PONTIANAK — Perselisihan keluarga yang melibatkan dua saudara kandung dari keluarga besar Keraton Kadariah Pontianak kini berujung di meja hijau.
Persoalan yang pada awalnya disebut bermula dari hubungan keluarga dan pengasuhan seorang anak, kemudian berkembang menjadi sengketa administrasi kependudukan hingga akhirnya masuk ke proses pidana di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak.
Dalam perkara tersebut, Syarif Tofik Alqadire yang disebut sebagai paman sekaligus orang tua asuh anak, menjadi terdakwa dalam perkara dugaan pemalsuan akta kelahiran.
Sementara itu, Syarifah Fatimah Alkadrie, yang disebut sebagai ibu kandung anak, bersama suaminya, Syarif Kadri, menjadi pihak keluarga yang mempersoalkan dokumen kelahiran anak tersebut.
Perkara itu kini memasuki tahapan penting. Pada persidangan ke-10, Selasa (22/9/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan terhadap terdakwa dengan pidana dua tahun penjara.
Namun, tuntutan tersebut justru menimbulkan kekecewaan dari pihak keluarga pelapor yang menilai tuntutan tersebut belum menjawab seluruh kegelisahan mereka selama bertahun-tahun.
Perlu ditegaskan, tuntutan jaksa bukan merupakan putusan akhir. Status bersalah atau tidaknya terdakwa serta pidana yang akan dijatuhkan sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang dinilai secara hukum.
BERAWAL DARI PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA
Menurut Syarif Kadri, persoalan tersebut bermula ketika anak perempuannya masih berusia sekitar satu tahun lebih dan kemudian diasuh oleh pasangan Syarif Tofik Alqadire.
Hubungan keluarga menjadi alasan utama keputusan tersebut.
Syarif Tofik disebut merupakan ipar sekaligus abang kandung dari istrinya. Karena pasangan tersebut disebut belum memiliki anak, sementara Syarif Kadri dan istrinya memiliki beberapa anak, maka pengasuhan anak dilakukan dalam lingkungan keluarga.
Menurut Kadri, pada awalnya tidak ada persoalan berarti.
Masalah baru muncul ketika keluarga hendak mengurus administrasi anak untuk kepentingan pendidikan.
Saat akan membuat akta kelahiran yang diperlukan untuk masuk sekolah dasar, keluarga mengaku baru mengetahui bahwa telah terdapat akta kelahiran yang mencantumkan pihak lain sebagai orang tua.
“Kebetulan kami banyak anak, dan mereka ingin mengasuh anak perempuan kami yang berusia satu tahun lebih. Apalagi masih ikatan keluarga, jadi kami relakan. Nah, masalahnya muncul ketika kami mau membuat akta untuk masuk sekolah dasar, ternyata tidak bisa karena sudah dibuat akta lahir oleh ipar atas nama orang tua Syarif Tofik, bukan atas nama orang tua kandung. Nama orang tua kandung telah dirubah tanpa izin dan sepengetahuan kami,” jelas Syarif Kadri kepada Suara Pemred.
Menurut Kadri, apabila persoalan tersebut sejak awal dibicarakan secara terbuka dan diselesaikan melalui hubungan kekeluargaan, konflik yang terjadi saat ini mungkin tidak berkembang sejauh ini.
Namun, persoalan administrasi tersebut kemudian berkembang menjadi konflik keluarga yang semakin panjang.
HUBUNGAN KELUARGA DISEBUT IKUT RETAK
Perselisihan mengenai status pengasuhan dan dokumen anak tersebut, menurut pihak keluarga pelapor, kemudian berdampak terhadap hubungan antaranggota keluarga.
Syarif Kadri mengatakan persoalan tersebut bahkan membuat hubungan antara sejumlah anggota keluarga menjadi renggang.
Perselisihan yang awalnya menyangkut pengasuhan dan dokumen anak akhirnya berkembang menjadi persoalan hukum yang harus diselesaikan melalui institusi penegak hukum dan pengadilan.
Kini, dua pihak yang sebelumnya masih berada dalam satu lingkaran keluarga harus berhadapan dalam proses hukum.
SIDANG KE-10, JAKSA TUNTUT DUA TAHUN
Perkara dugaan pemalsuan akta kelahiran tersebut kembali bergulir di PN Pontianak pada Selasa (22/9/2026).
Sidang ke-10 tersebut beragendakan pembacaan tuntutan JPU sekaligus dilanjutkan dengan pengajuan pledoi dari penasihat hukum terdakwa.
Bagi Syarifah Fatimah, persidangan hari itu justru menyisakan sejumlah pertanyaan.
Ia mengaku tidak memperoleh informasi secara pasti mengenai waktu dimulainya persidangan.
“Saya belum dapat informasi sidangnya jam berapa,” demikian pesan yang disebut diterimanya ketika menanyakan waktu persidangan kepada JPU dari Kejaksaan Negeri Pontianak, Nyoman.
Sementara itu, suaminya telah berada di pengadilan sejak sekitar pukul 09.30 WIB.
Fatimah sendiri baru tiba di PN Pontianak sekitar pukul 15.30 WIB.
Sesampainya di pengadilan, ia melihat JPU Nyoman berada di depan ruang sidang.
“Pak, kapan sidang dimulai?” tanya Fatimah.
Menurut pengakuannya, jaksa menjawab:
“Masih nunggu antrian.”
Fatimah kemudian menemui suaminya yang berada di kantin pengadilan.
Saat sedang memesan minuman, seseorang dari pihak lain memberitahukan bahwa persidangan ternyata telah dimulai.
“Kak, sidangnya sudah dimulai.”
Fatimah dan suaminya kemudian bergegas menuju ruang persidangan.
Namun, ketika mereka masuk, pembacaan tuntutan jaksa ternyata telah selesai.
Fatimah hanya sempat mengikuti agenda ketika penasihat hukum terdakwa mengajukan pledoi.
Permohonan tersebut diterima majelis hakim dan penasihat hukum meminta waktu dua minggu untuk menyampaikan pembelaan.
TUNTUTAN DUA TAHUN DIPERTANYAKAN KELUARGA
Setelah sidang ditutup, Fatimah mengaku belum mengetahui secara pasti berapa tuntutan yang dibacakan JPU.
Ia kemudian menemui Jaksa Nyoman.
“Pak, berapa tuntutannya, Pak? Karena kami tidak mendengar dan telat masuk ke ruang sidang,” tanyanya.
Menurut pengakuan Fatimah, jaksa menjawab singkat:
“Dua tahun.”
“Baik, terima kasih, Pak,” jawab Fatimah.
Namun, angka dua tahun tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang paling dipersoalkan pihak keluarga.
Fatimah mengaku kecewa karena menilai tuntutan tersebut belum menjawab seluruh kegelisahan keluarga yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Saya sebagai orang tua, ibu kandung dan sebagai pelapor merasa belum puas dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan ancaman maksimal enam tahun, hanya dituntut dua tahun, bahkan kurang dari setengah ancaman,” ujar Fatimah.
Ia juga menyinggung lamanya proses yang telah dilalui keluarga sejak laporan dibuat.
“Setelah menunggu tiga tahun satu bulan dua belas hari, tiga penyidik, sepuluh kali sidang, jaksa hanya menuntut dua tahun,” katanya.
Namun, tuntutan tersebut tetap merupakan sikap hukum JPU dalam proses persidangan dan bukan keputusan akhir perkara.
Majelis hakim masih harus mempertimbangkan seluruh fakta, alat bukti, keterangan saksi, tuntutan jaksa, serta pembelaan penasihat hukum terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.
EMPAT TAHUN DISEBUT BERDAMPAK PADA PENDIDIKAN ANAK
Di balik proses hukum tersebut, keluarga Fatimah menyebut terdapat persoalan lain yang menurut mereka jauh lebih panjang, yakni dampak persoalan administrasi kependudukan terhadap anak.
Fatimah mengatakan putrinya kini berusia sekitar 13 tahun dan menurut pengakuan keluarga mengalami kesulitan memperoleh akses pendidikan formal selama sekitar empat tahun.
“Saya tidak meminta siapa pun dihukum tanpa bukti. Saya hanya meminta hukum bekerja. Anak saya punya identitas, punya masa depan, dan punya hak untuk mendapatkan kepastian,” tegas Fatimah.
Ia juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut memberikan tekanan terhadap kondisi anak.
Keluarga menyebut anak tersebut sempat menjalani pendidikan di pondok pesantren, namun kemudian tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.
“Maaf Pak, kaca satu jam itu bisa diganti. Sedangkan mental anak saya, empat tahun anak saya tidak bisa sekolah. Menurut psikolog, saya harus terapi anak ini dua sampai tiga tahun,” ujar Fatimah.
Klaim mengenai dampak psikologis tersebut merupakan keterangan dari pihak keluarga dan belum menjadi kesimpulan medis yang dinilai dalam perkara ini.
Menurut keluarga, persoalan tersebut bermula dari data kependudukan yang disebut tercatat ganda, termasuk akta kelahiran yang dipersoalkan karena mencantumkan pihak lain sebagai orang tua.
KELUARGA PERSOALKAN PROSES PENERBITAN DOKUMEN
Ayah kandung anak, Syarif Kadri, sebelumnya juga mempertanyakan bagaimana dokumen yang dipersoalkan tersebut dapat diterbitkan melalui sistem administrasi kependudukan.
Ia mempertanyakan proses verifikasi dokumen yang menjadi dasar penerbitan, termasuk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat keterangan lahir.
“Aturan pembuatan akta dari KK, KTP dan Surat Keterangan Lahir itu sangat ketat, tapi kok ini bisa lolos diterbitkan sebagai anak kandung?” kata Kadri.
Keluarga juga mempersoalkan keberadaan surat keterangan lahir yang menurut mereka menjadi salah satu dokumen dalam proses penerbitan akta tersebut.
Mereka menyebut adanya dugaan keterlibatan seorang oknum bidan dalam penerbitan surat yang kemudian dipersoalkan keabsahannya.
Namun, tudingan tersebut merupakan versi dan keberatan pihak keluarga pelapor serta masih harus dibuktikan melalui mekanisme hukum.
Tidak tepat menjadikan tudingan tersebut sebagai fakta yang telah terbukti sebelum adanya penilaian pengadilan atau bukti resmi yang mendukungnya.
STATUS TERDAKWA SEBAGAI TAHANAN KOTA DIPERTANYAKAN
Selain substansi perkara, Fatimah juga mempertanyakan status terdakwa Syarif Tofik Alqadire yang menurut keluarga tidak menjalani penahanan di rumah tahanan, melainkan berstatus sebagai tahanan kota.
Syarif Tofik diketahui disebut sebagai pegawai aktif PT Pelindo Regional 2 Pontianak.
Fatimah meminta agar status penahanan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan dasar hukum dan keputusan pejabat berwenang.
“Jika memang tidak ada dasar untuk melakukan penahanan, jelaskan dasar hukumnya. Jika ada penangguhan, jelaskan siapa yang memberikan, apa syaratnya dan sampai kapan berlaku,” kata Fatimah.
Menurutnya, pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mendahului proses hukum.
Keluarga hanya menginginkan adanya kejelasan mengenai mekanisme hukum yang diterapkan terhadap terdakwa selama proses perkara berlangsung.
TERDAKWA MEMILIH MENUNGGU PUTUSAN
Di tengah polemik tuntutan dua tahun tersebut, upaya memperoleh keterangan langsung dari terdakwa juga telah dilakukan.
Awak Media telah berulang kali menghubungi Syarif Tofik untuk meminta kesempatan wawancara mengenai perkara yang sedang dihadapinya.
Namun, melalui pesan WhatsApp, Syarif Tofik menyampaikan bahwa dirinya memilih memberikan keterangan setelah proses persidangan selesai.
“Saya rasa nanti aja setelah hasil putusan sidang,” ujar Syarif Tofik.
Ketika kembali dikonfirmasi, ia menyampaikan bahwa dirinya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan penasihat hukumnya.
“Mungkin setelah ini saya koordinasi dulu dengan PH saya. Mohon dimengerti ya bang,” tulisnya.
Dengan demikian, hingga berita ini disusun, terdakwa belum memberikan keterangan substantif mengenai pokok perkara maupun tuntutan dua tahun yang diajukan JPU.
PENASIHAT HUKUM BELUM MEMBERIKAN KETERANGAN
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada penasihat hukum terdakwa, Dewi Aripurnamawati.
Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh respons substantif dari penasihat hukum mengenai tuntutan JPU maupun sejumlah keberatan yang disampaikan pihak keluarga pelapor.
Karena itu, posisi pihak terdakwa dan penasihat hukumnya masih perlu mendapatkan ruang untuk disampaikan secara berimbang.
PERKARA BERAWAL DARI LAPORAN AGUSTUS 2023
Perkara ini bermula dari laporan keluarga pada Agustus 2023.
Dalam perjalanannya, keluarga menyebut proses penyidikan berlangsung cukup panjang dan mengalami beberapa kali pergantian penyidik.
Perkara kemudian disebut dilimpahkan ke kejaksaan pada 30 Juni 2026 dan selanjutnya bergulir di PN Pontianak.
Selama persidangan, persoalan dokumen kelahiran, administrasi kependudukan, dan dampaknya terhadap identitas anak menjadi bagian yang dipersoalkan pihak keluarga.
Keluarga juga mempersoalkan sejumlah keterangan saksi yang menurut mereka tidak sesuai dengan fakta yang mereka ketahui.
Bahkan, Fatimah menyebut pihak KPAD dan DP2KBP3A yang hadir sebagai saksi memberikan keterangan yang menurutnya tidak benar.
Pernyataan tersebut merupakan keberatan dari pihak keluarga dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa saksi memberikan keterangan palsu tanpa adanya pembuktian hukum.
PLEDOI MENJADI TAHAP BERIKUTNYA
Setelah tuntutan dibacakan, penasihat hukum terdakwa meminta waktu dua minggu untuk mengajukan pledoi atau pembelaan.
Artinya, proses persidangan masih jauh dari tahap akhir.
Setelah pledoi, JPU pada prinsipnya masih dapat memberikan tanggapan sesuai hukum acara yang berlaku, sebelum majelis hakim mengambil keputusan pada tahap berikutnya.
Putusan nantinya akan menjadi titik penting dalam perkara tersebut karena majelis hakim akan menilai seluruh fakta, keterangan saksi, alat bukti, argumentasi hukum jaksa, serta pembelaan terdakwa.
KELUARGA MENUNGGU KEADILAN DAN KEPASTIAN
Bagi Fatimah, proses hukum tersebut bukan sekadar mengenai siapa yang menang atau kalah dalam konflik keluarga.
Menurutnya, terdapat masa depan seorang anak yang ikut terdampak oleh persoalan administrasi kependudukan yang dipermasalahkan.
“Saya sebagai ibu hanya berharap hakim menegakkan keadilan seadil-adilnya tanpa pandang bulu, agar hak seorang ibu tidak dapat dirampas oleh siapa pun dengan alasan apa pun,” katanya.
Ia berharap putusan nantinya tidak hanya memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa apabila terbukti bersalah, tetapi juga menjadi bagian dari penyelesaian persoalan identitas anak.
“Apakah hukum sudah bekerja dengan adil, apakah akan memberikan efek jera, dan apakah masyarakat akan takut melakukan hal yang sama dengan tuntutan yang diberikan,” ujar Fatimah.
Kini perkara memasuki tahapan pembelaan terdakwa.
Setelah pledoi disampaikan dan seluruh tahapan persidangan berikutnya dilalui, keputusan akhir berada di tangan majelis hakim yang akan menilai perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.
Bagi keluarga pelapor, putusan tersebut bukan hanya ditunggu sebagai akhir dari rangkaian persidangan yang telah berlangsung hampir tiga tahun, tetapi juga diharapkan menjadi titik terang bagi masa depan seorang anak yang, menurut pengakuan keluarganya, selama bertahun-tahun menghadapi persoalan identitas dan pendidikan.
Perkara ini masih berjalan. Terdakwa tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh perlakuan yang adil sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Fredy Legito
0 Komentar