JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berada di bawah sorotan. Program prioritas pemerintah yang digelontorkan dengan anggaran sangat besar tersebut kini menghadapi persoalan dari berbagai sisi, mulai dari tata kelola, dugaan praktik koruptif, keamanan pangan, laporan gangguan kesehatan, hingga munculnya siswa yang memilih tidak mengonsumsi makanan yang dibagikan.
Di tengah rangkaian persoalan tersebut, pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) kembali berganti.
Sudaryono dilantik sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026, menggantikan Nanik Sudaryati Deyang. Hingga awal September 2026, masa kepemimpinannya baru sekitar 46 hari.
Namun, dalam waktu yang relatif singkat tersebut, sedikitnya 12 kasus dugaan keracunan MBG dilaporkan terjadi di sejumlah daerah dengan jumlah korban yang disebut mencapai sekitar 2.800 orang.
Angka itu tentu tidak dapat serta-merta dibebankan sebagai akibat kebijakan Sudaryono. Sebagian besar persoalan keamanan pangan MBG bahkan telah muncul sebelum dirinya memimpin BGN.
Tetapi sejak dilantik, persoalan tersebut menjadi salah satu ujian terbesar bagi kepemimpinan barunya.
Dari Janji Pembenahan, Kini Dihadapkan Persoalan Keamanan Pangan
Sudaryono datang dengan agenda pembenahan.
Pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), transparansi serta peningkatan kualitas pelaksanaan MBG menjadi pekerjaan penting yang harus dibenahi.
Persoalannya, keamanan pangan justru terus menjadi titik rawan.
Dalam evaluasi yang disampaikan BGN pada awal September 2026, Sudaryono menyebut sekitar 80–90 persen kasus keracunan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP.
Pernyataan tersebut semestinya menjadi alarm keras.
Jika persoalan utama memang berada pada ketidakpatuhan terhadap SOP, maka pembenahan tidak boleh berhenti pada evaluasi setelah kejadian.
Pengawasan harus dilakukan sejak makanan diproduksi.
Mulai dari kualitas bahan baku, kebersihan dapur, proses memasak, sanitasi, penyimpanan, suhu makanan, pengemasan hingga distribusi harus dapat dipastikan memenuhi standar.
Sebab, satu kesalahan dalam rantai tersebut dapat berdampak terhadap ratusan bahkan ribuan penerima manfaat.
12 Kasus dan 2.800 Korban, Tetapi Bukan Angka Nasional
Angka sekitar 2.800 korban dalam 12 kasus yang dilaporkan setelah Sudaryono menjabat juga perlu dibaca secara hati-hati.
Angka tersebut bukan jumlah keseluruhan korban dugaan keracunan MBG secara nasional sejak program diluncurkan.
Data yang dikutip dari Kementerian Kesehatan menyebut sejak program MBG dimulai pada Januari 2025 hingga awal September 2026, telah terdapat ratusan kejadian gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan MBG dengan jumlah terdampak mencapai puluhan ribu orang.
Dengan demikian, persoalan keamanan pangan MBG merupakan persoalan yang telah berlangsung sejak sebelum pergantian kepala BGN.
Namun, pergantian pimpinan sekaligus membawa harapan baru.
Publik kini menunggu apakah Sudaryono mampu memutus rantai persoalan tersebut melalui pembenahan sistem.
Dugaan Korupsi Juga Membayangi Tata Kelola
Persoalan MBG bukan hanya soal makanan.
Tata kelola program juga sebelumnya telah masuk dalam sorotan penegakan hukum.
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana terseret perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola MBG.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan praktik jual-beli atau pengaturan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kasus tersebut menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai bagaimana akses terhadap pengelolaan dapur MBG diberikan, siapa yang mengawasi prosesnya, dan sejauh mana sistem mampu mencegah kepentingan pribadi maupun kelompok masuk ke dalam program yang menggunakan uang negara dalam jumlah sangat besar.
Pergantian kepala BGN tidak otomatis menyelesaikan persoalan tersebut.
Sistemlah yang harus diperbaiki.
Sebab, apabila celah tata kelola tetap terbuka, siapa pun yang duduk sebagai kepala lembaga tetap akan menghadapi persoalan yang sama.
Dari Dadan, Deyang hingga Sudaryono
Dinamika kepemimpinan BGN juga menjadi perhatian.
Dadan Hindayana sebelumnya memimpin BGN sebelum terseret perkara dugaan korupsi.
Setelah itu, Nanik Sudaryati Deyang dipercaya menduduki posisi kepala BGN. Namun Nanik kemudian mengundurkan diri karena alasan kesehatan.
Pada 22 Juli 2026, Sudaryono dilantik untuk menggantikannya.
Pergantian tersebut menunjukkan bahwa BGN membutuhkan stabilitas kepemimpinan sekaligus sistem kelembagaan yang kuat.
Sebab MBG bukan program kecil.
Skalanya nasional, penerimanya sangat besar, dapurnya tersebar di berbagai wilayah dan anggarannya mencapai ratusan triliun rupiah.
Karena itu, sistem tidak boleh bergantung hanya pada siapa yang menjadi kepala BGN.
Ironis: MBG Berhenti Sementara Justru Karena Gunung Anak Krakatau
Di tengah polemik tersebut, muncul peristiwa yang cukup ironis.
Erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan sejumlah wilayah terdampak abu vulkanik dan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Karena kegiatan belajar tatap muka dihentikan sementara, distribusi MBG ke sejumlah sekolah terdampak juga ikut dihentikan atau disesuaikan.
Di beberapa wilayah, PJJ diberlakukan mulai 7 September 2026 dengan durasi berbeda sesuai kebijakan pemerintah daerah dan kondisi kebencanaan.
BGN menegaskan penyesuaian tersebut bukan penghentian MBG secara nasional.
Namun kondisi tersebut kemudian melahirkan satire di tengah masyarakat:
“Hanya Gunung Anak Krakatau yang mampu menghentikan MBG.”
Kalimat tersebut tentu bukan kesimpulan kebijakan, melainkan sindiran publik terhadap kuatnya posisi MBG sebagai program prioritas pemerintah.
Ketika Siswa Takut Mengambil Makanan
Persoalan lain muncul setelah sejumlah siswa dilaporkan mengalami gangguan kesehatan.
Di SMPN 1 Kabuh, Jombang, ratusan porsi MBG dilaporkan tidak dikonsumsi siswa setelah sebelumnya terjadi kasus gangguan kesehatan yang membuat siswa mengalami trauma.
Pihak sekolah bahkan membenarkan bahwa makanan untuk sementara tidak dibagikan karena siswa masih merasa takut.
Kondisi ini menjadi persoalan serius.
Program makanan bergizi tidak cukup hanya memastikan makanan sampai di sekolah.
Makanan tersebut harus aman dan benar-benar dikonsumsi.
Jika siswa justru takut mengambil makanan karena khawatir kembali mengalami gangguan kesehatan, maka tujuan program tentu tidak tercapai secara optimal.
Bukan Hanya Takut, Menu Juga Mulai Dipersoalkan
Persoalan penerimaan siswa terhadap MBG ternyata tidak hanya berkaitan dengan keamanan makanan.
Di SMAN 7 Kerinci, Jambi, ratusan porsi MBG sebelumnya dilaporkan dikembalikan karena tidak diminati siswa.
Salah satu persoalan yang muncul adalah menu yang dianggap monoton.
Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak makanan yang berhasil dikirimkan.
Ada pertanyaan yang lebih penting:
Berapa banyak makanan yang benar-benar dimakan oleh penerima manfaat?
Jika makanan tidak dimakan, maka secara substantif tujuan pemenuhan gizi tidak tercapai.
Bahkan apabila makanan terbuang dalam jumlah besar, persoalannya dapat berkembang menjadi isu efisiensi penggunaan anggaran negara.
Malang Pernah Memunculkan Seruan Evaluasi
Sebelumnya, pelaksanaan MBG juga mendapat sorotan dari mahasiswa di Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan sepakat dengan aspirasi mahasiswa yang meminta evaluasi terhadap program MBG, termasuk persoalan efisiensi sistem dapur terpusat.
Namun sikap tersebut tidak otomatis berarti pemerintah daerah dapat menghentikan MBG secara sepihak.
MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat.
Aspirasi dari daerah kemudian menjadi bagian dari evaluasi yang lebih luas mengenai bagaimana program tersebut seharusnya dijalankan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Pertanyaan Terbesar: Seberapa Kuat Pengawasan BGN?
Kini perhatian publik kembali mengarah kepada BGN.
Dengan jumlah SPPG yang terus bertambah dan cakupan penerima manfaat yang luas, pengawasan menjadi faktor paling menentukan.
Layak mengetahui:
Apakah seluruh SPPG menjalankan SOP keamanan pangan?
Seberapa sering inspeksi dilakukan?
Berapa SPPG yang ditemukan melanggar standar?
Apa sanksinya?
Bagaimana bahan makanan ditelusuri?
Siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi keracunan?
Dan yang tidak kalah penting:
Bagaimana BGN memastikan persoalan tata kelola tidak kembali membuka celah penyimpangan?
Anggaran Besar Harus Diikuti Pengawasan Besar
Besarnya anggaran MBG membuat tuntutan terhadap pertanggungjawaban semakin tinggi.
Anggaran besar bukan masalah selama dikelola dengan benar.
Program nasional juga bukan masalah selama sistem pengawasannya kuat.
Yang menjadi masalah adalah ketika program semakin besar, tetapi pengawasan tidak berkembang dengan kekuatan yang sama.
MBG seharusnya tidak hanya mengejar target jumlah penerima manfaat.
Keberhasilannya harus diukur dari beberapa hal sekaligus:
makanan aman, kandungan gizi terpenuhi, makanan benar-benar dikonsumsi, distribusi efisien, dapur memenuhi standar, tata kelola transparan dan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan.
Sudaryono Kini Memegang Tongkat Estafet
Sudaryono memang baru sekitar 46 hari memimpin BGN.
Karena itu, tidak adil apabila seluruh persoalan lama MBG langsung diposisikan sebagai akibat kepemimpinannya.
Namun, jabatan tersebut sekaligus memberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan.
Justru di sinilah kepemimpinan Sudaryono akan diuji.
Apakah ia mampu membuktikan bahwa pergantian pimpinan bukan sekadar pergantian nama di kursi kepala BGN, tetapi benar-benar membawa perubahan sistem?
Publik tentu tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa SOP harus dipatuhi.
Publik membutuhkan bukti bahwa SOP benar-benar diawasi.
Tidak cukup mengatakan makanan bergizi.
Makanan harus aman.
Tidak cukup mengatakan program menggunakan anggaran besar.
Penggunaannya harus transparan.
Tidak cukup mengatakan dapur terus bertambah.
Dapur harus memenuhi standar.
Dan tidak cukup mengatakan MBG telah menjangkau jutaan penerima manfaat.
Yang harus dipastikan adalah manfaat tersebut benar-benar diterima, dikonsumsi dan dirasakan masyarakat.
Sebab, pada akhirnya, persoalan MBG bukan semata tentang berapa triliun rupiah yang disiapkan negara.
Persoalannya adalah:
Apakah uang rakyat yang sangat besar itu benar-benar berubah menjadi makanan yang aman, bergizi dan bermanfaat bagi rakyat?
Itulah pekerjaan rumah terbesar yang kini berada di meja Kepala BGN Sudaryono.
Fredy Legito
0 Komentar