TALAMAU, PASAMAN BARAT — Pemahaman masyarakat mengenai bantuan hukum menjadi salah satu hal penting untuk diperkuat, khususnya di tingkat nagari. Masyarakat perlu mengetahui siapa yang dapat memberikan pendampingan hukum, sejauh mana kewenangan seorang paralegal, serta kapan persoalan hukum harus ditangani dan didampingi oleh advokat.
Persoalan tersebut menjadi materi edukasi yang disampaikan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ITS Khatulistiwa Yappas Tahun 2026 di Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Jumat (4/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Nagari Kajai Selatan tersebut mengangkat tema mengenai peran paralegal dalam pendampingan hukum terhadap masyarakat.
Edukasi ini dinilai penting karena keberadaan paralegal di tengah masyarakat semakin dibutuhkan sebagai salah satu bagian dari akses terhadap bantuan hukum. Namun, di sisi lain, masyarakat juga harus memahami bahwa paralegal bukanlah advokat dan tidak dapat secara bebas menjalankan seluruh tindakan hukum layaknya seorang advokat.
Perangkat Nagari hingga Tokoh Masyarakat Hadir
Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat (Pj.) Wali Nagari Kajai Selatan yang akrab disapa Pak Jeni, Sekretaris Wali Nagari, perangkat nagari, perwakilan Bamus, para kepala jorong se-Nagari Kajai Selatan, tokoh masyarakat, serta mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Padang.
Kehadiran berbagai unsur masyarakat tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak hanya menjadi kebutuhan individu, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran hukum di tingkat pemerintahan nagari.
Sebagai narasumber, mahasiswa senior ITS Khatulistiwa Samsuri, S.Ag., C.PDFA., C.MDF., memberikan penjelasan mengenai keberadaan paralegal, dasar hukum, fungsi, serta batasan perannya ketika membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum.
Masyarakat Harus Memahami Posisi Paralegal
Samsuri menjelaskan bahwa keberadaan paralegal dalam sistem bantuan hukum memiliki dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta regulasi pelaksanaannya.
Ia menekankan bahwa paralegal pada dasarnya merupakan bagian dari pemberian bantuan hukum dan bekerja dalam kerangka organisasi bantuan hukum atau lembaga yang menaunginya.
“Paralegal dalam melakukan pendampingan hukum harus didampingi atau disupervisi oleh advokat. Jadi tidak bisa berdiri sendiri dalam seluruh kegiatan pendampingan hukum,” jelas Samsuri.
Menurutnya, pemahaman tersebut sangat penting agar masyarakat tidak keliru membedakan antara paralegal, advokat, dan pihak lain yang memberikan jasa atau pendampingan hukum.
Paralegal dapat membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan hukum, terutama pada aspek nonlitigasi dan pemberdayaan hukum, sesuai kompetensi serta kerangka hukum dan organisasi tempat paralegal tersebut bekerja.
Sementara apabila perkara telah masuk ke proses persidangan atau membutuhkan tindakan yang secara hukum merupakan kewenangan advokat, masyarakat perlu memastikan adanya advokat yang menangani atau mendampingi sesuai ketentuan.
Jangan Mudah Percaya Mengaku Paralegal
Samsuri juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati apabila menemukan seseorang yang mengaku sebagai paralegal.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui identitas, organisasi yang menaungi, legalitas, serta mekanisme supervisi dari orang yang mengaku sebagai paralegal.
“Bagi kita masyarakat juga harus hati-hati. Bila ada oknum yang mengaku sebagai paralegal, kita harus meminta kejelasan legalitasnya, sertifikat paralegalnya, KTA jika ada, serta bergabung dengan advokat atau organisasi bantuan hukum mana sebagai supervisornya. Harus jelas,” ujarnya.
Peringatan tersebut bukan berarti masyarakat harus menolak keberadaan paralegal. Justru sebaliknya, keberadaan paralegal dapat menjadi jembatan penting bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan akses bantuan hukum.
Namun, identitas dan kapasitas hukum harus jelas agar masyarakat tidak menjadi korban dari orang yang mengaku-ngaku sebagai pendamping hukum.
Enam Peran Penting Paralegal
Dalam kegiatan tersebut, Samsuri memaparkan sejumlah fungsi yang dapat dijalankan paralegal dalam membantu masyarakat.
Di antaranya:
-
Tindakan preventif dan identifikasi masalah hukum
Paralegal dapat membantu masyarakat mengenali persoalan yang berpotensi berkembang menjadi masalah hukum serta mendorong penyelesaian sejak dini. -
Drafting dan review dokumen
Paralegal dapat membantu penyusunan atau penelaahan dokumen tertentu sesuai kewenangan, kompetensi, dan supervisi yang berlaku. -
Konsultasi dan pemberian informasi hukum
Paralegal dapat membantu masyarakat memahami persoalan hukum dan memberikan informasi awal agar masyarakat mengetahui langkah yang tepat. -
Representasi dalam batas kewenangan yang diperbolehkan
Dalam konteks tertentu, paralegal dapat membantu kepentingan masyarakat sesuai aturan dan mandat lembaga, tetapi tidak berarti otomatis memiliki kewenangan yang sama dengan advokat untuk beracara di pengadilan. -
Negosiasi dan penyelesaian sengketa nonlitigasi
Paralegal dapat membantu masyarakat mencari jalan penyelesaian melalui musyawarah, mediasi, negosiasi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya sesuai kewenangan. -
Edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Fungsi ini menjadi salah satu peran penting karena masyarakat yang memahami hukum akan lebih mampu mencegah persoalan sebelum berkembang menjadi perkara.
“Peran utama paralegal adalah membantu masyarakat agar memahami persoalan hukum dan sebisa mungkin mencegah masyarakat tersandung persoalan yang akhirnya harus berurusan dengan proses litigasi,” tambah Samsuri.
Posbakum Nagari Dinilai Bisa Menjadi Garda Terdepan
Edukasi tersebut juga membuka peluang penguatan fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat nagari.
Keberadaan Posbakum dapat menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum dan akses awal terhadap bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum.
Dengan adanya paralegal yang memiliki kapasitas dan bekerja dalam sistem yang jelas, masyarakat tidak harus selalu menunggu persoalan menjadi perkara di pengadilan sebelum mendapatkan informasi hukum.
Pencegahan justru menjadi jauh lebih penting.
Masyarakat dapat memperoleh edukasi mengenai hak dan kewajibannya, membuat dokumen secara lebih tertib, memahami risiko suatu perjanjian, serta mengetahui jalur penyelesaian apabila terjadi perselisihan.
Pj. Wali Nagari Apresiasi Edukasi Hukum
Sementara itu, Pj. Wali Nagari Kajai Selatan yang akrab disapa Pak Jeni memberikan apresiasi terhadap mahasiswa KKN ITS Khatulistiwa yang telah berbagi pengetahuan hukum kepada masyarakat dan perangkat nagari.
Menurutnya, pengetahuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Nagari Kajai Selatan dalam mengembangkan fungsi Posbakum Nagari.
Ia berharap hubungan antara Nagari Kajai Selatan dan ITS Khatulistiwa tidak berhenti selama kegiatan KKN berlangsung.
“Semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi acuan ke depannya bagi Nagari Kajai Selatan dalam memfungsikan Posbakum Nagari,” ujar Jeni.
Ia juga berharap kerja sama dan hubungan baik antara Nagari Kajai Selatan dengan ITS Khatulistiwa dapat terus terjalin pada masa mendatang.
Akses Hukum Tidak Boleh Hanya Milik Mereka yang Mampu
Kegiatan edukasi tersebut pada akhirnya menegaskan satu persoalan penting: akses terhadap hukum harus dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
Masyarakat di tingkat nagari sering kali menjadi pihak pertama yang menghadapi persoalan pertanahan, keluarga, perjanjian, utang-piutang, sengketa batas, waris, maupun persoalan sosial lainnya.
Tidak semua persoalan tersebut harus berakhir di pengadilan.
Dengan pengetahuan hukum yang cukup, sebagian persoalan justru dapat dicegah atau diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi.
Di sinilah paralegal dapat memainkan peran strategis—bukan menggantikan advokat, melainkan menjadi jembatan masyarakat menuju akses bantuan hukum yang benar.
Karena itu, masyarakat perlu memahami batas kewenangan setiap pihak.
Paralegal harus bekerja dalam koridor hukum, organisasi, kompetensi, dan supervisi yang jelas. Advokat tetap memiliki kedudukan dan kewenangan profesi tersendiri.
Jangan sampai masyarakat yang sedang menghadapi masalah hukum justru semakin dirugikan karena menyerahkan persoalannya kepada orang yang tidak jelas kapasitas dan kewenangannya.
Edukasi yang dilakukan mahasiswa KKN ITS Khatulistiwa di Nagari Kajai Selatan menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran tersebut.
Masyarakat yang melek hukum bukan masyarakat yang gemar berperkara, tetapi masyarakat yang memahami haknya, mengetahui kewajibannya, mampu mencegah sengketa, dan tahu kepada siapa harus meminta bantuan ketika persoalan hukum benar-benar datang.
TALAMAU, PASAMAN BARAT — 4 SEPTEMBER 2026
SAMSURI — NARASUMBER / KONTRIBUTOR
0 Komentar