PONTIANAK — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) didesak serius menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura (FKIP Untan).
Laporan tersebut disampaikan kepada Kejati Kalbar pada 1 Agustus 2026 dan memuat sejumlah dugaan persoalan dalam pelaksanaan maupun pengelolaan anggaran program MBKM selama periode 2023 hingga 2025.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan adanya kegiatan yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya serta dugaan penggunaan tanda tangan bendahara tanpa kewenangan.
Namun, seluruh informasi tersebut masih merupakan materi laporan masyarakat dan belum menjadi kesimpulan hukum. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran maupun tindak pidana sepenuhnya memerlukan pemeriksaan aparat penegak hukum.
Anggaran MBKM Disebut Capai Rp7,1 Miliar
Berdasarkan data yang dicantumkan dalam pengaduan, anggaran yang berkaitan dengan program MBKM FKIP Untan disebut mencapai sekitar Rp7,1 miliar dalam kurun waktu tiga tahun.
Rinciannya disebut sekitar:
- Rp3,2 miliar pada 2023;
- Rp2,6 miliar pada 2024; dan
- Rp1,2 miliar pada 2025.
Besarnya nilai anggaran tersebut menjadi alasan pelapor meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya berhenti pada dokumen pencairan, tetapi juga mencakup perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, bukti pembayaran, pertanggungjawaban, serta kesesuaian antara kegiatan yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Pertanyaan utamanya sederhana: apakah setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum?
Dugaan Penggunaan Tanda Tangan Bendahara
Salah satu poin yang dinilai perlu mendapatkan perhatian adalah dugaan penggunaan tanda tangan bendahara tanpa kewenangan.
Apabila dugaan tersebut benar, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan administrasi internal, tetapi juga perlu dilihat bagaimana dokumen tersebut digunakan dalam proses pencairan maupun pertanggungjawaban anggaran.
Karena itu, Kejati Kalbar didorong memeriksa dokumen-dokumen terkait, termasuk dokumen pencairan, kuitansi, laporan pertanggungjawaban, surat perintah, bukti transaksi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana MBKM.
Pemeriksaan juga diperlukan untuk mengetahui siapa yang membuat, menandatangani, mengesahkan, memverifikasi, dan menggunakan setiap dokumen tersebut.
Jika kemudian ditemukan adanya tanda tangan yang digunakan tanpa kewenangan, aparat dapat menentukan lebih lanjut apakah persoalan tersebut merupakan kesalahan administratif, pelanggaran prosedur, atau memiliki unsur pidana.
Pungutan Rp130 Ribu Saat Pengambilan Ijazah Turut Disorot
Selain persoalan anggaran MBKM, pengaduan masyarakat juga menyinggung adanya pungutan sebesar Rp130 ribu kepada mahasiswa saat mengambil ijazah setelah menyelesaikan pendidikan S1.
Pungutan tersebut diminta turut diperiksa dari sisi dasar hukum, mekanisme penetapan tarif, pihak yang menetapkan, penggunaan dana, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain apakah pungutan tersebut memiliki dasar resmi, apakah mahasiswa mendapatkan informasi yang jelas mengenai peruntukannya, dan ke mana dana tersebut kemudian disetorkan atau digunakan.
Namun, keberadaan pungutan tersebut beserta status hukumnya juga masih perlu diverifikasi melalui dokumen dan klarifikasi dari pihak terkait.
Tata Kelola Internal FKIP Untan Ikut Dipertanyakan
Pengaduan tersebut juga menyoroti tata kelola internal di lingkungan FKIP Untan.
Pelapor meminta aparat memeriksa apakah telah terdapat pemisahan fungsi yang memadai antara pihak yang mengusulkan kegiatan, menyetujui, membuat komitmen, melakukan verifikasi, membayar, menatausahakan, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
Pemisahan fungsi tersebut penting dalam sistem pengendalian internal karena pengelolaan uang negara membutuhkan mekanisme pengawasan yang dapat mencegah konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan.
Kejati Kalbar juga didorong menguji sejauh mana pimpinan fakultas menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal.
Termasuk di dalamnya bagaimana pimpinan menerima laporan, pengaduan, disposisi, hasil rapat maupun informasi mengenai dugaan persoalan tata kelola.
Jika sebuah persoalan memang telah diketahui sebelumnya, pertanyaan berikutnya adalah apakah telah dilakukan klarifikasi, pemeriksaan, evaluasi, pembinaan atau tindakan korektif.
Apabila ternyata terdapat kewajiban pengawasan yang tidak dijalankan, aparat dapat menilai berdasarkan bukti apakah kondisi tersebut sekadar persoalan tata kelola atau memiliki konsekuensi hukum lainnya.
Nama AYT dan AS Disebut dalam Pengaduan
Nama AYT dan AS turut disebut dalam pengaduan masyarakat.
Namun, penyebutan nama tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa keduanya telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana.
Dugaan keterlibatan serta pertanggungjawaban masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh aparat yang berwenang.
Khusus terkait AS, laporan masyarakat menyebut adanya dugaan keterlibatan dalam sejumlah fungsi yang berkaitan dengan kegiatan MBKM dan Pembelajaran Luar Kampus (PLK).
Pelapor meminta Kejati Kalbar menguji dasar kewenangan tersebut, termasuk keberadaan surat keputusan, mandat, delegasi maupun mekanisme koordinasi dengan unsur pimpinan FKIP Untan lainnya.
Hal tersebut penting karena kegiatan MBKM dan PLK berkaitan dengan proses pendidikan dan pembelajaran, rekognisi akademik, Satuan Kredit Semester (SKS), penilaian, pembimbingan, serta pencatatan akademik mahasiswa.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelaksanaan fungsi di luar kewenangan formal, aparat penegak hukum perlu menentukan secara objektif apakah kondisi tersebut merupakan persoalan administrasi, pelanggaran tata kelola, atau memiliki unsur pidana.
Konfirmasi Belum Mendapat Tanggapan
Hingga berita ini disusun, AS disebut belum memberikan tanggapan atas konfirmasi Redaksi yang disampaikan pada Sabtu, 12 September 2026 sekitar pukul 11.55 WIB.
Sementara AYT juga disebut belum memberikan jawaban atas konfirmasi Redaksi yang disampaikan pada Jumat, 11 September 2026 sekitar pukul 11.07 WIB.
Konfirmasi kepada AYT sebelumnya juga telah dilakukan sejak Jumat, 28 Agustus 2026, namun hingga berita ini disusun belum memperoleh tanggapan.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi AYT, AS, pimpinan FKIP Untan maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai seluruh informasi yang tercantum dalam pengaduan tersebut.
Kejati Kalbar Didorong Tidak Berhenti pada Pemeriksaan Administrasi
Besarnya nilai anggaran yang dilaporkan membuat masyarakat berharap penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh.
Jika diperlukan, pemeriksaan dapat diarahkan untuk menelusuri dokumen, aliran dana, pelaksanaan kegiatan, pihak yang memiliki kewenangan, bukti pertanggungjawaban, serta keterangan para saksi.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan apakah kegiatan yang secara administratif tercatat benar-benar dilaksanakan di lapangan.
Sebab, dugaan penyimpangan anggaran tidak cukup dinilai hanya dari keberadaan dokumen.
Kesesuaian antara dokumen, transaksi, kegiatan nyata, penerima manfaat, serta pertanggungjawaban keuangan menjadi bagian penting yang perlu diuji apabila laporan tersebut masuk ke tahap pemeriksaan.
Masyarakat juga berkepentingan mengetahui apakah anggaran yang bersumber dari keuangan negara benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan program MBKM.
Transparansi Dibutuhkan untuk Menjaga Kepercayaan Publik
Perguruan tinggi negeri merupakan institusi publik yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan pendidikan.
Karena itu, setiap laporan mengenai dugaan penyimpangan anggaran perlu ditangani secara objektif.
Jika tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga penting disampaikan agar nama baik institusi maupun pihak yang disebut tidak dirugikan oleh informasi yang tidak benar.
Sebaliknya, apabila ditemukan bukti adanya penyimpangan, masyarakat tentu berharap proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Pengusutan secara transparan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan perguruan tinggi berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kini, bola berada pada aparat penegak hukum untuk menentukan apakah laporan tersebut memiliki dasar yang cukup untuk ditindaklanjuti lebih jauh.
Kejati Kalbar diharapkan tidak hanya menjawab laporan tersebut secara administratif, tetapi melakukan penelusuran berbasis bukti untuk memastikan apakah benar terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dana MBKM FKIP Untan yang dilaporkan mencapai sekitar Rp7,1 miliar selama 2023–2025.
Catatan: Seluruh tudingan dalam pemberitaan ini merupakan materi laporan atau pengaduan masyarakat dan belum merupakan kesimpulan hukum. Kebenaran maupun keterlibatan pihak-pihak yang disebut masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan, penyelidikan, dan apabila diperlukan proses hukum oleh aparat yang berwenang. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
0 Komentar