Kemarau Masih Panjang, Penyaluran Pertalite Kacau, Bupati Sintang Gelar Rapat Dengan Pertamina
SINTANG, KALBAR — Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang kembali menjadi perhatian serius. Di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung, debit sungai yang terus menyusut, serta aktivitas masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang mobilitas dan perekonomian, antrean panjang di sejumlah SPBU justru menjadi pemandangan yang semakin dikeluhkan masyarakat.
Kondisi tersebut mendorong Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menggelar rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM bersama Pertamina, Forkopimda, Hiswana Migas, dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sintang.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kamis (3/9/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah secara terbuka meminta penjelasan Pertamina mengenai kondisi sebenarnya terkait pasokan dan distribusi Pertalite untuk wilayah Sintang.
Pertamina Patra Niaga diwakili Muhammad Bisma Abdillah, Sales Branch Manager Kalbar II Fuel, yang mengikuti rapat melalui Zoom Meeting.
Bupati: Kemarau Panjang, Antrean SPBU Jangan Dibiarkan
Bupati Gregorius mengatakan rapat tersebut digelar bukan tanpa alasan.
Pemerintah daerah menerima berbagai keluhan masyarakat sekaligus melihat langsung kondisi penyaluran Pertalite yang dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM harus mendapatkan perhatian lebih serius karena kondisi kemarau masih berlangsung.
“Kemarau masih panjang, debit air sungai surut, antrean di SPBU juga panjang. Kami perlu mendapatkan penjelasan dari Pertamina kondisi yang sebenarnya mengenai suplai BBM bersubsidi untuk Kabupaten Sintang,” ujar Gregorius.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Pertalite tidak hanya berkaitan dengan antrean kendaraan di SPBU.
Keterlambatan atau ketidaklancaran distribusi BBM dapat berimbas langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama sektor transportasi, perdagangan, usaha kecil, hingga kegiatan ekonomi yang bergantung pada kelancaran mobilitas.
Karena itu, pemerintah daerah meminta adanya kepastian pasokan dan transparansi distribusi.
Depot Pertamina Sintang Kosong, SPBU Harus Ambil dari Pontianak
Salah satu persoalan yang mencuat dalam rapat adalah perubahan sumber pengambilan Pertalite oleh SPBU.
Muhammad Bisma Abdillah menjelaskan bahwa saat ini SPBU di Sintang tidak lagi mengambil Pertalite dari Depot Pertamina Sintang karena stok di depot tersebut kosong.
Pengambilan kemudian dilakukan dari Depot Pertamina di Pontianak menggunakan mobil tangki.
Menurut Bisma, proses pengambilan dari Pontianak sejauh ini tetap berjalan.
Namun perubahan pola distribusi tersebut tentu memiliki konsekuensi terhadap jarak, waktu tempuh, kebutuhan armada, serta ketepatan pasokan menuju Sintang.
Di sinilah pemerintah daerah meminta Pertamina memastikan distribusi tidak menjadi tersendat dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sesuai kuota yang tersedia.
Bupati Minta Pertamina Tambah Mobil Tangki
Gregorius secara khusus meminta Pertamina menambah jumlah mobil tangki yang digunakan untuk mengangkut Pertalite menuju Sintang.
“Kami meminta Pertamina untuk menambah jumlah mobil tangki untuk mengirim Pertalite sesuai kuota yang ada,” tegasnya.
Permintaan tersebut menjadi penting karena pengambilan BBM dari Pontianak membuat rantai distribusi menuju Sintang semakin panjang.
Jika jumlah armada tidak sebanding dengan kebutuhan distribusi, maka keterlambatan pasokan berpotensi terjadi.
Pemerintah daerah tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang menanggung dampaknya melalui antrean panjang dan kesulitan mendapatkan BBM.
Kuota Disebut Bertambah, Tetapi Antrean Tetap Mengular
Menariknya, Pertamina menyampaikan bahwa kuota Pertalite untuk Kabupaten Sintang justru terus bertambah pada triwulan ketiga.
Bisma juga menyebut pengambilan Pertalite oleh SPBU ke Depot Pertamina Pontianak menggunakan mobil tangki berjalan lancar.
Pernyataan tersebut tentu perlu dijelaskan secara lebih terbuka kepada publik.
Jika kuota bertambah dan distribusi mobil tangki berjalan lancar, mengapa antrean masyarakat masih panjang?
Apakah persoalannya berada pada jumlah pasokan?
Apakah terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan?
Apakah terdapat kendala transportasi?
Atau justru terdapat persoalan pada pola penyaluran di tingkat SPBU?
Pertanyaan tersebut penting karena masyarakat membutuhkan jawaban yang konkret, bukan sekadar informasi bahwa kuota telah tersedia.
Bupati Minta Data BBM Dibuka
Untuk memastikan persoalan dapat ditelusuri secara objektif, Gregorius meminta Pertamina memberikan laporan mengenai jumlah BBM bersubsidi yang dikirim ke Sintang setiap hari.
Permintaan tersebut sangat penting.
Dengan mengetahui berapa liter Pertalite yang dikirim, SPBU mana yang menerima, kapan pengiriman dilakukan, dan berapa jumlah penyaluran setiap hari, pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan secara lebih terukur.
“Saya minta, Pertamina bisa memberi laporan berapa BBM bersubsidi yang dikirim per hari untuk Kabupaten Sintang,” kata Gregorius.
Transparansi data tersebut juga dapat membantu menjawab keresahan masyarakat.
Sebab ketika masyarakat melihat antrean panjang, sementara kuota disebut tersedia, maka harus ada data yang mampu menjelaskan persoalan tersebut.
Pengisian Berulang dan Tangki Modifikasi Jadi Sorotan
Selain persoalan pasokan, pemerintah daerah dan Pertamina juga menyoroti pola pengisian BBM yang dinilai tidak wajar.
Gregorius meminta SPBU ditertibkan dan penyaluran dilakukan sesuai ketentuan.
Ia juga meminta adanya larangan terhadap pengisian menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi maupun pengisian berulang-ulang yang berpotensi mengganggu pemerataan distribusi.
“Perlu larangan pengisian minyak yang tidak wajar, misalnya tangki modifikasi atau berulang-ulang,” tegasnya.
Persoalan ini menjadi penting karena BBM bersubsidi pada prinsipnya diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.
Jangan sampai masyarakat yang datang secara normal justru harus menunggu berjam-jam karena ada kendaraan tertentu yang melakukan pengisian secara berulang.
Masalah Barcode: Sistem Ada, Payung Hukum Dipertanyakan
Sistem barcode juga menjadi bagian dari pembahasan.
Gregorius meminta sistem barcode tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi memiliki aturan yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh SPBU.
Pertamina mengakui bahwa secara sistem pembatasan sebenarnya memungkinkan dilakukan.
Namun, Bisma mengatakan penerapan pembatasan jumlah liter berdasarkan barcode masih menghadapi persoalan karena belum terdapat payung hukum yang jelas untuk mengatur pembatasan tersebut.
“Kalau mau diatur di sistem barcode, sebenarnya bisa, tetapi belum ada payung hukumnya,” jelas Bisma.
Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera diselesaikan antara aspek teknologi, regulasi, dan pelaksanaan di lapangan.
Jangan sampai sistem digital sudah tersedia, tetapi petugas SPBU tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk melakukan pembatasan.
Pertamina: SPBU Seharusnya Berani Menolak Pengisian Tak Sesuai
Bisma juga menjelaskan bahwa SPBU seharusnya tidak memperbolehkan pengisian Pertalite apabila terdapat ketidaksesuaian antara kendaraan dan data barcode.
Termasuk apabila nomor polisi kendaraan berbeda dengan barcode, kendaraan menggunakan tangki yang telah dimodifikasi, ataupun barcode digunakan secara berulang-ulang.
Artinya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pertamina.
SPBU juga memiliki peran penting sebagai ujung tombak distribusi BBM bersubsidi.
Jika aturan tidak ditegakkan di tingkat SPBU, maka persoalan distribusi akan terus berulang meskipun pasokan dari depot tersedia.
Bupati Minta Tim Terpadu Turun ke Lapangan
Gregorius tidak ingin pengawasan berhenti di ruang rapat.
Ia meminta Pertamina bersama tim terpadu melakukan pengendalian dan pengawalan langsung di lapangan bersama Pemerintah Kabupaten Sintang dan aparat penegak hukum.
“Pertamina bersama tim terpadu, kami minta melakukan pengendalian pengawalan ke lapangan bersama Pemkab Sintang dan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar sesuai ketentuan.
Pemeriksaan lapangan juga diperlukan untuk melihat apakah persoalan yang dikeluhkan masyarakat memang terjadi karena pasokan atau terdapat faktor lain dalam rantai distribusi.
Pertalite Lancar, Ekonomi Jangan Sampai Tersandera
Bupati menegaskan pemerintah daerah menginginkan penyaluran BBM bersubsidi berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Kami berharap agar penyaluran BBM bersubsidi ke masyarakat Kabupaten Sintang lancar dan tepat sasaran, supaya proses ekonomi di wilayah kami tidak terkendala,” ujarnya.
Pesan tersebut menjadi penting karena BBM bukan sekadar komoditas.
Bagi masyarakat Sintang, BBM berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari.
Transportasi, perdagangan, distribusi barang, kegiatan usaha, hingga mobilitas masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Dalam kondisi kemarau panjang, ketika sejumlah jalur transportasi dan kondisi geografis juga menghadapi tantangan, distribusi BBM yang tidak optimal dapat memperbesar beban masyarakat.
Publik Menunggu Jawaban: Di Mana Sebenarnya Masalah Pertalite Sintang?
Rapat koordinasi tersebut pada akhirnya membuka sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara transparan.
Jika kuota bertambah, mengapa antrean masih panjang?
Jika pengambilan dari Pontianak disebut lancar, apakah jumlah armadanya sudah mencukupi?
Jika stok Depot Sintang kosong, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendatangkan pasokan dari Pontianak?
Berapa liter Pertalite yang dikirim setiap hari ke Sintang?
Berapa liter yang diterima masing-masing SPBU?
Berapa banyak kendaraan yang ditolak karena menggunakan barcode tidak sesuai, tangki modifikasi, atau melakukan pengisian berulang?
Dan yang paling penting:
Apakah seluruh Pertalite yang dialokasikan untuk masyarakat Sintang benar-benar sampai kepada konsumen yang berhak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menyudutkan Pertamina maupun SPBU.
Sebaliknya, transparansi diperlukan agar persoalan distribusi dapat dibuktikan berdasarkan data dan tidak berkembang menjadi spekulasi.
Kemarau Boleh Panjang, Tetapi Jangan Biarkan Antrean BBM Menjadi Normal Baru
Pemerintah Kabupaten Sintang telah meminta Pertamina melakukan langkah konkret: memastikan pasokan, menambah armada mobil tangki, memperketat pengawasan SPBU, memperjelas sistem barcode, mencegah pengisian tidak wajar, serta membuka data distribusi.
Kini masyarakat menunggu realisasinya.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan sekadar rapat dan penjelasan. Masyarakat membutuhkan Pertalite yang benar-benar tersedia ketika mereka datang ke SPBU.
Kemarau boleh panjang.
Debit sungai boleh surut.
Tetapi jangan sampai distribusi BBM ikut tersendat dan antrean panjang berubah menjadi sesuatu yang dianggap biasa.
Jika kuota memang cukup, distribusi harus dibuktikan lancar.
Jika armada kurang, tambah.
Jika sistem pengawasan lemah, perbaiki.
Jika ada pengisian tidak wajar, tertibkan.
Dan jika terdapat celah dalam sistem distribusi, tutup celah tersebut sebelum masyarakat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.
Sumber: Prokopim Kabupaten Sintang
0 Komentar