Pontianak - Patut Untuk Diketahui oleh pelapor atau pengadu [ saksi korban ] dalam kontek hukum pidana yang deliknya adalah delik aduan agar dapat memperhatikan tentang apakah penting atau tidaknya kehadiran dari pelapor atau saksi korban ketika berlangsungnya proses sidang.
Persidangan pidana yang tidak dihadiri oleh pelapor atau saksi korban tidak secara otomatis menggugurkan atau membatalkan perkara pidana tersebut, karena penuntutan dilakukan oleh JPU [ jaksa penuntut umum ].
Pelapor wajib hadir di persidangan jika dipanggil sebagai saksi korban oleh jaksa penuntut umum atau hakim untuk memberikan keterangan di bawah sumpah.
Ketentuan Kehadiran Pelapor di Persidangan
Statusnya adalah sebagai Saksi/Korban: Pelapor sering kali sekaligus bertindak sebagai saksi atau korban yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa pidana. Jika dipanggil secara resmi melalui surat panggilan (relaas), kehadiran hukumnya wajib.
Konsekuensi Tidak Hadirnya Pelapor atau Saksi Korban Tanpa Alasan Sah maka ;
1.Menurut hukum acara pidana (KUHAP), jika saksi atau korban yang telah dipanggil secara sah tidak datang tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat memerintahkan agar saksi tersebut dipanggil paksa oleh bantuan kepolisian.
2.Khusus dalam perkara delik aduan [ tindak pidana yang hanya bisa diproses atas aduan korban ], ketidakhadiran pelapor/pengadu tanpa alasan yang sah bahkan dapat berakibat pada dakwaan yang tidak dapat diterima atau perkaranya gugur/dihentikan.
3.Pengaruh pembuktian walaupun perkara tidak gugur maka dengan tidak hadirnya pelapor sekaligus dia sebagai saksi korban maka akan dapat melemah alat buktidi persidangan.
4.Keterangan pelapor sangatlah penting untuk menerangkan unsur unsur pidana yang didakwakan, karena akan berpotensi pada putusan bebas atau lepas bagi terdakwa.
Panggilan Berikutnya:
Jika berhalangan hadir karena alasan yang sah dan patut [ semisalnya dalam keadaan sakit berat atau halangan hukum yang tidak dapat dihindari ], maka pelapor wajib memberitahukan kepada pengadilan disertai dengan bukti yang valid agar sidang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang.
Jika Anda berstatus sebagai pelapor dan menerima surat panggilan sidang dari pengadilan, maka Anda disarankan untuk berkoordinasi langsung dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau petugas pengadilan yang tertera pada surat panggilan tersebut.
Fredy Legito
0 Komentar