MEDAN — Ajakan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman kepada mahasiswa agar berani menjadi wirausahawan dan tidak hanya bercita-cita menjadi pencari kerja menuai respons kritis.
Dorongan tersebut disampaikan Maman dalam kegiatan di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, pada 20 Agustus 2026. Ia mendorong mahasiswa untuk mengubah pola pikir, tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan setelah lulus, tetapi juga berani menciptakan usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.
Gagasan tersebut pada dasarnya mendapat perhatian positif. Namun, bagi sebagian mahasiswa, persoalannya bukan sekadar keberanian mengubah pola pikir.
Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: modal.
Bagaimana mahasiswa yang belum memiliki penghasilan tetap, belum memiliki aset sebagai agunan, bahkan masih bergantung pada biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari, bisa langsung membuka usaha?
Pertanyaan itulah yang disampaikan Fadli Suwarno, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung.
Menurut Fadli, mahasiswa tentu bisa saja didorong menjadi pengusaha. Namun, ajakan tersebut harus dibarengi dengan kebijakan yang benar-benar menyentuh persoalan di lapangan, terutama mengenai akses permodalan bagi mereka yang baru akan memulai usaha.
“Kalau mau usaha kan butuh modal. Tapi kalau mau utang ke bank, syaratnya harus punya usaha dulu. Jadi mau mulai usaha dari mana? Mbulet,” ujar Fadli saat diwawancarai.
PERSOALANNYA BUKAN MAU USAHA ATAU TIDAK
Fadli menilai persoalan mahasiswa bukan semata-mata tidak memiliki keberanian untuk berusaha.
Banyak mahasiswa, katanya, memiliki ide bisnis, kemampuan digital, jaringan pertemanan, bahkan sudah mengetahui pasar yang ingin dituju. Persoalannya, ide tersebut sering berhenti di atas kertas karena tidak memiliki modal awal.
Di era digital, misalnya, mahasiswa bisa memulai bisnis makanan, jasa desain, perdagangan daring, jasa fotografi, konten digital, hingga berbagai usaha berbasis teknologi.
Tetapi tetap saja diperlukan modal untuk membeli bahan, peralatan, menyewa tempat, melakukan promosi, membangun distribusi, atau sekadar mempertahankan usaha sampai menghasilkan keuntungan.
“Kalau pemerintah bilang mahasiswa harus menjadi pengusaha, pertanyaannya sederhana: bagaimana mahasiswa yang belum punya usaha bisa mendapatkan modal untuk memulai usaha?” kata Fadli.
LINGKARAN YANG DISEBUT ‘MBULET’
Kritik Fadli kemudian mengarah pada persoalan akses pembiayaan.
Di satu sisi mahasiswa didorong membuka usaha. Di sisi lain, ketika membutuhkan pembiayaan melalui lembaga keuangan, calon debitur harus memenuhi persyaratan tertentu yang dapat menjadi tantangan bagi seseorang yang benar-benar baru memulai usaha.
Di sinilah muncul apa yang disebut Fadli sebagai persoalan “mbulet”.
Belum punya usaha, sulit mendapatkan pembiayaan.
Mau punya usaha, membutuhkan modal.
Mau mendapatkan modal, salah satu jalannya adalah pembiayaan.
Tetapi untuk memperoleh pembiayaan, harus memenuhi persyaratan tertentu yang tidak mudah bagi calon pelaku usaha baru.
Jika kondisi tersebut tidak diselesaikan, kata Fadli, kampanye kewirausahaan kepada mahasiswa berisiko hanya berhenti pada slogan.
MAHASISWA BUTUH JEMBATAN, BUKAN SEKADAR DORONGAN
Menurutnya, pemerintah seharusnya membangun jembatan antara mahasiswa dan dunia usaha.
Misalnya melalui skema pembiayaan khusus bagi usaha rintisan mahasiswa, pendanaan awal dengan risiko yang terukur, inkubasi bisnis, pendampingan usaha, pelatihan pemasaran, akses pasar, hingga mekanisme pembiayaan yang tidak semata-mata menggunakan ukuran usaha yang sudah berjalan.
Dengan demikian, mahasiswa yang memiliki ide dan kemampuan tetapi belum memiliki modal tidak langsung berhadapan dengan tembok persyaratan pembiayaan.
“Jangan hanya bilang mahasiswa harus menjadi pengusaha. Pemerintah juga harus menjawab bagaimana mereka bisa memulai,” tegasnya.
JANGAN SAMPAI MAHASISWA DISURUH JADI PENGUSAHA, TAPI MODALNYA DISURUH CARI SENDIRI
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa membangun budaya kewirausahaan tidak cukup hanya dengan mengubah pola pikir.
Kewirausahaan membutuhkan ekosistem.
Ada modal, pendampingan, akses pasar, kepastian usaha, literasi keuangan, kemampuan manajemen, serta keberanian menghadapi risiko.
Mahasiswa memang perlu didorong untuk tidak hanya menjadi pencari kerja. Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang realistis untuk menjadi pencipta lapangan pekerjaan.
Sebab, jika seluruh mahasiswa hanya diberi pesan “jadilah pengusaha”, sementara persoalan modal, akses pembiayaan dan pasar tidak mendapatkan solusi konkret, maka pertanyaan mahasiswa seperti Fadli menjadi sulit dihindari:
“Mau usaha dari mana kalau modal tidak ada?”
Dan ketika jawaban yang tersedia hanya “pinjam ke bank”, mahasiswa bisa kembali bertanya:
“Kalau mau pinjam harus sudah punya usaha, lalu usaha pertamanya dimulai pakai modal dari mana?”
Di titik inilah kebijakan kewirausahaan untuk mahasiswa perlu diuji bukan hanya dari seberapa bagus pesannya, tetapi dari seberapa mudah seorang mahasiswa benar-benar bisa memulai usaha setelah mendengar pesan tersebut.
Pemerintah tentu memiliki ruang untuk menjelaskan skema pembiayaan dan program konkret yang tersedia bagi mahasiswa pemula. Penjelasan tersebut penting agar ajakan berwirausaha tidak berhenti sebagai motivasi, tetapi benar-benar menjadi jalan keluar bagi generasi muda yang ingin membangun usaha.
Karena mahasiswa tidak hanya butuh disuruh berani bermimpi menjadi pengusaha. Mereka juga butuh pintu untuk memulai.
0 Komentar