PONTIANAK — Pemerintah Kota Pontianak mendorong perubahan pola pikir dan pola pengelolaan hutan serta lahan di tengah masyarakat sebagai salah satu langkah penting untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pencegahan dinilai tidak boleh hanya dilakukan ketika api telah muncul. Edukasi, perubahan perilaku, kesiapsiagaan, serta pengawasan terhadap kawasan rawan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama menjelang dan selama musim kemarau.
Pesan tersebut mengemuka dalam agenda Expose dan Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan dan Penanganan Karhutla secara Komprehensif, Holistik dan Integral yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (17/9/2026).
Ketua Tim Satgas Penyuluhan Mabes TNI Brigjen TNI Hari Mulyanto mengatakan, upaya pencegahan harus dimulai dari edukasi dan perubahan perilaku masyarakat sebelum memasuki kondisi rawan kebakaran.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa pengelolaan lahan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan keberlanjutan lingkungan.
“Jangan hanya profit oriented, tetapi kelestarian lingkungan harus diutamakan,” ujarnya.
Karhutla Bukan Sekadar Masalah Api
Hari menilai, keberhasilan mencegah karhutla memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar menghindari kerusakan lahan.
Ketika kebakaran dapat dicegah, kualitas udara masyarakat dapat lebih terjaga. Aktivitas pendidikan tidak terganggu, kegiatan ekonomi tetap berjalan, dan risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap juga dapat ditekan.
“Kalau tidak terjadi karhutla, Pontianak terbebas dari kabut asap, anak-anak bisa sekolah, ekonomi berjalan baik, kesehatan masyarakat juga tidak terganggu. Ini semua menentukan masa depan yang lebih baik,” katanya.
Karena itu, pencegahan dipandang sebagai pekerjaan bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat, masyarakat, dunia usaha, hingga relawan.
Edi: Mencegah Lebih Murah daripada Memadamkan
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi.
Dengan luas wilayah sekitar 118,2 kilometer persegi, serta sekitar 30 persen wilayahnya merupakan lahan gambut, Kota Pontianak memiliki kawasan yang perlu mendapat perhatian khusus ketika memasuki musim kemarau.
Sejumlah wilayah yang disebut perlu mendapatkan perhatian antara lain Pontianak Tenggara, Pontianak Selatan, dan Pontianak Utara.
Menurut Edi, kondisi kemarau panjang pada 2026 menjadi tantangan tersendiri karena berlangsung sejak awal Juni.
“Pencegahan lebih penting daripada memadamkan, karena kalau sudah terjadi kebakaran kita membutuhkan waktu, tenaga, dan anggaran yang sangat besar,” ungkap Edi.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berbicara mengenai bagaimana memadamkan api, tetapi bagaimana memastikan api tidak muncul sejak awal.
Aktivitas Manusia Masih Menjadi Perhatian
Edi menyebut sebagian besar kejadian kebakaran lahan dipicu oleh aktivitas manusia.
Beberapa aktivitas yang berpotensi menjadi pemicu antara lain pembakaran untuk membersihkan lahan, pembukaan lahan pertanian, pembangunan kawasan perumahan, hingga kelalaian ketika membakar sampah atau membuang puntung rokok.
Kebiasaan membakar lahan masih dilakukan sebagian masyarakat karena dianggap praktis dalam proses pembersihan lahan maupun pengurangan keasaman tanah.
Namun, pada kondisi cuaca kering, api yang awalnya digunakan untuk membersihkan lahan dapat berkembang dan menjalar ke kawasan lain.
Risikonya menjadi lebih besar pada wilayah gambut.
Api pada lahan gambut tidak selalu terlihat dari permukaan karena dapat menjalar di bawah tanah. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit sekaligus meningkatkan risiko munculnya kembali titik api setelah api di permukaan berhasil dipadamkan.
Satgas Diperkuat hingga Tingkat Kelurahan
Sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan, Pemkot Pontianak telah membentuk Satgas Pencegahan Karhutla yang melibatkan berbagai unsur.
Di dalamnya terdapat BPBD, TNI, kepolisian, Babinsa, Bhabinkamtibmas, kecamatan, kelurahan, serta unsur relawan.
Satgas menjalankan berbagai langkah, mulai dari pemantauan kawasan rawan, sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan imbauan larangan membakar, hingga pengawasan lapangan.
Pemantauan juga dilakukan melalui pengamatan langsung dan pemanfaatan drone untuk membantu mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap indikasi kebakaran dapat diketahui sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih besar.
Deteksi Dini Jadi Kunci
Edi menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan setelah muncul laporan kebakaran.
Potensi munculnya titik api perlu dipantau sejak awal sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
“Kalau ada tanda-tanda potensi kebakaran, kita monitor. Kalau sampai terjadi kebakaran, kita padamkan secepat mungkin dan dilakukan pendinginan agar tidak muncul kembali,” tutupnya.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan dua pendekatan sekaligus: mencegah api sebelum terjadi dan memastikan api benar-benar padam ketika kebakaran tidak dapat dihindari.
Pada akhirnya, perubahan pola pengelolaan lahan menjadi salah satu kunci. Masyarakat tidak hanya dituntut meninggalkan kebiasaan yang berisiko memicu kebakaran, tetapi juga membutuhkan edukasi dan alternatif pengelolaan lahan yang aman dan berkelanjutan.
Sebab, ketika karhutla terjadi, dampaknya tidak berhenti pada lahan yang terbakar. Kabut asap dapat mengganggu pendidikan, aktivitas ekonomi, transportasi, kualitas lingkungan, hingga kesehatan masyarakat.
0 Komentar