KUBU RAYA — Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan (OP) berkala di wilayah Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan.
Bukan semata karena pekerjaan saluran atau parit yang terlihat di lapangan, tetapi karena informasi dasar mengenai kegiatan tersebut belum terlihat secara terbuka di lokasi pekerjaan.
Hasil pemantauan tim awak media di dua titik pekerjaan, yakni kawasan Gang Kasturi dan Kampung Baru Bangka Hulu, Desa Sungai Rengas, tidak menemukan papan informasi atau papan nama kegiatan yang menjelaskan identitas pekerjaan secara lengkap.
Padahal, papan informasi merupakan salah satu sarana penting agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan apa yang sedang dikerjakan, siapa pelaksananya, dari mana sumber anggarannya, berapa nilai kontraknya, berapa volume pekerjaan, serta kapan pekerjaan dimulai dan harus diselesaikan.
Tanpa informasi tersebut, masyarakat praktis hanya melihat adanya pekerjaan fisik tanpa mengetahui identitas dan konstruksi anggaran di balik pekerjaan tersebut.
Proyek Ada, Informasi Dasar Justru Tidak Terlihat
Di lapangan, pekerjaan saluran/parit terlihat telah dilakukan pada sejumlah titik.
Namun, dari hasil pemantauan, belum terlihat informasi yang secara terbuka menjawab pertanyaan mendasar:
Apa nama paket pekerjaannya?
Berapa nilai anggarannya?
Dari mana sumber anggarannya?
Siapa pelaksana atau penyedianya?
Instansi mana yang bertanggung jawab?
Berapa volume pekerjaan yang harus diselesaikan?
Kapan pekerjaan dimulai dan kapan harus selesai?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena kegiatan OP diduga berada dalam kawasan Daerah Irigasi (DI) Kapuas Kecil I, sehingga perlu dipastikan secara jelas instansi yang memiliki kewenangan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ketiadaan informasi di lapangan tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran atau penyimpangan. Namun, kondisi tersebut jelas membuat masyarakat kesulitan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang diduga berkaitan dengan anggaran pemerintah.
Volume dan Spesifikasi Pekerjaan Juga Perlu Dibuka
Selain persoalan papan informasi, kondisi fisik pekerjaan juga layak mendapatkan penjelasan.
Pada salah satu titik yang dipantau, saluran yang telah dikerjakan terlihat memiliki lebar yang secara kasat mata diduga kurang dari satu meter.
Kondisi tersebut tentu tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.
Untuk memastikan kualitas dan kesesuaian pekerjaan, diperlukan pemeriksaan terhadap gambar teknis, RAB, volume kontrak, spesifikasi teknis, serta hasil pengukuran pekerjaan di lapangan.
Sebab, ukuran saluran yang terlihat secara kasat mata belum tentu sama dengan ukuran yang tercantum dalam dokumen teknis.
Justru karena itulah informasi mengenai volume dan spesifikasi pekerjaan menjadi penting.
Jika pekerjaan memang telah sesuai kontrak, maka data tersebut semestinya dapat menjadi dasar untuk menjelaskan kepada publik bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan.
Sebaliknya, apabila ditemukan perbedaan antara dokumen kontrak dengan kondisi fisik, tentu menjadi kewenangan instansi pengawas dan pemeriksa untuk menindaklanjutinya.
Warga Sebut Sempat Ada Penahanan Pekerjaan
Persoalan lain yang muncul adalah adanya keterangan warga bahwa pekerjaan tersebut sempat ditahan atau dihentikan sementara oleh masyarakat.
Sejumlah warga juga menyebut sebelum pekerjaan dimulai diduga belum dilakukan pemberitahuan atau koordinasi yang memadai dengan Pemerintah Desa Sungai Rengas.
Namun, keterangan tersebut masih merupakan informasi dari masyarakat yang membutuhkan konfirmasi dari pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab.
Jika benar terjadi persoalan komunikasi atau koordinasi, masyarakat berhak mengetahui apa penyebabnya.
Apakah pekerjaan tersebut telah memiliki dokumen pelaksanaan yang lengkap?
Apakah lokasi pekerjaan telah sesuai dengan kewenangan instansi yang melaksanakan?
Apakah pemerintah desa telah menerima pemberitahuan?
Siapa yang melakukan pengawasan?
Dan apakah penghentian sementara tersebut memiliki dasar atau hanya akibat kesalahpahaman di lapangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi.
Uang Negara, Publik Berhak Mengawasi
Pekerjaan yang bersumber dari anggaran pemerintah pada prinsipnya bukan ruang yang tertutup dari pengawasan masyarakat.
Anggaran negara maupun daerah pada akhirnya berkaitan dengan keuangan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat bukan hanya berhak melihat hasil akhirnya berupa saluran yang selesai dikerjakan, tetapi juga berhak mengetahui bagaimana kegiatan tersebut direncanakan, berapa anggarannya, siapa yang mengerjakan, serta bagaimana kualitas dan volume pekerjaannya dipertanggungjawabkan.
Karena itu, transparansi bukan sekadar persoalan memasang papan proyek.
Transparansi juga berarti dokumen dan informasi kegiatan dapat dijelaskan ketika publik mempertanyakannya.
Apalagi jika pekerjaan berada di wilayah yang memiliki fungsi penting bagi sistem irigasi dan pengelolaan sumber daya air.
Inspektorat dan Lembaga Pemeriksa Didorong Turun
Atas temuan tersebut, Inspektorat, lembaga pemeriksa yang berwenang, maupun APH dapat melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya apabila diperlukan.
Pemeriksaan tidak harus menunggu munculnya dugaan tindak pidana.
Pengawasan sejak awal justru penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai prosedur, kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Jika seluruh dokumen lengkap dan pekerjaan sesuai kontrak, hasil pemeriksaan dapat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kegiatan tersebut memang berjalan sebagaimana mestinya.
Namun apabila ditemukan persoalan administrasi, ketidaksesuaian volume, spesifikasi yang tidak sesuai, atau penggunaan anggaran yang tidak semestinya, maka temuan tersebut tentu perlu ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Pekerjaan Fisik
Hingga berita ini disusun, informasi lengkap mengenai nama paket pekerjaan, nilai anggaran, sumber dana, pelaksana, volume pekerjaan, masa pelaksanaan, serta instansi penanggung jawab belum diperoleh secara lengkap.
Karena itu, instansi yang menangani DI Kapuas Kecil I maupun pihak pelaksana diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka.
Klarifikasi bukan berarti mengakui adanya kesalahan.
Sebaliknya, klarifikasi merupakan bagian dari transparansi agar informasi yang beredar di masyarakat dapat diuji berdasarkan data dan dokumen resmi.
Jika kegiatan tersebut memang sah, memiliki anggaran yang jelas, dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, dan pekerjaannya sesuai spesifikasi, maka publik tentu membutuhkan penjelasan tersebut.
Namun jika terdapat persoalan, masyarakat juga berhak mengetahui langkah korektif yang akan dilakukan.
Pada akhirnya, persoalannya sederhana:
Pekerjaan fisik boleh terlihat, tetapi informasi anggarannya jangan dibuat samar.
Sebab ketika uang publik digunakan untuk membangun fasilitas publik, masyarakat bukan sekadar penonton.
Masyarakat adalah pihak yang berhak mengetahui dan mengawasi bagaimana uang negara dibelanjakan.
Pemberitaan ini merupakan hasil pemantauan lapangan dan keterangan warga yang masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Redaksi tidak menyimpulkan telah terjadi penyimpangan atau tindak pidana. Setiap dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses sesuai ketentuan hukum.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, instansi terkait, Pemerintah Desa Sungai Rengas, pelaksana pekerjaan, maupun pihak lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
0 Komentar