa kondisi karhutla di Kalimantan Barat harus ditangani secara serius.
“Kami sudah menangani 56 laporan yang masuk. Sementara yang ditetapkan sebagai terlapor sudah ada 31 orang dan lima tersangka,” ujarnya.
Menurut Kapolda, penegakan hukum harus diperkuat karena situasi karhutla telah menimbulkan ancaman yang luas.
“Saat ini kita lebih kepada upaya penegakan hukum untuk mengantisipasi dampak luas. Ini bukan situasi yang lazim, bukan situasi yang tenang dan damai saja, tetapi sudah situasi yang kritis,” tegasnya.
Penyelidikan terhadap delapan korporasi tersebut masih berlangsung. Ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti.
42 Perusahaan Diperiksa, Pemerintah Turunkan Pengawas Lingkungan
Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang wilayahnya berkaitan dengan kejadian karhutla.
Ratusan Pengawas Lingkungan Hidup diterjunkan untuk memeriksa berbagai aspek, mulai dari sumber api, luas area terbakar, kondisi lapangan, hubungan kebakaran dengan aktivitas usaha, hingga pemenuhan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 42 perusahaan di Sumatera dan Kalimantan dilaporkan telah masuk dalam proses pemeriksaan.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menegaskan bahwa hasil pengawasan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah hukum.
“Kami merespons cepat kejadian-kejadian ini dengan menurunkan para Pengawas Lingkungan Hidup untuk memastikan seluruh kejadian didalami dengan serius dan menyeluruh,” katanya.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan akan menentukan langkah lanjutan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Artinya, proses tidak boleh berhenti pada pemasangan spanduk, penyegelan, atau pemeriksaan administratif semata.
Apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan fakta dan bukti, maka tindakan hukum harus benar-benar berjalan.
Ketapang Jadi Sorotan, Area Perusahaan Dalam Pengawasan
Salah satu langkah pengawasan dilakukan di areal PT Sinar Karya Mandiri di Kabupaten Ketapang.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam materi pemeriksaan, Pengawas Lingkungan Hidup melakukan tindakan pengawasan terhadap area tersebut pada akhir Agustus 2026.
Investigasi awal berdasarkan pemeriksaan lapangan dan analisis citra satelit memperkirakan terdapat area terdampak kebakaran sekitar 1.500 hektare.
Saat petugas melakukan pemeriksaan, masih ditemukan titik api dan kepulan asap di sejumlah bagian lokasi.
Kondisi lahan yang memiliki karakteristik tertentu, termasuk gambut dan aluvial, menjadi salah satu faktor yang memerlukan perhatian serius karena wilayah tersebut dapat memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran.
Namun demikian, luas kebakaran dan keberadaan titik api di suatu wilayah tetap harus melalui proses investigasi untuk menentukan penyebab serta pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
Tidak boleh ada vonis sebelum pembuktian.
Tetapi juga tidak boleh ada pembiaran ketika fakta-fakta lapangan menunjukkan perlunya pemeriksaan serius.
Pemprov Kalbar Laporkan Empat Perusahaan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap karhutla tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran harus mendapatkan tindakan sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran, langkah hukum dapat mencakup sanksi administratif hingga proses pidana sesuai hasil pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan.
“Jangan dulu membakar lahan pada saat panas ini. Mohon penegakan hukumnya kalau bisa benar-benar ditegakkan dan benar-benar diawasi,” ujarnya.
Norsan juga menyebut terdapat empat perusahaan yang telah dilaporkan.
Namun, perkembangan lebih lanjut terkait identitas perusahaan, instansi penerima laporan, serta hasil penanganannya perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak berwenang agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Publik tentu berharap laporan tersebut tidak berhenti sebagai angka dalam rapat koordinasi.
Jika laporan telah masuk, maka masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses pemeriksaan berjalan.
Hampir Separuh Hotspot Disebut Berada di Kawasan Berizin
Data analisis yang disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) turut menambah perhatian terhadap persoalan tata kelola kawasan dan perizinan.
WALHI mencatat terdapat 23.307 hotspot berkepercayaan tinggi sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Dari jumlah tersebut, sekitar 9.824 titik atau 42,2 persen disebut terdeteksi berada di kawasan hak guna usaha perkebunan sawit dan konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
Dalam analisis sektor perkebunan sawit di Kalimantan Barat, sejumlah konsesi tercatat memiliki jumlah hotspot tinggi.
Sementara dalam kawasan PBPH, sejumlah wilayah konsesi juga tercatat memiliki sebaran hotspot.
Namun, WALHI maupun data pemantauan satelit tidak dapat dijadikan sebagai vonis otomatis terhadap perusahaan tertentu.
Hotspot adalah indikator anomali panas.
Untuk menentukan apakah benar terjadi kebakaran, apa penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat unsur pidana atau pelanggaran administratif, tetap diperlukan pemeriksaan lapangan dan proses hukum.
Meski demikian, tingginya jumlah hotspot di kawasan berizin tetap menjadi pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem pencegahan dan pengawasan.
Jika suatu perusahaan memegang izin pengelolaan wilayah yang luas, maka kewajiban menjaga dan mengawasi kawasan tersebut juga tidak boleh dipandang sebagai formalitas.
WALHI Soroti Tata Kelola Perizinan
Pengkampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Umi Ma’rufah, menilai tingginya sebaran titik panas perlu dilihat dalam konteks tata kelola lingkungan dan perizinan.
Menurutnya, persoalan karhutla berkaitan dengan sejumlah faktor, termasuk kondisi ekosistem, pengawasan, dan efektivitas penegakan hukum.
“Analisis ini menunjukkan peristiwa karhutla merupakan konsekuensi dari kegagalan tata kelola perizinan, karena penerbitan perizinan di atas ekosistem gambut, pengawasan yang buruk, hingga kegagalan penegakan hukum,” katanya.
Pernyataan tersebut tentu menjadi kritik yang perlu dijawab melalui evaluasi nyata.
Karhutla tidak cukup ditangani dengan pemadaman setelah api membesar.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah sistem pencegahan benar-benar bekerja sebelum api muncul?
Asap Sudah Masuk ke Permukiman, Masyarakat Jadi Korban
Di tengah proses pemeriksaan perusahaan dan penegakan hukum, dampak karhutla telah dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kabut asap bukan sekadar persoalan angka.
Bagi masyarakat, asap berarti mata perih.
Asap berarti sesak napas.
Asap berarti anak-anak dan kelompok rentan menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar.
WALHI, dengan merujuk informasi yang tersedia dari sektor kesehatan, menyebut jutaan warga di sejumlah provinsi terdampak langsung oleh kondisi kabut asap hingga akhir Agustus 2026.
Di Kota Pontianak, jumlah kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA dilaporkan mengalami peningkatan.
Namun, pihak kesehatan juga menegaskan bahwa penyebab setiap kasus ISPA harus dinilai secara medis dan tidak dapat otomatis disimpulkan hanya berdasarkan keberadaan kabut asap.
Di Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara, jumlah kasus gangguan pernapasan juga menjadi perhatian pemerintah daerah dan tenaga kesehatan.
Kelompok yang membutuhkan perlindungan lebih besar meliputi bayi, balita, ibu hamil, lansia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit seperti asma dan gangguan jantung.
Inilah alasan mengapa penanganan karhutla tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan api di lahan.
Ketika asap telah masuk ke rumah-rumah warga, persoalan tersebut telah berubah menjadi krisis kesehatan masyarakat.
Jangan Hanya Tangkap Pelaku di Lapangan, Rantai Tanggung Jawab Harus Dibongkar
Penegakan hukum terhadap karhutla harus dilakukan secara adil.
Jika masyarakat terbukti dengan sengaja melakukan pembakaran secara melawan hukum, proses hukum harus berjalan.
Namun prinsip yang sama juga harus berlaku terhadap siapa pun yang memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh besar.
Tidak boleh hukum hanya berhenti pada orang yang berada di ujung rantai.
Apabila hasil penyelidikan menemukan keterlibatan pihak yang lebih besar, termasuk adanya perintah, pembiaran, atau pelanggaran kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka proses harus menelusuri seluruh rantai tanggung jawab.
Hukum tidak boleh memilih berdasarkan status.
Hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan besar.
Itulah tantangan terbesar dalam mengembalikan kepercayaan publik.
Prabowo Tawarkan Jalan Pembukaan Lahan Tanpa Membakar
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tidak boleh dibiarkan mencari solusi melalui pembakaran.
Pemerintah diminta hadir memberikan alternatif.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan pembukaan lahan dapat melapor melalui pemerintah daerah agar dapat dicarikan solusi sesuai mekanisme yang tersedia.
Presiden menyebut bantuan dapat melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, kelompok tani, koperasi, hingga skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat.
“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka bikin laporan ke camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka,” kata Prabowo.
Kebijakan tersebut menjadi penting karena larangan tanpa solusi sering kali tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.
Negara harus tegas terhadap pembakaran.
Tetapi negara juga harus hadir memberikan jalan keluar yang legal dan aman bagi masyarakat.
Kalbar Sedang Diuji: Tegas atau Kembali Mengulang Siklus Tahunan?
Kalimantan Barat kembali berada pada titik penting.
Ketika titik panas meningkat dan kabut asap mulai menekan kehidupan masyarakat, seluruh pihak sedang diuji.
Pemerintah diuji dalam kesiapan dan kebijakan.
Aparat penegak hukum diuji dalam keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Perusahaan diuji dalam tanggung jawab menjaga wilayah konsesi.
Dan masyarakat diuji untuk tidak mengambil jalan pintas melalui pembakaran.
Ultimatum Presiden mengenai kemungkinan pencabutan izin korporasi harus menjadi peringatan bahwa persoalan karhutla tidak boleh lagi dianggap sebagai kejadian tahunan yang selesai setelah hujan turun.
Api memang dapat dipadamkan.
Tetapi jika penyebabnya tidak diusut dan sistem pencegahannya tidak diperbaiki, maka siklus itu akan kembali terulang.
Tahun berganti. Kemarau datang. Lahan mengering. Api muncul. Asap menyelimuti warga.
Siklus tersebut harus dihentikan.
Kini publik menunggu pembuktian dari seluruh proses yang sedang berjalan.
Penyelidikan terhadap delapan korporasi di Kalimantan Barat harus dilakukan secara profesional dan transparan.
Empat perusahaan yang disebut telah dilaporkan juga perlu mendapatkan kepastian penanganan sesuai hukum.
Sementara pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan di Sumatera dan Kalimantan harus menghasilkan tindakan nyata apabila ditemukan pelanggaran.
Tidak cukup hanya memasang garis pengawasan. Tidak cukup hanya menggelar rapat. Tidak cukup hanya menyebut angka.
Jika terbukti ada pelanggaran, hukum harus bekerja.
Jika tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus dijelaskan secara objektif.
Karena pada akhirnya, masyarakat membutuhkan satu kepastian:
Siapa pun yang merusak lingkungan dan terbukti melanggar hukum harus bertanggung jawab—tanpa melihat besar kecilnya nama, modal, maupun kekuasaan yang dimiliki.
Sebab kabut asap tidak memilih siapa yang harus menghirupnya. Maka hukum pun seharusnya tidak memilih siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Fredy Legito
0 Komentar