BENGKAYANG, KALBAR — Polemik lahan pembangunan RSUD Pratama Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, kembali mencuat. Persoalan yang selama ini berkaitan dengan klaim batas dan penguasaan tanah kini memasuki tahap penting setelah dilakukan pengukuran ulang bidang tanah pada Jumat (4/9/2026).
Pengukuran ulang tersebut menjadi perhatian karena objek yang dipersoalkan bukanlah lahan biasa. Di atas bidang tanah tersebut telah dibangun fasilitas kesehatan pemerintah dengan nilai kontrak mencapai Rp36.789.000.000, menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023.
Dengan nilai proyek puluhan miliar rupiah, persoalan batas dan status tanah tentu tidak dapat diperlakukan hanya sebagai urusan teknis pertanahan.
Publik berhak memperoleh kepastian: apakah tanah yang digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan tersebut sejak awal benar-benar telah memiliki dasar penguasaan yang jelas, apakah seluruh hak atas tanah telah diselesaikan, dan apakah aset yang dibangun dengan uang negara tersebut saat ini telah memiliki kepastian hukum serta dapat dimanfaatkan secara optimal?
Pengukuran ulang pun menjadi momentum penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
BPN, Pemkab, Kecamatan dan Para Pihak Turun Langsung
Pengukuran ulang dihadiri sejumlah unsur terkait, antara lain perwakilan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, Camat Jagoi Babang, perangkat desa, pihak-pihak yang berkaitan dengan lahan, serta para saksi.
Kehadiran berbagai pihak menunjukkan bahwa persoalan batas bidang tanah tersebut membutuhkan penanganan secara objektif dan tidak cukup hanya berdasarkan klaim sepihak.
Hasil pengukuran BPN nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu dasar penting untuk memperjelas posisi bidang tanah yang digunakan untuk pembangunan RSUD Pratama Jagoi Babang.
Namun, pengukuran hanyalah satu tahapan.
Yang jauh lebih penting adalah apa yang dilakukan setelah hasil pengukuran tersebut keluar.
Jika ditemukan adanya perbedaan antara batas fisik, dokumen pertanahan, dan penguasaan aktual di lapangan, pemerintah harus menjelaskan langkah penyelesaiannya secara terbuka.
Proyek Rp36,789 Miliar, Jangan Sampai Asetnya Bermasalah
Pembangunan RSUD Pratama Jagoi Babang mulai dikerjakan pada Juli 2023 oleh PT Budi Bangun Konstruksi dengan nilai kontrak Rp36.789.000.000.
Anggaran tersebut bersumber dari DAK Fisik Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023.
Fasilitas tersebut kemudian diresmikan oleh Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis pada 19 September 2024.
Namun, munculnya kembali persoalan batas dan dilakukannya pengukuran ulang terhadap lahan membuat publik mempertanyakan kesiapan aspek legalitas aset tersebut.
Sebab, pembangunan fisik dan legalitas tanah merupakan dua hal yang tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri.
Bangunan boleh berdiri, tetapi tanah tempat bangunan tersebut berdiri juga harus memiliki kepastian hukum.
Jangan sampai pemerintah berhasil menyelesaikan bangunannya, tetapi persoalan tanahnya justru tertinggal.
Apalagi rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik yang keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Sengketa Tanah Bukan Sekadar Persoalan Batas
Persoalan ini menjadi semakin penting apabila terdapat pihak yang menyatakan memiliki hak atau kepentingan atas sebagian bidang tanah yang digunakan.
Dalam kondisi demikian, pemerintah perlu memastikan siapa pihak yang secara hukum berhak atas tanah, bagaimana riwayat penguasaannya, bagaimana proses pengadaan atau pelepasan hak dilakukan, serta apakah seluruh dokumen pendukung telah lengkap.
Sengketa batas tidak serta-merta berarti pemerintah telah melakukan kesalahan.
Demikian pula, keberadaan klaim dari pihak lain tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum.
Tetapi ketika sebuah proyek pemerintah bernilai puluhan miliar rupiah dibangun di atas lahan yang kemudian kembali harus diukur karena adanya persoalan batas, maka wajar apabila publik meminta penjelasan yang lebih transparan.
Pertanyaan publik bukan semata-mata siapa yang benar dan siapa yang salah.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
Bagaimana proses perencanaan proyek tersebut memastikan tanahnya terlebih dahulu clear and clean sebelum pembangunan dilaksanakan?
Kalau Tanah Belum Clear, Mengapa Bangunan Sudah Dibangun?
Inilah salah satu pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah.
Dalam setiap proyek pembangunan fasilitas publik, aspek kesiapan lahan merupakan bagian penting dari perencanaan.
Apabila sejak awal terdapat persoalan batas, klaim kepemilikan, atau hak pihak lain yang belum selesai, maka pemerintah perlu menjelaskan bagaimana proyek tersebut tetap dapat dilaksanakan.
Apakah pada saat proyek dimulai seluruh bidang tanah sudah dikuasai pemerintah?
Apakah seluruh proses pelepasan hak telah selesai?
Apakah sudah ada dokumen yang memastikan tidak terdapat tumpang tindih hak?
Ataukah persoalan tersebut baru muncul setelah bangunan selesai?
Jawaban terhadap pertanyaan tersebut penting karena menyangkut akuntabilitas penggunaan uang negara.
Rp36,7 Miliar Jangan Berubah Menjadi Aset Tidak Produktif
Nilai Rp36,789 miliar bukan angka kecil.
Anggaran tersebut berasal dari sumber pembiayaan publik yang seharusnya menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, apabila persoalan lahan kemudian menghambat pemanfaatan rumah sakit, pemerintah harus segera mengambil langkah penyelesaian.
Jangan sampai negara telah mengeluarkan puluhan miliar rupiah untuk membangun gedung, tetapi masyarakat belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan secara maksimal karena persoalan administrasi dan legalitas lahan.
Dalam perspektif pengawasan publik, kondisi seperti ini harus dilihat secara menyeluruh.
Bukan hanya:
berapa persen bangunan selesai?
Tetapi juga:
apakah bangunan tersebut dapat digunakan, apakah asetnya tercatat dengan benar, apakah tanahnya memiliki kepastian hukum, dan apakah tujuan pembangunan benar-benar tercapai?
Pengukuran Ulang Harus Menjadi Pintu Masuk Audit Administratif
Awak Media memandang hasil pengukuran ulang seharusnya tidak berhenti sebagai dokumen teknis.
Jika terdapat perbedaan antara dokumen dengan kondisi lapangan, pemerintah perlu melakukan penelusuran lebih lanjut.
Mulai dari dokumen perencanaan, dokumen pengadaan tanah, dokumen pelepasan hak, pembayaran atau kompensasi apabila ada, sertifikat atau dokumen penguasaan tanah, hingga dokumen aset pemerintah daerah.
Termasuk pula menelusuri kapan persoalan batas tersebut pertama kali muncul.
Apakah persoalan sudah diketahui sebelum proyek dilelang?
Apakah sudah diketahui ketika kontrak pembangunan ditandatangani?
Atau baru diketahui setelah proyek berjalan?
Timeline persoalan tersebut sangat penting untuk mengukur kualitas perencanaan dan pengawasan proyek.
DPRD dan Inspektorat Patut Meminta Penjelasan
Persoalan ini juga layak menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bengkayang sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah.
DPRD dapat meminta penjelasan mengenai status aset, penggunaan anggaran, proses pengadaan tanah, serta progres penyelesaian persoalan lahan.
Inspektorat juga memiliki posisi penting untuk memastikan aspek administrasi pemerintahan dan pengelolaan aset berjalan sesuai ketentuan.
Apabila kemudian ditemukan indikasi persoalan yang berkaitan dengan keuangan negara atau dugaan pelanggaran hukum, tentu pemeriksaannya dapat dilanjutkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang harus dihindari adalah munculnya situasi ketika semua pihak baru saling menunjuk setelah uang negara terlanjur digunakan.
Sepuluh Pertanyaan yang Kini Menunggu Jawaban
Dari persoalan pengukuran ulang tersebut, setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan publik yang perlu dijawab secara terbuka:
- Bagaimana status hukum tanah RSUD Pratama Jagoi Babang ketika proyek mulai dibangun pada 2023?
- Apakah seluruh bidang tanah proyek telah dikuasai secara sah oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang saat pembangunan dimulai?
- Berapa luas bidang tanah yang kini dilakukan pengukuran ulang?
- Siapa saja pihak yang tercatat atau mengklaim memiliki hak atas bidang tersebut?
- Apakah terdapat tumpang tindih batas atau dokumen pertanahan?
- Apakah seluruh proses pelepasan hak dan/atau penyelesaian hak pihak lain telah dilakukan?
- Bagaimana status tanah dan bangunan tersebut dalam administrasi Barang Milik Daerah?
- Apakah persoalan lahan pernah dilaporkan atau diketahui sebelum proyek dilaksanakan?
- Apakah telah dilakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran Rp36,789 miliar dan pelaksanaan pekerjaan?
- Kapan RSUD Pratama Jagoi Babang dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat penuh kepada masyarakat?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu.
Justru sebaliknya, jawaban yang terbuka akan memberikan perlindungan bagi pemerintah, pelaksana proyek, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan.
Jangan Sampai Rumah Sakit Berdiri, Kepastian Tanah Justru Dipertanyakan
RSUD Pratama Jagoi Babang memiliki posisi strategis karena berada di kawasan perbatasan.
Masyarakat tidak membutuhkan bangunan megah semata.
Masyarakat membutuhkan rumah sakit yang legalitas asetnya jelas, lahannya tidak bermasalah, fasilitasnya lengkap, dan benar-benar memberikan pelayanan kesehatan.
Karena itu, penyelesaian persoalan lahan harus menjadi prioritas.
Pengukuran ulang yang dilakukan BPN bersama para pihak patut diapresiasi sebagai langkah untuk mencari kepastian objektif. Tetapi pekerjaan belum selesai hanya karena batas tanah telah diukur.
Yang harus dikawal berikutnya adalah kepastian hukumnya.
Jika ternyata seluruh dokumen dan batas tanah sesuai, pemerintah perlu menyampaikan hasilnya kepada publik agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan.
Sebaliknya, jika ditemukan persoalan, pemerintah harus menjelaskan mekanisme penyelesaian dan memastikan tidak ada hak masyarakat yang terabaikan.
Sebab, uang negara sudah keluar. Bangunan sudah berdiri. Yang sekarang ditunggu masyarakat adalah kepastian: apakah seluruh fondasi hukumnya juga sudah kokoh?
Awak Media: Transparansi Jangan Berhenti di Papan Nama Proyek
Awak Media menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers.
Kontrol publik tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan seseorang bersalah sebelum adanya pemeriksaan dan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Namun, kontrol publik diperlukan agar setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Pemkab Bengkayang, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, serta pihak terkait diharapkan memberikan penjelasan mengenai hasil pengukuran ulang dan status hukum lahan RSUD Pratama Jagoi Babang.
Jangan biarkan proyek Rp36,7 miliar hanya selesai secara fisik, tetapi belum selesai secara administratif, hukum, dan manfaat.
Masyarakat berhak mengetahui.
Negara berkewajiban menjelaskan.
Dan setiap rupiah uang rakyat harus berujung pada manfaat yang nyata.
RSUD boleh berdiri di tanah perbatasan. Tetapi kepastian hukum atas tanahnya juga harus berdiri tegak.
Sumber: DPD Aswin Kalbar
(TIM-007)
0 Komentar