PONTIANAK — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola Kratom di Kalimantan Barat terus didorong oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalbar. Regulasi tersebut ditargetkan dapat dituntaskan paling lambat pada 2027, dengan proses pembahasan yang terlebih dahulu memerlukan sinkronisasi dengan berbagai ketentuan pemerintah pusat.
Ketua Pansus Raperda Tata Kelola Kratom sekaligus Sekretaris Komisi II DPRD Kalbar, Dian Eka Muchairi, mengatakan sinkronisasi menjadi salah satu bagian penting dalam penyusunan regulasi daerah tersebut.
Menurutnya, Peraturan Daerah yang nantinya dibentuk harus memiliki kepastian hukum sekaligus tidak bertentangan dengan regulasi pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan tata niaga dan ekspor komoditas kratom.
“Perda ini perlu kita bahas bagaimana aturan-aturan ini tidak saling berbenturan dan tetap sejalan dengan peraturan yang ada di kementerian maupun pemerintah pusat,” kata Dian, Selasa (29/9/2026).
Ia menjelaskan, ketentuan mengenai ekspor kratom telah memiliki pengaturan dari pemerintah pusat melalui regulasi Kementerian Perdagangan. Karena itu, materi Raperda Kalbar perlu disusun secara hati-hati agar tidak menciptakan aturan baru yang justru tumpang tindih dengan ketentuan nasional.
Dian menyebut terdapat ketentuan mengenai bentuk produk kratom yang dapat diekspor maupun bentuk tertentu yang mendapatkan pembatasan.
“Untuk ekspor sudah jelas. Ada yang boleh diekspor dan ada yang tidak. Misalnya dalam bentuk powder atau ukuran tertentu. Jadi dalam bentuk mentah ada ketentuannya,” ujarnya.
Petani Jangan Jadi Pihak yang Terbebani
Dalam proses pembahasan, Pansus juga menilai suara petani dan pelaku usaha perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan Raperda.
Menurut Dian, regulasi tata kelola kratom tidak cukup hanya dibahas dari aspek administratif dan hukum. Kondisi nyata yang dihadapi petani, pelaku usaha, hingga rantai perdagangan juga perlu dipahami agar aturan yang dihasilkan dapat diterapkan secara realistis.
“Kita akan ada pembahasan bersama pelaku usaha dan petani. Kita ingin mendengar masukan mereka,” katanya.
Dian menegaskan, keberadaan Perda nantinya diharapkan tidak menambah hambatan bagi petani dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Sebaliknya, regulasi diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih jelas, memberikan kepastian, sekaligus mengintegrasikan kepentingan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Kita ingin bagaimana ada sinkronisasi Perda ini dengan peraturan Menteri Perdagangan yang sudah berlaku saat ini, sehingga rantai ekspor yang selama ini dianggap panjang bisa kita coba sinkronkan dengan pusat,” ujarnya.
Dorong Nilai Tambah Produk Kratom
Selain persoalan tata niaga dan ekspor, Pansus juga melihat pentingnya peningkatan nilai tambah komoditas kratom.
Dian mengatakan petani diharapkan tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah. Peningkatan kualitas dan pengembangan produk sesuai ketentuan dinilai dapat membuka peluang nilai ekonomi yang lebih besar.
“Dengan kualitas yang baik, tentu harga pun nanti bisa kembali normal,” kata Dian.
Karena itu, pembahasan Raperda akan diarahkan tidak hanya pada aspek pengaturan perdagangan, tetapi juga bagaimana tata kelola komoditas tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kratom.
Target Pembahasan Rampung 2027
Dian mengatakan proses pembahasan Raperda Tata Kelola Kratom masih membutuhkan sejumlah tahapan, termasuk pendalaman materi, sinkronisasi dengan regulasi pemerintah pusat, serta penyerapan aspirasi dari pemangku kepentingan.
Dengan kompleksitas materi tersebut, Pansus memperkirakan pembahasan dapat berlangsung hingga sekitar satu tahun.
“Kalau Raperda ini paling lambat kita membutuhkan satu tahun. Jadi target kita mungkin pada 2027 sudah selesai,” ujarnya.
Pansus memastikan proses penyusunan regulasi tetap membuka ruang bagi keterlibatan petani dan pelaku usaha. Masukan dari lapangan dinilai penting agar Perda yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek hukum dan administrasi, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, Raperda Tata Kelola Kratom diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang memberikan kepastian bagi pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, serta seluruh mata rantai perdagangan kratom di Kalimantan Barat, dengan tetap mengacu pada ketentuan pemerintah pusat yang berlaku.
Fredy Legito
0 Komentar