PONTIANAK — Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kajati Kalbar) Dr. Emilwan Ridwan menyetujui empat permohonan penghentian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) pada tahap penuntutan.
Keempat permohonan tersebut diajukan oleh Kejaksaan Negeri Singkawang, Kejaksaan Negeri Pontianak, dan Kejaksaan Negeri Sambas.
Persetujuan tersebut diberikan dalam ekspose perkara yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (23/9/2026) di Ruang Vidcom Lantai 4 Kejati Kalbar. Kegiatan tersebut dihadiri Aspidum beserta jajaran Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Kalbar, para Kepala Kejaksaan Negeri yang mengajukan permohonan MKR, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta para Kasi Pidum se-Kalimantan Barat.
DUA PERMOHONAN DARI KEJARI SINGKAWANG
Dari empat permohonan tersebut, Kejaksaan Negeri Singkawang mengajukan dua perkara.
Permohonan pertama atas nama tersangka FERI alias PUCUL, terkait dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Perkara tersebut berkaitan dengan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 60 liter milik korban. Nilai kerugian yang ditimbulkan dalam perkara tersebut diperkirakan sekitar Rp600 ribu.
Sementara permohonan kedua melibatkan HANISAH S.Pd alias NISA bersama APRIANTI alias DEDEK.
Keduanya disangka terkait dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 486 atau Pasal 492 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Perkara tersebut berkaitan dengan satu unit mobil milik korban yang digadaikan tanpa izin, dengan nilai kerugian sekitar Rp57 juta.
Kedua perkara tersebut sebelumnya telah melalui proses penyelesaian melalui Mekanisme Keadilan Restoratif di Rumah Restorative Justice “Seia Sekata” Kejaksaan Negeri Singkawang.
Para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan (MKR-3).
Namun, khusus perkara yang melibatkan HANISAH S.Pd alias NISA dan APRIANTI alias DEDEK, masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi para tersangka sesuai kesepakatan dan persyaratan MKR.
Pemenuhan kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian perkara dan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
KEJARI PONTIANAK AJUKAN PERKARA JOHARI
Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan MKR atas nama tersangka JOHARI Bin DALI (Alm).
Johari disangka melanggar Pasal 476 juncto Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian korban sekitar Rp1.050.000.
Dalam proses penyelesaian perkara, tersangka dan korban, ANDRY OKTAVIANTO, telah mencapai kesepakatan perdamaian.
Korban telah memberikan maaf kepada tersangka. Para pihak juga sepakat untuk tidak saling menuntut di kemudian hari, baik secara pidana maupun perdata.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari proses pengajuan penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap penuntutan.
KEJARI SAMBAS AJUKAN PERKARA MISNO
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan MKR atas nama tersangka MISNO Bin TUKA.
Misno disangka melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan objek perkara berupa satu unit sepeda motor Honda Revo milik korban.
Dalam perkara tersebut, tersangka dan korban telah mencapai kesepakatan perdamaian tanpa syarat.
Proses perdamaian dilaksanakan pada Kamis (10/9/2026) di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Sambas yang berada di Kantor Camat Sambas.
Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan untuk Menyelesaikan Perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan (MKR-3).
KAJATI: MKR HARUS SELEKTIF DAN SESUAI KETENTUAN
Kajati Kalbar Dr. Emilwan Ridwan menyampaikan bahwa penyelesaian perkara melalui MKR merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman.
Menurutnya, mekanisme tersebut juga memperhatikan aspek pemulihan, kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat.
“Penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif tetap harus dilaksanakan secara selektif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perdamaian menjadi bagian penting, namun seluruh persyaratan dan kewajiban yang telah disepakati tetap harus dipenuhi,” ujar Kajati Kalbar.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perdamaian antara korban dan tersangka bukan satu-satunya unsur yang harus diperhatikan. Seluruh persyaratan yang ditentukan dalam mekanisme keadilan restoratif tetap harus dipenuhi sebelum perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut.
18 PERKARA SELESAI MELALUI MKR HINGGA SEPTEMBER 2026
Dengan disetujuinya empat permohonan terbaru tersebut, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mencatat hingga September 2026 telah menyelesaikan 18 perkara melalui penghentian perkara berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap penuntutan.
Perkara-perkara tersebut tersebar pada sejumlah satuan kerja Kejaksaan di wilayah hukum Kalimantan Barat.
Capaian tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan penegakan hukum yang memberikan ruang terhadap penyelesaian perkara dengan memperhatikan pemulihan dan kepentingan para pihak, namun tetap berada dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku.
Mekanisme Keadilan Restoratif pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai penghentian perkara, tetapi juga mengenai bagaimana konflik hukum dapat diselesaikan secara proporsional, korban memperoleh pemulihan, pelaku memenuhi kewajibannya, dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menegaskan bahwa proses tersebut tetap harus dilaksanakan secara selektif, transparan, dan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
Keadilan tidak hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang memulihkan.
Fredy Legito
0 Komentar