JAKARTA — Kesempatan bagi para sarjana hukum di Kalimantan Barat dan daerah lainnya untuk memperluas kompetensi menuju dunia profesi advokat kembali terbuka.
Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) yang menggandeng Universitas Ibnu Chaldun Jakarta untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara daring.
Program tersebut dijadwalkan mulai pada 26 September 2026 dan dirancang sebagai ruang pembelajaran bagi para sarjana hukum yang ingin mempersiapkan diri memasuki tahapan profesi advokat.
Kerja sama antara organisasi advokat dan perguruan tinggi tersebut menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan PKPA. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 memaknai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat bahwa organisasi advokat yang menyelenggarakan PKPA harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya memenuhi persyaratan akreditasi sebagaimana ditentukan dalam putusan tersebut.
BUKAN SEKADAR MENGEJAR GELAR, TETAPI MEMBANGUN KOMPETENSI
PKPA PPKHI bersama Universitas Ibnu Chaldun tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan pembelajaran formal.
Lebih dari itu, pendidikan profesi tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membentuk calon advokat yang memiliki kemampuan memahami persoalan hukum secara menyeluruh, mampu melakukan analisis, memahami mekanisme persidangan, menguasai penyusunan dokumen hukum, serta memiliki pemahaman terhadap kode etik profesi.
Hal tersebut menjadi penting karena dunia advokat tidak hanya membutuhkan orang yang mampu membaca pasal, tetapi juga membutuhkan kemampuan menerapkan hukum terhadap fakta konkret.
Seorang calon advokat dituntut mampu mendengarkan persoalan klien, menggali fakta, mengidentifikasi persoalan hukum, mencari dasar hukum, menyusun argumentasi, menilai alat bukti, hingga menentukan langkah hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
SARJANA HUKUM KALBAR PUNYA KESEMPATAN
Bagi sarjana hukum di Kalimantan Barat, pelaksanaan PKPA secara daring membuka akses yang lebih luas untuk mengikuti pendidikan tanpa harus meninggalkan daerah.
Model pembelajaran online tersebut menjadi salah satu alternatif bagi peserta dari Kalbar maupun daerah lain yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti pendidikan secara langsung di Jakarta.
Kolaborasi PPKHI dan Universitas Ibnu Chaldun juga memperlihatkan pentingnya hubungan antara organisasi profesi dan perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.
Universitas Ibnu Chaldun sendiri masih aktif menyelenggarakan kegiatan akademik pada tahun 2026, termasuk penerimaan mahasiswa tahun akademik 2026/2027 dan berbagai kegiatan pendidikan di lingkungan kampus.
PKPA BUKAN SEKADAR FORMALITAS
Penyelenggara menekankan bahwa PKPA seharusnya tidak dipandang hanya sebagai formalitas untuk memenuhi tahapan menuju profesi advokat.
Pendidikan tersebut justru menjadi kesempatan untuk menguji sejauh mana seorang sarjana hukum mampu mengembangkan kemampuan profesionalnya.
Materi yang diberikan diharapkan tidak berhenti pada teori, tetapi juga menyentuh persoalan yang dihadapi advokat dalam praktik.
Mulai dari memahami sistem peradilan, hukum acara, kode etik, teknik wawancara klien, penyusunan argumentasi hukum, kontrak, legal opinion, hingga pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian sengketa.
Dengan demikian, peserta diharapkan memperoleh gambaran yang lebih realistis mengenai dunia profesi advokat.
PEMBUKTIAN HUKUM MENJADI SALAH SATU KUNCI
Pentingnya kemampuan praktik hukum juga dapat dilihat dari berbagai perkara perdata yang memperlihatkan bahwa dalil tanpa pembuktian yang kuat dapat menjadi persoalan serius di persidangan.
Salah satu contoh yang menjadi materi pencerahan hukum adalah perkara mengenai pembagian harta bersama, ketika pihak yang mengklaim suatu aset sebagai harta gono-gini harus mampu menunjukkan bukti mengenai kepemilikan, asal-usul dana, riwayat transaksi, serta hubungan aset tersebut dengan masa perkawinan.
Dalam konteks seperti itu, advokat tidak cukup hanya mengetahui ketentuan hukum.
Advokat juga harus mampu menghubungkan fakta, alat bukti, dokumen, dan norma hukum menjadi sebuah argumentasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Kemampuan seperti inilah yang menjadi bagian penting dalam proses pendidikan dan pembentukan profesional hukum.
“PKPA BUKAN SEKADAR MEMENUHI PERSYARATAN”
Salah satu pihak penyelenggara menegaskan bahwa PKPA tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai jalan untuk memenuhi persyaratan administratif.
«“PKPA bukan sekadar memenuhi persyaratan menjadi advokat, tetapi merupakan proses pembentukan karakter, etika profesi, dan kompetensi. Kami mengajak para Sarjana Hukum di Kalbar maupun daerah lainnya untuk memanfaatkan kesempatan ini dan segera mendaftar karena kuota peserta terbatas.”»
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa profesi advokat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan beracara, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan etika ketika memberikan jasa hukum kepada masyarakat.
KUALITAS ADVOKAT MENENTUKAN KUALITAS PELAYANAN HUKUM
Penyelenggara juga menilai bahwa kualitas advokat pada akhirnya turut berkaitan dengan kualitas pelayanan hukum yang diterima masyarakat.
Karena itu, calon advokat tidak hanya dituntut memahami peraturan perundang-undangan.
Mereka juga membutuhkan keberanian, integritas, kemampuan analisis, keterampilan komunikasi, serta tanggung jawab dalam menjalankan profesinya.
Advokat berhadapan langsung dengan masyarakat yang sering kali datang membawa persoalan hukum yang kompleks. Di titik tersebut, kemampuan profesional menjadi sangat penting.
Kesalahan dalam memahami fakta, keliru membaca dokumen, atau lemah dalam menyusun argumentasi dapat berdampak terhadap langkah hukum yang ditempuh klien.
Karena itu, pendidikan profesi harus mampu memberikan bekal yang cukup agar calon advokat memahami bahwa profesi tersebut bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga tanggung jawab profesional terhadap pencari keadilan.
DIBEKALI MATERI LITIGASI DAN NON-LITIGASI
Dalam program PKPA tersebut, peserta akan mendapatkan berbagai materi yang berkaitan dengan praktik hukum, antara lain:
- Fungsi dan peran organisasi advokat;
- Kode Etik Profesi Advokat;
- Sistem peradilan di Indonesia;
- Hukum acara pidana;
- Hukum acara perdata;
- Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;
- Hukum acara Peradilan Agama;
- Hukum acara Mahkamah Konstitusi;
- Hukum acara Peradilan Hubungan Industrial;
- Hukum acara persaingan usaha;
- Arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif;
- Hukum acara Peradilan Niaga;
- Perancangan dan analisis kontrak;
- Legal opinion;
- Legal due diligence;
- Teknik wawancara dengan klien;
- Legal reasoning;
- Penyusunan penawaran jasa hukum;
- Pengenalan sistem peradilan secara daring.
Materi tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pekerjaan advokat, baik dalam perkara litigasi maupun pekerjaan hukum non-litigasi.
TENAGA PENGAJAR DARI BERBAGAI LATAR BELAKANG
Untuk memberikan perspektif yang lebih beragam, program pendidikan ini akan melibatkan tenaga pengajar dari berbagai latar belakang profesi hukum.
Di antaranya advokat, praktisi hukum, akademisi/guru besar fakultas hukum, jaksa senior, notaris, serta hakim pengadilan tinggi.
Keberagaman perspektif tersebut diharapkan membuat peserta tidak hanya melihat persoalan hukum dari satu sudut pandang.
Peserta juga dapat memahami bagaimana suatu perkara dipandang oleh advokat, penegak hukum, hakim, notaris maupun akademisi.
INFORMASI PKPA
Program PKPA PPKHI bersama Universitas Ibnu Chaldun dijadwalkan dimulai:
Tanggal: 26 September 2026
Metode: Daring/Online Class
Biaya Pendaftaran: Rp500.000,-
Biaya Pendidikan: Rp4.000.000,-
PPKHI juga memberikan apresiasi bagi rekan sejawat yang merekomendasikan peserta baru, berupa bonus Rp500.000,- untuk setiap peserta yang direkomendasikan dan mendaftar, sesuai ketentuan penyelenggara.
Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi:
Admin DPD PPKHI Kalbar
📞 0895 3356 10502
Website:
"www.ppkhi.or.id" (https://reference-url-citation.invalid/3)
Media sosial:
Instagram & Facebook: @dpnppkhi
YouTube: dpn ppkhi
MENYIAPKAN ADVOKAT YANG TIDAK HANYA PANDAI BERBICARA
Pada akhirnya, dunia profesi hukum membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan berbicara di ruang persidangan.
Calon advokat harus mampu membaca persoalan secara jernih, memahami hukum, menguasai pembuktian, menjaga kerahasiaan klien, memegang teguh kode etik, serta bertanggung jawab terhadap setiap langkah hukum yang diambil.
Karena itu, PKPA diharapkan dapat menjadi salah satu tahapan penting untuk membentuk calon advokat yang memiliki kompetensi, integritas, keberanian, dan tanggung jawab profesional.
Bagi para sarjana hukum di Kalimantan Barat yang tengah mempersiapkan diri menuju profesi advokat, pelaksanaan PKPA secara daring memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan profesi tanpa harus meninggalkan daerah.
PPKHI bersama Universitas Ibnu Chaldun dijadwalkan memulai PKPA pada 26 September 2026.
Fredy Legito
0 Komentar