Warga Desak Ponton Segera Dievakuasi, Lembaga TINDAK Soroti Kewajiban Pemilik dan Keselamatan Pelayaran
KUBU RAYA — Keberadaan ponton yang membawa pasir dan tenggelam di kawasan Olak-Olak Pinang, Kabupaten Kubu Raya, menjadi sorotan karena posisinya berada tepat di jalur lalu lintas sungai.
Ponton yang membawa pasir tersebut disebut telah lama tenggelam di lokasi dan hingga kini masih dibiarkan tanpa adanya tindakan untuk memindahkan atau mengevakuasinya dari jalur lalu lintas sungai.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur transportasi air sebagai fasilitas hilir mudik.
Salah seorang warga, Dhani, yang selalu menggunakan lalu lintas air sebagai fasilitas perjalanan dari Padang Tikar menuju Rasau Jaya, merasa posisi ponton yang tenggelam tersebut sangat membahayakan keselamatan pengguna lalu lintas sungai.
Menurut Dhani, keberadaan ponton yang tenggelam di posisi lalu lintas sungai dapat menjadi hambatan bagi kapal atau perahu yang melintas, terutama apabila kondisi air, arus, maupun jarak pandang tidak memungkinkan pengguna jalur air melihat posisi bangkai ponton secara jelas.
Dhani meminta kepada KSOP yang berada di wilayah hukum Kabupaten Kubu Raya untuk segera melakukan tindakan terhadap ponton yang tenggelam tersebut.
Ia meminta agar ponton segera dieksekusi atau dipindahkan dari lokasi sehingga tidak lagi mengganggu dan membahayakan lalu lintas sungai.
Selain itu, Dhani juga meminta agar perusahaan atau perorangan yang membawa ponton bermuatan pasir tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum apabila memang ditemukan adanya pelanggaran.
Analisis Yuridis Lembaga TINDAK
Menanggapi persoalan tersebut, Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., Koordinator Lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK), mengatakan bahwa pemilik kapal, termasuk pemilik tongkang atau ponton, menurut hukum pelayaran Indonesia memiliki kewajiban untuk mengangkat atau menyingkirkan bangkai kapal atau ponton yang tenggelam apabila keberadaannya mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran.
Menurut Yayat, pembiaran terhadap tongkang atau ponton yang tenggelam, terlebih apabila posisinya berada di jalur lalu lintas sungai dan membahayakan pengguna transportasi air, perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.
“Pemilik kapal, termasuk pemilik tongkang atau ponton, menurut hukum pelayaran Indonesia wajib hukumnya untuk mengangkat atau menyingkirkan bangkai kapal atau ponton tenggelam karena membiarkan dengan sengaja tongkang atau ponton tenggelam yang posisinya membahayakan tanpa diangkut merupakan pelanggaran hukum yang serius,” kata Yayat.
Yayat menyebut, apabila memang terbukti terdapat pelanggaran hukum dalam pembiaran tersebut, maka dapat menimbulkan konsekuensi atau sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab terhadap bangkai tongkang atau ponton.
Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya ketentuan mengenai kewajiban pemilik kapal terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran.
“Pelanggaran hukum akan berdampak pada konsekuensi atau sanksi bagi pelaku yang membiarkan bangkai tongkang atau ponton sesuai dengan aturan hukum. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 203, pemilik kapal, termasuk tongkang atau ponton, wajib menyingkirkan kerangka kapal, tongkang atau ponton, dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran,” kata Yayat.
Kewajiban Salvage Juga Disorot
Selain ketentuan dalam UU Pelayaran, Yayat juga menyoroti ketentuan teknis mengenai kegiatan salvage, yakni kegiatan penyelamatan, pengangkatan, atau penyingkiran kapal dan/atau bangkai kapal yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran.
Menurutnya, ketentuan tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2022.
“Aturan lainnya menurut Permenhub Nomor PM 27 Tahun 2022 yang juga mengatur secara teknis tentang kewajiban pemilik dalam melakukan kegiatan salvage, penyelamatan atau pengangkatan bangkai kapal atau ponton,” sebut Yayat.
Ia menambahkan, apabila pemilik membiarkan ponton atau tongkang tetap tenggelam dan mengabaikan kewajiban maupun batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak berwenang, maka konsekuensi hukumnya perlu dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
“Apabila pemilik membiarkan ponton atau tongkang tetap tenggelam dan mengabaikan batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk sanksi pidana dan denda serta dapat dikenai juga sanksi administratif sesuai tingkat pelanggarannya, termasuk terhadap izin operasi perusahaan apabila memang memenuhi unsur pelanggaran,” sebut Yayat lagi.
Jika Timbulkan Kecelakaan, Kerugian Dapat Dituntut
Yayat juga menyoroti kemungkinan timbulnya kerugian apabila keberadaan ponton yang tenggelam tersebut sampai menyebabkan kecelakaan terhadap kapal atau perahu lain maupun merusak infrastruktur yang berada di jalur sungai.
Menurutnya, apabila terdapat pihak lain yang mengalami kerugian akibat keberadaan ponton yang tenggelam tersebut dan terdapat dasar pertanggungjawaban hukum, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dalam hal pembiaran yang dilakukan oleh pemilik ponton atau tongkang yang tenggelam dan menyebabkan kecelakaan bagi kapal lain atau dapat merusak infrastruktur, maka pihak lain yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata,” tegas Yayat.
KSOP Diminta Segera Turun ke Lapangan
Masyarakat berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut.
Posisi ponton yang berada di jalur lalu lintas sungai dinilai perlu segera diperiksa secara langsung oleh instansi yang memiliki kewenangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan posisi bangkai ponton, kondisi perairan di sekitarnya, potensi bahaya bagi kapal yang melintas, identitas pemilik atau operator, serta langkah yang harus dilakukan untuk menyingkirkan ponton dari jalur pelayaran.
Warga juga meminta agar apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Sebab, keselamatan pengguna transportasi sungai menjadi hal utama yang harus dipastikan, terutama pada jalur yang setiap hari digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas dan perjalanan antarkawasan.
Catatan Redaksi: Pernyataan mengenai kewajiban dan konsekuensi hukum dalam berita ini merupakan analisis yang disampaikan Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., Koordinator Lembaga TINDAK. Penerapan pasal, jenis sanksi, serta ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus ponton di Olak-Olak Pinang tetap memerlukan pemeriksaan faktual dan kewenangan instansi terkait. Pihak pemilik/operator ponton maupun KSOP berhak memberikan klarifikasi dan tanggapan sesuai ketentuan jurnalistik.
0 Komentar