JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak dalam mengusut perkara dugaan suap pengurusan layanan pertanahan yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 14 September 2026, serta menetapkan delapan orang sebagai tersangka, penyidik KPK kini menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Kamis (17/9/2026).
Salah satu ruangan yang menjadi sasaran penggeledahan adalah ruang kerja Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN Lampri, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam perkara dugaan suap layanan pertanahan, termasuk pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berkaitan dengan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Bukan Sekadar Menggeledah Ruangan
Penggeledahan kantor kementerian tentu bukan kegiatan biasa. Penyidik KPK membutuhkan bukti untuk memperjelas konstruksi perkara, termasuk dokumen, alat komunikasi elektronik, maupun bukti lain yang dapat menerangkan hubungan antara para pihak dalam perkara tersebut.
Dengan penggeledahan di lingkungan kementerian, perhatian publik pun kembali tertuju pada bagaimana proses layanan pertanahan tersebut berlangsung dan siapa saja yang diduga memiliki peran dalam perkara yang tengah disidik.
KPK sebelumnya menyita uang tunai dan valuta asing dengan nilai sekitar Rp106,3 miliar dalam rangkaian OTT tersebut. Uang tersebut ditemukan dalam berbagai mata uang dan menjadi salah satu barang bukti yang tengah didalami penyidik.
Angka Rp106,3 miliar tentu bukan perkara kecil. Namun, besarnya nilai uang yang disita tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh uang tersebut merupakan hasil tindak pidana. Konstruksi hukum mengenai asal-usul, peruntukan, penerima, pemberi, serta kaitannya dengan perkara tetap harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses peradilan.
Empat Orang Disebut KPK sebagai Orang Kepercayaan Nusron
Yang membuat perkara ini semakin menjadi perhatian adalah keterangan KPK mengenai posisi empat dari delapan tersangka.
KPK menyebut Erwin, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, dan Muhammad Fakhry sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Namun, status tersebut perlu dibaca secara proporsional.
Penyebutan sebagai “orang kepercayaan” tidak otomatis berarti Nusron terlibat dalam tindak pidana yang sedang disidik. Sampai saat ini, berdasarkan informasi yang disampaikan KPK, Nusron belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Justru di titik inilah penyidikan KPK menjadi penting.
Publik tentu ingin mengetahui bagaimana hubungan para tersangka dengan proses pengurusan HGB, bagaimana aliran uang berlangsung, siapa yang memberikan perintah atau permintaan, siapa penerima manfaat, serta apakah ada pihak lain yang memiliki peran dalam perkara tersebut.
Nama Nusron Muncul, KPK Masih Dalami
Posisi Nusron Wahid juga menjadi perhatian karena empat orang yang disebut KPK sebagai orang yang diduga merupakan orang kepercayaannya kini masuk dalam daftar tersangka.
Namun, sejauh konstruksi perkara yang telah disampaikan ke publik, KPK belum menyatakan Nusron sebagai tersangka.
KPK juga telah menyampaikan bahwa pemanggilan terhadap pihak tertentu akan dilakukan apabila penyidik menilai keterangannya dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan.
Dengan demikian, narasi bahwa Nusron “menghilang” atau “melarikan diri” belum dapat dijadikan fakta tanpa keterangan dan bukti yang mendukung.
Demikian pula informasi yang beredar di media sosial mengenai keberadaannya di suatu daerah harus diperlakukan sebagai informasi yang belum terverifikasi apabila belum dikonfirmasi oleh sumber resmi.
Dari HGB Summarecon hingga Jejak Uang Rp106,3 Miliar
Perkara ini berawal dari OTT KPK pada 14 September 2026 yang kemudian berkembang menjadi penyidikan dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
KPK menetapkan delapan tersangka yang berasal dari unsur pejabat ATR/BPN, pihak swasta, serta pihak yang disebut sebagai orang yang diduga memiliki hubungan kepercayaan dengan Menteri ATR/BPN.
Salah satu konstruksi yang telah muncul ke publik berkaitan dengan dugaan aliran uang sekitar Rp1,5 miliar dari pihak yang berkaitan dengan Summarecon kepada Erwin sebelum sebagian uang tersebut diduga diteruskan kepada pihak lain. Namun, KPK belum menguraikan secara terbuka seluruh posisi masing-masing tersangka dalam aliran transaksi tersebut.
Karena itu, penggeledahan di kantor ATR/BPN menjadi bagian penting untuk melihat apakah masih terdapat dokumen atau bukti elektronik yang dapat memperjelas konstruksi perkara.
Publik Menunggu: Siapa Lagi yang Akan Dipanggil?
Kini perhatian publik tidak hanya tertuju pada delapan tersangka.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah penyidikan akan berkembang kepada pihak lain apabila KPK menemukan bukti yang cukup.
Apakah penggeledahan kantor ATR/BPN akan menemukan dokumen yang memperjelas proses pengurusan HGB?
Apakah akan ditemukan komunikasi elektronik yang menjelaskan hubungan antara pihak swasta, pejabat ATR/BPN, dan pihak-pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri?
Bagaimana sebenarnya aliran uang Rp106,3 miliar tersebut?
Dan yang tidak kalah penting, apakah penyidikan akan berhenti pada delapan tersangka atau justru berkembang berdasarkan alat bukti baru?
Semua pertanyaan tersebut masih berada dalam ranah penyidikan.
KPK memiliki kewenangan untuk mengembangkan perkara berdasarkan alat bukti yang ditemukan. Sementara publik memiliki kepentingan untuk mengetahui bahwa proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan berdasarkan bukti.
Untuk sementara, satu hal yang sudah jelas: KPK telah masuk ke lingkungan kantor ATR/BPN dan melakukan penggeledahan sebagai bagian dari penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut.
Adapun mengenai keterlibatan pihak lain, termasuk Nusron Wahid, tetap harus menunggu hasil penyidikan dan keputusan resmi KPK berdasarkan alat bukti.
Perkara ini belum selesai. Penggeledahan baru membuka babak berikutnya. Kini publik menunggu apa yang ditemukan penyidik dan ke mana arah pengembangan kasus setelah bukti-bukti tersebut diperiksa.
0 Komentar