LAMPUNG SELATAN — Polemik mutasi dan pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terus menuai sorotan. Di tengah munculnya pertanyaan publik mengenai proses penyusunan daftar pejabat yang dilantik, upaya konfirmasi kepada pihak yang memiliki kewenangan justru berakhir dengan sebuah tanda tanya baru.
Awak media mencoba meminta penjelasan kepada Muhammad Darma Kurniawan, yang disebut sebagai pimpinan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lampung Selatan, terkait proses mutasi jabatan dan penyusunan daftar nama pejabat yang dilantik.
Konfirmasi tersebut menyentuh sejumlah pertanyaan mendasar: siapa yang menyusun daftar nama, siapa yang mengusulkan, apakah daftar tersebut diketahui pimpinan perangkat daerah terkait, serta apakah terdapat perubahan terhadap usulan awal sebelum pelantikan.
Namun, setelah komunikasi awal, nomor yang digunakan untuk menghubungi Darma kemudian tidak lagi dapat dihubungi.
Dihubungi Saat Nomor Masih Aktif, Kemudian Tak Bisa Dihubungi
Berdasarkan catatan komunikasi awak media, pesan konfirmasi dikirim sekitar pukul 19.07 WIB ketika nomor tersebut masih dapat dihubungi.
Pesan tersebut antara lain meminta penjelasan mengenai proses mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.
“Assalamualaikum Pak Muhammad Darma Kurniawan selaku pimpinan BKD, izin konfirmasi terkait mutasi jabatan di Pemkab Lamsel. Apakah Bapak, Sekda, dan Bupati Radityo Egi Pratama mengetahui daftar nama orang yang dilantik? Ataukah ada orang lain yang menyuruh Bapak menyusun dan mengubah daftar tersebut?”
Namun, sekitar pukul 20.15 WIB, awak media menyebut nomor tersebut sudah tidak dapat dihubungi.
Perubahan kondisi komunikasi tersebut tentu belum dapat disimpulkan sebagai bukti adanya upaya menghindari konfirmasi. Bisa saja terdapat alasan teknis, pergantian nomor, gangguan jaringan, atau sebab lain.
Tetapi dalam konteks pemberitaan mengenai proses mutasi jabatan yang sedang menjadi perhatian publik, perubahan tersebut tetap menimbulkan pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka.
Pertanyaan Utamanya Bukan Soal Nomor Telepon
Persoalan yang jauh lebih penting sebenarnya bukan apakah nomor seorang pejabat aktif atau tidak.
Pertanyaan publik adalah: bagaimana proses penyusunan daftar pejabat yang dilantik dilakukan?
Apakah seluruh proses berjalan melalui mekanisme administrasi kepegawaian yang semestinya?
Apakah terdapat dokumen usulan resmi?
Apakah usulan dari masing-masing perangkat daerah berubah sebelum pelantikan?
Jika terjadi perubahan, siapa yang memiliki kewenangan melakukan perubahan tersebut dan atas dasar apa?
Dan yang tidak kalah penting, apakah seluruh pejabat yang dilantik memang memenuhi persyaratan administrasi, kompetensi, rekam jejak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih substansial dibanding sekadar persoalan komunikasi melalui telepon.
Isu “Jual Beli Jabatan” Jangan Berhenti Menjadi Rumor
Di tengah polemik tersebut, muncul pula narasi mengenai dugaan praktik jual beli jabatan.
Namun tudingan tersebut merupakan isu serius yang tidak boleh hanya dibangun berdasarkan asumsi, ketidakterbukaan dokumen, atau nomor telepon pejabat yang kemudian tidak aktif.
Jika memang terdapat dugaan transaksi dalam proses pengisian jabatan, maka yang harus dicari adalah bukti konkret.
Siapa yang menawarkan?
Siapa yang meminta?
Berapa nilai transaksinya?
Siapa yang menerima?
Jabatan apa yang menjadi objek transaksi?
Bagaimana uang berpindah?
Apakah terdapat komunikasi, dokumen, rekening, saksi, atau bukti elektronik yang dapat diverifikasi?
Tanpa bukti tersebut, tudingan jual beli jabatan tetap harus ditempatkan sebagai dugaan yang memerlukan pembuktian, bukan sebagai fakta yang sudah terbukti.
Justru karena itulah pemerintah daerah dan aparat pengawasan perlu memberikan ruang bagi proses pemeriksaan yang objektif.
Daftar 105 Pejabat Perlu Dibuka Secara Transparan
Polemik semakin menarik perhatian karena informasi yang beredar menyebut terdapat sekitar 105 pejabat dalam rangkaian mutasi dan pelantikan, termasuk sejumlah pejabat yang ditempatkan sebagai pelaksana tugas.
Jika proses tersebut memang telah dilaksanakan sesuai aturan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan seharusnya tidak memiliki alasan untuk menghindari penjelasan mengenai mekanismenya.
Publik tidak harus diberikan seluruh data pribadi ASN.
Namun informasi mengenai dasar hukum pelantikan, mekanisme pengusulan, tahapan verifikasi, kewenangan pejabat yang menetapkan, serta prosedur perubahan usulan pada prinsipnya perlu dapat dijelaskan kepada masyarakat sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi.
Transparansi justru menjadi cara paling sederhana untuk mematahkan berbagai spekulasi yang berkembang.
Bupati dan Sekda Perlu Memastikan Tidak Ada “Pemain Belakang Layar”
Sorotan berikutnya tentu mengarah kepada pimpinan daerah.
Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dan Sekretaris Daerah perlu memastikan bahwa seluruh proses mutasi dan pelantikan pejabat berlangsung melalui jalur administrasi pemerintahan yang sah.
Jika seluruh proses bersih, maka publik tentu berhak mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana daftar nama tersebut disusun.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya intervensi pihak yang tidak memiliki kewenangan, manipulasi dokumen, penyalahgunaan kewenangan, atau bahkan transaksi untuk mendapatkan jabatan, persoalannya harus dibawa ke mekanisme pemeriksaan yang sesuai.
Jangan sampai polemik ini berhenti pada perang narasi antara pihak yang menuduh dan pihak yang membantah.
Dokumen dan proses pemeriksaanlah yang harus berbicara.
Inspektorat Jangan Hanya Menunggu Laporan
Dalam situasi seperti ini, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan memiliki posisi strategis untuk memastikan administrasi pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.
Pemeriksaan dapat diarahkan pada proses, bukan langsung menyimpulkan siapa yang bersalah.
Mulai dari:
- dokumen usulan mutasi;
- berita acara dan administrasi kepegawaian;
- dasar penetapan pejabat;
- perubahan daftar nama sebelum pelantikan;
- kewenangan pejabat yang melakukan perubahan;
- kesesuaian prosedur dengan ketentuan ASN;
- serta kemungkinan adanya konflik kepentingan.
Apabila dalam pemeriksaan internal ditemukan indikasi pelanggaran hukum, hasilnya dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan.
Nomor Mati Bukan Bukti Bersalah, Tetapi Pertanyaan Publik Tetap Harus Dijawab
Perlu ditegaskan, nomor telepon yang tidak aktif bukan bukti seseorang melakukan tindak pidana, apalagi bukti adanya jual beli jabatan.
Demikian pula, ketidakhadiran seseorang dalam memberikan komentar kepada media tidak otomatis berarti orang tersebut bersalah.
Tetapi ketika pejabat publik menjadi pihak yang memiliki informasi penting mengenai sebuah kebijakan yang sedang dipertanyakan masyarakat, hak publik untuk memperoleh penjelasan tetap tidak boleh diabaikan.
Jika Darma memiliki penjelasan bahwa seluruh proses mutasi telah berjalan sesuai prosedur, penjelasan tersebut justru penting untuk disampaikan.
Jika ada dokumen yang dapat memperjelas proses, dokumen tersebut dapat menjadi dasar verifikasi.
Dan jika tudingan mengenai adanya pihak tertentu yang mengintervensi proses mutasi tidak benar, maka bantahan yang disertai data akan jauh lebih kuat daripada sekadar diam.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Spekulasi
Polemik mutasi pejabat di Lampung Selatan kini berada pada titik yang membutuhkan transparansi.
Masyarakat tidak membutuhkan tuduhan tanpa bukti.
Masyarakat juga tidak membutuhkan bantahan tanpa data.
Yang dibutuhkan adalah dokumen, kronologi, mekanisme, kewenangan dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan paling penting yang harus dijawab bukan lagi:
“Mengapa nomor telepon pejabat tidak aktif?”
Melainkan:
“Siapa yang menyusun daftar nama pejabat yang dilantik, siapa yang mengusulkan, apakah terjadi perubahan terhadap usulan awal, siapa yang memberikan persetujuan, dan apakah seluruh proses tersebut telah sesuai aturan?”
Jika semuanya benar dan prosedural, buka mekanismenya dan tunjukkan dokumennya.
Jika terdapat kesalahan administratif, perbaiki.
Jika ditemukan pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan kewenangan, proses sesuai aturan.
Dan apabila pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana, jangan lindungi siapa pun—siapa pun orangnya dan apa pun jabatannya.
Sebab integritas pemerintahan tidak dibuktikan melalui banyaknya pejabat yang dilantik, tetapi melalui cara jabatan tersebut diberikan: transparan, objektif, berdasarkan kompetensi, dan bebas dari transaksi kepentingan.
Kini bola berada di tangan Pemkab Lampung Selatan. Publik menunggu: apakah polemik ini akan dibuktikan dengan dokumen dan pemeriksaan, atau kembali dibiarkan menjadi kabut dugaan yang semakin tebal?
(TIM INVESTIGASI GABUNGAN MEDIA ONLINE)
Bunyamin
0 Komentar