Mutu Beton, Besi Tulangan hingga K3 Dipersoalkan — RAB dan Gambar Teknis Diminta Dibuka
KUBU RAYA — Pelaksanaan proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menuai sorotan.
Sorotan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik pengerjaan saluran irigasi, tetapi juga muncul setelah seorang pekerja menyebut adanya instruksi dari seseorang yang disebut sebagai Bahtiar, anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Fraksi PAN.
Pada saat yang sama, hasil penelusuran lapangan yang dilakukan tim media pada Senin (14/9/2026) menemukan sejumlah kondisi fisik dan teknis yang menurut warga perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
Temuan tersebut antara lain menyangkut kualitas beton yang secara kasatmata disebut terlihat rapuh serta penggunaan besi tulangan yang diduga memiliki ukuran tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Namun demikian, kondisi tersebut masih membutuhkan verifikasi teknis melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pihak yang berwenang, sehingga tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai pelanggaran spesifikasi.
MUTU BETON DAN BESI TULANGAN DIPERTANYAKAN
Pekerjaan saluran irigasi merupakan bagian penting dalam mendukung kebutuhan air bagi sektor pertanian masyarakat.
Karena itu, kualitas konstruksi menjadi salah satu aspek yang dinilai penting untuk memastikan bangunan mampu bertahan dan berfungsi sesuai tujuan program.
Di lokasi, tim media melihat kondisi fisik pekerjaan yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai mutu material yang digunakan.
Selain beton yang disebut terlihat rapuh, ukuran besi tulangan juga dipersoalkan karena diduga tidak sesuai dengan standar atau spesifikasi yang seharusnya digunakan.
Pertanyaannya kemudian:
Apakah mutu beton yang digunakan telah sesuai dokumen teknis?
Berapa ukuran besi tulangan yang dipersyaratkan?
Apakah material yang digunakan telah melalui pemeriksaan?
Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan mutu pekerjaan?
Untuk menjawabnya, diperlukan pemeriksaan teknis, termasuk apabila diperlukan melalui uji mutu beton dan pemeriksaan material oleh pihak berkompeten.
K3 PEKERJA JUGA DISOROT
Selain kualitas konstruksi, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi perhatian.
Dalam penelusuran di lokasi, sejumlah pekerja disebut terlihat tidak menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm proyek, rompi keselamatan maupun sepatu pelindung.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana standar keselamatan diterapkan dalam pelaksanaan proyek.
Warga meminta pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut memastikan aspek keselamatan pekerja tidak diabaikan.
Sebab proyek yang menggunakan anggaran negara tidak hanya dituntut menghasilkan bangunan yang berkualitas, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan tenaga kerja selama proses pengerjaan.
WARGA DESAK RAB DAN GAMBAR TEKNIS DIBUKA
Kondisi tersebut membuat warga meminta adanya transparansi terhadap dokumen proyek.
Perwakilan warga mendesak agar Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar teknis dan spesifikasi pekerjaan dapat dibuka sesuai mekanisme keterbukaan informasi yang berlaku.
“Kami minta RAB-nya dibuka secara transparan agar warga tahu spesifikasi sebenarnya. Berapa mutu beton yang harus dipakai, berapa ukuran besinya, dan berapa anggaran K3-nya. Ini uang negara, uang rakyat, jangan dikerjakan asal-asalan,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Bagi masyarakat, keterbukaan dokumen penting agar setiap pihak dapat mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan perencanaan.
Jika terdapat perbedaan antara dokumen dengan kondisi fisik, masyarakat meminta agar perbedaan tersebut dijelaskan dan diperiksa secara objektif.
NAMA BAHTIAR DISEBUT PEKERJA
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah seorang pekerja lapangan bernama Jamal menyebut bahwa dirinya bekerja berdasarkan perintah seseorang yang disebut bernama Bahtiar.
“Saya diperintahkan oleh Pak Bahtiar untuk mengerjakan pekerjaan ini,” kata Jamal saat dikonfirmasi tim media.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk diklarifikasi karena P3-TGAI memiliki mekanisme pelaksanaan yang melibatkan kelompok masyarakat petani pemakai air sebagai pelaksana program.
Karena itu, perlu dipastikan siapa sebenarnya pihak yang memberikan instruksi, dalam kapasitas apa instruksi tersebut diberikan, serta apakah pelaksanaan di lapangan telah sesuai dengan mekanisme program.
Apakah Bahtiar benar memberikan instruksi?
Dalam kapasitas apa instruksi tersebut diberikan?
Apakah terdapat mandat tertulis?
Siapa pelaksana resmi kegiatan?
Bagaimana posisi P3A dalam pelaksanaan proyek tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan klarifikasi langsung dari pihak yang namanya disebut.
DUGAAN PENYIMPANGAN HARUS DIUJI, BUKAN SEKADAR DITUDING
Munculnya persoalan teknis dan pernyataan pekerja tidak serta-merta membuktikan telah terjadi penyimpangan.
Namun, apabila benar terdapat ketidaksesuaian antara spesifikasi dalam dokumen proyek dengan kondisi fisik di lapangan, persoalan tersebut patut diperiksa oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Begitu pula dengan dugaan keterlibatan pihak luar dalam pelaksanaan program.
Yang perlu dibuka adalah dokumen pelaksanaan, struktur pengelola, sumber anggaran, RAB, gambar teknis, spesifikasi material, laporan pekerjaan dan mekanisme pengawasan.
Dengan demikian, publik tidak hanya menerima klaim dari satu pihak, tetapi dapat melihat berdasarkan data dan hasil pemeriksaan.
BELUM ADA KLARIFIKASI RESMI DARI BAHTIAR
Hingga berita ini disusun, Bahtiar belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi mengenai pernyataan pekerja yang menyebut namanya sebagai pihak yang memberikan instruksi pengerjaan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bahtiar maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Sementara itu, tim media masih berupaya mendapatkan keterangan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I, Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), serta pihak terkait lainnya yang memiliki fungsi dalam pelaksanaan dan pengawasan P3-TGAI di Desa Kalimas.
WARGA DESAK APH DAN PENGAWAS TEKNIS TURUN
Warga berharap aparat penegak hukum (APH) dan instansi pengawas teknis tidak hanya menunggu sampai proyek selesai dan diserahterimakan.
Masyarakat meminta dilakukan pemeriksaan sejak dini agar apabila terdapat persoalan dapat segera diketahui dan diperbaiki.
Beberapa hal yang diminta warga untuk diperiksa antara lain:
- kesesuaian pekerjaan dengan RAB;
- kesesuaian pekerjaan dengan gambar teknis;
- mutu dan komposisi beton;
- ukuran serta spesifikasi besi tulangan;
- volume pekerjaan;
- penggunaan material;
- penerapan K3;
- mekanisme swakelola;
- kedudukan P3A sebagai pelaksana;
- pihak yang memberikan instruksi pekerjaan;
- serta laporan dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
Warga menilai pemeriksaan tersebut penting karena tujuan akhir program bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif, tetapi memastikan saluran irigasi benar-benar memberikan manfaat bagi petani.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN
Kini sejumlah pertanyaan masih menunggu jawaban dari pihak terkait.
Apakah fisik pekerjaan sudah sesuai spesifikasi?
Apakah mutu beton memenuhi standar yang ditetapkan?
Apakah ukuran besi tulangan sesuai gambar teknis?
Mengapa pekerja disebut tidak menggunakan APD secara lengkap?
Siapa pelaksana resmi P3-TGAI di Desa Kalimas?
Apa posisi P3A dalam pekerjaan tersebut?
Benarkah terdapat instruksi dari anggota DPRD sebagaimana disampaikan pekerja?
Jika benar, dalam kapasitas apa instruksi tersebut diberikan?
Dan apakah seluruh pelaksanaan telah sesuai mekanisme program?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak seharusnya dijawab melalui opini atau saling tuding.
Jawabannya harus melalui dokumen, pemeriksaan teknis dan fakta di lapangan.
Masyarakat berharap pengawasan dilakukan secara transparan sebelum proyek diserahterimakan, sehingga anggaran negara benar-benar menghasilkan infrastruktur irigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat petani Desa Kalimas.
Jika pekerjaan sesuai spesifikasi, tunjukkan datanya. Jika terdapat kekurangan, perbaiki. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai ketentuan hukum.
0 Komentar