Mengaku Tak Pernah Dipanggil atau Diperiksa, Herizal Siapkan Laporan ke Bid Propam Polda Aceh
BIREUEN — Proses penetapan seorang pelaku usaha pembibitan benur, Herizal, sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Bireuen menuai sorotan. Herizal mempertanyakan prosedur penyidikan setelah mengaku tidak pernah menerima surat panggilan maupun menjalani pemeriksaan sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka.
Herizal disebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang dilaporkan mantan karyawannya, Sayuti, terkait dugaan tindak pidana penculikan dan/atau perampasan dan/atau penganiayaan sebagaimana pasal yang disangkakan penyidik.
Menurut Herizal, proses tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan serius karena dirinya mengaku belum pernah dimintai keterangan secara resmi, baik sebagai saksi, terlapor maupun tersangka.
“Kapolres Bireuen melalui Kasat Reskrim diduga telah merekayasa kasus saya ini. Saya tidak pernah sekalipun dimintai keterangan, baik sebagai saksi maupun terlapor. Begitu juga dengan gelar perkara, tidak pernah ada undangan atau pemanggilan gelar perkara,” ujar Herizal, Jumat (25/9/2026).
Namun demikian, klaim tersebut merupakan versi Herizal dan masih memerlukan klarifikasi serta verifikasi dari penyidik maupun pihak terkait.
Herizal menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Bid Propam Polda Aceh untuk meminta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran prosedur dan profesionalitas anggota dalam menangani perkara yang dilaporkan Sayuti.
Ia juga menyatakan akan mengadukan Kapolres Bireuen dan Kasat Reskrim Polres Bireuen kepada Propam Polda Aceh apabila dugaan tersebut terbukti.
“Sekarang eranya Polri Presisi. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Polri karena ulah oknum yang tidak profesional dan terkesan mengkriminalisasi masyarakat,” katanya.
Berawal dari Laporan Mantan Karyawan
Herizal mengungkapkan, persoalan tersebut bermula dari laporan yang dibuat mantan pekerjanya, Sayuti.
Pada 15 September 2026, keponakan Herizal berinisial RN disebut memberitahukan bahwa sejumlah anggota kepolisian mendatangi dirinya untuk mencari keberadaan Herizal.
Menurut Herizal, anggota tersebut menyampaikan bahwa mereka sedang mencari dirinya berkaitan dengan laporan Sayuti.
Herizal kemudian mengaku sempat berkomunikasi melalui telepon dengan seorang anggota Polres Bireuen bernama Aipda Aprianto yang disebut bertugas di Satreskrim.
Dalam komunikasi tersebut, Herizal mengaku diminta datang ke Polres Bireuen untuk menemui Sayuti.
Ia mempertanyakan tujuan kedatangannya karena mengaku tidak menerima surat panggilan resmi.
“Saya sempat bertanya tujuan pemanggilan saya untuk menemui Sayuti dalam urusan apa. Saat itu dikatakan untuk membuat laporan kembali terkait penggelapan dana. Saya menolak,” ujar Herizal.
Herizal juga mengklaim mendapat tekanan dan ancaman akan dilakukan penjemputan paksa apabila tidak datang ke Polres Bireuen.
Ia mengaku merasa tertekan karena komunikasi dengan pihak kepolisian disebut terus dilakukan melalui keponakannya.
Kondisi tersebut, menurut Herizal, turut mengganggu aktivitas usaha dan pekerjaannya di Medan. Ia kemudian kembali ke Bireuen pada 17 September 2026.
Delapan Orang Datangi Peternakan dan Rumah
Persoalan kemudian kembali memuncak pada 23 September 2026.
Herizal mengaku sekitar delapan orang yang disebutnya sebagai anggota kepolisian mendatangi lokasi peternakan sapi miliknya sebelum kemudian bergerak menuju rumah sekaligus kantor pribadinya.
Menurut Herizal, sejumlah orang tersebut melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan karyawan yang berada di depan rumah serta memeriksa area kantor dan kendaraan.
Saat kejadian berlangsung, Herizal mengaku tidak berada di lokasi karena sedang mengantar rekan bisnis dari perusahaan pembibitan asal Tangerang menuju tempat penginapan.
“Saya saat itu tidak berada di lokasi karena sedang mengantar rekan bisnis dari perusahaan pembibitan asal Tangerang ke tempat penginapannya,” ujarnya.
Herizal mengatakan dirinya kemudian dihubungi karyawan yang berada di lokasi.
Dalam komunikasi tersebut, ia mengaku sempat berbicara dengan seorang polisi bernama Azhari yang disebut sebagai Kanit di Satreskrim.
Herizal mengklaim Azhari meminta dirinya datang ke Polres Bireuen dan menyebut akan dilakukan penangkapan secara paksa apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi.
Ia juga mempertanyakan dokumen yang disebut sebagai surat penangkapan.
Herizal mengaku meminta izin untuk merekam percakapan tersebut.
“Dia mengatakan silakan merekam karena surat penangkapan itu sudah ditandatangani Kanit dan Kasat Reskrim Polres Bireuen,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan klaim Herizal yang masih membutuhkan konfirmasi mengenai keberadaan, dasar penerbitan, serta keabsahan dokumen yang dimaksud.
CCTV Disebut Perlihatkan Upaya Masuk ke Rumah
Herizal juga mengaku melihat rekaman CCTV yang menurutnya memperlihatkan sejumlah orang berupaya masuk ke rumahnya.
Upaya tersebut, menurut dia, dicegah oleh karyawan yang berada di lokasi.
Kejadian itu disebut membuat anggota keluarganya ketakutan.
Herizal mengatakan anaknya bahkan sempat menangis ketika menghubunginya melalui telepon setelah melihat sejumlah orang datang mencari ayahnya.
Ia mengaku kemudian diminta menyerahkan diri dalam waktu tiga hari.
Herizal Klaim Justru Memiliki Persoalan dengan Sayuti
Di tengah perkara tersebut, Herizal menyatakan dirinya justru merupakan pihak yang merasa dirugikan dalam persoalan dugaan penggelapan dana perusahaan yang melibatkan Sayuti.
Herizal menunjukkan sejumlah dokumen yang menurut keterangannya berkaitan dengan kewajiban Sayuti kepada perusahaan, antara lain surat pernyataan, somasi dan dokumen terkait pelunasan.
Dalam salah satu surat somasi yang ditunjukkan Herizal, perusahaan mencantumkan nilai kewajiban Sayuti yang disebut mencapai hampir Rp500 juta.
Somasi tersebut menyebut adanya persoalan penagihan hasil penjualan benur atau bibit udang vaname kepada konsumen serta kewajiban lain yang menurut perusahaan belum diselesaikan.
Perusahaan kemudian memberikan batas waktu 20 hari sejak somasi diterima untuk menyelesaikan kewajiban.
Apabila kewajiban tidak dipenuhi, perusahaan menyatakan akan menempuh langkah hukum melalui mekanisme pidana maupun perdata serta menuntut ganti rugi materiil dan immateriil.
Selain somasi, terdapat pula surat pernyataan yang disebut dibuat dan ditandatangani Sayuti.
Dalam dokumen tersebut tercantum nilai kewajiban yang berbeda, yakni sebesar Rp969.746.320.
Dokumen itu juga menyebut penyerahan satu unit mobil Toyota Avanza nomor polisi BL 7674 tahun 2013 kepada Herizal selaku pemilik perusahaan sebagai jaminan sampai seluruh kewajiban dinyatakan selesai.
Keberadaan dokumen-dokumen tersebut, menurut Herizal, semestinya turut menjadi bagian yang diperiksa secara objektif dalam melihat keseluruhan latar belakang perkara.
Minta Proses Hukum Dibuka Secara Transparan
Herizal membantah melakukan penculikan maupun penganiayaan sebagaimana yang dilaporkan Sayuti.
Ia mengakui pernah berada dalam kondisi emosional dalam persoalan dengan mantan pekerjanya tersebut, namun membantah pernah melakukan tindakan penculikan atau penganiayaan.
Ia juga mempertanyakan dasar laporan yang menurutnya tidak menggambarkan secara utuh hubungan hukum maupun persoalan keuangan antara dirinya dengan Sayuti.
Herizal meminta seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara transparan, profesional dan sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, persoalan utama yang harus dijawab bukan hanya mengenai laporan terhadap dirinya, tetapi juga bagaimana prosedur penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terlapor, gelar perkara hingga penetapan tersangka dilakukan.
“Saya meminta perkara ini dibuka secara terang. Kalau memang ada bukti saya melakukan tindak pidana, silakan proses sesuai hukum. Tetapi kalau prosedurnya tidak dijalankan sebagaimana mestinya, saya juga punya hak untuk mempertanyakan dan mengadukannya,” tegas Herizal.
Ia selanjutnya meminta perhatian Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terhadap persoalan yang diklaimnya terjadi dalam proses penanganan perkara tersebut.
Herizal berharap pengaduan ke Bid Propam Polda Aceh nantinya dapat menjadi ruang untuk menguji seluruh proses secara objektif, termasuk dugaan pelanggaran prosedur apabila memang ditemukan.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai tuduhan Herizal terhadap penyidik, termasuk dugaan rekayasa perkara, intimidasi, proses pemanggilan, pemeriksaan, gelar perkara dan dasar penetapan tersangka, masih memerlukan klarifikasi resmi dari Polres Bireuen maupun Polda Aceh.
Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar