KALIMANTAN BARAT — Peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang diduga melanggar ketentuan cukai kembali menjadi sorotan. Kali ini, sebanyak lima unit truk Fuso yang diduga mengangkut rokok ilegal disebut diamankan aparat TNI Angkatan Laut (TNI AL) pada Sabtu subuh, 12 September 2026.
Informasi yang beredar menyebutkan, kelima truk tersebut baru turun dari kapal Ro-Ro yang datang dari Surabaya.
Jika informasi tersebut benar, publik tentu patut mempertanyakan bagaimana kendaraan dalam jumlah besar yang diduga membawa rokok ilegal tersebut dapat masuk dan bergerak melalui jalur distribusi hingga akhirnya diamankan oleh aparat TNI AL.
Pertanyaan yang kemudian muncul pun tidak sedikit.
Mengapa lima Fuso tersebut bisa lolos dari pengawasan di jalur distribusi?
Bagaimana sistem pengawasan barang kena cukai berjalan?
Dan yang paling penting, apakah Bea Cukai Kalimantan Barat mengetahui pergerakan lima kendaraan tersebut sebelum akhirnya diamankan TNI AL?
Rokok Ilegal Disebut Milik Siapa?
Di tengah informasi tersebut, muncul pula penyebutan nama Chandra, Ahui, dan sejumlah pihak lainnya yang disebut-sebut berkaitan dengan kepemilikan atau distribusi rokok tersebut.
Namun, sampai terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum, informasi mengenai siapa pemilik sebenarnya, pengirim, penerima, maupun pihak yang bertanggung jawab atas muatan lima Fuso tersebut masih harus dibuktikan.
Penyebutan nama dalam informasi awal tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang sebagai pemilik atau pelaku tindak pidana.
Karena itu, publik justru membutuhkan penjelasan resmi: siapa pemilik barang, siapa pengirimnya, siapa penerimanya, dari mana asal rokok, berapa jumlahnya, merek apa saja yang diangkut, serta apakah seluruh barang tersebut memenuhi ketentuan cukai?
Bea Cukai Kalbar Harus Menjawab
Peristiwa ini juga menjadi momentum bagi Bea Cukai Kalimantan Barat untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai mekanisme pengawasan barang kena cukai, khususnya rokok.
Jika benar terdapat lima Fuso berisi rokok ilegal yang masuk melalui jalur transportasi laut, publik berhak mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan sejak barang tersebut berada di kapal hingga turun dan bergerak menuju daerah tujuan.
Apakah terdapat pemeriksaan?
Apakah dokumen muatan diperiksa?
Apakah kendaraan tersebut masuk dalam radar pengawasan?
Apakah sebelumnya sudah ada informasi intelijen mengenai pengiriman tersebut?
Jika ada, mengapa penindakan dilakukan setelah kendaraan turun dari kapal dan bukan sejak awal?
Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menuduh bahwa petugas Bea Cukai melakukan pembiaran. Sebaliknya, pertanyaan tersebut penting untuk memperoleh transparansi dan kepastian mengenai sistem pengawasan.
Jangan Sampai Penindakan Berhenti di Sopir
Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan penanganan perkara tidak berhenti hanya pada pengemudi kendaraan.
Jika muatan tersebut terbukti ilegal, maka rantai distribusinya harus ditelusuri secara menyeluruh.
Siapa pemilik barang?
Siapa yang membiayai pengiriman?
Siapa pengirim dari Jawa?
Siapa penerima di Kalimantan Barat?
Siapa yang mengatur transportasi?
Ke mana rokok tersebut akan didistribusikan?
Dan berapa besar potensi kerugian penerimaan negara akibat peredaran barang tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena pemberantasan rokok ilegal tidak akan efektif apabila hanya menyasar bagian paling bawah dari rantai distribusi.
Sindiran Publik: Kalau Pengawasan Lemah, Mengapa Tidak Dilegalkan Saja?
Peredaran rokok ilegal juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena rokok tanpa cukai biasanya dapat ditawarkan dengan harga lebih rendah dibandingkan produk legal yang menanggung beban cukai.
Kondisi tersebut menciptakan persaingan yang tidak seimbang bagi pedagang maupun produsen yang mengikuti ketentuan perpajakan dan cukai.
Karena itu, muncul pula kritik keras dari masyarakat:
“Kalau rokok ilegal terus lolos, untuk apa negara menarik cukai?”
Bahkan ada yang menyindir, apabila rokok tanpa pajak dibiarkan beredar, masyarakat bisa saja bertanya mengapa harus membeli produk legal dengan harga lebih mahal.
Namun, persoalan tersebut tentu bukan berarti rokok ilegal harus dilegalkan. Justru sebaliknya, negara perlu memastikan aturan diterapkan secara konsisten dan tidak tebang pilih.
Penerimaan negara dari cukai harus dikelola sesuai aturan dan diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun korupsi.
Publik Menunggu Transparansi
Kasus lima Fuso tersebut seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar lebih jauh jaringan peredaran rokok ilegal apabila memang terbukti terdapat pelanggaran.
TNI AL yang disebut melakukan pengamanan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kronologi penindakan dan menyerahkan proses hukum kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan.
Sementara Bea Cukai Kalbar juga perlu menjelaskan bagaimana pengawasan terhadap barang kena cukai dilakukan di wilayah Kalimantan Barat.
Jangan sampai masyarakat hanya melihat kendaraan dan barang diamankan, tetapi tidak pernah mengetahui siapa aktor utama di balik distribusinya.
Jika barang memang ilegal, masyarakat tentu berharap penegakan hukum tidak berhenti pada sopir atau kurir.
Telusuri pemodalnya. Telusuri pengirimnya. Telusuri penerimanya. Telusuri jaringan distribusinya.
Sebab pemberantasan rokok ilegal akan kehilangan makna apabila hanya memutus satu mata rantai, sementara jaringan besarnya tetap berjalan.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai kronologi lengkap, jumlah dan jenis rokok yang diamankan, status lima Fuso, serta pihak yang bertanggung jawab atas muatan tersebut masih menunggu keterangan resmi dari aparat terkait.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bea Cukai Kalimantan Barat, TNI AL, serta seluruh pihak yang namanya disebut atau berkaitan dengan informasi ini.
0 Komentar