PONTIANAK — Seorang warga Kota Pontianak berinisial ST mengaku terkejut saat hendak membayar nasi bungkus yang dibelinya di salah satu rumah makan di Jalan Prof. M. Yamin, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (10/9/2026) sore.
Nasi bungkus yang menurut keterangan ST tercantum dengan harga Rp24.000, ternyata saat melakukan pembayaran di kasir dikenakan tambahan sebesar 10 persen atau Rp2.400.
Dengan adanya tambahan tersebut, total harga yang harus dibayarkan ST berubah menjadi Rp26.400.
Persoalannya, ST mengaku baru mengetahui adanya tambahan tersebut ketika sudah berada di kasir. Ia pun akhirnya membatalkan pembelian karena uang tunai yang dibawanya hanya Rp25.000, sehingga tidak mencukupi untuk membayar total transaksi.
Peristiwa tersebut terjadi di Rumah Makan Melda. Menurut keterangan pihak kasir kepada ST, tambahan Rp2.400 tersebut disebut sebagai pajak yang dibebankan kepada pembeli.
“Dua puluh empat ribu harga nasinya, cuma kena bayar tunai ada pajaknya Rp2.400. Sekarang sudah begitu peraturan dari pemerintah bidang pajak, sekitar 10 persen pajak bagi pembeli nasi bungkus. Jadi totalnya harus bayar Rp26.400,” ujar pihak kasir kepada ST.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan pajak tersebut, pihak kasir menyampaikan bahwa dirinya hanya menjalankan instruksi dari pemilik atau pimpinan usaha.
“Iya, bagi pembeli nasi sudah kena pajak. Kalau penjual belum tahu karena saya cuma menjalankan perintah bos,” katanya.
Karena uang yang dibawa tidak mencukupi untuk membayar total transaksi, ST kemudian membatalkan pembelian meskipun makanan tersebut sudah selesai dibungkus.
Peristiwa sederhana di meja kasir tersebut kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah konsumen sudah memperoleh informasi secara jelas mengenai harga akhir yang harus dibayarkan sejak awal?
Sebab, bagi konsumen, perbedaan antara harga yang terlihat pada menu dengan nominal yang harus dibayar di kasir bukan sekadar persoalan Rp2.400. Persoalannya menyangkut transparansi harga, keterbukaan informasi, dan kepastian mengenai komponen biaya yang dibebankan kepada konsumen.
Harga Rp24 Ribu, Mengapa Baru Diketahui Ada Tambahan di Kasir?
ST mengaku kecewa karena informasi mengenai tambahan biaya tersebut baru diketahuinya ketika berada di kasir.
Menurutnya, apabila harga yang tercantum pada menu belum termasuk pungutan tertentu, informasi tersebut semestinya disampaikan secara jelas sejak awal sehingga pembeli dapat menyiapkan uang sesuai dengan total yang harus dibayarkan.
“Seharusnya dari awal sudah diberitahukan kalau harga Rp24 ribu itu belum termasuk pajak. Jadi pembeli bisa menyiapkan uang sesuai dengan total yang harus dibayar,” ujar ST.
Menurut ST, transparansi harga sangat penting agar konsumen tidak merasa terkejut ketika menyelesaikan pembayaran.
Apalagi dalam transaksi makanan sehari-hari, konsumen pada umumnya berpatokan pada harga yang tertera atau harga yang disampaikan ketika melakukan pemesanan.
Jika kemudian terdapat komponen tambahan yang baru diketahui saat pembayaran, konsumen dapat merasa seolah-olah harga yang sebelumnya diketahui bukan merupakan harga akhir.
“Siapa yang mau disalahkan dan siapa yang rugi? Tentu pedagang dan pembeli, sementara yang untung pemerintah dari pajak,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan ST sebagai konsumen. Namun, mengenai apakah tambahan Rp2.400 tersebut benar merupakan PBJT dan apakah penerapannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih diperlukan penjelasan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak Rumah Makan Melda.
Bukan Sekadar Soal Rp2.400, Tetapi Soal Keterbukaan
Peristiwa yang dialami ST menjadi gambaran bahwa persoalan pajak dalam transaksi makanan dan minuman tidak hanya berkaitan dengan berapa besar pungutan yang dikenakan.
Yang tidak kalah penting adalah bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada konsumen.
Apabila harga makanan yang tercantum adalah harga sebelum pajak, konsumen semestinya dapat mengetahui hal tersebut sebelum mengambil keputusan membeli.
Dengan demikian, konsumen tidak berada dalam posisi baru mengetahui adanya tambahan biaya setelah makanan selesai dipilih, dibungkus, dan dibawa ke kasir.
Keterbukaan tersebut juga penting bagi pelaku usaha. Informasi harga yang jelas dapat mencegah kesalahpahaman, komplain, maupun perselisihan antara konsumen dengan pengusaha.
Dengan kata lain, transparansi harga bukan hanya kepentingan konsumen, tetapi juga menjadi perlindungan bagi pelaku usaha agar transaksi berlangsung secara terbuka dan tidak menimbulkan persepsi negatif.
Perlu Penjelasan Pemerintah Soal “Pajak 10 Persen”
Terlepas dari kejadian yang dialami ST, mekanisme pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman perlu mendapat penjelasan dari instansi pemerintah daerah yang berwenang agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat.
Hal ini penting karena pengenaan pajak daerah memiliki ketentuan mengenai objek, subjek, dasar pengenaan, mekanisme pemungutan, serta kewajiban administrasi yang perlu dipahami oleh pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.
Dalam konteks peristiwa yang dialami ST, penyebutan “pajak 10 persen” oleh pihak kasir masih perlu dikonfirmasi kepada otoritas pajak daerah.
Konfirmasi tersebut diperlukan untuk memastikan dasar pengenaan, mekanisme pemungutan, serta apakah harga Rp24.000 yang tercantum pada menu merupakan harga sebelum atau sesudah PBJT.
Hal tersebut juga penting untuk menjawab pertanyaan mendasar: apakah tambahan Rp2.400 tersebut memang merupakan PBJT yang dipungut sesuai ketentuan, atau terdapat mekanisme lain yang perlu dijelaskan kepada konsumen?
Karena itu, penjelasan resmi dari pemerintah daerah menjadi penting agar masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang keliru mengenai penerapan pajak atas makanan dan minuman.
Rumah Makan Melda dan Instansi Terkait Perlu Memberikan Penjelasan
Konfirmasi kepada pihak Rumah Makan Melda dan instansi terkait juga diperlukan agar informasi mengenai kejadian tersebut dapat disampaikan secara utuh dan berimbang.
Pihak rumah makan tentu memiliki ruang untuk menjelaskan apakah harga yang tercantum sebesar Rp24.000 memang merupakan harga sebelum PBJT, bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada konsumen, serta dasar penerapan tambahan 10 persen tersebut.
Sementara pemerintah daerah melalui instansi yang berwenang dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan PBJT yang berlaku dan bagaimana mekanisme pemungutannya pada usaha makanan dan minuman.
Dengan adanya penjelasan dari kedua pihak tersebut, publik dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan tidak hanya mendasarkan penilaian pada pengalaman satu konsumen atau keterangan di meja kasir.
Jangan Sampai Konsumen Baru Tahu Harga Akhir di Kasir
Peristiwa yang dialami ST pada akhirnya menjadi perhatian mengenai pentingnya transparansi harga dalam transaksi makanan dan minuman.
Konsumen perlu mengetahui secara jelas berapa harga yang harus dibayarkan, termasuk apabila terdapat komponen tambahan sebelum transaksi diselesaikan.
Harga yang tercantum pada daftar menu atau informasi penjualan seharusnya tidak menimbulkan kebingungan mengenai berapa nominal yang harus disiapkan konsumen.
Apabila memang terdapat PBJT atau komponen tambahan lainnya, informasi tersebut perlu disampaikan secara jelas sehingga konsumen dapat mengetahui harga akhir sebelum melakukan pembayaran.
Sebab, persoalan yang terjadi pada ST bukan hanya karena kekurangan uang Rp1.400 dari uang tunai yang dibawanya.
Persoalan utamanya adalah mengapa harga yang diketahui konsumen Rp24.000, sementara nominal yang diminta di kasir menjadi Rp26.400, dan informasi mengenai tambahan tersebut baru diketahui ketika pembayaran dilakukan.
Di sinilah pentingnya keterbukaan.
Jangan sampai konsumen sudah memilih makanan, makanan sudah selesai dibungkus, kemudian baru mengetahui bahwa harga yang harus dibayar ternyata berbeda dari harga yang dipahaminya sejak awal.
Kejelasan informasi sejak awal diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman antara konsumen dan pelaku usaha sekaligus memastikan penerapan pajak daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik pun menunggu penjelasan yang terang: apakah tambahan 10 persen tersebut benar merupakan PBJT, bagaimana dasar pengenaannya, dan apakah konsumen sudah memperoleh informasi mengenai harga akhir sebelum transaksi dilakukan?
Hingga berita ini disusun, persoalan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak Rumah Makan Melda dan instansi pemerintah daerah yang berwenang.
Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi kepada pihak Rumah Makan Melda, Pemerintah Kota Pontianak, instansi pajak daerah, maupun pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Tim/Redaksi)
0 Komentar