PONTIANAK — Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat kembali bergeser ke ranah hukum. Eka Nurhayati Ishak, seorang warga negara Indonesia, mengajukan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) terhadap sejumlah pejabat negara terkait persoalan karhutla yang dinilai terus berulang dan berdampak terhadap masyarakat.
Pihak yang disebut sebagai tergugat dalam gugatan tersebut yakni Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Gubernur Kalimantan Barat, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
Saat ditemui media di Pontianak, Selasa (15/9/2026), Eka menjelaskan bahwa langkah hukum tersebut ditempuh karena menurutnya karhutla tidak lagi dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan lingkungan.
Menurut Eka, dampak karhutla telah menyentuh sejumlah hak dasar masyarakat, mulai dari kualitas udara, kesehatan, hingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
“Karena kebakaran hutan dan lahan bukan lagi sekadar persoalan lingkungan. Karhutla telah menyentuh hak dasar masyarakat, hak untuk menghirup udara yang bersih, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari negara,” kata Eka.
Karhutla Berulang, Warga Kembali Menanggung Dampak
Eka menilai karhutla yang terjadi berulang menyebabkan masyarakat menjadi pihak yang harus menanggung berbagai dampak, terutama ketika kebakaran menghasilkan asap yang mengganggu aktivitas dan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, persoalan karhutla tidak seharusnya hanya ditangani setelah api membesar atau ketika kabut asap telah menyelimuti permukiman.
Ia mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan sejak sebelum kebakaran terjadi, disertai pengawasan, penegakan hukum, transparansi perizinan, evaluasi terhadap perusahaan dan pemegang konsesi, pemulihan lingkungan, serta perlindungan kesehatan masyarakat.
Bukan Gugatan untuk Kepentingan Pribadi
Eka menegaskan Citizen Lawsuit yang ditempuhnya bukan untuk mencari keuntungan pribadi maupun meminta ganti rugi untuk dirinya sendiri.
“Gugatan ini bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Saya tidak meminta ganti rugi untuk diri saya sendiri. Langkah hukum ini saya tempuh untuk memperjuangkan kepentingan publik dan mendorong negara menjalankan kewajibannya secara nyata,” ujarnya.
Melalui gugatan tersebut, Eka meminta pemerintah memberikan pertanggungjawaban sesuai kewenangan masing-masing mengenai langkah yang telah dilakukan untuk mencegah dan menangani karhutla di Kalimantan Barat.
Ia mempertanyakan sejumlah hal, termasuk efektivitas upaya pencegahan, pelaksanaan pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.
“Apa yang telah dilakukan, mengapa karhutla terus berulang, bagaimana pengawasan dilaksanakan, dan sejauh mana hukum benar-benar ditegakkan terhadap pihak yang bertanggung jawab,” katanya.
Mempertanyakan Kewajiban Negara
Eka menyebut langkah hukum tersebut bukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Menurutnya, Citizen Lawsuit merupakan jalur konstitusional yang digunakan warga negara untuk meminta pemerintah menjalankan kewajibannya dalam melindungi masyarakat dan lingkungan.
“Ini bukan gerakan untuk melawan pemerintah. Ini adalah upaya konstitusional untuk mengingatkan pemerintah bahwa negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat dan lingkungan hidupnya,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat Kalimantan Barat tidak lagi menghadapi ancaman karhutla dan kabut asap yang berulang setiap tahun.
Eka juga mendorong perubahan kebijakan dan tindakan konkret, mulai dari pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab, pemulihan lingkungan yang rusak, hingga perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
“Udara bersih bukan kemewahan. Lingkungan hidup yang sehat bukan hadiah dari pemerintah. Itu adalah hak konstitusional setiap warga negara,” kata Eka.
Gugatan Publik Menunggu Proses Hukum
Eka menegaskan Citizen Lawsuit tersebut merupakan bentuk penggunaan jalur hukum oleh warga negara untuk mendorong pemerintah mengambil langkah yang dinilainya lebih serius dalam menangani persoalan karhutla.
“Kami tidak sedang menuntut uang untuk kepentingan pribadi. Kami menuntut tanggung jawab negara untuk kepentingan rakyat dan generasi yang akan datang,” ujarnya.
Gugatan tersebut selanjutnya akan mengikuti proses hukum di pengadilan. Dalil-dalil yang disampaikan penggugat akan diuji berdasarkan ketentuan hukum, bukti, serta jawaban para tergugat.
Dengan demikian, pengajuan Citizen Lawsuit tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa para pejabat yang digugat telah dinyatakan melakukan pelanggaran hukum. Kedudukan dan tanggung jawab masing-masing pihak akan menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Presiden RI, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta pihak-pihak lain yang disebut atau berkepentingan dalam perkara tersebut.
Fredy Legito
16 September 2026
0 Komentar