PONTIANAK — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Pontianak membuka Posko Pengaduan dan Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat yang merasa terdampak kabut asap dan persoalan lingkungan yang berkaitan dengan Karhutla 2026 di Kalimantan Barat.
Pembukaan posko tersebut disampaikan dalam konferensi pers Tim Kuasa Hukum DPC PERADI Pontianak yang digelar pada Selasa (22/9/2026).
Langkah tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang dipersiapkan DPC PERADI Pontianak, termasuk pengumpulan pengaduan masyarakat, fakta, serta dokumen yang relevan untuk mengetahui secara lebih jelas kondisi dan dampak yang dialami masyarakat.
Ketua DPC PERADI Kota Pontianak, Agus Adam P. Ritonga, S.H., M.Hum., mengatakan pembukaan posko tersebut merupakan bentuk kepedulian dan keterlibatan PERADI dalam merespons persoalan lingkungan yang berdampak terhadap masyarakat.
“Hari ini kami secara resmi membuka Posko Pengaduan dan Bantuan Hukum Gratis untuk gugatan Class Action Karhutla 2026,” kata Agus Adam P. Ritonga saat gelar konferensi pers, Selasa (22/9/2026).
PERADI SOROT KONDISI ASAP DAN AIR ASIN
Agus Adam menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang terjadi di Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat umumnya.
“Pertama-tama ijinkan kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kondisi kita saat ini, dimana sampai hari ini kita sama-sama masih berada dalam kepungan asap dan keterpaksaan menikmati air asin,” ujarnya.
Menurut Peradi, persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan kondisi lingkungan, tetapi juga dapat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Masalah kesehatan yang ditimbulkan pun terus bermunculan, sebagai contoh penderita ISPA, Asma, Bronchitis, iritasi mata dan kulit yang terus meningkat, termasuk potensi gangguan jantung, kehamilan maupun tumbuh kembang anak, juga gangguan psikologis.
Tidak hanya sektor kesehatan, dunia pendidikan juga ikut terdampak. Menurut Peradi, kondisi tersebut membuat anak-anak tidak dapat pergi ke sekolah.
Dampak ekonomi yang merugikan juga disebut turut dirasakan oleh para pelaku usaha akibat kondisi lingkungan yang terjadi.
DPC PERADI PONTIANAK SIAP MENJADI BAGIAN DARI SOLUSI
Merespons kondisi tersebut, Agus Adam mengatakan DPC PERADI Pontianak ingin menjadi bagian dari solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Untuk itu kami dari DPC Peradi Pontianak ingin menjadi bagian dari Solusi persoalan-persoalan tersebut, adapun langkah kongrit kami adalah,” jelasnya.
Menurut Agus Adam, terdapat dua langkah konkret yang dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum DPC PERADI Pontianak.
Pertama, pihaknya telah menyampaikan notifikasi atau pemberitahuan kepada pihak terkait sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup untuk gugatan warga negara (citizen lawsuit).
Pihak PERADI juga menyampaikan adanya tanda terima surat yang telah dikirimkan kepada pihak terkait.
Kedua, pada Selasa (22/9/2026), DPC PERADI Pontianak secara resmi membuka Posko Pengaduan dan Bantuan Hukum Gratis untuk gugatan class action korban Karhutla 2026.
PERMA Nomor 1 Tahun 2023 merupakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan saat ini berstatus berlaku. Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa aturan tersebut memperbarui pedoman penanganan perkara lingkungan hidup dan antara lain mengatur gugatan warga negara atau citizen lawsuit.
FAKTA DAN DOKUMEN AKAN DIKUMPULKAN SERTA DIVERIFIKASI
Selain membuka posko, Tim Kuasa Hukum DPC PERADI Pontianak saat ini dalam proses mengumpulkan dan memverifikasi fakta serta dokumen yang relevan.
Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dan dampak yang dialami masyarakat.
Proses tersebut juga mencakup identifikasi pihak-pihak yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab hukum, serta identifikasi masyarakat yang terdampak.
“Posko ini kami beri nama ‘POSKO PENGADUAN & BANTUAN HUKUM GRATIS’ gugatan class action korban Karhutla 2026,” ujarnya.
PERADI menegaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan melalui posko tersebut bersifat pro bono, atau tidak dipungut biaya alias gratis.
Masyarakat yang merasa terdampak juga diimbau untuk berpartisipasi dengan memberikan informasi maupun dokumen yang relevan agar dapat menjadi bagian dari proses pengumpulan dan verifikasi fakta.
MASYARAKAT DIMINTA MENJADI BAGIAN DARI PROSES
Agus Adam mengajak seluruh masyarakat Kota Pontianak untuk ikut berpartisipasi dalam proses tersebut.
“Untuk itu kami menghimbau seluruh masyarakat Kota Pontianak untuk ikut berpartisipasi dan menjadi support system kami untuk mendapatkan keadilan bagi para korban melalui gugatan class action ini dan Citizen law suit,” ungkapnya.
Posko tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, pengalaman, dokumen, maupun informasi yang berkaitan dengan dampak yang mereka rasakan.
Informasi yang diterima nantinya akan melalui proses pengumpulan dan verifikasi sebelum digunakan dalam langkah hukum yang dipersiapkan.
Dengan demikian, setiap langkah hukum yang diambil diharapkan memiliki dasar fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
PERADI AJAK SELURUH PIHAK MELIHAT SECARA OBJEKTIF
DPC PERADI Pontianak mengajak seluruh pihak untuk melihat rencana langkah hukum tersebut secara objektif dan berdasarkan fakta.
Menurut PERADI, proses pengumpulan pengaduan dan dokumen menjadi bagian penting sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut.
Hal tersebut diperlukan agar masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara jelas, sementara pihak-pihak yang nantinya dinilai memiliki kewajiban atau tanggung jawab hukum juga dapat ditentukan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
Mahkamah Agung menjelaskan bahwa dalam perkara lingkungan hidup, PERMA Nomor 1 Tahun 2023 juga memberikan pedoman mengenai penilaian bukti ilmiah (scientific evidence), termasuk ketepatan metode dan validitas prosedur pengambilan sampel serta penggunaan pendapat ahli.
Karena itu, proses hukum yang dipersiapkan DPC PERADI Pontianak selanjutnya akan bergantung pada hasil pengumpulan pengaduan, verifikasi dokumen, identifikasi masyarakat terdampak, serta fakta-fakta yang ditemukan.
BANTUAN HUKUM DIBUKA SECARA GRATIS
Posko Pengaduan dan Bantuan Hukum Gratis tersebut dibuka di Kantor DPC PERADI Pontianak, Jalan Sultan Abdurrahman No. 12 G, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan atau informasi dapat menghubungi Posko Hukum DPC PERADI Pontianak melalui WhatsApp 0812-8570-1976.
Bantuan hukum yang disampaikan PERADI bersifat pro bono, sehingga masyarakat yang datang untuk menyampaikan pengaduan tidak dipungut biaya.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari proses untuk mengetahui secara lebih menyeluruh dampak yang dirasakan masyarakat akibat kondisi kabut asap maupun persoalan air asin yang disebut dalam pernyataan PERADI.
MENJALANKAN PROSES SECARA PROFESIONAL DAN TRANSPARAN
PERADI menegaskan bahwa rencana langkah hukum tersebut akan dilakukan dengan tetap menghormati hak semua pihak.
Agus Adam mengatakan, penyelesaian melalui jalur hukum merupakan bagian penting dalam negara hukum.
“Kami percaya bahwa penyelesaian melalui jalur hukum merupakan bagian penting dari negara hukum, oleh karena itu kami akan menjalankan proses ini secara profesional, transparan dan tetap menghormati hak semua pihak dan yang terpenting adalah terputusnya mata rantai penyebab kabut asap dan air asin di Kalbar terkhusus di Kota Pontianak,” pungkasnya.
Dengan dibukanya posko tersebut, DPC PERADI Pontianak kini memasuki tahapan pengumpulan informasi dan dokumen dari masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi proses awal untuk memetakan persoalan, mengidentifikasi masyarakat yang terdampak, mengumpulkan bukti yang relevan, serta melihat kemungkinan tanggung jawab hukum dari pihak-pihak terkait berdasarkan fakta yang nantinya terverifikasi.
PERADI mengajak seluruh pihak untuk tidak melihat rencana langkah hukum tersebut secara sepihak, melainkan melalui proses yang objektif, transparan, berdasarkan fakta, dan tetap memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan maupun pembelaannya.
Tujuan yang disampaikan PERADI dari gerakan hukum tersebut adalah mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum serta mengupayakan agar mata rantai penyebab kabut asap dan persoalan air asin di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, dapat ditangani berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Fredy Legito
0 Komentar