KUBU RAYA — Polemik pengelolaan lahan perkebunan sawit di Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, mulai memanas. Masyarakat mempertanyakan dasar keterlibatan Agrinas dalam pengelolaan lahan yang selama ini mereka klaim sebagai lahan masyarakat dan dikelola melalui pola kerja sama dengan pihak perusahaan.
Persoalan tersebut mencuat dalam pertemuan di Kantor PT RK pada Sabtu (5/9/2026). Sejumlah warga menyampaikan keberatan sekaligus meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait membuka secara terang status hukum lahan, pola kerja sama perkebunan, serta dasar hukum apabila terdapat rencana keterlibatan pihak lain dalam pengelolaannya.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar menyangkut tanaman sawit. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni siapa yang secara sah menguasai lahan tersebut, bagaimana status hukumnya, siapa yang memiliki kewenangan mengelola, dan atas dasar apa Agrinas disebut akan terlibat.
Warga Klaim Lahan Milik Masyarakat
Berdasarkan keterangan sejumlah masyarakat yang dihimpun, warga menegaskan bahwa lahan yang dipersoalkan bukan merupakan lahan milik perusahaan.
Masyarakat mengaku telah lama menguasai dan mengelola lahan tersebut. Karena keterbatasan modal dan kemampuan pengelolaan, masyarakat kemudian menjalin kerja sama dengan pihak perusahaan.
Warga menyebut pola tersebut merupakan bentuk kerja sama pengelolaan lahan masyarakat dan bukan berarti seluruh hak atas lahan otomatis berpindah kepada perusahaan.
“Lahan itu milik masyarakat. Karena masyarakat tidak mempunyai modal, maka dilakukan kerja sama dengan perusahaan untuk pengelolaannya,” demikian inti keterangan yang disampaikan warga.
Klaim tersebut tentu masih membutuhkan pembuktian melalui dokumen resmi, termasuk dokumen penguasaan atau kepemilikan tanah, perjanjian kerja sama, dokumen perkebunan, serta data administrasi pertanahan dan kehutanan.
Agrinas Dipertanyakan: Masuk Berdasarkan Dokumen Apa?
Keterlibatan Agrinas menjadi salah satu titik yang paling dipertanyakan masyarakat.
Warga ingin mengetahui apakah keberadaan Agrinas berkaitan dengan pengelolaan, kerja sama, pengambilalihan, penataan aset, atau bentuk kewenangan lainnya.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena menyangkut lahan yang menurut warga selama ini mereka kuasai dan kelola.
Jika memang terdapat dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk mengelola lahan tersebut, masyarakat meminta agar dokumen dan dasar hukumnya dibuka secara transparan.
Sebaliknya, jika tidak terdapat dasar yang jelas, pemerintah diminta tidak membiarkan persoalan berkembang menjadi konflik agraria baru.
Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa pihak baru akan masuk, tetapi tidak mengetahui siapa yang memberikan kewenangan, berdasarkan dokumen apa, dan untuk kepentingan siapa.
Status Kawasan Hutan Ikut Menjadi Persoalan
Polemik semakin kompleks karena warga juga menyebut adanya informasi mengenai status kawasan hutan pada wilayah yang dipersoalkan.
Sebagian masyarakat menyebut kawasan tersebut berkaitan dengan wilayah yang disebut sebagai hutan lindung atau KHL.
Namun, status tersebut juga perlu diverifikasi berdasarkan peta dan dokumen resmi pemerintah yang berlaku.
Sebab, persoalan status kawasan hutan tidak dapat hanya ditentukan berdasarkan informasi lisan. Harus ada kejelasan mengenai batas kawasan, dasar penetapan, koordinat, peta resmi, serta riwayat penguasaan dan pemanfaatan lahan.
Hal ini penting agar masyarakat tidak berada dalam posisi serba salah.
Ketika lahan telah lama dikelola dan tanaman sudah ditanam, masyarakat membutuhkan kepastian: apakah mereka memiliki hak untuk mengelolanya, apakah terdapat pembatasan karena status kawasan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila kemudian terjadi persoalan hukum.
Jangan Sampai Masyarakat Menanam, Pihak Lain Menentukan
Kekhawatiran warga semakin besar apabila tanaman sawit yang telah mereka kelola memasuki masa produktif.
Masyarakat tentu berharap hasil dari tanaman yang mereka rawat dapat dinikmati secara adil sesuai dasar hukum dan pola kerja sama yang berlaku.
Karena itu, warga meminta persoalan tersebut jangan diselesaikan hanya melalui komunikasi antarlembaga atau antarpihak perusahaan.
Mereka meminta pemerintah turun langsung ke lapangan.
Ukur lahannya. Periksa petanya. Buka dokumennya. Periksa perjanjiannya. Pastikan status kawasan hutannya. Kemudian jelaskan kepada masyarakat siapa yang memiliki kewenangan.
Langkah tersebut dinilai jauh lebih penting daripada membiarkan masyarakat dan pihak perusahaan saling berhadapan tanpa kepastian.
Pemerintah Diminta Jangan Tunggu Konflik Membesar
Masyarakat Desa Sungai Deras menyatakan tidak mempersoalkan keberadaan perusahaan sepanjang hubungan pengelolaan lahan tetap berjalan sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum.
Yang menjadi keberatan adalah apabila terdapat perubahan pengelolaan atau masuknya pihak lain terhadap lahan yang selama ini mereka klaim sebagai lahan masyarakat tanpa penjelasan yang terbuka.
Karena itu, pemerintah daerah bersama instansi pertanahan, kehutanan, perkebunan, dan pihak terkait lainnya dinilai perlu segera melakukan verifikasi terpadu.
Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan yang harus dijawab:
- Siapa pemegang hak atau penguasa sah atas lahan tersebut?
- Bagaimana status hukum masing-masing bidang tanah?
- Apakah lahan berada di dalam atau di luar kawasan hutan?
- Apa dasar hubungan kerja sama masyarakat dengan PT RK?
- Apakah terdapat dokumen kemitraan atau plasma?
- Apa dasar dan bentuk keterlibatan Agrinas?
- Siapa yang memberikan kewenangan pengelolaan kepada pihak tersebut?
- Bagaimana nasib tanaman dan hak ekonomi masyarakat yang telah mengelola lahan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan, tetapi merupakan hal mendasar yang harus dijawab apabila pemerintah ingin memastikan persoalan tidak berkembang menjadi konflik agraria.
Polemik Agrinas Harus Dijawab dengan Dokumen, Bukan Isu
Persoalan lahan tidak boleh dibiarkan hanya berkembang berdasarkan klaim satu pihak dengan pihak lainnya.
Apabila masyarakat menyatakan lahan tersebut milik atau berada dalam penguasaan mereka, maka klaim itu harus diuji melalui dokumen.
Begitu pula apabila perusahaan memiliki dasar hukum tertentu, dokumen tersebut perlu ditunjukkan.
Demikian pula apabila Agrinas disebut memiliki kewenangan untuk masuk atau mengelola wilayah tersebut, dasar kewenangannya juga harus dapat dijelaskan secara terbuka.
Sebab dalam konflik agraria, yang paling berbahaya bukan hanya sengketanya, tetapi ketidakjelasan status yang dibiarkan berlarut-larut.
Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat, perusahaan dan pihak lain yang berkepentingan.
Karena itu, penyelesaian secara terbuka dan berbasis dokumen menjadi jalan yang paling tepat.
Agrinas dan PT RK Belum Berikan Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Agrinas maupun PT RK belum memberikan keterangan resmi mengenai keberatan masyarakat, status lahan, pola kerja sama yang berjalan, maupun dasar keterlibatan Agrinas dalam persoalan tersebut.
Redaksi masih membuka ruang seluas-luasnya bagi Agrinas, PT RK, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, instansi pertanahan, instansi kehutanan, maupun pihak lain yang berkaitan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Publik tentu berharap polemik lahan Sungai Deras tidak berhenti pada saling klaim.
Jika semua memiliki dasar hukum, buka dokumennya. Jika ada kerja sama, jelaskan perjanjiannya. Jika ada perubahan pengelolaan, tunjukkan dasar kewenangannya. Dan jika terdapat persoalan kawasan hutan, jelaskan batas serta status hukumnya kepada masyarakat.
Dengan demikian, persoalan Sungai Deras dapat diselesaikan berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan asumsi maupun kekuatan masing-masing pihak.
Fakta Investigasi News — Mengawal Informasi, Menguji Fakta.
0 Komentar