BANDUNG — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), secara terbuka mengungkap status keanggotaannya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di hadapan kader PSI Kota Bandung, Jokowi menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan menyatakan dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandung di Grand Pasundan, Jalan Peta, Bandung, Sabtu (26/9/2026).
Pengakuan tersebut sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi mengenai hubungan politik Jokowi dengan PSI yang selama beberapa waktu menjadi perbincangan publik.
Jokowi mengatakan dirinya sengaja memperlihatkan KTA secara langsung karena masih ada pihak yang meragukan status keanggotaannya.
“Bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Sudah setahun yang lalu. Banyak yang enggak percaya, saya sekarang buka saja kartu anggota saya ini.”
Tak berhenti pada pernyataan lisan, Jokowi juga membacakan identitas dan nomor keanggotaan yang tercantum dalam kartu tersebut.
Ia menyebut nomor keanggotaannya S337220257777777.
Jokowi kemudian berseloroh mengenai deretan angka tujuh yang terdapat pada nomor tersebut.
“Saya enggak tahu kenapa tujuhnya banyak sekali.”
Bagi Jokowi, penunjukan KTA tersebut menjadi penegasan bahwa statusnya sebagai bagian dari PSI bukan lagi sebatas rumor atau spekulasi.
“Jadi sudah jelas semuanya ya. Jangan sampai ada meragukan bahwa saya ini sudah menjadi keluarga besar PSI.”
Pernyataan “Rakyat Biasa” Kembali Menjadi Sorotan
Pengungkapan status keanggotaan PSI tersebut kemudian menghidupkan kembali pernyataan Jokowi pada awal 2024 mengenai rencananya setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai Presiden.
Pada 2 Januari 2024, ketika ditanya mengenai kehidupannya setelah tidak lagi menjadi Presiden, Jokowi menyatakan keinginannya untuk kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa.
“Ya jadi rakyat biasa, kembali ke Solo dan jadi rakyat biasa.”
Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjadi pejabat atau menduduki posisi tertentu setelah masa kepresidenan, Jokowi kembali menegaskan keinginan tersebut. Awak Media juga mencatat bahwa saat itu Jokowi membantah kabar mengenai rencana dirinya menjadi ketua umum partai politik setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan sebelum Jokowi mengakhiri masa jabatan presidennya pada Oktober 2024.
Kini, hampir dua tahun setelah meninggalkan Istana, Jokowi secara terbuka menyatakan dirinya telah menjadi anggota PSI sejak Oktober 2025.
Dua peristiwa tersebut kemudian kembali diperbandingkan oleh publik: pernyataan Jokowi pada 2024 mengenai keinginannya menjadi “rakyat biasa” dan fakta politik terbaru mengenai keanggotaannya di sebuah partai politik.
Namun, menjadi anggota partai politik tidak sama dengan menduduki jabatan pemerintahan. Karena itu, fakta keanggotaan PSI tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa Jokowi memegang jabatan negara.
“Memangnya Berpengaruh?” Respons Warganet Bermunculan
Pengungkapan KTA tersebut juga memunculkan beragam komentar di media sosial.
Sebagian warganet mempertanyakan makna politik dari keputusan Jokowi bergabung dengan PSI. Ada pula komentar yang kembali mengutip pernyataan lama Jokowi mengenai keinginannya kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa.
Salah satu pertanyaan yang muncul dalam perbincangan tersebut adalah:
“Memangnya berpengaruh?”
Ada pula warganet yang mengingat kembali pernyataan Jokowi pada 2024 dengan nada mempertanyakan perubahan aktivitas politiknya setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden.
Namun, komentar-komentar tersebut merupakan pendapat individual pengguna media sosial dan tidak dapat dianggap sebagai gambaran keseluruhan sikap masyarakat Indonesia.
Yang dapat dipastikan adalah Jokowi sendiri telah menyatakan secara terbuka bahwa dirinya merupakan anggota PSI sejak 14 Oktober 2025.
Dari KTA Menuju Posisi di Struktur PSI?
Perkembangan tersebut menjadi semakin menarik setelah Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menyatakan bahwa Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI pada November 2026.
Menurut laporan Awak Media, pengangkatan tersebut kemungkinan dilakukan bertepatan dengan Rapimnas dan HUT PSI di Surabaya pada 16 November 2026.
Jika agenda tersebut terealisasi sesuai rencana, posisi Jokowi di lingkungan PSI tidak lagi sekadar persoalan kartu keanggotaan.
Namun, penting membedakan antara status anggota partai dan jabatan struktural dalam partai. Keanggotaan Jokowi telah dinyatakan secara terbuka oleh dirinya sendiri, sedangkan jabatan Ketua Dewan Pembina merupakan perkembangan organisasi yang perlu dilihat berdasarkan keputusan resmi PSI pada waktunya.
Bukan Lagi Sekadar Rumor
Selama beberapa waktu, hubungan Jokowi dengan PSI menjadi bahan spekulasi politik. Pernyataan terbaru di Bandung mengubah status informasi tersebut.
Jokowi sendiri yang mengungkap tanggal keanggotaannya dan memperlihatkan KTA di hadapan kader PSI.
Dengan demikian, perdebatan publik kini bergeser. Bukan lagi semata-mata mengenai apakah Jokowi merupakan anggota PSI, melainkan bagaimana posisi dan peran politiknya akan berkembang di dalam partai tersebut.
Pengungkapan itu juga kembali membuka ruang diskusi mengenai pilihan politik Jokowi setelah menyelesaikan dua periode kepresidenan.
Di satu sisi, terdapat pernyataan Jokowi pada 2024 bahwa ia ingin kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa. Di sisi lain, terdapat fakta bahwa sejak 14 Oktober 2025 ia telah menjadi anggota PSI dan pada September 2026 secara terbuka memperlihatkan KTA tersebut.
Kedua fakta tersebut dapat dibaca dalam konteks waktu dan keadaan politik masing-masing. Penilaian mengenai apakah keduanya bertentangan atau merupakan perubahan pilihan politik merupakan ranah publik.
Perjalanan Politik Jokowi Memasuki Babak Baru
Jokowi meninggalkan jabatan Presiden pada 20 Oktober 2024 setelah menyelesaikan masa jabatan selama 10 tahun. Awak Media mencatat ia meninggalkan Istana Merdeka dan kembali ke Solo setelah pelantikan Presiden ke-8 RI.
Kini, hampir dua tahun setelah purnatugas, Jokowi secara terbuka menyatakan dirinya sebagai bagian dari PSI.
Perubahan tersebut menjadi perkembangan penting dalam perjalanan politik Jokowi pascapresidenan, sekaligus menjadi perhatian publik karena menyangkut posisi seorang mantan kepala negara dalam kehidupan politik setelah meninggalkan jabatan presiden.
Bagi PSI, kehadiran Jokowi sebagai anggota sekaligus rencana keterlibatannya dalam struktur partai dapat menjadi bagian dari dinamika internal organisasi.
Sementara bagi publik, pertanyaan yang muncul bukan hanya soal kepemilikan KTA, tetapi juga mengenai sejauh mana peran Jokowi dalam PSI ke depan dan bagaimana aktivitas politiknya setelah purnatugas sebagai Presiden.
Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh keputusan resmi PSI serta aktivitas politik Jokowi setelah pengumuman terbuka tersebut.
Fredy Legito
0 Komentar