PANYABUNGAN — Polemik dugaan keterkaitan Kepala Desa Singengu Julu berinisial GD dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali memasuki babak baru.
Kali ini, sorotan tidak hanya diarahkan pada dugaan aktivitas PETI tersebut, tetapi juga pada transparansi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) dalam membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan terhadap kepala desa yang bersangkutan.
Sejumlah aktivis dan jurnalis mempertanyakan keberadaan serta status hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Madina yang disebut telah dilakukan terhadap GD.
Persoalan tersebut kemudian mendorong Magrifatullah Lubis, jurnalis sekaligus aktivis, mengambil langkah formal melalui mekanisme Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan mengajukan permohonan informasi kepada Bupati Madina, Saifullah Nasution.
Langkah tersebut ditempuh setelah permintaan konfirmasi pers yang disebut telah disampaikan beberapa kali kepada Pemkab Madina, termasuk melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dinilai belum memberikan jawaban yang substantif.
Tiga Kali Konfirmasi Disebut Belum Mendapat Jawaban Substantif
Magrifatullah mengatakan dirinya bersama sejumlah aktivis telah berulang kali meminta penjelasan resmi mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap GD.
Menurutnya, permintaan tersebut bukan sekadar mencari informasi informal, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial dan jurnalistik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita bersama sejumlah aktivis telah tiga kali melakukan permintaan konfirmasi pers tertulis secara resmi kepada Bupati dan melalui aplikasi PPID. Namun tidak pernah dihiraukan. Hal ini mencederai keterbukaan informasi publik dan terkesan ada hal besar yang sengaja disembunyikan,” tegas Magrifatullah dalam keterangan tertulisnya di Panyabungan, Senin (8/9/2026).
Meski demikian, pernyataan mengenai adanya informasi yang “disembunyikan” tersebut merupakan penilaian dari pihak pemohon dan masih memerlukan klarifikasi dari Pemkab Madina.
Justru karena itu, permohonan KIP kini dinilai menjadi langkah penting untuk menguji persoalan tersebut melalui mekanisme resmi.
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jadi Titik Persoalan
Sorotan utama tertuju pada pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Madina terhadap Kepala Desa Singengu Julu.
Magrifatullah mengklaim telah melakukan konfirmasi kepada Inspektorat dan memperoleh informasi bahwa proses pemeriksaan terhadap GD telah selesai.
Namun, menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh informasi yang jelas mengenai hasil pemeriksaan, kesimpulan, maupun tindak lanjut dari proses tersebut.
“Kita juga telah melakukan konfirmasi resmi ke Inspektorat. Fakta mengejutkan, proses pemeriksaan Kades GD telah lama rampung. Kenapa hasil ekspose tidak pernah dipublikasi? Kita menduga hasil pemeriksaan Inspektorat sengaja diendapkan dan mandek di meja Bupati Madina. Kenapa hal ini terkesan ditutupi?” ujar Magrifatullah.
Dugaan bahwa hasil pemeriksaan “diendapkan” tersebut merupakan pernyataan dan dugaan dari pemohon yang masih harus dikonfirmasi kepada pihak Pemkab Madina.
Namun apabila benar pemeriksaan telah selesai, publik tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui apa kesimpulannya, apa rekomendasinya, serta apakah terdapat tindak lanjut administratif maupun langkah lainnya.
Aktivis: Jangan Ada Informasi yang Berhenti di Meja Birokrasi
Pernyataan tersebut disampaikan bersama sejumlah aktivis, antara lain Ketua SIPLAH (Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup) Ahmad Rifai dan Direktur TMGI (The Madina Green Institute) Ridwandi Nasution.
Mereka mempertanyakan konsistensi Pemkab Madina terkait komitmen transparansi pemerintahan.
Menurut mereka, apabila sebuah pemeriksaan internal pemerintahan telah dilakukan, maka setidaknya harus ada penjelasan mengenai status pemeriksaan dan tindak lanjutnya, dengan tetap memperhatikan batasan informasi yang memang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.
Sebab, keterbukaan informasi bukan berarti seluruh dokumen harus dibuka tanpa batas.
Ada informasi yang dapat diakses publik dan ada pula informasi tertentu yang dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.
Karena itu, permintaan KIP tersebut sekaligus akan menguji informasi mana yang memang dapat diberikan dan mana yang secara hukum dapat dikecualikan.
Minta Laporan Pemeriksaan hingga Berita Acara Ekspose
Dalam surat permohonan informasi yang disebut telah diterima redaksi, pemohon meminta sejumlah dokumen dan informasi berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Singengu Julu.
Di antaranya:
- hasil pemeriksaan Inspektorat;
- tanggal pelaksanaan ekspose;
- pihak yang menghadiri ekspose;
- kesimpulan pemeriksaan;
- rekomendasi hasil pemeriksaan;
- tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- keputusan atau sanksi administratif apabila memang ada;
- dasar dan status pemeriksaan terhadap kepala desa;
- serta informasi mengenai langkah Pemkab Madina terhadap dugaan persoalan PETI.
Pemohon juga meminta informasi mengenai koordinasi Pemkab Madina dengan aparat penegak hukum (APH) dan Satgas Penertiban PETI.
Menurut Magrifatullah, dokumen tersebut dibutuhkan agar publik tidak hanya menerima informasi berdasarkan pernyataan lisan, tetapi dapat melihat dasar administratif dan tindak lanjut pemerintah.
Lahan Eks-PETI dan Kegiatan Maraginda Cup Ikut Dipertanyakan
Permohonan informasi juga disebut mencakup persoalan lahan eks-PETI di wilayah Kotanopan yang kemudian dikaitkan dengan lokasi kegiatan Maraginda Cup.
Pemohon meminta penjelasan mengenai status lahan tersebut, termasuk aspek reklamasi atau pemulihan lingkungan.
Pertanyaan yang diajukan antara lain mengenai:
Siapa pemilik atau pengelola lahan?
Bagaimana status hukum lahan eks-PETI tersebut?
Apakah telah dilakukan reklamasi atau pemulihan?
Instansi mana yang memiliki kewenangan?
Apa dasar hukum pemanfaatan lokasi tersebut untuk kegiatan?
Apakah terdapat dokumen lingkungan dan persetujuan dari instansi berwenang?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena aktivitas pertambangan tanpa izin bukan hanya menyangkut aspek legalitas pertambangan, tetapi juga dapat berkaitan dengan persoalan kerusakan lingkungan dan pemulihan lahan.
Namun seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen resmi.
“Kami Tidak Menghakimi, Kami Meminta Dokumen”
Magrifatullah menegaskan bahwa permohonan informasi yang diajukannya bukan bertujuan menjatuhkan pihak tertentu.
Menurutnya, jalur KIP justru dipilih agar persoalan dapat diuji berdasarkan dokumen resmi.
“Kita hanya meminta transparansi kasus yang menyeret GD. Jangan ada hal yang ditutupi. Kenapa Bupati terkesan takut untuk membuka informasi ini secara terang benderang?” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin membuat kesimpulan sendiri mengenai siapa yang benar atau salah.
“Kita ingin memastikan setiap dugaan diuji melalui fakta, dokumen, dan keterangan resmi. Jika memang tidak ada yang ditutup-tutupi, mengapa begitu lamban membuka dokumen yang memang dapat menjadi informasi publik?” ujarnya.
Minta Surat Tugas Inspektorat Dibuka
Salah satu dokumen yang diminta disebut berkaitan dengan Surat Tugas Inspektorat Nomor 094/872/ST/Insp/2026 tertanggal 30 Juli 2026.
Selain surat tugas tersebut, pemohon juga meminta dokumen lain yang berkaitan dengan proses pemeriksaan.
Mulai dari laporan pemeriksaan, berita acara ekspose, rekomendasi, keputusan atau sanksi administratif jika ada, hingga dokumen tindak lanjut.
Permintaan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mengetahui alur pemeriksaan sejak awal hingga tindak lanjutnya.
Dengan demikian, publik dapat mengetahui apakah pemeriksaan benar-benar telah selesai dan apakah hasilnya telah ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Pemkab: “Baik, Kami Proses”
Sementara itu, ketika dikonfirmasi mengenai permohonan informasi melalui PPID, Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Madina Muhammad Syail Lubis memberikan respons singkat.
“Baik, kami proses,” tulis Syail melalui pesan elektronik kepada wartawan.
Jawaban tersebut menjadi satu-satunya respons yang diterima terkait permohonan informasi tersebut.
Sementara itu, Bupati Madina Saifullah Nasution belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi mengenai persoalan hasil pemeriksaan Inspektorat maupun permohonan KIP yang diajukan.
Menurut pemohon, pesan konfirmasi telah terkirim dan terbaca, tetapi belum memperoleh jawaban.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Bupati Madina maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai status pemeriksaan dan alasan apabila terdapat dokumen yang tidak dapat dibuka kepada publik.
Jalur KIP Kini Menjadi Ujian Transparansi Pemkab Madina
Dengan diajukannya permohonan informasi secara resmi, persoalan tersebut kini tidak lagi sekadar menjadi perdebatan antara jurnalis, aktivis, dan pemerintah.
Ada mekanisme formal yang harus dijalankan.
Pemohon berhak memperoleh tanggapan sesuai prosedur pelayanan informasi publik.
Apabila informasi yang diminta dapat diberikan, publik tentu berharap dokumen dan penjelasan disampaikan secara terbuka.
Sebaliknya, apabila terdapat informasi yang menurut hukum termasuk informasi yang dikecualikan, Pemkab Madina juga memiliki ruang untuk menjelaskan dasar pengecualian tersebut sesuai mekanisme KIP.
Dengan demikian, transparansi tidak berhenti pada jawaban:
“Sedang diproses.”
Publik membutuhkan kejelasan mengenai apa yang diproses, kapan diselesaikan, siapa yang bertanggung jawab, dan apa hasilnya.
Jika Tidak Selesai, Pemohon Siapkan Sengketa Informasi
Magrifatullah menyatakan apabila permohonan informasi tersebut tidak memperoleh penyelesaian sesuai mekanisme dan jangka waktu yang berlaku, pihaknya akan mempertimbangkan menempuh tahapan berikutnya.
Termasuk mengajukan keberatan dan apabila diperlukan melanjutkan sengketa informasi melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sesuai mekanisme yang tersedia.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penggunaan hak masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
Publik Menunggu Dokumen, Bukan Sekadar Pernyataan
Polemik kasus GD pada akhirnya tidak hanya menguji bagaimana dugaan PETI tersebut ditangani.
Kasus ini juga menguji sejauh mana Pemkab Madina menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik.
Jika hasil pemeriksaan Inspektorat memang telah selesai, publik tentu ingin mengetahui apa hasilnya.
Jika terdapat rekomendasi, publik ingin mengetahui bagaimana tindak lanjutnya.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, penjelasan resmi juga penting agar tidak berkembang spekulasi.
Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran administratif atau indikasi pelanggaran lainnya, masyarakat tentu berharap tindakan dilakukan sesuai ketentuan.
Tidak boleh ada vonis melalui pemberitaan. Tidak boleh pula ada dugaan yang dibiarkan menggantung tanpa penjelasan.
Sebab, cara paling sehat untuk menjawab polemik adalah menghadirkan dokumen, fakta, klarifikasi, dan proses hukum yang transparan.
Kini bola berada di tangan Pemkab Madina dan PPID.
Publik menunggu apakah permohonan KIP tersebut akan menjadi pintu terbukanya informasi mengenai pemeriksaan Inspektorat atau justru kembali menghadapi kebuntuan birokrasi.
Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar lip service, melainkan transparansi yang dapat diverifikasi. Bukan sekadar janji pemeriksaan, melainkan kejelasan hasil pemeriksaan. Dan bukan sekadar pernyataan, melainkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum.
Magrifatullah
Catatan Redaksi: Berita ini memuat pernyataan, dugaan, dan permintaan informasi dari jurnalis/aktivis. Redaksi tidak menyimpulkan bahwa Kepala Desa Singengu Julu maupun pejabat Pemkab Madina telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran sebelum adanya hasil pemeriksaan dan/atau putusan hukum yang berkekuatan tetap. Tuduhan mengenai adanya informasi yang ditutup-tutupi juga merupakan penilaian pihak pemohon yang masih terbuka untuk diklarifikasi. Redaksi memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Bupati Madina, Kepala Desa Singengu Julu, Inspektorat, PPID, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan sesuai prinsip jurnalistik dan UU Pers.
0 Komentar