KABUT ASAP TAK KUNJUNG BERAKHIR, TIM HUKUM NAFAS KALBAR GUGAT PEMERINTAH KE PN PONTIANAK

KABUT ASAP TAK KUNJUNG BERAKHIR, TIM HUKUM NAFAS KALBAR GUGAT PEMERINTAH KE PN PONTIANAK

Gabungan Organisasi Masyarakat Sipil Soroti Krisis Kesehatan, Pendidikan, Transportasi dan Ekonomi; Pemerintah Didesak Percepat Penanganan Karhutla

PONTIANAK — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat kini tidak hanya menjadi persoalan lingkungan dan kesehatan, tetapi juga memasuki ranah hukum.

Gabungan organisasi masyarakat sipil dan perseorangan di Kalimantan Barat memberikan kuasa kepada Tim Hukum NAFAS Kalbar untuk menggugat pemerintah melalui Pengadilan Negeri (PN) Pontianak.

Langkah hukum tersebut ditempuh dengan alasan masyarakat terdampak membutuhkan perlindungan yang lebih serius terhadap dampak karhutla dan kabut asap, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, aktivitas sosial hingga perekonomian.

Tim Hukum NAFAS Kalbar menyatakan gugatan tersebut diarahkan untuk mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengambil langkah yang lebih cepat, konkret, terukur, transparan, serta berkelanjutan dalam menangani karhutla.

Pemberi kuasa yang disebut antara lain Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Kalimantan Barat, Perkumpulan Laman Bunyung Indonesia, organisasi yang bergerak pada isu lingkungan hidup dan kehutanan, serta perseorangan.

Koordinator Kuasa Hukum NAFAS Kalbar, Gloria Sanen, mengatakan pemberian kuasa tersebut menjadi dasar bagi timnya untuk mengambil langkah hukum sekaligus mendorong pemerintah melakukan penanganan yang dinilai lebih serius.

“Jadi mereka telah memberikan kuasa kepada Tim Hukum NAFAS Kalimantan Barat,” ujar Sanen kepada awak media, Kamis (17/9/2026).

KABUT ASAP DISEBUT BERDAMPAK LEBIH DARI 45 HARI

Menurut Tim Hukum NAFAS Kalbar, persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya munculnya asap, tetapi dampak berantai yang dirasakan masyarakat.

Tim menyebut kondisi tersebut telah berlangsung lebih dari 45 hari dan berdampak pada berbagai sektor.

Mulai dari meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan kesehatan, terganggunya kegiatan belajar mengajar, kendala penerbangan dan transportasi sungai, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam konferensi pers, tim juga menyinggung adanya kondisi darurat kesehatan publik akibat gangguan pernapasan serta informasi mengenai korban meninggal dunia.

Namun, hubungan kausal antara kematian tertentu dengan paparan kabut asap tetap harus dibuktikan berdasarkan data medis, pemeriksaan kesehatan, serta bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi Tim Hukum NAFAS Kalbar, kondisi tersebut menjadi alasan mengapa penanganan tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi.

Mereka menilai pemerintah juga perlu memperkuat sistem pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum musim kekeringan mencapai kondisi kritis.

“KAMI KORBAN, KAMI PUNYA HAK ATAS UDARA BERSIH”

Gugatan tersebut disebut bukan semata-mata untuk mengejar kompensasi.

Tim hukum menyatakan langkah tersebut dimaksudkan untuk mendorong pemerintah menjalankan kewajiban perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Salah satu pemberi kuasa menyampaikan bahwa masyarakat terdampak memiliki hak untuk memperoleh udara yang bersih dan lingkungan yang sehat.

“Kami ini korban. Kami juga punya hak untuk udara yang bersih, udara yang segar, langit yang cerah, baik untuk kondisi sekarang maupun di masa depan,” demikian disampaikan dalam konferensi pers.

Gloria Sanen juga mempertanyakan kesiapan pemerintah menghadapi musim kekeringan yang menurut tim sebenarnya telah dapat diperkirakan.

“Bencana ini sudah diprediksi sejak tahun lalu akan ada kekeringan hebat, namun abai diperhatikan oleh pemerintah. Karena abai, usaha penanganan sangat minimalis. Kami punya hak atas udara bersih dan segar, sehingga kami menggugat pemerintah yang lalai,” tegasnya.

Pernyataan mengenai kelalaian tersebut merupakan dalil dan penilaian pihak penggugat yang nantinya harus diuji melalui proses persidangan.

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dalam surat yang bertanggal 15 September 2026, Tim Hukum NAFAS Kalbar mencantumkan perkara tersebut sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.

Tim hukum menyatakan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2026.

Dalam dokumen tersebut tercantum sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Hukum NAFAS Kalbar, antara lain Glorio Sanen, S.H., Alfonsius Girsang, S.H., Irenius Kadem, S.H., Suarmin, S.H., M.H., Martinus Sudarno, S.H., Marsianus Dwi W. Donatus, S.H., Bobpi Kaliyono, S.H., Feriansyah, S.H., Mariana Wina Megawati, S.H., M.H., Rahmawati, S.H., Joze Arimatea Pranatha, S.H., Yulvi Asmadi, S.H., M.H., Agus, S.H., dan Januarius Panita, S.H.

Salah satu pihak pemberi kuasa yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Tono selaku Ketua dan Agustinus Brayen O. Depaba selaku Sekretaris.

10 PIHAK TERGUGAT DISEBUT DALAM GUGATAN

Berdasarkan keterangan Tim Hukum NAFAS Kalbar, gugatan tersebut menarik sejumlah pejabat dan institusi pemerintah sebagai pihak tergugat.

Pihak yang disebut sebagai tergugat antara lain:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;
4. Kementerian Lingkungan Hidup;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
7. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
9. Gubernur Kalimantan Barat; dan
10. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Selain itu, terdapat sejumlah pihak yang disebut sebagai turut tergugat, yakni:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan
4. seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Barat.

Menurut tim hukum, pihak-pihak tersebut ditarik berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan, penegakan hukum, maupun pemulihan dampak karhutla.

Namun, status sebagai tergugat maupun turut tergugat tidak berarti pihak tersebut telah dinyatakan bersalah.

Seluruh dalil gugatan, termasuk dugaan kelalaian pemerintah, masih harus diuji melalui proses persidangan.

CLASS ACTION DAN SIDANG PERDANA

Tim Hukum NAFAS Kalbar menyebut perkara tersebut diajukan menggunakan mekanisme gugatan perwakilan kelompok atau class action.

Dalam konferensi pers, tim menyampaikan perkara tersebut memperoleh nomor register yang disebut sebagai Nomor 292.

Sidang perdana disebut dijadwalkan pada 7 Oktober 2026.

Mekanisme class action dipilih karena dampak kabut asap dinilai tidak hanya dirasakan oleh pemberi kuasa, tetapi juga masyarakat dalam jumlah lebih luas yang mengalami dampak serupa.

Namun, pengadilan tetap akan menentukan apakah gugatan tersebut memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai gugatan perwakilan kelompok.

MINTA HAKIM PERTIMBANGKAN PERMOHONAN SEMENTARA

Salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam gugatan adalah permohonan sementara atau provisi.

Tim Hukum NAFAS Kalbar meminta majelis hakim mempertimbangkan kondisi kabut asap yang menurut mereka membutuhkan tindakan segera sebelum pokok perkara memperoleh putusan.

Tim menyebut setidaknya terdapat empat persoalan utama yang menjadi dasar.

1. Krisis Kesehatan

Kabut asap disebut berdampak terhadap balita, anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lanjut usia.

Gangguan pernapasan menjadi salah satu persoalan yang disorot.

Tim juga menyampaikan adanya informasi mengenai korban meninggal dunia. Namun, setiap klaim mengenai hubungan kematian dengan kabut asap harus dibuktikan secara medis dan ilmiah.

2. Pendidikan dan Transportasi Terganggu

Kualitas udara disebut menyebabkan kegiatan pendidikan di sejumlah wilayah harus disesuaikan, termasuk pembelajaran secara daring.

Kabut asap juga disebut mengganggu konektivitas transportasi udara dan sungai.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

3. Kebakaran Gambut Sulit Ditangani

Tim menyoroti karakteristik lahan gambut yang memungkinkan kebakaran terjadi di bawah permukaan.

Karena itu, pemadaman dinilai tidak cukup hanya dengan memadamkan api yang terlihat dari permukaan, tetapi juga membutuhkan pendinginan dan pemantauan agar api tidak kembali muncul.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi

Kabut asap juga disebut memengaruhi aktivitas masyarakat, usaha, distribusi barang, mobilitas, pendapatan harian, hingga kegiatan sosial.

Tim menilai dampak tersebut harus menjadi bagian dari kebijakan penanganan dan pemulihan.

MINTA KARHUTLA KALBAR DITETAPKAN SEBAGAI BENCANA NASIONAL

Salah satu permintaan yang disampaikan Tim Hukum NAFAS Kalbar adalah agar pemerintah menetapkan karhutla dan kabut asap di Kalimantan Barat sebagai bencana nasional.

Permintaan tersebut didasarkan pada penilaian tim bahwa kemampuan pemerintah daerah, terutama dari sisi anggaran dan sumber daya, dinilai belum memadai untuk menangani dampak secara maksimal.

Tim meminta pemerintah pusat mengambil langkah lebih besar dalam penanganan.

Mereka juga meminta Menteri Keuangan mengalokasikan anggaran darurat secara proporsional untuk mendukung penanganan kesehatan, pemadaman kebakaran gambut, operasi modifikasi cuaca, penanganan korban, serta distribusi bantuan logistik.

Permintaan tersebut tentu masih merupakan bagian dari petitum dan permohonan pihak penggugat yang harus dipertimbangkan sesuai kewenangan hukum pengadilan dan pemerintah.

AUDIT KAWASAN HUTAN DIMINTA DIBUKA

Tim Hukum NAFAS Kalbar juga meminta dilakukan audit terhadap kawasan hutan dan lahan yang terdampak kebakaran.

Kementerian Kehutanan diminta melakukan audit terhadap kawasan hutan yang terbakar.

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup diminta melakukan pemeriksaan terhadap kerusakan lingkungan serta dugaan pelanggaran hukum lingkungan yang berkaitan dengan karhutla.

Tim meminta hasil audit tersebut disampaikan secara transparan kepada publik.

Jika ditemukan pelanggaran, mereka meminta aparat penegak hukum memproses pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti bertanggung jawab.

“KAMI TIDAK MAU BERSPEKULASI SIAPA AKTORNYA”

Satu hal yang ditegaskan Tim Hukum NAFAS Kalbar adalah mereka tidak ingin menunjuk pihak tertentu sebagai penyebab kebakaran tanpa bukti.

Tim menyatakan identifikasi terhadap pihak yang bertanggung jawab harus dilakukan melalui audit, penyelidikan, penyidikan, serta proses pembuktian.

Dengan demikian, gugatan tersebut tidak 

secara otomatis menuduh perusahaan atau individu tertentu sebagai pelaku karhutla.

Tim justru meminta pemerintah membuka data dan hasil audit agar publik dapat mengetahui:

• di mana lokasi kebakaran;
• bagaimana status kawasan;
• bagaimana pola pengelolaan lahannya;
• siapa pemegang hak atau izin;
• bagaimana pengawasan dilakukan;
• apa penyebab kebakaran; dan
• siapa yang berdasarkan bukti dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menurut tim, fakta tersebut harus dibangun melalui proses pemeriksaan, bukan spekulasi.

EMPAT GARIS BESAR TUNTUTAN

Dalam pokok gugatannya, Tim Hukum NAFAS Kalbar menyampaikan empat garis besar tuntutan.

Pertama, penanggulangan.

Pemerintah diminta mempercepat pemadaman karhutla dan penanganan dampak kabut asap.

Kedua, penegakan hukum.

Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diminta diproses sesuai ketentuan hukum.

Ketiga, pemulihan.

Pemerintah diminta melakukan recovery terhadap dampak kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan yang dialami masyarakat.

Keempat, pencegahan dan mitigasi.

Pemerintah diminta membangun sistem pencegahan yang lebih komprehensif agar bencana serupa tidak terus berulang.

MASYARAKAT DIMINTA SERAHKAN DATA KERUGIAN

Tim Hukum NAFAS Kalbar juga membuka ruang bagi masyarakat yang merasa terdampak untuk menyerahkan data.

Data yang diminta antara lain berkaitan dengan:

• gangguan kesehatan;
• biaya pengobatan;
• kehilangan pendapatan;
• terganggunya pekerjaan;
• aktivitas pendidikan;
• terganggunya usaha;
• gangguan transportasi; dan
• kerugian lain yang dapat dibuktikan.

Tim menyebut data tersebut akan diverifikasi dan divalidasi sebagai bagian dari bahan pendukung proses hukum.

Tim juga membuka ruang bagi akademisi, dosen, penggiat lingkungan, tenaga ahli, serta pihak lain yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan sesuai bidang masing-masing.

PENGAWASAN ANGGARAN JUGA DIMINTA TRANSPARAN

Persoalan lain yang ikut disorot adalah penggunaan anggaran penanganan karhutla.

Tim hukum menyatakan pengawasan anggaran tetap memiliki mekanisme melalui lembaga yang berwenang, termasuk BPK, BPKP, inspektorat, dan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal lainnya.

Namun, masyarakat juga memiliki ruang untuk mengawasi pelaksanaan program di lapangan.

Menurut tim, bantuan dan anggaran penanganan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan petugas yang berada di garis depan.

Informasi mengenai keterbatasan kebutuhan relawan yang disampaikan dalam konferensi pers juga dinilai perlu diverifikasi lebih lanjut mengenai sumber, mekanisme distribusi, serta penerima bantuan.

MEDIA DIMINTA IKUT MENGAWAL

Tim Hukum NAFAS Kalbar juga meminta media turut mendokumentasikan dampak kabut asap.

Pemberitaan mengenai masyarakat yang terdampak kesehatan, terganggunya pendidikan, penerbangan, transportasi sungai, usaha, maupun aktivitas sosial dinilai dapat menjadi bagian dari dokumentasi kondisi lapangan.

Namun, setiap data tetap harus melalui proses verifikasi agar tidak terjadi klaim berlebihan maupun kesalahan informasi.

PEMERINTAH DITANTANG MENJAWAB DI RUANG HUKUM

Gugatan tersebut kini menempatkan persoalan karhutla Kalimantan Barat dalam ruang pengujian hukum.

Tim Hukum NAFAS Kalbar meminta pemerintah menjawab secara terbuka mengenai langkah yang telah dilakukan, kesiapan menghadapi kekeringan, penggunaan anggaran, efektivitas penanganan, pengawasan kawasan, serta strategi pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Bagi tim hukum, persoalan kabut asap bukan hanya tentang memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi.

Persoalannya juga menyangkut bagaimana negara mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi, bagaimana sistem peringatan dini bekerja, bagaimana kawasan diawasi, bagaimana hukum ditegakkan, dan bagaimana masyarakat dipulihkan setelah terdampak.

Di sisi lain, seluruh dalil tersebut masih harus diuji melalui proses hukum.

Pemerintah sebagai pihak yang disebut dalam gugatan memiliki hak untuk memberikan jawaban, bantahan, bukti, maupun argumentasi hukum di persidangan.

SIDANG 7 OKTOBER AKAN MENJADI TAHAP PENTING

Dengan rencana sidang perdana pada 7 Oktober 2026, perhatian publik kini tertuju pada PN Pontianak.

Persidangan nantinya akan menjadi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan posisi hukum masing-masing.

Apakah gugatan memenuhi persyaratan sebagai class action, apakah para penggugat memiliki kedudukan hukum yang sesuai, bagaimana dalil mengenai kerugian dan kelalaian dibuktikan, serta sejauh mana tuntutan terhadap pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seluruhnya akan menjadi bagian dari proses perkara.

Sementara itu, masyarakat Kalimantan Barat masih menunggu satu hal yang paling mendesak: penanganan karhutla yang nyata dan perlindungan terhadap warga yang terdampak kabut asap.

Bagi Tim Hukum NAFAS Kalbar, perjuangan tersebut merupakan upaya untuk memastikan persoalan kabut asap tidak kembali berakhir sebagai masalah musiman yang muncul setiap tahun tanpa evaluasi mendasar.

“Perjuangan ini sejatinya adalah perjuangan masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih dan segar,” demikian ditegaskan Tim Hukum NAFAS Kalbar.

(Fredy Legito/ Tim Media)

CATATAN REDAKSI

Materi mengenai nomor perkara, daftar pihak, dalil gugatan, tuntutan, serta permohonan sementara dalam berita ini disampaikan berdasarkan keterangan Tim Hukum NAFAS Kalbar dan dokumen gugatan yang diberikan kepada media. Status sebagai penggugat, tergugat, atau turut tergugat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesalahan atau tanggung jawab hukum. Demikian pula klaim mengenai kelalaian pemerintah, dampak kesehatan, kerugian masyarakat, maupun pihak yang bertanggung jawab atas karhutla masih harus dibuktikan melalui proses hukum. PN Pontianak memiliki kewenangan untuk menilai kedudukan para pihak, alat bukti, dalil, dan tuntutan berdasarkan hukum acara yang berlaku.