PENERIMAAN PAJAK KALBAR TEMBUS Rp7,97 TRILIUN, TUMBUH 29,89 PERSEN HINGGA AGUSTUS 2026
DJP Kalbar Kejar Target Rp13,8 Triliun, Perdagangan, Sawit dan Manufaktur Jadi Penopang Penerimaan; Forum Silaturahmi Kemitraan dan Waspada Penipuan
PONTIANAK — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Barat bersama KPP Pratama Pontianak Barat, KPP Pratama Kubu Raya, dan KPP Pratama Pontianak Timur terus memperkuat kemitraan dengan wajib pajak dan berbagai pemangku kepentingan melalui Forum Silaturahmi Perpajakan yang digelar di Aula Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Melangkah Bersama Bersatu Membangun Negeri, Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh” tersebut menjadi ruang dialog antara otoritas pajak dengan wajib pajak, asosiasi perpajakan, akademisi, media massa atau wartawan, serta jajaran pegawai DJP Kalimantan Barat.
Sebanyak 73 peserta dari berbagai unsur hadir dalam forum tersebut.
Di tengah forum yang membahas kepatuhan, pelayanan, digitalisasi, transparansi dan keamanan perpajakan, Kanwil DJP Kalimantan Barat juga memaparkan perkembangan penerimaan pajak daerah.
Hingga 31 Agustus 2026, realisasi penerimaan pajak di Kalimantan Barat tercatat mencapai Rp7,97 triliun, atau 56,98 persen dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp13,8 triliun.
Capaian tersebut sekaligus menunjukkan pertumbuhan sebesar 29,89 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Rp7,97 Triliun Terkumpul, Target Rp13,8 Triliun Masih Harus Dikejar
Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, Dudi Efendi Karnawidjaya, menjelaskan bahwa penerimaan pajak memiliki keterkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan kapasitas pemerintah dalam menjalankan berbagai fungsi pembangunan.
Dengan realisasi Rp7,97 triliun hingga akhir Agustus, masih terdapat selisih sekitar Rp5,83 triliun untuk mencapai target tahunan Rp13,8 triliun.
Artinya, capaian lebih dari separuh target tersebut masih harus diikuti dengan upaya mempertahankan pertumbuhan penerimaan pada empat bulan terakhir 2026.
Dudi menyampaikan optimisme bahwa target penerimaan pajak Kalimantan Barat tahun 2026 dapat dicapai seiring dengan kondisi perekonomian daerah yang dinilai masih terjaga.
Pertumbuhan penerimaan sebesar 29,89 persen menjadi salah satu indikator yang diperhatikan DJP Kalbar dalam melihat perkembangan penerimaan hingga Agustus.
Namun, capaian tersebut bukan berarti pekerjaan perpajakan pada 2026 telah selesai.
Target tahunan masih harus dikejar dan kepatuhan wajib pajak tetap menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga penerimaan negara.
Perdagangan, Sawit dan Manufaktur Jadi Penopang
Dari sisi sektor ekonomi, terdapat tiga kelompok utama yang disebut menjadi pendorong penerimaan pajak di Kalimantan Barat.
Pertama, sektor perdagangan.
Kedua, sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan kelapa sawit.
Ketiga, sektor manufaktur yang berkaitan dengan industri sawit.
Dudi menjelaskan bahwa sektor perdagangan cukup dominan, sementara perkebunan kelapa sawit dan industri manufaktur berbasis sawit juga menjadi bagian penting dalam menopang aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak Kalimantan Barat.
Sektor-sektor tersebut juga berkaitan dengan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak berdiri sendiri, melainkan sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Semakin tinggi aktivitas ekonomi yang tercatat dan semakin baik kepatuhan perpajakan, semakin besar pula potensi penerimaan negara.
Karhutla Belum Berdampak Signifikan, Ekonomi Tetap Perlu Diwaspadai
Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat juga menjadi perhatian dalam pembahasan.
Dudi mengatakan kondisi karhutla sejauh ini belum dinilai memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak Kalimantan Barat.
Namun, ia mengakui karhutla tetap berpotensi memengaruhi kegiatan ekonomi, terutama usaha yang terdampak langsung oleh kebakaran maupun kabut asap.
“Meskipun tentu terdampak sebab ada kegiatan ekonomi yang terdampak karhutla atau asap,” ujar Dudi.
Gangguan terhadap perdagangan, transportasi, produksi, distribusi maupun aktivitas usaha tertentu pada akhirnya berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi yang menjadi basis penerimaan pajak.
Karena itu, kondisi perekonomian tetap menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga penerimaan pajak hingga akhir tahun.
Forum Silaturahmi untuk Perkuat Kemitraan
Kegiatan tersebut diawali dengan laporan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Barat, Mu’alif.
Ia menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari program kerja DJP untuk membangun sinergi positif dan komunikasi yang transparan antara DJP, wajib pajak, media dan pemangku kepentingan lainnya.
Forum tersebut juga menjadi momentum untuk mendukung pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan sekaligus menjaring aspirasi guna meningkatkan mutu pelayanan perpajakan.
Dalam sambutannya, Dudi menekankan pentingnya ruang dialog yang inklusif.
“Pajak merupakan tanggung jawab dan kepentingan kita bersama. Penerimaan pajak yang sehat harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha. Karena itu, kita membutuhkan kepatuhan yang tumbuh dari pemahaman, pelayanan, kepastian, dan kepercayaan,” ujar Dudi.
Menurutnya, hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak tidak semata-mata dibangun melalui penegakan aturan, tetapi juga melalui edukasi, pelayanan dan komunikasi.
Kepatuhan Tidak Semata-Mata Soal Penindakan
Dalam forum tersebut, DJP Kalbar menekankan bahwa peningkatan penerimaan tidak semata-mata dilakukan melalui penegakan hukum.
Edukasi, penyuluhan, pendampingan serta komunikasi dengan wajib pajak menjadi bagian penting untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
Dudi menekankan pentingnya niat, komitmen, keterbukaan dan kepercayaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Yang penting adalah niat untuk menjadi patuh.”
Ia menjelaskan, apabila wajib pajak menerima surat, pemberitahuan atau permintaan penjelasan tertentu dari DJP, hal tersebut tidak otomatis berarti wajib pajak langsung masuk dalam proses penegakan hukum.
Dalam kondisi tertentu, komunikasi, klarifikasi dan pembetulan kewajiban perpajakan tetap menjadi bagian dari pendekatan kepatuhan.
Karena itu, wajib pajak diminta tidak ragu berkomunikasi dengan otoritas pajak apabila menemukan persoalan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Digitalisasi Pajak Didorong Semakin Memudahkan
Forum juga membahas perkembangan digitalisasi pelayanan perpajakan.
Kemajuan layanan digital seperti Coretax diharapkan dapat mempermudah wajib pajak menjalankan kewajibannya tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pajak.
Pelaporan pajak secara daring menjadi salah satu bentuk perubahan pelayanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Namun, tidak seluruh wajib pajak memiliki tingkat literasi digital yang sama.
Karena itu, DJP Kalbar menyatakan masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan sistem digital tetap dapat memperoleh pendampingan melalui tenaga penyuluh pajak.
DJP juga membuka ruang bagi organisasi, komunitas, asosiasi dan perguruan tinggi untuk memperoleh edukasi serta pendampingan perpajakan.
Bank Kalbar Tegaskan Komitmen Kepatuhan
Perwakilan wajib pajak dan asosiasi turut menyampaikan testimoni, apresiasi dan masukan terhadap pelayanan perpajakan.
Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Kalbar, Yuse Chaidi Amzar, menegaskan komitmen Bank Kalbar sebagai entitas keuangan daerah yang senantiasa taat terhadap kewajiban perpajakan.
Bank Kalbar juga mendukung integrasi sistem pembayaran pajak elektronik guna mengoptimalkan penerimaan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
Sementara itu, wajib pajak Susanto Lim mengapresiasi kemudahan layanan digital DJP, termasuk Coretax yang memungkinkan pelaporan pajak dilakukan secara online dari rumah.
Ia juga mengapresiasi sikap petugas pajak yang dinilai semakin santun, humanis dan edukatif.
Susanto mengusulkan agar sosialisasi mengenai regulasi terbaru dan transparansi penggunaan dana pajak terus diperkuat.
IKPI Siap Dampingi Wajib Pajak
Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pontianak, Henny Nurlaeli, menyampaikan komitmen konsultan pajak sebagai mitra strategis DJP.
IKPI, kata dia, siap berada di garda terdepan dalam mendampingi wajib pajak memenuhi kewajibannya.
IKPI juga menyambut baik keterbukaan dan pelayanan yang diberikan Kanwil DJP Kalbar dan KPP Pratama setempat.
Ia berharap kegiatan pelatihan dan sosialisasi bersama dapat terus dilakukan secara rutin.
Akademisi Dorong Coretax Versi Edukasi
Penyuluh Pajak Ahli Madya, Hartono, yang bertindak sebagai moderator, turut membersamai Dudi dalam penyampaian materi dan diskusi tanya jawab dengan peserta.
Wakil Rektor Universitas Panca Bhakti, Reni Dwi Widyastuti, mengusulkan agar DJP menyediakan akses platform Coretax versi edukasi atau simulasi praktikum di perguruan tinggi.
Menurutnya, akses tersebut dapat membantu memperkuat pemahaman mahasiswa dan wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital.
Kolaborasi perguruan tinggi dengan DJP juga dinilai dapat memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa sekaligus memperluas edukasi perpajakan kepada masyarakat.
Media Diminta Menjadi Jembatan Informasi
Perwakilan media, Daeng Hermansyah, turut menyampaikan masukan agar penyuluhan dan publikasi perpajakan diperluas.
Menurutnya, tidak semua masyarakat memahami sistem perpajakan, khususnya penggunaan Coretax.
Karena itu, DJP diharapkan memperluas publikasi regulasi dan kebijakan baru melalui media massa lokal agar informasi perpajakan dapat menjangkau masyarakat awam hingga wilayah pelosok.
Luas wilayah Kalimantan Barat menjadi salah satu tantangan dalam memberikan edukasi secara merata.
Kanwil DJP Kalimantan Barat menyatakan siap membuka ruang kolaborasi dengan media, organisasi, asosiasi, perguruan tinggi maupun komunitas.
Tenaga penyuluh juga dapat dikerahkan untuk memberikan edukasi ke berbagai wilayah sesuai kebutuhan dan koordinasi.
Waspada Penipuan Mengatasnamakan DJP
Di tengah semakin luasnya penggunaan teknologi perpajakan, DJP Kalbar juga memberikan perhatian serius terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan DJP.
Dudi mengingatkan masyarakat dan wajib pajak agar tidak mudah percaya terhadap pesan melalui WhatsApp, SMS, email atau saluran komunikasi lainnya dari pihak yang mengaku sebagai petugas pajak.
Pelaku penipuan dapat menggunakan identitas, logo maupun narasi yang dibuat seolah-olah berasal dari DJP.
Masyarakat dapat diarahkan membuka tautan, mengunduh aplikasi, memberikan data pribadi, menyerahkan kredensial atau melakukan pembayaran tertentu.
Dudi menegaskan:
“DJP tidak pernah menerima pembayaran pajak secara langsung atau meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi. Saluran pembayaran langsung disetorkan melalui bank persepsi dengan kode billing resmi dari Coretax DJP.”
Karena itu, masyarakat diminta melakukan verifikasi melalui kanal resmi DJP sebelum mengambil tindakan apa pun.
Wajib pajak juga diminta tidak memberikan kata sandi, kode akses, data pribadi maupun informasi penting lainnya kepada pihak yang belum dapat dipastikan identitasnya.
Tawaran Rekrutmen Pegawai Juga Harus Diwaspadai
Selain penipuan yang berkaitan dengan pembayaran pajak, masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap informasi rekrutmen pegawai yang mengatasnamakan DJP.
Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan pekerjaan melalui nomor pribadi atau saluran tidak resmi, terlebih apabila kemudian meminta sejumlah uang maupun data pribadi.
Informasi rekrutmen harus dipastikan melalui saluran resmi pemerintah sebelum masyarakat memberikan data atau mengambil tindakan.
Transparansi dan Kepercayaan Jadi Perhatian
Forum Silaturahmi Perpajakan tersebut pada akhirnya tidak hanya membicarakan angka penerimaan.
Forum menjadi ruang dialog mengenai bagaimana penerimaan negara ditingkatkan, bagaimana kepatuhan wajib pajak dibangun, bagaimana teknologi memberikan kemudahan, serta bagaimana masyarakat dilindungi dari penipuan digital.
Capaian penerimaan Rp7,97 triliun hingga Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan 29,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, target Rp13,8 triliun masih harus dikejar hingga akhir tahun.
Perdagangan, perkebunan kelapa sawit dan industri manufaktur berbasis sawit disebut menjadi sektor utama yang menopang penerimaan.
Di sisi lain, pertumbuhan penerimaan juga tetap berkaitan dengan kondisi ekonomi, kepatuhan wajib pajak dan keberlangsungan aktivitas usaha.
Kanwil DJP Kalimantan Barat berharap hubungan kemitraan dan komunikasi dua arah dengan para pemangku kepentingan semakin erat dan berkelanjutan.
Peningkatan edukasi dan kepatuhan sukarela diharapkan dapat terus mendukung optimalisasi penerimaan negara demi pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Pada akhirnya, pajak bukan hanya berbicara mengenai angka penerimaan, tetapi juga mengenai kepatuhan, pelayanan, transparansi, keamanan dan kepercayaan publik.
Karena itu, kolaborasi antara DJP, wajib pajak, dunia usaha, akademisi, asosiasi, masyarakat dan media menjadi bagian penting dalam membangun sistem perpajakan yang semakin mudah dipahami, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fredy Legito
0 Komentar