JAKARTA — Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menjadi persoalan lintas negara. Kabut asap yang bergerak melintasi wilayah perbatasan tidak hanya menjadi persoalan lingkungan domestik, tetapi mulai menimbulkan tekanan dari negara-negara tetangga yang terdampak.
Malaysia, Brunei Darussalam hingga Filipina disebut ikut merasakan dampak buruk dari kabut asap. Gangguan kualitas udara, aktivitas masyarakat hingga kegiatan pendidikan menjadi persoalan yang kembali menghidupkan perdebatan mengenai tanggung jawab Indonesia dalam menangani karhutla.
Di Sarawak, Malaysia, kualitas udara dilaporkan berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut bahkan berdampak terhadap aktivitas pendidikan dengan ditutupnya sekolah di sejumlah wilayah.
Keluhan serupa muncul di Brunei Darussalam. Paparan asap disebut mulai dirasakan masyarakat melalui berbagai gangguan kesehatan, seperti batuk dan iritasi mata.
Sementara itu, media Filipina turut menyoroti pergerakan asap yang diduga berasal dari kebakaran di wilayah Kalimantan. Kabut asap disebut telah mencapai wilayah Luzon dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar di Metro Manila.
Persoalan tersebut kemudian tidak lagi sekadar menjadi isu lingkungan, tetapi mulai masuk ke ranah diplomasi regional dan tanggung jawab negara.
Malaysia dan Brunei sebelumnya telah sepakat mendorong pembahasan persoalan polusi asap lintas batas melalui mekanisme ASEAN. Langkah tersebut berkaitan dengan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014.
Dari Kabut Asap Bisa Menjadi Sengketa Antarnegara
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: sampai sejauh mana sebuah negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila aktivitas kebakaran di wilayahnya menimbulkan dampak lingkungan terhadap negara lain?
Pakar hukum internasional Satria Unggul Wicaksana menilai mekanisme ASEAN menjadi salah satu jalur penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Namun, apabila persoalan tidak menemukan titik penyelesaian melalui mekanisme regional, menurutnya, tidak tertutup kemungkinan isu tersebut berkembang menjadi sengketa internasional.
Artinya, persoalan asap lintas batas tidak boleh lagi dipandang sebagai masalah musiman yang selesai setelah hujan turun atau titik api padam.
Dampaknya sudah melampaui batas wilayah administrasi Indonesia.
Negara yang terdampak tentu memiliki kepentingan untuk mendapatkan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan di wilayahnya.
Dalam perspektif hukum internasional, persoalan pencemaran lintas batas berkaitan dengan prinsip bahwa suatu negara tidak semestinya membiarkan wilayahnya digunakan untuk aktivitas yang menimbulkan kerugian serius terhadap negara lain.
Karena itu, semakin besar dampak yang ditimbulkan dan semakin lemah penanganannya, semakin besar pula tekanan terhadap pemerintah Indonesia untuk menunjukkan bahwa negara benar-benar mampu mencegah sumber pencemaran tersebut.
Bukan Sekadar Soal Api, Tetapi Soal Tata Kelola
Persoalan karhutla juga memperlihatkan bahwa penanganan bencana ekologis tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi.
Pemerintah harus mampu menjawab sejumlah persoalan mendasar: siapa pemilik atau pengelola lahan yang terbakar, bagaimana pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran, apakah terdapat pembukaan lahan dengan cara membakar, bagaimana penegakan hukum dilakukan, serta apakah perusahaan maupun individu yang terbukti menyebabkan kebakaran benar-benar dimintai pertanggungjawaban.
Jika setiap tahun persoalan yang sama kembali muncul, sementara asap kembali menyeberangi batas negara, publik tentu berhak mempertanyakan efektivitas kebijakan pencegahan karhutla.
Sebab, persoalannya bukan lagi sekadar berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan, melainkan mengapa kebakaran terus berulang dan siapa yang bertanggung jawab atas dampaknya.
ASEAN Bisa Menjadi Ujian bagi Indonesia
Mekanisme ASEAN menjadi penting karena persoalan kabut asap lintas batas memang telah menjadi masalah kawasan selama bertahun-tahun.
Namun, kesepakatan regional juga akan kehilangan makna apabila hanya berhenti pada rapat, koordinasi, pertukaran informasi dan pernyataan keprihatinan tanpa penyelesaian nyata di lapangan.
Indonesia kini menghadapi ujian penting.
Pemerintah harus menunjukkan kepada negara tetangga bahwa penanganan karhutla bukan sekadar respons ketika asap sudah menyebar, tetapi merupakan kebijakan serius yang mencakup pencegahan, pengawasan, penindakan dan pemulihan lingkungan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sendiri menyatakan komunikasi dengan negara-negara tetangga terus dilakukan dalam menangani dampak karhutla.
Langkah diplomasi tersebut penting, tetapi diplomasi saja tidak cukup.
Negara tetangga membutuhkan kepastian bahwa sumber persoalan benar-benar ditangani.
Jika Gagal Menyelesaikan di Kawasan, Tekanan Bisa Meningkat
Potensi eskalasi ke ranah hukum internasional harus dilihat sebagai peringatan serius, bukan sekadar ancaman politik.
Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa berdasarkan informasi yang tersedia dalam materi ini, belum dapat dinyatakan bahwa Indonesia telah resmi dilaporkan atau digugat ke Mahkamah Internasional.
Yang menjadi persoalan adalah adanya pandangan bahwa apabila mekanisme penyelesaian regional tidak menghasilkan solusi, sengketa dapat berkembang ke tingkat internasional sesuai mekanisme dan yurisdiksi yang berlaku.
Karena itu, pemerintah Indonesia masih memiliki ruang untuk mencegah persoalan tersebut berkembang lebih jauh.
Caranya bukan dengan membantah keberadaan asap, melainkan dengan membuktikan bahwa negara hadir secara nyata: mencegah kebakaran, menindak pelaku, mengawasi korporasi, memulihkan lahan rusak, serta memastikan masyarakat dan negara tetangga tidak terus menjadi korban.
Karhutla pada akhirnya bukan hanya persoalan asap.
Ini adalah persoalan lingkungan, kesehatan masyarakat, ekonomi, tata kelola sumber daya alam, penegakan hukum, diplomasi dan kredibilitas Indonesia di mata kawasan.
Jika persoalan ini terus berulang, pertanyaan yang muncul bukan lagi “dari mana asap berasal?”
Pertanyaan yang jauh lebih serius adalah:
“Sampai kapan negara membiarkan asap Indonesia menjadi masalah negara lain?”
Fredy Legito
0 Komentar