Papan Proyek Tulis P3A Punggur Jaya, Namun Pelaksanaan Diduga Dikerjakan Pihak Luar — Warga Dorong Laporan ke Polda Kalbar, Kejagung dan Kementerian PU
KUBU RAYA — Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) kembali menjadi sorotan. Kali ini, sorotan datang dari masyarakat di Dusun Beringin, Jalan Parit Kasan, Punggur Besar, yang mempertanyakan pelaksanaan paket P3-TGAI yang pada papan informasi proyek disebut dilaksanakan oleh P3A Punggur Jaya.
Persoalan mencuat setelah muncul informasi bahwa paket tersebut diduga berpindah tangan kepada pihak luar. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, paket pekerjaan tersebut disebut dibeli oleh Eka, warga Parit Cina, Desa Punggur Kecil, dengan nilai sekitar Rp18 juta per titik.
Informasi tersebut masih merupakan dugaan dan perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk P3A Punggur Jaya, pihak yang disebut sebagai penjual, pihak yang disebut membeli paket, pendamping, serta Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak.
Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah apakah pelaksanaan pekerjaan tersebut benar-benar dilakukan oleh kelompok penerima sebagaimana tercantum dalam administrasi program atau justru dikerjakan oleh pihak lain.
KETERANGAN TUKANG BUKA PERTANYAAN
Hasil konfirmasi dengan salah seorang tukang yang bekerja di lapangan mengungkap informasi bahwa paket tersebut disebut dijual oleh seseorang bernama Nuai kepada Eka, yang disebut merupakan warga dari luar lokasi.
Menurut keterangan tukang tersebut, pekerja yang dilibatkan dalam pekerjaan juga didominasi oleh orang dari luar wilayah.
“Pekerjanya didominasi penduduk luar. Warga di sini cuma dua orang,” demikian keterangan yang disampaikan.
Jika informasi tersebut benar, kondisi itu menjadi penting untuk diklarifikasi karena P3-TGAI merupakan program pemerintah yang pelaksanaannya menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan swakelola.
BWS Kalimantan I sendiri dalam pengumuman resminya menjelaskan bahwa P3-TGAI merupakan program padat karya tunai Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan dana APBN. Pelaksanaan program mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis P3-TGAI.
Bahkan, dalam himbauan resmi BWS Kalimantan I tahun 2025 disebutkan bahwa kegiatan P3-TGAI dilaksanakan sendiri oleh P3A/GP3A/IP3A secara swakelola atau tidak dipihakketigakan/dikontraktualkan.
Karena itu, dugaan adanya transaksi jual-beli paket kepada pihak lain menjadi persoalan yang perlu diuji berdasarkan dokumen dan fakta lapangan.
LSM: JANGAN DIBIARKAN JIKA TERBUKTI
Sejumlah pihak yang mengaku sebagai elemen masyarakat dan LSM menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada perdebatan di lapangan.
Mereka meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen P3-TGAI, mulai dari siapa penerima resmi, siapa yang menandatangani dokumen, siapa pelaksana pekerjaan, sumber tenaga kerja, mekanisme pembayaran, hingga pihak yang mengendalikan pekerjaan di lapangan.
“Kalau benar paket tersebut dijual kepada pihak lain, ini harus diperiksa secara hukum. Kami meminta persoalan ini dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan Kementerian PU agar seluruh prosesnya dapat diperiksa secara terbuka,” ujar salah seorang anggota LSM.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya melihat hasil fisik pembangunan, tetapi juga harus mengetahui apakah proses pelaksanaan program sudah sesuai dengan ketentuan.
WARGA DIDORONG MEMBUAT LAPORAN RESMI
Masyarakat Dusun Beringin, Jalan Parit Kasan, Punggur Besar, juga didorong untuk membuat laporan resmi apabila memiliki bukti terkait dugaan tersebut.
Laporan dapat disampaikan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, termasuk aparat penegak hukum dan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kalau memang ada bukti bahwa realisasi di lapangan bertolak belakang dengan ketentuan P3-TGAI, masyarakat jangan hanya bicara dari mulut ke mulut. Buat laporan resmi, lampirkan bukti dan minta dilakukan pemeriksaan,” ujar warga.
Sejumlah warga bahkan mengusulkan agar persoalan tersebut disampaikan secara terbuka kepada Polda Kalbar, Kejaksaan Agung, Kementerian PU serta pihak terkait lainnya.
Mereka juga menyuarakan kemungkinan aksi demonstrasi apabila laporan masyarakat tidak mendapatkan tindak lanjut.
“Bila perlu dilakukan aksi besar-besaran ke Kantor Kejaksaan Tinggi dan BWS Kalimantan I. Tetapi semuanya harus dilakukan secara tertib dan berdasarkan bukti,” ungkapnya.
PERSOALAN LAMA KEMBALI DIPERTANYAKAN
Sorotan tersebut kemudian berkembang menjadi pertanyaan yang lebih luas.
Seorang anggota LSM mengatakan, apabila persoalan serupa memang berulang sejak 2025 hingga 2026, seharusnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan P3-TGAI.
“Bayangkan, kasus seperti ini sering terjadi. Tetapi sejak tahun 2025 hingga 2026 ini, belum ada yang terjerat hukum. Ini ada apa?” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dari pihak yang mengkritisi pelaksanaan program dan belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau adanya pembiaran oleh institusi tertentu.
DUGAAN ‘PERMAINAN INTERNAL’ DIMINTA DIBUKA DENGAN BUKTI
Seorang anggota LSM lainnya bahkan menduga terdapat persoalan dalam pengawasan internal terhadap sejumlah paket P3-TGAI.
“Menurut teori study kasus, kasus P3-TGAI ini jelas banyak yang bermain cantik di internal BWSK I. Makanya setiap persoalan muncul terkait pelaksanaan P3-TGAI cepat ditutupi, dilindungi dan disembunyikan rapi,” katanya.
Namun, tudingan mengenai adanya pihak internal yang bermain atau melakukan perlindungan tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.
Karena itu, apabila tudingan tersebut hendak dibawa ke ranah hukum, masyarakat maupun LSM perlu menyertakan bukti konkret, bukan sekadar dugaan.
Bukti tersebut dapat berupa dokumen perjanjian, rekening atau bukti pembayaran, kuitansi, keterangan penerima program, foto dan video pekerjaan, daftar pekerja, dokumen administrasi P3A, serta keterangan saksi yang dapat diuji.
PENDAMPING JUGA DIMINTA TERBUKA
Sorotan juga diarahkan kepada mekanisme pendampingan program.
BWS Kalimantan I menjelaskan bahwa Tenaga Pendamping Masyarakat atau TPM memiliki tugas melakukan pendampingan administrasi, teknis hingga pelaporan kepada P3A/GP3A/IP3A sesuai wilayah kerja.
Karena itu, masyarakat mempertanyakan sejauh mana fungsi pendampingan dan pengawasan berjalan apabila di lapangan muncul dugaan bahwa pekerjaan dikerjakan oleh pihak yang berbeda dari kelompok penerima sebagaimana tercantum dalam administrasi.
“Kalau memang ada pendamping, tentu masyarakat ingin tahu bagaimana proses pendampingannya. Apakah pekerjaan diperiksa sejak awal, siapa yang hadir saat pelaksanaan, siapa yang mengawasi tenaga kerja, dan bagaimana laporan akhirnya dibuat?” ujar sumber tersebut.
Pertanyaan ini penting untuk dijawab melalui pemeriksaan dokumen dan fakta lapangan, bukan berdasarkan asumsi.
KEMENTERIAN PU PERLU TURUN MELAKUKAN VERIFIKASI
P3-TGAI merupakan program pemerintah yang menggunakan dana APBN dan ditujukan untuk peningkatan jaringan irigasi sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Dalam informasi resmi Ditjen SDA, pelaksanaan P3-TGAI dilakukan melalui pendekatan swakelola dengan melibatkan P3A, GP3A, IP3A maupun kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan. Program juga menekankan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan demikian, apabila benar terdapat dugaan jual-beli paket, pelibatan pihak ketiga atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan dokumen penerima, maka persoalan tersebut layak diverifikasi secara administratif dan teknis.
Pertanyaan sederhananya adalah:
Siapa penerima resmi paket P3-TGAI tersebut?
Siapa yang menandatangani dokumen pelaksanaan?
Siapa yang mengelola uang dan pembayaran pekerjaan?
Apakah benar terdapat transaksi Rp18 juta per titik?
Siapa yang disebut menjual paket tersebut kepada Eka?
Apakah Eka benar menjadi pihak yang mengendalikan pekerjaan?
Berapa jumlah pekerja lokal dan berapa pekerja dari luar wilayah?
Bagaimana peran P3A Punggur Jaya?
Bagaimana pengawasan TPM?
Dan yang tidak kalah penting:
Apakah seluruh pelaksanaan di lapangan telah sesuai dengan petunjuk teknis P3-TGAI?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab secara objektif melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak terkait dan pengecekan lapangan.
BUKAN SOAL SIAPA YANG DITUDUH, TETAPI APA YANG BISA DIBUKTIKAN
Masyarakat pada dasarnya tidak membutuhkan polemik berkepanjangan. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan.
Jika seluruh pelaksanaan P3-TGAI Dusun Beringin telah sesuai ketentuan, maka klarifikasi dan dokumen resmi dapat menjadi jawaban terhadap tudingan yang berkembang.
Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran administrasi, teknis atau bahkan indikasi tindak pidana, masyarakat meminta agar persoalan tersebut ditindak sesuai ketentuan hukum.
Pemeriksaan juga diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaksana di lapangan. Apabila ditemukan penyimpangan, seluruh rantai pelaksanaan yang berkaitan dengan proses pengusulan, penetapan penerima, pendampingan, pencairan, pelaksanaan dan pelaporan perlu diperiksa sesuai kewenangan masing-masing.
Publik menunggu: apakah dugaan jual-beli paket P3-TGAI Dusun Beringin Punggur tersebut benar terjadi, atau justru hanya informasi yang keliru?
Jawabannya seharusnya bukan melalui saling tuding, melainkan melalui dokumen, pemeriksaan lapangan dan proses hukum yang transparan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada P3A Punggur Jaya, Nuai, Eka, Tenaga Pendamping Masyarakat, BWS Kalimantan I Pontianak, serta pihak lain yang disebut atau berkepentingan dalam pemberitaan ini.
0 Komentar