PALEMBANG — Perkara dugaan penyimpangan pemberian kredit perkebunan yang menyeret delapan mantan pejabat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memasuki babak persidangan dan memunculkan perdebatan mengenai batas antara risiko bisnis perbankan dan tindak pidana korupsi.
Kedelapan mantan pejabat BRI tersebut mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang sejak 18 Agustus 2026. Mereka didakwa terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) dan PT Sri Andal Lestari (SAL).
Dalam perkara tersebut, angka kerugian keuangan negara yang didakwakan mencapai sekitar Rp922,45 miliar, terdiri dari sekitar Rp666 miliar terkait PT BSS dan Rp256,45 miliar terkait PT SAL, berdasarkan laporan pemeriksaan BPK tertanggal 30 Januari 2026 sebagaimana diberitakan sejumlah media.
Namun, perkara ini menjadi sorotan karena Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebelumnya menyatakan telah terjadi pemulihan kerugian sekitar Rp1,4 triliun dari debitur.
Kondisi tersebut kemudian melahirkan pertanyaan: bagaimana posisi hukum pemulihan kerugian tersebut terhadap perkara pidana yang tetap berjalan?
KREDIT MACET TIDAK OTOMATIS MENJADI TINDAK PIDANA
Perdebatan utama dalam perkara ini berkaitan dengan karakter kredit bermasalah.
Dalam dunia perbankan, kredit memiliki risiko gagal bayar. Namun, kegagalan pembayaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.
Yang harus dibuktikan dalam perkara pidana adalah apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan, termasuk perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, serta hubungan perbuatan tersebut dengan kerugian keuangan negara.
Dengan demikian, persoalan hukumnya bukan sekadar apakah kredit tersebut bermasalah atau kemudian dapat dipulihkan, melainkan bagaimana kredit diberikan, bagaimana keputusan diambil, apakah prosedur dipenuhi, dan apakah terdapat unsur pidana yang dapat dibuktikan di persidangan.
PERDEBATAN MENGENAI ACTUAL LOSS
Salah satu argumentasi yang muncul dalam perkara tersebut adalah mengenai metode penghitungan kerugian negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 memang menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara dalam konteks Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor harus dipahami sebagai kerugian yang nyata atau actual loss, bukan sekadar potensi kerugian.
MK menjelaskan bahwa kerugian negara harus benar-benar telah terjadi dan dapat dihitung berdasarkan hasil temuan instansi atau lembaga yang berwenang.
Namun, prinsip tersebut tidak berarti setiap perkara yang kemudian mengalami pengembalian uang otomatis kehilangan unsur pidananya.
Pertanyaan hukumnya tetap harus melihat kapan kerugian terjadi, bagaimana kerugian tersebut dihitung, siapa yang menyebabkan, apakah terdapat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, serta bagaimana hubungan antara perbuatan terdakwa dengan kerugian tersebut.
Dengan kata lain, pengembalian kerugian dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua persoalan yang dapat memiliki konsekuensi hukum berbeda.
PUTUSAN MK 28/PUU-XXIV/2026 JUGA RELEVAN
Perkembangan hukum pada 2026 juga membawa konteks baru setelah Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026.
Dalam perkembangan tersebut, MK menegaskan pentingnya kewenangan konstitusional BPK dalam pemeriksaan dan penetapan kerugian keuangan negara. Namun, MK juga menegaskan bahwa proses pembuktian tindak pidana, kesalahan pelaku, serta pertanggungjawaban pidana tetap dinilai dalam proses peradilan pidana.
Artinya, hasil pemeriksaan mengenai kerugian negara merupakan bagian penting dalam perkara, tetapi persidangan tetap harus menguji keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.
Karena itu, angka kerugian negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa melihat konstruksi perbuatan yang didakwakan.
AGUNAN, HGU, DAN PEMULIHAN KREDIT JUGA PERLU DIUJI
Dalam pemberitaan mengenai perkara ini juga muncul argumentasi bahwa fasilitas kredit tersebut memiliki berbagai bentuk jaminan, termasuk HGU, aset SHM, personal guarantee, gadai saham serta agunan lainnya.
Sebagian agunan juga disebut telah berhasil dilelang.
Dari sudut pandang perbankan, keberadaan jaminan tentu merupakan bagian dari mitigasi risiko kredit.
Namun, apakah nilai dan keberadaan jaminan tersebut dapat menghapus atau mengurangi kerugian keuangan negara dalam konstruksi perkara pidana tetap menjadi persoalan yang harus dibuktikan berdasarkan fakta persidangan, nilai aset, status hukum jaminan, hasil eksekusi, serta perhitungan kerugian yang digunakan dalam perkara.
Demikian pula dengan klaim bahwa seluruh kewajiban debitur telah dipulihkan.
Fakta mengenai pemulihan dana harus ditempatkan sesuai waktunya dan dibandingkan dengan dasar penghitungan kerugian yang digunakan dalam dakwaan maupun hasil pemeriksaan.
BUSINESS JUDGEMENT RULE
Perdebatan berikutnya adalah mengenai business judgement rule, yaitu prinsip yang pada kondisi tertentu memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang dibuat dengan itikad baik, kehati-hatian, informasi yang memadai, serta untuk kepentingan perusahaan.
Namun, prinsip tersebut bukan berarti seluruh keputusan bisnis otomatis kebal dari hukum pidana.
Jika keputusan bisnis dilakukan dengan itikad baik dan sesuai tata kelola, tetapi kemudian menimbulkan risiko atau kerugian usaha, maka perlu dibedakan antara business risk dengan perbuatan yang memang memenuhi unsur tindak pidana.
Sebaliknya, apabila dalam suatu keputusan ditemukan rekayasa, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi data atau perbuatan melawan hukum lainnya, maka label “keputusan bisnis” tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana.
Karena itu, batas antara risiko bisnis dan tindak pidana harus ditentukan berdasarkan fakta dan pembuktian, bukan semata-mata berdasarkan apakah kredit tersebut akhirnya macet atau telah dibayar kembali.
PEMULIHAN KERUGIAN BUKAN BERARTI PERKARA PIDANA OTOMATIS SELESAI
Ini menjadi bagian penting dalam membaca perkara tersebut.
Pemulihan kerugian negara dapat menjadi fakta yang relevan dalam proses hukum, tetapi pemulihan tidak secara otomatis menentukan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa.
Begitu pula sebaliknya, adanya kerugian yang pernah dihitung tidak otomatis membuktikan seseorang bersalah tanpa pembuktian mengenai perbuatan dan unsur pidana yang didakwakan.
Mahkamah Konstitusi dalam penjelasannya mengenai Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 juga menekankan bahwa pembuktian tindak pidana, kesalahan pelaku, dan pertanggungjawaban pidana tetap menjadi bagian dari proses peradilan dan penilaian hakim.
Karena itu, persidangan menjadi ruang untuk menguji seluruh konstruksi perkara secara terbuka.
PERTANYAAN BESARNYA: DI MANA BATAS RISIKO BISNIS DAN PIDANA?
Perkara delapan mantan pejabat BRI ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut satu perkara kredit.
Kasus tersebut juga menyentuh pertanyaan yang lebih luas bagi dunia perbankan:
Sejauh mana keputusan pemberian kredit yang kemudian bermasalah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?
Apakah keputusan kredit yang dibuat berdasarkan analisis dan prosedur perbankan, tetapi kemudian mengalami gagal bayar, merupakan risiko bisnis?
Atau apakah terdapat fakta tertentu dalam proses pemberian kredit yang membuat perkara tersebut masuk ke wilayah pidana?
Jawaban atas pertanyaan tersebut harus didasarkan pada alat bukti dan fakta persidangan.
HUKUM HARUS MEMBEDAKAN RISIKO BISNIS DAN KEJAHATAN
Dunia perbankan membutuhkan kepastian hukum dalam mengambil keputusan kredit.
Pada saat yang sama, negara juga memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa dana yang berkaitan dengan keuangan negara tidak disalahgunakan.
Karena itu, dua kepentingan tersebut harus berjalan secara seimbang.
Penegakan hukum tidak boleh menjadikan setiap kredit macet sebagai tindak pidana. Namun, pemulihan kredit juga tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya tindak pidana apabila unsur-unsurnya terbukti.
Yang menentukan pada akhirnya adalah proses pembuktian di pengadilan.
Delapan mantan pejabat BRI tersebut masih menjalani proses persidangan. Mereka berhak memperoleh pemeriksaan yang adil dan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Publik pun memiliki hak untuk mengetahui bagaimana majelis hakim menilai bukti mengenai pemberian kredit, proses analisis, agunan, pemulihan dana, perhitungan kerugian negara, serta ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa.
Pada akhirnya, perkara ini bukan sekadar soal “kredit macet” atau “kredit sudah lunas”.
Yang harus dijawab oleh proses peradilan adalah apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan benar-benar terbukti berdasarkan alat bukti yang sah.
Di situlah batas antara risiko bisnis dan tindak pidana harus ditentukan.
Bunyamin
0 Komentar