JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali mencatatkan capaian di tingkat nasional. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung di sejumlah wilayah, Kalbar meraih penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 dalam ajang TPID Awards 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kalimantan Barat tercatat sebagai salah satu penerima penghargaan bersama Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Gorontalo, dan Papua.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Ada pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, instansi terkait, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang bersama-sama menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Menurut Ria Norsan, penghargaan tersebut tidak semata-mata menjadi capaian administratif, tetapi harus menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah bagaimana penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bekerja. Kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia, distribusinya lancar, harganya terjangkau, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Tetap Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Karhutla
Penghargaan tersebut diraih ketika Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan penanganan karhutla di sejumlah wilayah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menjalankan berbagai agenda secara bersamaan, mulai dari penanganan karhutla hingga menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi pangan, stabilitas harga, dan daya beli masyarakat.
Ria Norsan menegaskan bahwa berbagai tantangan tersebut membutuhkan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, termasuk karhutla yang saat ini masih dalam penanganan, pemerintah tetap harus memastikan stabilitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga. Mari kita bersama-sama memperkuat sinergi, menjaga ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan daya beli masyarakat. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bekerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Ria Norsan.
Kota Pontianak Raih TP2DD Kota Terbaik
Dalam agenda yang sama, Kota Pontianak juga memperoleh penghargaan TP2DD Kota Terbaik 2026 dalam ajang Championship TP2DD 2026.
Kota Pontianak tercatat bersama Kota Medan, Tangerang Selatan, Makassar, dan Kupang sebagai penerima penghargaan tersebut.
Forum nasional tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat transformasi dan digitalisasi ekonomi daerah.
Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dalam sambutannya menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah.
Menurut Tito, inflasi merupakan agregasi dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konsumsi rumah tangga, menjaga belanja daerah, mendorong investasi melalui kemudahan perizinan, serta mengembangkan hilirisasi berbasis potensi daerah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia pada semester pertama 2026 tetap tumbuh solid. Namun, sejumlah risiko tetap perlu diantisipasi, terutama dampak kondisi cuaca ekstrem dan fenomena El Niño terhadap sektor pangan.
Airlangga menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan air dan irigasi, percepatan tanam, pengaturan pola tanam, serta pemetaan wilayah pertanian sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.
Perkuat Digitalisasi Ekonomi Daerah
Pengendalian inflasi di daerah juga diarahkan melalui penguatan koordinasi dan langkah strategis, antara lain menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan, memastikan kelancaran distribusi, memantau perkembangan harga dan pasokan komoditas, serta memperkuat koordinasi lintas instansi.
Di sisi lain, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital melalui optimalisasi transaksi pemerintah daerah, elektronifikasi transaksi, inovasi layanan, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan konektivitas sistem pembayaran.
Raihan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 menjadi bagian dari apresiasi terhadap sinergi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Capaian tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemprov Kalbar untuk terus memperkuat koordinasi dan menghadirkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan akan melanjutkan penguatan pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta transformasi digital daerah sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Agenda tersebut semula dijadwalkan dihadiri Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan penghargaan kepada para penerima. Namun, karena berhalangan hadir, penyerahan penghargaan diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, yang sekaligus membuka kegiatan.
Rakornas tersebut turut dihadiri kepala daerah se-Indonesia, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
Fredy Legito
0 Komentar