PONTIANAK — Penanganan kasus dugaan pelecehan seksual berbasis teknologi deepfake di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Tanjungpura (Untan) kembali menjadi sorotan.
Kasus yang mencuat sejak Mei 2026 itu awalnya berkaitan dengan dugaan manipulasi sejumlah foto mahasiswa menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) hingga menjadi konten vulgar. Namun, beberapa bulan kemudian, polemik berkembang bukan hanya mengenai dugaan pembuatan konten tersebut, melainkan juga mengenai pemberian sanksi kepada mahasiswa yang disebut sebagai korban, saksi, maupun pihak yang berkaitan dengan penyebaran informasi kasus.
Persoalan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mendasar di lingkungan mahasiswa: apakah mekanisme penanganan kasus sudah benar-benar memberikan perlindungan kepada korban?
Kasus Mencuat Sejak Mei 2026
Kasus tersebut mencuat pada 11 Mei 2026 setelah informasi mengenai dugaan pelecehan seksual berbasis AI beredar di media sosial.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan BEM Untan, seorang mahasiswa berinisial RY dari Program Studi Biologi FMIPA Untan angkatan 2025 diduga menggunakan teknologi AI untuk memanipulasi foto teman kuliah dan sejumlah mahasiswi menjadi konten vulgar bermuatan asusila.
Kasus tersebut disebut terungkap setelah seorang rekan kuliah meminjam telepon seluler milik RY untuk keperluan perkuliahan dan menemukan sejumlah foto hasil manipulasi di dalam galeri.
Temuan tersebut kemudian berkembang setelah sejumlah mahasiswa disebut ikut melaporkan dugaan manipulasi foto tersebut.
BEM Untan menyebut Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) mencatat sedikitnya sembilan korban resmi yang melapor, baik dari FMIPA maupun fakultas lainnya. Selain itu, terdapat pula pihak yang disebut sebagai korban dari luar lingkungan kampus.
Satgas Sebelumnya Janji Berikan Perkembangan
Dua hari setelah kasus mencuat, Ketua Satgas PPKPT Untan, Emilya Kalsum, sempat menyampaikan bahwa penanganan perkara membutuhkan ruang aman bagi korban terlebih dahulu.
Di tengah kasus yang sudah terlanjur viral, Satgas PPKPT juga menyatakan akan menyampaikan perkembangan kasus melalui press release.
“Kami juga telah mencoba menyediakan ruang aman apabila dibutuhkan, kami juga akan mengadakan press release. Karena kondisinya ini kan sudah viral ya. Jadi memang harus kita sampaikan perkembangannya,” ujar Emilya saat ditemui Reporter Mimbar Untan pada 13 Mei 2026.
Namun, menurut informasi yang disampaikan Mimbar Untan, press release tersebut tidak terlaksana sebagaimana yang sebelumnya disampaikan. Perkembangan perkara kemudian kembali menjadi sorotan setelah muncul Surat Keputusan Rektor Untan mengenai pemberian sanksi.
Perbedaan Sanksi Jadi Sorotan
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Untan Nomor 2968/DST/UN22/HK.03/2026 yang disoroti BEM Untan, RY dijatuhi sanksi skorsing selama satu semester.
Selama menjalani masa skorsing, RY tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik, organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan lain yang mengatasnamakan Universitas Tanjungpura.
RY juga diwajibkan membuat surat pernyataan bermeterai untuk tidak mengulangi perbuatannya serta menyampaikan permohonan maaf kepada Dekan FMIPA Untan.
Persoalan muncul karena sanksi juga diberikan kepada mahasiswa yang disebut sebagai korban maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara.
Dalam keputusan yang menjadi sorotan tersebut, dua mahasiswa yang disebut sebagai korban dikenai skorsing selama dua semester.
Keduanya juga diwajibkan membuat surat pernyataan bermeterai untuk tidak mengulangi perbuatan serta menyampaikan permohonan maaf kepada Dekan FMIPA Untan.
Perbedaan masa skorsing tersebut kemudian menjadi salah satu titik utama pertanyaan mahasiswa.
BEM Pertanyakan Dasar Sanksi
BEM Untan mempertanyakan dasar pemberian sanksi kepada mahasiswa yang disebut sebagai korban.
Bagi mahasiswa, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai berat atau ringannya hukuman, tetapi menyangkut bagaimana kampus memberikan perlindungan kepada pihak yang melaporkan atau menjadi korban dalam perkara kekerasan seksual.
Kekhawatiran yang muncul adalah jangan sampai mahasiswa yang mengalami atau mengetahui kekerasan seksual justru takut melapor karena khawatir ikut mendapatkan sanksi.
Namun demikian, apabila terdapat pelanggaran lain yang dilakukan oleh mahasiswa yang disebut sebagai korban atau saksi, pihak universitas juga perlu menjelaskan secara terbuka apa bentuk pelanggaran tersebut dan apa dasar hukumnya.
Dengan demikian, publik tidak hanya melihat perbedaan masa skorsing, tetapi dapat memahami konstruksi pelanggaran masing-masing pihak dan alasan mengapa sanksi yang diberikan berbeda.
Satgas: Universitas Akan Memberikan Penjelasan
Ketua Satgas PPKPT Untan, Emilya Kalsum, mengatakan pihak universitas akan memberikan penjelasan resmi mengenai alasan pemberian sanksi tersebut.
“Kenapa dua korban diskors, nanti akan ada penjelasan secara resmi,” ujar Emilya saat dikonfirmasi, Jumat, 11 September 2026.
Emilya mengatakan pimpinan Untan telah mengetahui informasi yang beredar di media sosial mengenai persoalan tersebut.
“Pimpinan juga sudah mengetahui postingan (BEM Untan) tersebut. Nanti juga akan dijelaskan oleh pihak universitas, demikian prosedurnya,” katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa pihak universitas akan memberikan penjelasan resmi.
“Kami tadi telah berkomunikasi via telepon. Pimpinan nanti akan menjelaskan secara resmi,” imbuhnya.
Demonstrasi Mahasiswa
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi aksi demonstrasi mahasiswa pada Jumat, 11 September 2026.
Massa mendatangi Gedung Kuliah Bersama (Kulber) B, tempat sekretariat Satgas PPKPT Untan berada.
Pencabutan sanksi terhadap mahasiswa yang disebut sebagai korban menjadi salah satu tuntutan utama. Mahasiswa juga mendesak evaluasi dan perombakan terhadap Satgas PPKPT Untan.
Emilya yang berada di sekretariat kemudian menemui massa. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih lima jam dan sempat diwarnai ketegangan serta adu argumen ketika mahasiswa mempertanyakan dasar pemberian sanksi kepada korban maupun mahasiswa yang dianggap berkaitan dengan penyebaran informasi kasus.
Di hadapan mahasiswa, Emilya menyatakan persoalan tersebut dapat dibawa melalui mekanisme pertanggungjawaban Satgas.
Menurutnya, apabila rekomendasi yang diberikan terbukti keliru, pengujiannya dapat dilakukan melalui Sidang Senat Untan.
“Dalam kondisi dilematis ini, kami memiliki kode etik maka kami akan bertanggung jawab, karena saya tidak bisa untuk mencabut skorsing dikarenakan harus dilalui dari pimpinan, tapi jika rekomendasi itu salah maka tentu akan kami uji (bukti) nanti di sidang senat Untan,” ujar Emilya.
Mahasiswa Meminta Dasar Bukti
Mahasiswa kemudian meminta bukti yang menjadi dasar rekomendasi sanksi.
Namun, pembahasan kembali diarahkan pada mekanisme pengujian melalui Senat.
Emilya juga membuka kemungkinan mengundurkan diri dari Satgas apabila terbukti melakukan kesalahan atau melanggar regulasi.
“Kalian ini kan tidak percaya dengan Satgas, berarti saya tidak berhak juga untuk memberikan bukti kepada kalian secara langsung karena buktinya harus dalam senat nantinya, mahasiswa bawakan surat pernyataan untuk meminta saya mundur dari jabatan Satgas PPKPT. Saya berhak bersedia mundur, asalkan tercantum apa yang telah kami buat kesalahan dan apa regulasi yang telah kami langgar, karena ini semua demi kepatuhan kode etik (PPKPT),” katanya.
Satgas Jelaskan Ada Dua Persoalan Berbeda
Tim Advokasi dan Hukum Satgas PPKPT Untan, Safaruddin Harefa, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.
Pemanggilan dan klarifikasi dilakukan, termasuk permintaan keterangan dan pemeriksaan bukti.
Namun, dasar sanksi terhadap pihak yang dikaitkan dengan penyebaran informasi menjadi salah satu persoalan yang kemudian dipertanyakan mahasiswa.
Safaruddin mengaitkannya dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024, termasuk Pasal 12 ayat 2 huruf H mengenai penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
Safaruddin menyebut dalam pemeriksaan terdapat pihak yang awalnya tidak mengakui keterlibatan dalam penyebaran informasi. Setelah pemeriksaan berlangsung, pihak tersebut kemudian disebut mengakui bahwa informasi telah dikirimkan kepada pihak lain.
Menurutnya, pembuatan foto vulgar menggunakan AI dan penyebaran informasi mengenai konten tersebut merupakan dua persoalan berbeda yang sama-sama perlu dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Tapi dasar ada di Pasal 12 ayat 2 huruf H. Maka dari itu, pelaku yang mengedit dan juga ada yang menyebarkan informasi sehingga menjadi disebarluaskan tentu menjadi salah dua-duanya,” ujar Safaruddin.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami posisi kampus. Artinya, menurut penjelasan Satgas, pemberian sanksi kepada pihak tertentu bukan semata-mata karena statusnya sebagai korban, tetapi dikaitkan dengan dugaan tindakan lain yang dinilai melanggar ketentuan.
Namun, dasar lengkap dan konstruksi pelanggaran masing-masing pihak tetap menjadi hal yang dinantikan untuk dijelaskan secara resmi.
Dekan FMIPA: Pemeriksaan Dilakukan Sesuai Mekanisme
Dekan FMIPA Untan, Gusrizal, menjelaskan pemeriksaan dilakukan terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan perkara.
Mereka yang dipanggil disebut memiliki kesempatan memberikan keterangan maupun sanggahan.
“Satgas bekerja dengan naungan Kemendiktisaintek. Mekanismenya Satgas melakukan pemeriksaan secara tertutup, hasilnya kalau ada nama-nama itu dirahasiakan, kita bekerja sesuai aturan dan SOP,” katanya.
Menurut Gusrizal, proses pemeriksaan tetap dapat berjalan meskipun terdapat pihak yang tidak memenuhi pemanggilan.
“Jadi yang dipanggil semua pihak yang terlibat dan terkait, tetapi ada yang tidak datang satu kali, ada yang tidak datang dua kali, ada yang tidak sama sekali. Pemeriksaan kedua dan pemeriksaan ketiga tetap berjalan, sehingga dibenarkan oleh peraturan menteri, maka pemeriksaan juga tetap dilakukan,” ujarnya.
BEM: Jawaban Belum Memuaskan
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Untan, Pangestu, mengatakan mahasiswa belum mendapatkan jawaban yang dianggap memuaskan mengenai dasar pemberian sanksi.
“Setelah kami bertemu dengan pihak rektorat dan Ketua Satgas, kami tidak mendapatkan jawaban yang pasti, tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dari tadi kami selalu diputar-putar dan kami pun jadi tidak bisa menangkap apa hasilnya,” ujar Pangestu.
Menurut mahasiswa, persoalan utama bukan hanya mengenai sanksi kepada pelaku dugaan deepfake, tetapi juga mengapa mahasiswa yang disebut sebagai korban dan pihak lain yang berkaitan dengan perkara turut dikenai sanksi.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Polemik ini pada akhirnya mengarah pada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban resmi dari Universitas Tanjungpura.
Pertama, apa bentuk pelanggaran yang menjadi dasar pemberian skorsing dua semester kepada dua mahasiswa yang disebut sebagai korban?
Kedua, mengapa masa sanksi terhadap mahasiswa yang disebut sebagai korban lebih lama dibandingkan mahasiswa yang disebut sebagai pelaku pembuatan deepfake?
Ketiga, apakah sanksi terhadap korban berkaitan dengan pelanggaran lain yang berdiri sendiri, atau berkaitan langsung dengan penanganan perkara pelecehan seksual?
Keempat, apa dasar rekomendasi Satgas PPKPT dan bagaimana rekomendasi tersebut diuji sebelum menjadi keputusan rektor?
Kelima, apakah seluruh pihak yang dikenai sanksi mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan keterangan, pembelaan, dan sanggahan?
Dan yang paling penting, bagaimana kampus memastikan kebijakan tersebut tidak membuat mahasiswa lain takut melaporkan kasus kekerasan atau pelecehan seksual?
Jangan Sampai Mekanisme Perlindungan Justru Menjadi Beban
Kasus ini menjadi ujian bagi mekanisme penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Perlindungan korban bukan berarti setiap tindakan korban otomatis terbebas dari pemeriksaan apabila memang terdapat dugaan pelanggaran lain. Namun, sebaliknya, pemberian sanksi kepada korban juga membutuhkan dasar yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi bahwa korban justru dihukum karena berusaha mengungkap kasus.
Karena itu, transparansi mengenai dasar pelanggaran, bukti, proses pemeriksaan, rekomendasi Satgas, serta pertimbangan pemberian sanksi menjadi sangat penting.
Skorsing satu maupun dua semester bukan keputusan ringan. Sanksi tersebut dapat berdampak terhadap perkuliahan, kelulusan, kegiatan organisasi, serta perjalanan akademik mahasiswa.
Maka, publik tidak cukup hanya diberi tahu bahwa sanksi telah dijatuhkan. Publik juga membutuhkan penjelasan mengenai mengapa sanksi tersebut dijatuhkan dan atas dasar pelanggaran apa.
Menunggu Sidang Senat Untan
Emilya menyatakan apabila rekomendasi Satgas dinilai keliru, persoalan tersebut dapat diuji melalui Sidang Senat Untan.
Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal proses tersebut dan berencana kembali melakukan aksi pada Senin.
“Untuk Senin ini, tadi yang disampaikan terakhir adalah persoalan tersebut akan dilaporkan bersama-sama dan akan dikawal secara langsung oleh mahasiswa. Namun, kami tadi meminta agar tidak ada perwakilan. Jadi, massa aksi yang datang itulah yang akan menjadi perwakilan semuanya,” tutup Pangestu.
Kini, publik menunggu penjelasan resmi Universitas Tanjungpura mengenai keseluruhan dasar pemberian sanksi tersebut.
Satu hal yang perlu dipastikan adalah bahwa proses penanganan perkara berjalan berdasarkan aturan, bukti dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan—bukan semata-mata berdasarkan persepsi.
Sebab pada akhirnya, pertanyaan yang paling mendasar tetap sama:
Jika seorang mahasiswa dinyatakan atau ditempatkan sebagai korban dalam sebuah perkara dugaan pelecehan seksual, mengapa ia ikut dikenai sanksi? Dan jika memang ada pelanggaran lain yang dilakukan korban, apa dasar, bukti, serta konstruksi pelanggarannya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar polemik tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak dan agar kepercayaan mahasiswa terhadap mekanisme penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus tetap terjaga.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Universitas Tanjungpura, Satgas PPKPT, BEM Untan, mahasiswa yang dikenai sanksi, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Fredy Legito
0 Komentar