MELAWI, KALBAR — Harga BBM jenis Pertalite di tingkat pengecer kembali menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Melawi. Warga mengeluhkan harga Pertalite yang disebut mencapai Rp20 ribu per liter di sejumlah kios pengecer yang berada di kawasan pusat kota Kabupaten Melawi.
Keluhan tersebut tidak hanya diarahkan kepada harga jual yang dinilai tinggi, tetapi juga menyangkut pertanyaan mengenai asal-usul BBM yang dijual, mekanisme pasokan ke kios pengecer, serta efektivitas pengawasan pemerintah terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Menurut keterangan sejumlah warga, harga Rp20 ribu per liter disebut ditemukan di beberapa titik penjualan eceran di kawasan pusat kota Melawi.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana harga Pertalite dapat berada jauh di atas harga yang diharapkan masyarakat, terlebih ketika pemerintah daerah sebelumnya telah mengeluarkan imbauan mengenai pengendalian ketersediaan, penyaluran, dan kewajaran harga BBM selama musim kemarau.
Surat Edaran Bupati Jadi Sorotan
Warga menyoroti Surat Edaran Bupati Melawi Nomor 32 Tahun 2026 tentang upaya pengendalian ketersediaan, penyaluran, dan kewajaran harga bahan bakar minyak (BBM) dalam situasi musim kemarau.
Dalam informasi yang disampaikan warga, surat edaran tersebut menetapkan kewajaran harga BBM jenis Pertalite dengan batas maksimal Rp15 ribu per liter bagi penjualan di tingkat yang menjadi sasaran pengendalian pemerintah daerah.
Karena itu, muncul pertanyaan di tengah masyarakat:
Jika pemerintah daerah telah mengeluarkan imbauan mengenai kewajaran harga, mengapa harga Pertalite di sejumlah kios pengecer masih disebut mencapai Rp20 ribu per liter?
Apakah ketentuan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh pengecer?
Apakah telah dilakukan pengawasan secara berkala?
Dan apabila ditemukan harga yang berada di atas batas kewajaran sebagaimana disebut dalam surat edaran, langkah apa yang telah dilakukan oleh Tim Satgas Pengendalian BBM?
Pertanyaan tersebut kini menjadi perhatian masyarakat.
Warga Minta Satgas Jangan Hanya Menunggu Laporan
Seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan harga Pertalite Rp20 ribu per liter disebut tidak hanya terjadi pada satu kios.
“Hampir merata di pusat kota Kabupaten Melawi. Kami berharap Tim Satgas Pengendalian BBM turun langsung mengecek kios-kios dan melihat kondisi di lapangan,” ucapnya kepada wartawan, Selasa (15/9/2026) malam.
Menurut warga, apabila pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan atau imbauan terkait kewajaran harga BBM, maka harus ada pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berjalan di lapangan.
Masyarakat tidak ingin kebijakan pemerintah hanya berhenti pada surat edaran tanpa diikuti pengawasan dan tindakan nyata.
“Kalau memang ada aturan mengenai harga atau tata cara penjualan BBM eceran, harus ada pengawasan yang jelas. Kami tentunya berharap imbauan Bupati Melawi tidak hanya berhenti sebagai imbauan,” ujarnya.
Pemilik Kios: Kami Beli dari Pengantri SPBU Rp18 Ribu per Liter
Sementara itu, pemilik salah satu kios yang berada di Jalan Provinsi, depan Simpang RSUD Melawi, memberikan keterangan mengenai alasan harga jual Pertalite mencapai Rp20 ribu per liter.
Menurut pemilik kios tersebut, pihaknya mengaku memperoleh BBM dari orang-orang yang disebut sebagai pengantri di SPBU dengan harga sekitar Rp18 ribu per liter.
“Kami menjual harga Rp20 ribu per liter, mengingat kami membeli dari para pengantri dari SPBU sudah Rp18 ribu, Bang. Boleh tanya mereka sebelah, Bang,” ujarnya.
Keterangan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan lanjutan yang perlu diperjelas melalui pemeriksaan pihak berwenang.
Jika benar terdapat BBM bersubsidi yang diperoleh dari pihak yang membeli BBM di SPBU kemudian menjualnya kembali kepada kios pengecer, maka perlu diketahui bagaimana mekanisme transaksi tersebut berlangsung.
Siapa pembelinya?
Berapa volume BBM yang dibeli?
Apakah pembelian dilakukan menggunakan kendaraan yang sesuai peruntukannya?
Apakah BBM tersebut diperoleh secara resmi sesuai ketentuan distribusi?
Apakah terdapat pembelian berulang dalam jumlah tertentu?
Dan yang paling penting:
Apakah mekanisme tersebut diperbolehkan dalam ketentuan penyaluran BBM bersubsidi?
Seluruh pertanyaan tersebut tentunya membutuhkan pemeriksaan langsung dan keterangan resmi dari instansi yang berwenang.
Rp20 Ribu Disebut Merata, Pemerintah Diminta Jelaskan
Masyarakat menilai persoalan harga BBM tidak dapat dilihat hanya dari sisi pedagang eceran.
Jika pedagang mengaku membeli Pertalite dengan harga Rp18 ribu per liter, maka perlu ditelusuri dari mana BBM tersebut diperoleh dan bagaimana harga tersebut terbentuk.
Sebab, apabila memang terdapat rantai penjualan dari konsumen yang membeli BBM di SPBU kemudian menjual kembali kepada pengecer, persoalannya tidak berhenti pada harga Rp20 ribu di kios.
Ada rantai distribusi yang perlu diperiksa.
Dari SPBU ke siapa?
Dari pembeli pertama kepada siapa?
Berapa harga setiap transaksi?
Berapa volume yang berpindah tangan?
Dan apakah seluruh proses tersebut sesuai dengan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat di tingkat akhir justru harus membeli Pertalite dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Warga: Jangan Sampai BBM Bersubsidi Justru Sulit Dijangkau
Menurut warga, harga Rp20 ribu per liter sangat memberatkan, khususnya bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan setiap hari untuk bekerja.
BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk pekerja, pedagang, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat yang harus menempuh perjalanan setiap hari.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan BBM sekaligus melakukan pengawasan terhadap distribusinya.
Jangan sampai masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari BBM bersubsidi justru menghadapi harga tinggi ketika membeli di tingkat pengecer.
Warga juga meminta agar pengawasan tidak hanya dilakukan di kios pengecer, tetapi jika ditemukan indikasi adanya rantai pasokan tidak resmi, maka asal-usul BBM tersebut juga harus ditelusuri.
Satgas Diminta Cek Langsung Kios-Kios Pengecer
Masyarakat kemudian mendesak Tim Satgas Pengendalian BBM Kabupaten Melawi bersama instansi terkait untuk turun langsung ke lapangan.
Pengecekan diharapkan tidak sebatas menanyakan harga jual, tetapi juga memeriksa sumber BBM yang dijual oleh pengecer.
Termasuk apabila diperlukan, pemerintah dapat memeriksa:
- sumber pembelian BBM;
- bukti transaksi;
- volume BBM yang diperjualbelikan;
- pola pasokan ke kios;
- kendaraan atau pihak yang memasok;
- harga beli dan harga jual;
- legalitas usaha penjualan BBM;
- serta kemungkinan adanya penjualan kembali BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan.
Dengan demikian, persoalan dapat dilihat secara utuh dan tidak berhenti pada pedagang yang berada di ujung rantai distribusi.
Warga Minta Penertiban Jika Ditemukan Pelanggaran
Sejumlah warga bahkan meminta pemerintah melakukan penertiban apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran.
Namun, tindakan seperti penyegelan atau penutupan tentunya harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan hasil pemeriksaan yang sah, bukan semata-mata berdasarkan keluhan masyarakat.
Yang paling penting bagi masyarakat adalah adanya kepastian dan kejelasan.
“Memang hampir semua kios menjual Rp20 ribu. Tentu kami ingin tahu apakah itu memang diperbolehkan atau tidak. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat,” tegas warga lainnya.
Pertanyaan Besar: Dari Mana Pertalite Rp18 Ribu Itu Berasal?
Keterangan pemilik kios yang mengaku membeli Pertalite dari pengantri SPBU dengan harga Rp18 ribu per liter kini menjadi salah satu poin yang perlu diperjelas.
Jika keterangan tersebut benar, maka publik tentu berkepentingan mengetahui mekanisme yang terjadi di baliknya.
Apakah para pengantri tersebut merupakan konsumen biasa?
Apakah mereka membeli untuk kebutuhan sendiri?
Apakah ada pembelian berulang?
Apakah ada pihak yang secara khusus mengumpulkan BBM dari SPBU?
Apakah BBM tersebut kemudian disalurkan ke sejumlah kios?
Dan apakah pola tersebut telah diketahui oleh pihak terkait?
Semua pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan data dan pemeriksaan di lapangan.
Jangan sampai persoalan harga Rp20 ribu per liter hanya dilihat sebagai masalah pengecer, sementara rantai pasokan BBM dari sumber awal hingga sampai ke kios tidak pernah diperiksa.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan BBM.
Masyarakat membutuhkan BBM yang tersedia, distribusinya tepat sasaran, dan harganya tidak semakin membebani masyarakat.
Dengan adanya keluhan mengenai harga Pertalite yang disebut mencapai Rp20 ribu per liter di sejumlah kios pusat kota Melawi, publik kini menunggu langkah konkret Tim Satgas Pengendalian BBM dan instansi terkait untuk turun ke lapangan serta memberikan penjelasan mengenai kondisi sebenarnya.
Apakah harga tersebut memang diperbolehkan?
Jika tidak, bagaimana mekanisme penertibannya?
Dan jika pengecer benar membeli dari pengantri SPBU dengan harga Rp18 ribu per liter, siapa yang sebenarnya menjadi mata rantai pasokan BBM tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban resmi dari pihak yang berwenang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Melawi, Tim Satgas Pengendalian BBM, pengelola SPBU, Pertamina, pemilik kios pengecer, serta pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
0 Komentar