Breaking News

MOBIL DIDUGA ASET DISKOMINFO MADINA TEREKAM ANGKUT LPG 3 KG, FITRAH DESAK PEMKAB LAKUKAN PEMERIKSAAN


MOBIL DIDUGA ASET DISKOMINFO MADINA TEREKAM ANGKUT LPG 3 KG, FITRAH DESAK PEMKAB LAKUKAN PEMERIKSAAN


PANYABUNGAN — Dugaan penggunaan aset pemerintah untuk aktivitas di luar kepentingan kedinasan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.


Sebuah kendaraan yang diduga merupakan mobil operasional Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Madina terekam kamera warga tengah mengangkut sejumlah tabung LPG 3 kilogram bersubsidi.


Dalam rekaman yang beredar, kendaraan berpelat merah tersebut terlihat membawa sejumlah tabung LPG 3 kilogram di kawasan Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Panyabungan. Peristiwa itu kemudian menjadi perhatian publik karena kendaraan yang diduga merupakan aset pemerintah daerah pada prinsipnya diperuntukkan untuk menunjang kepentingan kedinasan.


Namun demikian, status kendaraan, tujuan pengangkutan, pemilik barang, serta kepentingan penggunaan kendaraan tersebut masih perlu diverifikasi melalui keterangan resmi dan pemeriksaan pihak berwenang.


Penggunaan kendaraan dinas untuk mengangkut barang komersial, apabila nantinya terbukti dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan usaha, dapat menimbulkan persoalan terkait administrasi, disiplin penggunaan kendaraan dinas, maupun tata kelola aset daerah.


Sorotan semakin mengemuka karena LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang distribusinya memiliki ketentuan tersendiri. Karena itu, penggunaan kendaraan dinas dalam aktivitas pengangkutan LPG tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk mengenai tujuan pengangkutan, pemilik barang, asal barang, serta pihak yang menggunakan kendaraan.

FITRAH DESAK PEMKAB MADINA LAKUKAN PEMERIKSAAN


Sekretaris Eksternal FITRAH (Forum Independen Transparansi Anggaran dan Hukum), Saidul Anwar Rangkuti, mendesak Pemerintah Kabupaten Madina melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penggunaan kendaraan tersebut.


“Kami mendesak Bupati Madina Saifullah Nasution untuk melakukan pemeriksaan secara intensif dan mengevaluasi penggunaan kendaraan dinas tersebut. Jika benar aset pemerintah digunakan untuk kepentingan usaha pribadi, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan,” tegas Saidul Anwar kepada pers di Panyabungan, 21 September 2026.


Menurut Saidul, pemeriksaan tidak cukup hanya berhenti pada kendaraan yang terekam dalam video. Pemkab Madina melalui Inspektorat dinilai perlu menelusuri secara menyeluruh siapa pengguna kendaraan, siapa pemilik LPG, dari mana barang tersebut diperoleh, serta ke mana LPG tersebut akan didistribusikan.


Menurutnya, penelusuran tersebut penting agar tidak muncul kesimpulan sepihak hanya berdasarkan rekaman yang beredar di masyarakat.


Saidul juga meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait menelusuri kemungkinan adanya persoalan dalam distribusi LPG bersubsidi apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan.


“Jangan sampai fasilitas yang dibeli dan dirawat menggunakan uang rakyat justru digunakan untuk aktivitas yang tidak berkaitan dengan kepentingan kedinasan,” ujarnya.


TIGA HAL YANG PERLU DIBUKTIKAN


Dugaan tersebut setidaknya memunculkan tiga persoalan utama yang perlu diverifikasi.


Pertama, status kendaraan. Perlu dipastikan apakah kendaraan yang terekam dalam video benar merupakan kendaraan dinas atau aset operasional Diskominfo Madina, termasuk siapa pejabat atau pegawai yang diberikan kewenangan untuk menggunakan kendaraan tersebut.


Kedua, tujuan pengangkutan LPG. Perlu diketahui apakah pengangkutan tersebut merupakan bagian dari kegiatan resmi pemerintah, kegiatan kedinasan tertentu, atau justru aktivitas pribadi maupun komersial.


Ketiga, asal-usul dan tujuan LPG 3 kilogram yang diangkut. Jika ditemukan indikasi adanya persoalan dalam distribusi LPG bersubsidi, aparat dan instansi terkait dapat melakukan penelusuran berdasarkan ketentuan yang berlaku.


Ketiga aspek tersebut penting untuk memastikan apakah peristiwa yang terekam benar-benar berkaitan dengan penyalahgunaan aset pemerintah atau terdapat penjelasan lain yang dapat membuktikan bahwa penggunaan kendaraan tersebut memiliki dasar dan kepentingan kedinasan.


PUBLIK MENUNGGU KLARIFIKASI PEMKAB MADINA


Publik kini menunggu langkah Pemerintah Kabupaten Madina, khususnya Bupati Madina Saifullah Nasution, Inspektorat Kabupaten Madina, serta pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kendaraan yang terekam mengangkut LPG tersebut.


Klarifikasi diperlukan agar informasi yang beredar di tengah masyarakat tidak berkembang menjadi kesimpulan yang belum teruji.


Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemkab Madina maupun Plt Kepala Diskominfo Madina Muhammad Syail Lubis mengenai dugaan penggunaan kendaraan dinas untuk mengangkut LPG 3 kilogram tersebut.


Media masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai status kendaraan, tujuan penggunaan, serta asal-usul LPG yang diangkut.


Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna memenuhi prinsip keberimbangan dan kaidah jurnalistik.


(Magrifatulloh)

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.