SANGGAU, KALBAR — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Dusun Sejotang, Desa Sejotang, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, kembali menjadi perhatian masyarakat. Setelah sebelumnya dilaporkan sempat berhenti sekitar satu pekan, aktivitas penambangan disebut kembali terlihat beroperasi.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat, terutama karena lokasi aktivitas tambang disebut berada tidak jauh dari SMPN 5 Tayan Hilir.
Warga mempertanyakan bagaimana aktivitas yang sebelumnya dikabarkan berhenti dapat kembali berjalan. Terlebih, informasi di lapangan menyebutkan adanya penggunaan sejumlah alat berat jenis ekskavator untuk melakukan pengerukan material.
Jika informasi tersebut benar, persoalan yang terjadi bukan lagi sekadar aktivitas tambang skala kecil, melainkan menyangkut dugaan kegiatan pertambangan ilegal dengan dukungan sarana operasional yang membutuhkan pasokan bahan bakar dalam jumlah besar.
Bukan Hanya PETI, Dugaan Solar Subsidi Ikut Disorot
Sorotan masyarakat semakin melebar setelah muncul dugaan adanya penggunaan solar bersubsidi untuk mendukung kegiatan alat berat di lokasi PETI.
Dugaan tersebut tentu membutuhkan pembuktian dan penelusuran aparat penegak hukum. Namun apabila benar ditemukan solar subsidi digunakan untuk kegiatan pertambangan ilegal, persoalannya dapat membuka dugaan adanya rantai distribusi yang lebih luas.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya:
Siapa yang bekerja di lokasi tambang?
Tetapi juga:
Dari mana bahan bakar diperoleh? Siapa yang memasok? Siapa yang mengangkut? Siapa yang mengetahui? Dan bagaimana BBM tersebut bisa sampai ke lokasi PETI?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar penanganan PETI tidak berhenti pada pekerja yang berada di lapangan.
Kapolda Kalbar Didesak Tidak Hanya Menyasar Pekerja Lapangan
Pengamat hukum dan kebijakan publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, meminta Polda Kalbar dan Polres Sanggau segera melakukan tindakan apabila aktivitas PETI di Sejotang benar kembali beroperasi.
Menurut Herman, penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal harus dilakukan secara menyeluruh.
“Kalau benar aktivitas PETI kembali beroperasi, aparat harus segera mengambil tindakan. Jangan sampai aktivitas ilegal dibiarkan berulang setelah sebelumnya sempat berhenti,” kata Herman, Selasa (8/9/2026).
Ia menilai aparat perlu melihat persoalan PETI sebagai sebuah ekosistem kegiatan, bukan hanya persoalan pekerja yang berada di lokasi.
Sebab, sebuah aktivitas pertambangan menggunakan alat berat tentu membutuhkan modal, peralatan, operator, BBM, transportasi, serta jaringan distribusi material.
Karena itu, apabila ditemukan bukti pelanggaran, aparat dinilai perlu menelusuri seluruh mata rantai tersebut.
“Jangan Hanya Tangkap yang Ada di Lubang Tambang”
Herman secara khusus menyoroti dugaan penggunaan BBM bersubsidi.
Menurutnya, apabila benar solar subsidi digunakan untuk mengoperasikan alat berat dalam kegiatan PETI, aparat perlu mengusut bagaimana BBM tersebut diperoleh.
“Penegakan hukum harus menyasar aktivitas PETI sekaligus jaringan pendukungnya. Kalau ada pemasok BBM subsidi yang sengaja memasok ke kegiatan ilegal, tentu harus diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Dengan demikian, pemeriksaan idealnya tidak berhenti pada kendaraan atau pekerja yang ditemukan di lokasi tambang.
Aparat dapat menelusuri asal-usul BBM, pihak yang melakukan pembelian, sarana pengangkutan, hingga kemungkinan adanya pihak yang secara sengaja memasok BBM ke lokasi kegiatan ilegal—tentunya berdasarkan bukti dan kewenangan hukum yang berlaku.
Alat Berat Jadi Pertanyaan Besar
Keberadaan ekskavator di lokasi PETI juga menjadi perhatian.
Masyarakat mempertanyakan bagaimana alat berat dapat beroperasi di kawasan yang disebut sebagai lokasi pertambangan tanpa izin.
Alat berat bukan sarana yang mudah dipindahkan maupun dioperasikan tanpa biaya besar. Karena itu, keberadaannya dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi aparat untuk menelusuri pihak yang memiliki, menguasai, menyewa, atau membiayai penggunaannya.
Siapa pemilik alat berat?
Siapa yang menyewa?
Siapa operatornya?
Siapa yang membiayai bahan bakarnya?
Dan siapa yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut?
Pertanyaan tersebut menjadi penting apabila aparat benar-benar ingin memutus mata rantai PETI dari hulu hingga hilir.
Lokasi Dekat Sekolah Memperbesar Kekhawatiran
Persoalan lainnya adalah lokasi aktivitas yang disebut tidak jauh dari SMPN 5 Tayan Hilir.
Masyarakat tentu memiliki alasan untuk mempertanyakan aspek keselamatan dan lingkungan apabila kegiatan pertambangan menggunakan alat berat berlangsung di sekitar kawasan aktivitas masyarakat dan fasilitas pendidikan.
Dampak pertambangan ilegal dapat berkaitan dengan perubahan kondisi lahan, sedimentasi, pencemaran, kerusakan lingkungan, kebisingan maupun potensi gangguan keselamatan.
Karena itu, jika aktivitas PETI benar kembali berjalan, pemeriksaan tidak hanya diperlukan dari sisi pidana, tetapi juga dari aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Warga Minta Jangan Ada “Pembiaran”
Sejumlah warga berharap aparat tidak membiarkan aktivitas tersebut berlangsung berulang.
Jika sebelumnya aktivitas disebut sempat berhenti, kemudian kembali beroperasi, kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan di lapangan.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum benar-benar bekerja.
Bukan hanya ketika persoalan menjadi sorotan media, tetapi juga ketika aktivitas ilegal tersebut berlangsung di lapangan.
Warga juga meminta pengawasan terhadap distribusi BBM di wilayah Tayan Hilir diperkuat.
Apabila ditemukan adanya solar bersubsidi yang mengalir ke kegiatan PETI, masyarakat berharap jalur distribusinya dapat dibuka secara terang melalui proses pemeriksaan aparat.
Kapolda Kalbar Ditantang Bongkar Aktor dan Jaringan
Desakan kepada Kapolda Kalbar dan Kapolres Sanggau pada akhirnya bukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas tambang di Sejotang.
Lebih jauh, masyarakat ingin mengetahui siapa yang mengendalikan kegiatan tersebut.
Sebab, menghentikan pekerja di lapangan tanpa membongkar pemodal, pemilik alat berat, pemasok BBM dan jaringan pendukung lainnya berpotensi membuat aktivitas serupa kembali muncul.
Penindakan yang hanya menyasar lapisan paling bawah juga dikhawatirkan tidak memberikan efek jera terhadap pihak yang mendapatkan keuntungan terbesar.
Karena itu, apabila penyelidikan menemukan bukti yang cukup, aparat diharapkan dapat mengembangkan perkara berdasarkan peran masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum.
Jangan Sampai PETI Berhenti di Pekerja, Tetapi Aktornya Tetap Aman
Kasus PETI sering kali menjadi persoalan panjang karena aktivitas di lapangan dapat dengan mudah berganti lokasi atau kembali beroperasi setelah dilakukan penertiban.
Karena itu, pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif diperlukan.
Hentikan aktivitasnya.
Periksa alat beratnya.
Telusuri sumber modalnya.
Periksa rantai pasok BBM-nya.
Telusuri pemilik dan pengendalinya.
Dan apabila ditemukan bukti pelanggaran, proses seluruh pihak sesuai peran dan tingkat keterlibatannya.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar operasi sesaat. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin benar-benar ditangani sampai ke akar persoalannya.
Masih Dugaan, Aparat Diminta Membuktikan
Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai kembali beroperasinya PETI di Sejotang serta dugaan penggunaan solar bersubsidi masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari aparat penegak hukum serta instansi terkait.
Karena itu, seluruh pihak yang disebut maupun dikaitkan dengan dugaan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan.
Namun, jika hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin serta penyalahgunaan BBM bersubsidi, masyarakat berharap penanganannya tidak berhenti pada pelaku lapangan.
Kapolda Kalbar dan Kapolres Sanggau didesak membongkar seluruh rantai kegiatan: dari lokasi tambang, alat berat, sumber pembiayaan, pasokan BBM hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan.
Sebab, PETI bukan hanya soal siapa yang menggali tanah. Persoalan utamanya adalah siapa yang membuat aktivitas ilegal tersebut bisa terus hidup.
Dan jika benar ada jaringan yang memasok kebutuhan operasional tambang, pertanyaan berikutnya menjadi semakin penting:
Siapa yang memasok, siapa yang mengendalikan, siapa yang membiayai, dan siapa yang menikmati hasilnya?
Publik menunggu jawaban bukan sekadar melalui pernyataan, tetapi melalui penyelidikan, pembuktian dan penegakan hukum yang transparan serta tidak tebang pilih.
(Rum)
0 Komentar